Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSAROPAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2001 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7.965/DISP/JT/2003, yaitu dalam pencantuman nama Pemohon dan isteri Pemohon tertulis nama MUHAMAD OTIP dan TOYIBAH yang seharusnya tertulis nama KHOTIP dan TOYYIBAH ;

Bahwa OBJEK SENGKETA yakni Keputusan PenggunaAnggaran Nomor : 051/938/Tahun 2018 tertanggal 26 April 2018tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar2.

Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Jawa Tengahmendapatkan sanksi black list yakni sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam, karena semua hal yang terjadi dalam prosespekerjaan selalu bersumber dari Pejabat PembuatKomitmen;35.

/2014 menyatakan: sanksi pencantuman dalam daftar hitam yangdikenakan kepada Kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantorcabang/perwakilan lainnya dan kantor pusatperusahaan, wan nnn1.5.

Bahwa proses pencantuman/pemasukan dalam DaftarHitam oleh TERGUGAT dan proses pencantuman/pemasukandalam Daftar Hitam Nasional oleh LKPP merupakan 2 tahapHalaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.proses yang berbeda sebagai satu rangkaian tata carapengenaan sanksi pencantuman dalam daftarVide Pasal 6 Perka 18/2014 yang berbunyi sebagai berikut :"Tatacara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftarhitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:a.Pengusulan; b.Pemberitahuan;c.

Pencantuman/ pemasukan dalam daftar hitam;dan ;h. Pencantuman/pemasukan dalam daftarnasional, 1.7. Bahwa TERGUGAT dalam mencantumkan PT.

Bahwa sejak Pemohon masuk dalam Daftar Hitam pada situs/portalLKPP, yang beralamat pada : http://inaproc.id/daftarhitam, Termohon tidakpernah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon tentang UsulanHalaman 7 dari 27 halaman Putusan No.3/P/FP/2017/PTUN.PLPenetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, sebagaimana SuratTermohon Nomor: 08/PPKBidHub/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016,Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam,bahkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor: 08/PPKBidHub

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberitahukan dengan caramenyampaikan tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam dimaksud kepada Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini Termohon,bertentangan dengan syarat dan tata cara pengenaan Sanksi PencantumanDalam Daftar Hitam Peraturan Kepala LKPP Pasal 6 yang menyatakan: Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi: a.

Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam ;dan;Dan bertentangan juga dengan Pasal 8 Peraturan Kepala LKPP Nomor 14Tahun 2014, menyatakan:(1) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikantembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PenyediaBarang/Jasa;(2) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksipencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulanpenetapan sanksi pencantuman dalam

Putusan No.3/P/FP/2017/PTUN.PL(1) Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapansanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai buktipendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulanpenetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitamditerima;18.

Zonasi Konsultan (Pemohon) dalam Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam melaluiSurat Keputusan Termohon Nomor : 600.550/19/Dis.PUP/2016, tanggal 7Nopember 2016, Perihal : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umumdan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut Tentang Pencantuman Dalam DaftarHitam, Pemohon tidak mendapat tembusannya, Termohon tidak pernahmemberitahukan secara resmi kepada Pemohon tentang Penetapan SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam tersebut;Demikian Tanggapan Termohon atas

Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rachman Heriyadi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Nopember 1996, sesuai dengan Akta Kelahiran No.467/U/JT/ 1997 yaitu dalam pencantuman nama anak Pemohon tertulis Rachman Heriyadi yang seharusnya Rachman Heriyadi Bani;----------------------------------

. : 904/15/X1/1989;Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai anak bernama RachmanHeriyadi, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta tanggal 30 Nopember 1996,anak dari suami istri yang bernama Herman M Saleh Bani dan Siti Asiyah,sesuai dengan Akte Kelahiran No.467/U/JT/1997 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil JakartaBahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisanyaitu dalam pencantuman nama anak Pemohon tertulis Rachman Heriyadiyang seharusnya tertulis Rachman HeriyadiBani

, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri JakartaTimur, untuk penetapan sebagai berikut :e Mengabulkan permohonan Pemohon;e Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan salinanpenetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi JakartaTimur untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RachmanHeriyadi, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta tanggal 30 Nopember 1996,sesuai dengan Akta Kelahiran No.467/U/JT/ 1997 yaitu dalam pencantuman

23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dan peraturan perundangundangan lainnya;MENETAPKAN :1 Mengabulkan permohonan Pemohon:;2 Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan salinanpenetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi JakartaTimur untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RachmanHeriyadi, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta tanggal 30 Nopember 1996, sesuaidengan Akta Kelahiran No.467/U/JT/ 1997 yaitu dalam pencantuman

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pencantuman tahun kelahiran Pemohon yang semula tertera lahir Tahun 1960 dirubah menjadi lahir Tahun 1945;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubanan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4.

Menetapkan pencantuman tahun kelahiran Pemohon yang semulatertera lahir Tahun 1960 dirubah menjadi lahir Tahun 1945;Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dum3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubanan tahunkelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana denganmemenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;4.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentangDaftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab IIIPerbuatan yang Dikenakan Sanksi Pencantuman dalam DaftarHitam Pasal 3 Ayat (2) huruf f. 7.

Demikian pula pencantuman dalam Daftar HitamNasional merupakan kewenangan LKPP, termasuk dalam halini pencantuman PENGGUGAT sebagai PerusahaanPusat dalam Daftar Hitam Nasional merupakan bentukkonkretisasi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Perka LKPP18/2014. 1.6.

Bahwa proses pencantuman/pemasukan dalam DaftarHitam oleh TERGUGAT dan prosespencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional olehLKPP merupakan 2 tahap proses yang berbeda sebagai saturangkaian tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalamHalaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.Smg.daftar hitam.Vide Pasal 6 Perka 18/2014 yang berbunyi sebagai berikut :"Tatacara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftarhitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:a. Pengusulan;b.

Bahwa dari fakta hukum Angka 2.2 sampai denganAngka 2.4 perlu. dipertanyakan mengenai itikad baikPENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT barumengetahui pencantuman daftar hitam pada tanggal 9 April2.6.

Sedangkan pencantuman dalam daftar hitamnasional yang ditayangkan LKPP pada tanggal 23 Februari2018, yaitu pada saat proses perkara perdata sedangberlangsung pada tahap awal mediasi.

;

Bahwa dalam Akta kelahiran anak pemohon terdapat kesalahanpenulisan yaitu dalam pencantuman nama pemohon tertulis AGUSTIANRANMANSYAH yang serarusnya AGUSTIAN RAHMANSYAH4.

;Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan saksisaksi dibawahSumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.SAKSI SRI HARTATI: Bahwasaksi adalah mertua dari Pemohon; Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernamaPUTRI WIDIASTUTI di BEKASI pada tanggal 29 JUNI 2019; Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahanpenulisan yaitu Akta Kelahiran Nomor: No 3275LU240420200025,Pencantuman nama Pemohon tertulis AGUSTIAN RANMANSYAH yangSerarusnya AGUSTIAN RAHMANSYAH; Bahwa Pemohon

ingin memperbaiki nama Pemohon dari AGUSTIANRANMANSYAH menjadi AGUSTIAN RAHMANSYAH Pada Akta KelahiranAnak Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 28Maret 2020 dalam pencantuman nama Pemohon tertulis AGUSTIANHalaman 2 dari 5 Penetepan Nomor:590/Padt.P/2020/PN Jkt.TimRANMANSYAH, yang seharusnya AGUSTIAN RAHMANSYAH, yangselanjutnya menyebut dirinya AGUSTIAN RAHMANSYAH;Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya harus ada Penetapan dariPengadilan Negeri Setempat.;2.

di Bekasi pada tanggal 28Maret 2020 dalam pencantuman nama Pemohon tertulis AGUSTIANRANMANSYAH, yang seharusnya AGUSTIAN RAHMANSYAH, yangselanjutnya menyebut dirinya AGUSTIAN RAHMANSYAH;Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya harus ada Penetapan dariPengadilan Negeri Setempat.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran AnakPemohon yang bernama INARA AZWATUN NAHLA, Jenis KelaminPerempuan lahir di Bekasi pada tanggal 28 Maret 2020, sesuai dengan AktaKelahiran No 3275LU240420200025 yaitu dalam pencantuman namaPemohon tertulis AGUSTIAN RANMANSYAH yang seharusnya AGUSTIANRAHMANSYAH;3.

ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikantembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalamDaftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa.(2)Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksipencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktupenyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalamDaftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).(3)Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksipencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia

PA/KPAberdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetapseebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat KeputusanPembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ;Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19ayat (3) menyebutkan:Halaman 11PA/KPA menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untukmenghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar HitamNasional dengan disertai Surat Keputusan

SADHYAGRAHACARA (Pemohon) dalam Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam melalui Surat Keputusan Termohon Nomor600.550/19/Dis.PUP/2016, tanggal 7 Nopember 2016, Perihal : KeputusanPengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenBanggai Laut Tentang Pencantuman Dalam Daftar Hitam, Pemohon tidakmendapat tembusannya, Termohon tidak pernah memberitahukan secararesmi kepada Pemohon tentang Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terSebut; 222 222222 22Menimbang, bahwa untuk

dalam DaftarHitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapansanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 Perka LKPP Nomor 18tahun 2014 tentang daftar hitam tentang pengadaan barang dan jasapemerintah dimana PA/KPA telah menerbitkan surat nomor600.550/19/dis.pup/2016 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam,sehingga menurut majelis hakim badan atau pejabat pemerintah yaituPA/KPA yang dapat menerbitkan sanksi pencantuman dalam daftar hitamjuga

hitam (bukti P.11=T.4);Menimbang, bahwa sesuai dengan perka LKKP nomor 18 tahun 2014tentang daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 6menyebutkan : Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam DaftarHitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:a. pengusulan;b. pemberitahuan;c. keberatan;d. permintaan rekomendasi;e. pemeriksaan usulan;f. penetapan;g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam;danh. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional.Menimbang, bahwa perka LKKP nomor

Bahwa,tanggal 18 Desember 2015 Pengugat menerima SuratNomor : 5848/088.51tentang Pemberian Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam kepada PT.

Jelas bahwa Sanksi Pencantuman dalam DaftarHitam dalam peristiwa Pemutusan Kontrak tidak bersifat otomatis. Tetapiada proses yang harus dilewati sebelum putusan bersifat tetap oleh KPA.Namun, hingga terbitnya Surat Nomor : 5848/088.51 tentang PemberianSanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PT. KapimaRencanatama (Penggugat) penggugat tidak pernah sekalipun menjalaniproses tersebut.;9.

Bahwa,tertanggal 16 Januari 2017 melalui Surat Keputusan KepalaDinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor : 4/2017 tentng Sanksi Pencantuman Daftar HitamKepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKIJakarta yang isinya Menetapkan Sanksi Pencantuman dalam DaftarHitam Kepada PT. Kapima Rencanatama (Penggugat).;13.

: 4/2017 tanggal 16Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitamoleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan PertanahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dan Surat Keputusan KepalaDinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017 tertanggal 16 Januari2017 tentang Sanksi Pencantuman Daftar Hitam Kepala DinasCipta Karya Tata Rung dan Pertanahan Provinsi DKI Jakartayang isinya Menetapkan Sanksi Pencantuman dalam DaftarHitam Kepada PT. Kapima Rencanatama (Penggugat). Karenaadanya Surat Nomor : 5848/088.51 tertanggal 18 Desember2015tentang Pemberian Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitamkepada PT.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akte Perkawinan No. 249/1981, yaitu dalam pencantuman nama Para Pemohon tertulis Rumondor Robby Runtu dan Sri Sujati Lalo yang seharusnya tertulis ROBBY RUMONDOR dan SRI SUYATI;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, sepanjang pencantuman pernyataan penolakan perlawanan pelawan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :3. Dalam Eksepsi;.- Menolak eksepsi Terlawan I dan II;4. Dalam Pokok Perkara;- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;5.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DONA FITRIANINGSIH Jenis kelamin Perempuan lahir di Pemalang tanggal 16 Oktober 2005 anak dari suami istri yang bernama JONO dan DANISIH sesuai dengan Akte Kelahiran No 3595/2005 , yaitu dalam pencantuman Nama Pemohon tertulis JONO yang seharusnya tertulis SUJONO

Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisanyaitu dalam pencantuman Nama Pemohon tertulis JONO yang seharusnyatertulis SUJONO.4.

PN.Jkt.TimBerdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut ;e Mengabulkan Permohonan Pemohon.e Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pemalang untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohonyang bernama DONA FITRIANINGSIH Jenis kelamin Perempuan lahir diPemalang tanggal 16 Oktober 2005 anak dari suami istri yang bernamaJONO dan DANISIH sesuai dengan Akte Kelahiran No 3595/2005 , yaitudalam pencantuman

sebagai berikut:Saksi ISWANTO; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon; Bahwa isteri Pemohon bernama Danisih; Bahwa Pemohon sehari hari dipanggil SUJONO; Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1994; Bahwa dari perkawinan Pemohon dan isterinya mempunyai 4 orang anak Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untukmemperbaiki pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DONAFITRIANINGSIH dimana dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapatkesalahan penulisan/pencantuman

Nama Pemohon pada Akta KelahiranNo.3595/2005 bernama JONO yang seharusnya tertulis SUJONO;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohonmenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Iswanto dariDoni Hermawan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Akta Kelahiran DONAFITRIANINGSIH dimana dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapatkesalahan penulisan/pencantuman Nama Pemohon pada Akta KelahiranNo.3595/2005 bernama JONO yang

Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pemalang untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohonyang bernama DONA FITRIANINGSIH Jenis kelamin Perempuan lahir diPemalang tanggal 16 Oktober 2005 anak dari suami istri yang bernamaJONO dan DANISIH sesuai dengan Akte Kelahiran No 3595/2005 , yaitudalam pencantuman Nama Pemohon tertulis JONO yang seharusnya tertulisSUJONO.3.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon dari nama asal Vera Yuana, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 28 Oktober 1987, sesuai dengan Buku Nikah No.1425/238/VII/2011, yaitu dalam pencantuman nama Pemohon tertulis Vera Yuana yang seharusnya Vera Yuwana;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk mendaftarkan

MENGADILI:

DALAM PROVISI

• Menolak tuntutan Provisi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

DALAM EKSEPSI:

• Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Penggugat kurang dalam pencantuman pihak secara lengkap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard