harusmendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR selaku wakil rakyat;bukan ditentukan secara langsung oleh Lembaga Eksekutif yangmengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah (PP);Bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah persamaanrakyat dihadapan hukum (Equality before the law), maka sudahsemestinya dibentuk sistem perundangan dalam hal ini PeraturanPemerintah (PP) yang secara tegas dan merata mengatur batasusia pensiun bagi seluruh Pegawai Negeri, untuk menghindaritumpang tindih kewenangan dan polemik

Bahwa dari uraianuraian di atas, Pemohonberkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah satusatunyajalan untuk mengakhiri semua polemik yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon;9.

huruf(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyetujui dengankeputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik

Bahwa akibat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 101 BandaAceh tersebut akan menimbulkan polemik baru di dalam masyarakat daninstansi TNI khususnya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I01 Banda Aceh tersebut menunjukkan jika kejahatan Narkotika bukanmerupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan berbeda dengankejahatankejahatan yang lainnya sehingga akan terlihat siasia saja segalausaha dan upaya yang dilakukan Negara maupun Instansi TNI dalammemberantas kejahatan

sejak saat itu antara Penggugatdengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan di samping itu berdasarkan keterangankeluarga Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telahdiupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namun gagal memperoleh kesepakatanperdamaian, dan Pemberi Keterangan yang merupakan kakak kandung Penggugat, yangbiasanya sangat menginginkan rumah tangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakanpendapatnya setelah memperhatikan secara saksama kualitas polemik

Misran bin Tandang hanya untuk tahun2003) bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinantelah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapHal. 7 dari 81hal. Put. No. 2021 K/Pid.

Tanjung Jabung Timurtahun 2003 bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsurPimpinan telah merencanakan Anggaran bagi Pos Mata AnggaranSekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan Anggaranbersama Tim Asistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun TimPanitia Anggaran tetap mempertahankan/memaksakan agar rencanaanggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA.2002 ;Bahwa di dalam PERDA Kabupaten Tanjung

Misran bin Tandang Hanya untuk tahun2003) bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinantelah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan Anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapmempertahankan/memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRDdapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ; Bahwa anggaran rutin

Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai denganketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama TimAsistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggarantetap mempertahankan/memaksakan agar rencana anggaran sekretariatDPRD dapat ditetapbkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;Bahwa di dalam PERDA Kabupaten.

tahun1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sertadakwaan kedua melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa kedua dakwaan itu pada intinya telah menuduh Pemohonbanding/para Terdakwa telah membuat/merencanakan Anggaran bagi posmata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yangtidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasananggaran bersama Tim Asistensi Eksekutif terjadi polemik

(bukti P1);Bahwa sesudah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersamasebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 4(empat) tahun;Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah panggungmilik Penggugat dan Tergugat dan sambil membangun rumah permanenyang sekarang ini sampai tahun 2010, karena Tergugat sudah kurang lebih2 (dua) tahun lamanya meninggalkan Penggugat;Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniaiketurunan/anak, hal ini memunculkan polemik

setelah hidup berumah tangga; bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai nelayan danmemiliki penghasilan yang cukup untuk hidup berumah tangga; bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai priatidak ada larangan syari untuk melangsungkan pernikahan; Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) daripermohonan Pemohon yang memohon diberikan dispensasi untukmenikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa persoalan nikah di bawah umurmemunculkan polemik

Bahwa meskipun putusan serta merta telah diatur didalam Pasal 180 Ayat1 HIR, akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah, olehkarena itu Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3Tahun 2000 agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta, karenaakan menimbulkan polemik terhadap putusan tersebut, oleh karena ituputusan serta merta haruslah ditolak atau tidak dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat

diakuloleh TERGUGAT berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 17 Juni2014 dan disahkan oleh NOTARIS PUTU CHANDRA, Notaris diDenpasar;Bahwa kebenaran mengenai jualbeli dan dibelinya kembali Atas sebidangtanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/Desa DanginpuriKlod, terletak di propinsi Bali, kota Denpasar, kecamatan Denpasar Timur,desa Danginpuri Klod, Surat Ukur No. 56/Denginpuri Klod/2000, tanggal 18Desember 2000 masih atas nama SUAMI PENGGUGATITUAN HAJISHAHABUDIN (ALMARHUM) telah melalui polemik

setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anaknyatersebut ;Menimbang, bahwa terhadap seluruh tuntutan/gugat balik Penggugattersebut di atas maka majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;1. mengenai gugatan Penggugat agar Hak Asuh terhadap 2 (dua)orang anak mereka yang bernama xxx, tempat tanggal lahir di Rengat,20 Oktober 2007 agar diserahkan kepada Penggugat, maka majelisberpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak merasa keberatandengan tuntutan Penggugat tersebut (artinya tidak menjadi polemik

Majelis Hakim menilai dalamperspektif sosiologi hukum keluarga disebut perilaku menyimpang (SoerjonoSoekanto, dalam bukunya Pengantar Sosiologi Keluarga, Rineka Cipta, Jakarta, him22) perilaku menyimpang yang dilakukan Penggugat kepada suaminya dan perilakusesat yang dilakukan Tergugat kepada istrinya, kedewasaan berpikir danbertindakmasih belum mampu dikendalikan oleh keduanya dan pada saat yang sama paraorangtua tidak mengambil jalan tengah sebagai mediator dan fasilitator dalammenyelesaikan polemik

Selaindaripada itu untuk tidak menjadi polemik yang mengganggu kinerjaTermohon;Bahwa untuk menjalankan amanat UndangUndang Nomor. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan dan Untuk memenuhi amanat Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka demi adanya Kepastian Hukumguna menyelesaikan permasalahan sebagaimana tindakan Termohon yangjuga dibenarkan oleh UUAP Nomor. 30 Tahun 2014 Termohon juga melaluiKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq.

Ketua Majelis Hakimyang memeriksa Permohonan aquo, maka dengan ini Termohon denganpertimbangan untuk tidak menjadi polemik seperti antara Termohon denganDPRD Kabupaten Bima, Termohon juga memohonkan kiranya PutusanHalaman 23Penetapan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyatakansebagai berikut:1.2.1.7Menerima Jawaban/Tanggapan Termohon seluruhnya;Menyatakan Menetapkan/Tindakan Termohon terhadap adanya ObyekPermohonanll dan Obyek Permohonan Ill adalah sah menurutPeraturan Perundang Undangan

Bahwa pihak keluarga Penggugat berupaya untuk merukunkan danmembicarakan polemik persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugatnamun upaya tersebut tidak berhasil;Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 1576/Padt.G/2020/PA.Sdn6.

dan sejaksaat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan disampingitu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaannamun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keteranganyang merupakan kakak ipar Penggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumahtangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelahmemperhatikan secara seksama kualitas polemik

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon pada akhirnya sudahsudah pasrah dengan keputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikanbahwa polemik

rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugatuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik

No. 2165 K/Pdt/2010antara Yohanis Liong vs Henok Ling putusan menyatkan NO) Perkara inisudah dua kali dipersoalkan oleh terlawan;Bahwa memperhatikan dalam jawab menjawab baik ditingkatPengadilan Negeri Makale, Pengadilan Tinggi Makssar, Mahkamah Agungdalam perkara a quo nyata nyata salah satu. permasalahan adalah GelarTanah objek sengketa menjadi polemik yang menyebabkan gugatanpenggugat pada tingkat kasasi ditolak, sehingga jika Majelis Hakim PK tidakmenegaskan Gelar Tanah Objek sengketa apakah

Tana Toraja yangditujukan kepada Kapolres Tana Toraja, No. 570/304/53.09/2008, tanggal 12Mei 2008, Perihal Laporan Hasil Penelitian);Bahwa dalam jawab menjawab baik ditingkat Pengadilan Negeri Makale,Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung permasalahan Gelar Tanahobjek sengketa menjadi polemik hukum, sehingga jika Majelis Hakim PKtidak menegaskan Gelar Tanah Objek sengketa apakah sesuai dalil gugatanadalah bergelar TOKERAN ULU atau sesuai dalil Tergugat Semula(sekarang Turut Terlawan 1,Il) bergelar

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa yangberisi penetapan anggota MWA UI menimbulkan polemik dikalangan civitas academica Universitas Indonesia tentangindependensi perguruan tinggI;6.

Penggugat tidakmemiliki satu fakta yang membuktikan 4 orang Anggota MWA UItersebut telah menimbulkan polemik dikalangan sivitas akademika UI,telah mengintervensi, ataupun telah membungkam Penggugat.Kerugian yang dikemukakan Penggugat lebih bersifat hipotesis teoritis,dan tidak didukung fakta empiric;7.

ParaPenggugat tidak memiliki satu fakta yang membuktikan 4 orangAnggota MWA UI tersebut telah menimbulkan polemik dikalanganSivitas akademika UI, telah mengintervensi, ataupun telahmembungkam Para Penggugat.

Menimbulkan polemik di kalangan sivitas akademika UI;b. Merupakan suatu bentuk intervensi politik diranah akademi, sehinggasecara langsung telah mengintervensi institusi Pendidikan dengan caraikut campur suatu pengelolaan perguruan tinggi negeri;c. Pemikiran kritis Para Penggugat akan terkekang apabila UIditunggangi oleh afiliasi politik tertentu.

Sangat terbuka kemungkinanupaya untuk membungkam kritik Para Penggugat melalui sistem danmekanisme lain yang mahasiswa tidak ketahuli;Menimbang, bahwa kerugian Para Penggugat sebagaimanadijelaskan di atas, jelas hanya didasarkan pada asumsi yang tidakberdasar dan Para Penggugat tidak memiliki satu fakta yang membuktikan4 orang Anggota MWA UI tersebut telah menimbulkan polemik dikalangancivitas akademika UI, telah mengintervensi, ataupun telah membungkamPara Penggugat serta Kerugian yang dikemukakan

Tedi Herdiana, SE. pro aktif hadir di perusahaan untukmenyelesaikan permasalahan tersebut secara internal, bukannya malah justrumenghindar;Bahwa dengan adanya pengaduan serta permohonan mediasi pada DISNAKERadalah atas kemauan Penggugat sendiri, maka untuk menghindari sikap yang salingtuduh menuduh dan polemik yang berkepanjangan, maka perusahaan mengambilsikap, masalah perkara pengaduan/pelaporan dari Tergugat, pada Disnaker,Penggugat/Perusahaan siap mengikuti apa yang menjadi Keputusan melalui