• EPEN ROHENDI , selakuDiretur CV Sumber Karya yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukumdan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia dalamperkara ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama : Yosef B Badeoda,SH,MH , Miranti Amirudin, SH.MH dan Iqbal Baharudin, SH para Advokatyang beralamat di Menara Sudirman Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.60 Jakarta , 12190 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat;MELAWANPERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA,(Perum PPD

  ) beralamat di jalan D.I Panjaitan No. 1 Cawang , KelurahanMakasar , kecamatan Makasar Jakarta Timur ,dalam hal ini diwakili olehPande Putu Yasa selaku dan sebagai pelaksana Tugas (Plt) Direktur UtamaPerum PPD dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas namamewakili perum PPD dan dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnyayang bernama : Danu Nugraha, SH,MH , Wan Zulkifli, SH , Prio Handoko,SH , Julius Piter, SH Advokat dan konsultan hokum pada kantor Hukum D.INugraha & Partners Law Office

  telahdiberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9Oktober 2014;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal2 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2014 selanjutnya Memori Bandingtersebut pada tanggal 9 Oktober 2014 oleh Panitera PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah diberitahukan dan diserahkan secaraseksama kepada PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTANPENUMPANG DJAKARTA, (Perum PPD

  Sehingga kerugian yang diderita PENGGUGAT dari126 bus x 18 Bulan x Rp.625.000, x 33% = Rp.467.775.000,(empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluhlima ribu rupiah);Kerugian Pembanding / Penggugat mulai bulan Mei 2012Sampai dengan Juli 2012 telah secara sepihak TERGUGATmengambil alih pemeliharaan beberapa busbus DepoPulogadung PERUM PPD tanpa persetujuan dari Pembanding /Penggugat, hal ini terlihat dari busbus Siap Guna Operasi(SGO) realisasi oleh PENGGUGAT sebanyak 32 Bus, namunsetelah

• Leksula LESNUSSA2011 1 tgl 31 Maret s/d 2April 2011 Halaman 19 dari 108 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2019/PT AMB MERRY Rp. 1.475.000SOLISSA10. (21/08/No: 21/08/2.INO:144/S Jaldis safari ) FARID Rp. 2.250.0002011 144/SPT/ 011 PPD/VIII/2 ramadan pada HATALAMIN/ 2011 011 Kec.

  KepalaMadang tgl 26 s/d28 Agustus 2011FARID Rp. 4.100.000HATALAFENTI Rp. 4.100.000WAELMUSTAFA Rp. 4.100.000RAHMAN Rp. 4.100.000KASIM12.(28/08/INo: 28/08/2 NO:156/S Valdis FARID Rp. 2.250.0002011 156/SPT/ 011 PPD/VIII/ mendampingi HATALAMINI/ 2011 2011 Bupati safariRamadan pada kec.

  PPD/Il/ Aparatur Negara SOUW Rp. 10.050.0002011 dan Badan AKILKepegawaianNegara diJakartaJaldis Konsultasi. NO:47/S ke Menteri 9. JUSUFree No il eae. PPD/IIl/2 Pendayagunaan BEHU Rp. 9.200.000011 Aparatur Negara KUdi Jakarta10. UMARSILAW Rp. 9.200.000ANE Halaman 22 dari 108 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2019/PT AMB 11. ZU LKARNAEN Rp. 9.200.000PELLUJaldismendampingibapak Bupati 42 BA; NO:28/S dalam rangka 7. 09/03/2No:28/SPT/II 09/03/ PPD/III/ pertemuan ISAYA Rp. 9.550.000011 1/2011 2011 .

  AKNo:109/S ke menteri19/06/2 No:109/SP 19/06/ ILUN22. o11 T/vi2011 2011 PPD/V/ pendayagunaan KASUK Rp. 10.050.0002011 aparatur negaradi Jakarta19/06/24 No:110/SP 19/06/ NO=!10/S eke Kantor 4 523. o11 T/vV/2011 2011 PPD/V/ Gubernur Prov. BEHU Rp. 3.900.0002011 Maluku di KUAmbon42. SALMALESNU Rp. 3.600.000SSAJaldis mengikutirapatNo:115/S pemutakhiran 43. AS25/06/2 No:115/SP 25/06/ 5 data TUHP RULe4r od trv2011 2011 PPDIM!

  PPD/V/ panggilan Kajati Rp. 3.650.000O11 TV 2011 2011 5q44 GiAmbon tol 19 SUKs/d 23 Juli 201149. BAISAYASOUL RP: 3:600.000SSANo:122/S Jaldis Konsultasi 50. Dr15/07/A No:122/SP 15/07/

• Trans Batavia:a) Merupakan suatu perusahaan Konsorsium/perusahaan Patungan yangdidirikan dan terdiri dari Perum PPD, PT. Steady Safe, Tok/Tergugat, PT.Mayasari Bakti, dan Bok Johanes Damanik selaku pemiliki MetrominiPatas AC100 A guna menjadi operatos busway Koridor 2 JurusanPulogadungHarmoni sentral & Koridor 3 Jurusan KalideresHarmoniPasar Baru.

  Trans Batavia) yang mendapatkan penugasan dari Perum PPD;Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh Tergugat bersama denganperusahaan Konsorsium pendiri PT. Trans Batavia lainnya, sebagai pemegangsaham PT.

  Perum PPD adalahPerusahaan BUMN yang sahamnya dimiliki Pemerintah yang mempunyai aturandan kebijakan yang tidak dapat diterapbkan pada Perusahaan TERGUGAT.Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam angka 26 tidak berdasarkan hukum,PENGGUGAT bukan berstatus sebagai pekerja di Perusahaan TERGUGATnamun menjabat sebagai Direktur yang membawa kepentingan wakil pemegangsaham dalam mengelola perusahaan.

  Steady Safe, Tok P32.Surat Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta(PERUM PPD) nomor: Nomor: 117/MU/IV/2016, tertanggal 25 April2016Perihal: Pemberitahuan Tentang Cuti besar dan PembebasanTugas/pekerjaanKepada: Sdr Jabes Sihombing, SE NPP: 610100402 Direktur OperasiPT. Trans Batavia P33.Keputusan Direksi PERUM PPD Nomor: 27/DP/E/IV/2016 tentangPemberian Cuti besar terhadap Sdr Jabes Sihombing tertanggal 29April 2016 P34.

  Steady Safe, Tbk.Perum PPD dan Bapak Johanes Damanik selaku Pemilik Metromini Patas AC100 A dan Pengurus Perusahaan terdiri dari Dewan Komisaris dan DewanDireksi yang para anggota personilnya berasal dari dan merupakanperwakilan dari masingmasing perusahaan asal/anggota konsorsium;Pada angka 5.

• ROBERT SIAGIAN(belum tertangkap) pergi mendatangi saksi korban dan sebelum pergi terdakwamengambil sebuah batu (bongkahan semen), saat mendatangi saksi korban, terdakwamelihat saksi korban masuk kedalam Bus PPD AC 11 dan memegang besi, kemudianterdakwa mengejar saksi korban dengan masuk kedalam Bus tersebut dan didalam Busterdakwa langsung memukul bagian kepala saksi korban hingga terluka danmengeluarkan darah.

  dengan Sdr.Robert Siagian (DPO) yangjuga sedang buang air kecil dan beberapa saat kemudian tanpa diketahuisebabnya terjatuh dan tercebur kedalam Got hingga bajunya kotor, melihat haltersebut saksi korban menegurnya dan berkata Bang kalo belum tidur janganmandi bang;e Bahwa ucapan saksi korban Sdr.Robert Siagian merasa tidak terima danlangsung menarik baju saksi korban dan memukul muka saksi korban sebanyaksatu kali;e Bahwa saksi korban tidak mau melayani selanjutnya saksi korban pergi menujuBus PPD

  Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa melarikan diri dan saksikorban dibawa anggota Polisi ke Rumah Sakit dan setelah dirawat saksi korbanmendapat 6 jahitan di kepala saksi korban;Saksi : NONO:Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 06.20 Wib,bertempat di Terminal Bus Antar Kota Pulogadung, Kec.Pulogadung, JakartaTimur dan yang menjadi korban adalah saksi korban Sugeng;Bahwa berawal saat saksi dan saksi korban Sugeng yang merupakan Supir dankenek / kondektur Bus PPD

  ROBERT SIAGIAN (belum tertangkap) pergimendatangi saksi korban dan sebelum pergi terdakwa mengambil sebuah batu(bongkahan semen), saat mendatangi saksi korban, terdakwa melihat saksi korbanmasuk kedalam Bus PPD AC 11 dan memegang besi, kemudian terdakwa mengejarsaksi korban dengan masuk kedalam Bus tersebut dan didalam Bus terdakwa langsungmemukul bagian kepala saksi korban hingga terluka dan mengeluarkan darah.

• Ngawi tentang Pembentukan TimPengisian Perangkat Desa Desa Kandangan KecamatanNgawi Kabupaten Ngawi, Nomor: 188/19/404.30106/2018tanggal 23 Oktober 2018;Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Lowongan PerangkatDesa Kandangan Yang Dibutuhkan, Nomor: 01/X/PanPPD/2018 tanggal 29 Oktober 2018;Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penutupan PendaftaranBakal Calon Perangkat Desa Kaur Perencanaan DesaKandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor:02/XI/Pan PPD/2018 tanggal 16 November 2018;Fotocopy sesuai asli,

  Pendaftaran Bakal Calon PerangkatDesa Kaur Tata Usaha dan Umum Desa KandanganKecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor: Q2,0Q/PartPPD/2018 ; tanggal 16 November 2018;Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penutupan PendaftaranBakal Calon Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan DesaKandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor:02/XI/Pan PPD/2018 tanggai 16 November 2018;Fotocopy sesuai asli, Undangan Sosialisasi Tata TertibUjian Calon Perangkat Desa Nomor: 03/XII/Tim PPD/2018tanggal 3 Desember 2018 beserta Daftar

  2018;Fotocopy sesuai asli, Berta Acara Hasil Ujian Tulis CalonPerangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan NgawiTabun 2018 Nomor: 0O7/ XI/Pan PPD/2018 Tanggal8 Desember 2018;Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Hasil Ujian PraktekKomputer Calon Perangkat Desa Desa KandanganHalaman 22 dari 34 hal.

  BuktiT.38 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Rapat PembentukanTim Penyusun Seleksi Calon Perangkat Desa, DesaKandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor:05/XII/Pan PPD/2018 Targgal 7 Desember 2018;39. BuktiT.39 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Tim Pengisian PerangkatDesa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawitantang Pembentukan Tim Peryusun Seleksi CalonPerangkat Desa Desa Kandangan Kecamatan NgawiKabupaten Ngawi Nomor : 06/XIl/Pan PPD/2018 Tanggal7 Desember 2018;40.

  BuktiT.42 : Fotocopy sesuai asli, Laporan Hasil PelaksanaanPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dari TimPengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa Nomor:08/XII/Pan PPD/2018 Tanggal 8 Desember 2018;43. BuktiT.43 : Fotocopy sesuai asli, Surat Permohonan Rekomendasidari Kepala Desa kepada Camat Nomor140/58/40%.301.06/2018 Tanggal 12 Desember 2018;44.

• Tanah Kosong seluas tanah 4.400 M2, atas nama Pemegang Hak Adelrawan Hidayat;Terdakwa yang telah mengetahui lokasi pengadaan tanah dan namanamapihak yang berhak untuk pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping dariDokumen Studi Kelayakan (FS) dan hasil DPPT, kemudian berupaya menawardan membeli ketiga bidang tanah dari pihak yang berhak yaitu Saksi KH. UyiSafuri, Saksi Cicih Suarsih dan Saksi H. Ade Hidayat.

  Cicih Suarsih;Perbuatan Terdakwa dalam pengadaan tanah untuk kepentinganpembangunan Kantor UPTD PPD Malingping sebagaimana diuraikan diatas menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapada jabatannya selaku Kepala UPTD PPD Malingping yang juga bertindaksebagai Sekretaris Tim Persiapan Pengadaaan Lahan dan Sekretaris TimPelaksanaan pengadaan Lahan telah menguntungkan diri Terdakwa sendirisejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) yangberasal dari selisih lebih

  dari Saksi Cicih Suarsih denganharga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);Terdakwa yang bertugas dan bertanggungjawab selaku Sekretaris TimPersiapan/Pelaksanaan Pengadaaan Lahan Kantor UPTD PPD Malingpingmenyalahgunakan jabatannya dengan berupaya menutupi identitasnyasebagai pihak yang sesungguhnya membeli tanah dari pihak yang berhak,dengan jalan Terdakwa meminta orang lain sebagai pihak Pembeli yaitu:a.

  UyiSaputi;/Cicih Suarsih yang terletak di Jalan Baru MalingpingSaketi, DesaMalingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, ProvinsiBanten;Terdakwa yang seharusnya berkewajiban melakukan pengawasan dalamjabatannya selaku Kepala UPTD PPD Malingping yang juga bertindaksebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Sekretaris Tim PelaksanaanPengadaaan Lahan, justru telah meminta kepada Saksi KH. Uyi Safuri dananaknya Hj.

  Perbuatan Terdakwa yang seharusnya bertugas dan bertanggungjawab dalampengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kantor UPTD PPDMalingping dalam jabatannya selaku Kepala UPTD PPD Malingping sertabertindak sebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Sekretaris Tim PelaksanaanHalaman 37 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Pengadaaan Lahan UPTD PPD Malingping sesuai ketentuan perundangundangan, namun justru secara langsung maupun tidak langsung turut sertasebagai pihak yang seolaholah berhak atas

• Sus/2009telah menjalin kerja sama dengan Perum PPD dan Perum DAMRI untukpengadaan bus kota. Sejak tahun 1992, PT. VI telah turut serta dalammanajemen dan operasional bus kota dalam KSO dengan Perum PPD ;b. Perjanjian kerja sama operasi antara PT. VI dan Perum PPD tertuangdalam perjanjian KSO Nomor 03/SEKR/PKK/II/2001 tanggal 7 Maret2001, Dalam perjanjian KSO tersebut PT. VI diberikan hak untuk :1. Mengoperasikan bus dengan identitas bus PPD ;2. Menggunakan trayek milik PPD dan ;3.

  VI dan Perum PPD. PT. VIbergerak dibidang transportasi telah memiliki pengalaman luas dan lebihdari 15 tahun termasuk kerja sama dengan PPD maupun DAMRI. PT. VIdan Perum PPD melakukan KSO untuk pengadaan dan pengoperasian650 unit bus patas AC, 300 unit harus disediakan segera sebelum akhirtahun 2001, padahal PT. Volgren Indonesia (PT. VI) tidak pernahmempunyai pengalaman dibidang transportasi dan belum pernah bekerjasama dengan PPD maupun DAMRI, kerja sama antara PT.

  VItelah menjalin kerja sama dengan Perum PPD dan Perum DAMRI untukpengadaan bus kota. Sejak tahun 1992, PT. VI telah turut serta dalammanajemen dan operasional bus kota dalam KSO dengan Perum PPD ;b. Perjanjian kerja sama operasi antara PT. VI dan Perum PPD tertuangdalam perjanjian KSO Nomor 03/SEKR/PKK/II/2001 tanggal 7 Maret2001, Dalam perjanjian KSO tersebut PT. VI diberikan hak untuk :1. Mengoperasikan bus dengan identitas bus PPD ;2. Menggunakan trayek milik PPD dan ;3.

  B.54/A.J.004/Mphb tanggal 1Juni 2001 perihal Permohonan Persetujuan Kerja sama OperasiPerum PPD dengan PT. Volgren Indonesia yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan ;Hal. 84 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/200983.84.85.86.87.88.89.Surat dari Menteri Perhubungan No. KU.404/l/Phb.01 tanggal 28Februari 2001 perihal Penyehatan Perum PPD ;Surat Diwas Perum PPD No. 40/DP/II/2001 tanggal 9 Maret 2001perihal persetujuaan KSO Perum PPD dengan PT. VolgrenIndonesia ;Surat PT.

  B.54/A.J.004/Mphb tanggal 1Juni 2001 perihal Permohonan Persetujuan Kerja sama OperasiPerum PPD dengan PT. Volgren Indonesia yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan ;Hal. 133 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/200983.Surat dari Menteri Perhubungan No. KU.404/l/Phb.01 tanggal 28Februari 2001 perihal Penyehatan Perum PPD ;84.Surat Diwas Perum PPD No. 40/DP/II/2001 tanggal 9 Maret 2001perihal persetuiuan KSO Perum PPD~ dengan PT. VolgrenIndonesia ;85.Surat PT.

• (satu) lembar Ringkasan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor :712/SPP/BLLS/DBMP/2009 tanggal 23 Nopember2009.19. 1 (satu) lembar Rincian Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor :712/SPP/BLLS/DBMP/2009 tanggal 23 Nopember2009.20. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dengan KodeKegiatan 1.03.1.03.01.15.84 dan Kode Rekening :5.2.3.21.01 sejumlah Rp. 279.629.600, untukpembayaran Uang Muka 20 % Kegiatan LanjutanPeningkatan Jalan Simpang Sukamulya (ProgramDPDF dan PPD

  (DPDF& PPD).79. 1 (satu) bundel Laporan Akhir PekerjaanPerencanaan Program Percepatan PembangunanDaerah (DPDF & PPD).80.

  Daerah (DPDF & PPD).80. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan ProgramPercepatan Pembangunan Daerah (DPDF & PPD).9581.

  Daerah (DPDF & PPD).80. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan ProgramPercepatan Pembangunan Daerah (DPDF & PPD).81.

  Surat Tanda Setoran Model Bend. 17 perihai Pengembalian hasiltemuan BPK RJ Tahun 2009 Proyek Kegiatan Lanjutan PeningkatanJalan SimpangSukamulya (Program DPDF dan PPD Tahun 2009),tanggal 30 Desember 2011Tetap Terlampir dalam berkas perkara.e Barang Bukti Nomor 60 yaitu Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), dan barang bukti nomor 62 yaitu UangTunai sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dirampasuntuk Negara;1278.

• VI telah menjalinkerjasama dengan Perum PPD dan PerumDAMRI untuk pengadaan bus kota. Sejaktahun 1992, PT. VI telah turut serta dalammanajemen dan operasional bus kotadalam KSO dengan Perum PPD ;b. Perjanjian kerjasama operasi antara PT. VIdan Perum PPD tertuang dalam perjanjianKSO Nomor : 03/SEKR/PKK/III/2001tanggal 7 Maret 2001. Dalam perjanjianKSO tersebut PT. VI diberikan hak untuk :1. Mengoperasikan bus dengan identitas bus PPD ;2. Menggunakan trayek milik PPD dan ;3.

  VI telah menjalinkerjasama dengan Perum PPD dan PerumDAMRI untuk pengadaan bus kota. Sejaktahun 1992, PT. VI telah turut serta dalammanajemen dan operasional bus kotadalam KSO dengan Perum PPD ;b. Perjanjian kerjasama operasi antara PT. VIdan Perum PPD tertuang dalam perjanjianKSO Nomor : 03/SEKR/PKK/III/2001tanggal 7 Maret 2001, Dalam perjanjianKSO tersebut PT. VI diberikan hak untuk :1. Mengoperasikan bus dengan identitas bus PPD ;2. Menggunakan trayek milik PPD dan ;3.

  B.54/A.J.004/Mphb tanggal 1 Juni 2001perinal Permohonan Persetujuan Kerjasama Operasi Perum PPD denganPT. Volgren Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Keuangan ;83.Surat dari Menteri Perhubungan No. KU.404/I/Phb.01 tanggal 28 Februari2001 perihal Penyehatan Perum PPD ;84.Surat Dinas Perum PPD No. 40/DP/III/2001 tanggal 9 Maret 2001 perihalpersetujuan KSO Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia ;85.Surat PT.

  B.54/A.J.004/Mphb tanggal1 Juni 2001 perihal Permohonan Persetujuan KerjasamaOperasi Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia yangditujukan kepada Menteri Keuangan ;83.Surat dari Menteri Perhubungan No. KU.404/I/Phb.01 tanggal28 Februari 2001 perihal Penyehatan Perum PPD ;84.Surat Dinas Perum PPD No. 40/DP/III/2001 tanggal 9 Maret2001 perihal persetujuan KSO Perum PPD dengan PT.Volgren Indonesia ;85.Surat PT.

  B.54/A.J.004/Mphb tanggal 1Juni 2001 perihal Permohonan Persetujuan Kerjasama OperasiPerum PPD dengan PT. Volgren Indonesia yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan ;83.Surat dari Menteri Perhubungan No. KU.404/I/Phb.01 tanggal 28Februari 2001 perihal Penyehatan Perum PPD ;84.Surat Dinas Perum PPD No. 40/DP/III/2001 tanggal 9 Maret 2001perinal persetuluan KSO Perum PPD dengan PT. VolgrenIndonesia ;85.Surat PT.

• (dua ratus empatpuluh lima juta rupiah) Anggaran perencanaanteknis Pembangunan/Peningkatan Jalan DanaPenguatan Desentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD) danPengawasan Teknis Pembangunan/PeningkatanJalan dan Jembatan Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD) tersebutrencananya digunakan untuk seluruh kegiatanyang dananya bersumber dari Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD), yaitu:1.

  biaya operasional Peningkatan Jalandan Jembatan (Program DPDF dan PPD) sebesarRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang35Sumbernya bukan dari Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD) tahun2009.33.

  (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)Anggaran perencanaan teknis Pembangunan/Peningkatan JalanDana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD) dan Pengawasan TeknisPembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDFdan PPD) tersebut rencananya digunakan untuk seluruh kegiatanyang dananya bersumber dari Dana Penguatan DesentralisasiFiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD),yaitu:

  operasional Peningkatan Jalan dan Jembatan (Program DPDFdan PPD) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yangsumbernya bukan dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal danPercepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) tahun 2009.34.

  dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)tahun 2009 yaitu:1.

• Pembanding/Penggugat : PERUM PPD Diwakili Oleh : FANNY PRIANA
  Terbanding/Tergugat I : SITI HAWA binti H. AWANG Diwakili Oleh : CAROLINA IVONE, SH Dan Rekan
  Terbanding/Tergugat II : AWIAH binti AWANG Diwakili Oleh : CAROLINA IVONE, SH Dan Rekan
  Terbanding/Tergugat III : AWIYANAH binti AWANG Diwakili Oleh : CAROLINA IVONE, SH Dan Rekan
  Terbanding/Tergugat IV : AGUS bin H. AWANG Diwakili Oleh : CAROLINA IVONE, SH Dan Rekan
  Terbanding/Tergugat V : ADIS binti H.

  ., beserta perbaikannya sebagai berikut :L.Bahwa Pelawan Eksekusi adalah Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPD) didirikan berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia yang telah diperbaharui dengan PeraturanPemerintah Nomor 91 Tahun 2000; dimana Menteri Badan Usaha MilikNegara selaku wakil Pemerintah sebagai pemilik modal PerusahaanUmum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD);Bahwa Pemberi Kuasa sebagai Direksi Perusahaan Umum (PERUM)Pengangkutan Penumpang Djakarta

  (PPD) diangkat dengan KeputusanMenteri Badan Usaha Milik Negara selaku wakil Pemerintah sebagaiPemilik Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan PenumpangDjakarta (PPD) dengan Nomor : SK 212/MBU/10/2017, tanggal 04Oktober 2017;Bahwa pada tahun 1985 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untukmengambilalih operasional pengangkutan penumpang umum di Jakartasehingga seluruh asset kepemilikan Eks Bus Kota swasta diambil alih olehPemerintah dalam hal ini oleh Departemen Keuangan; yang kemudianHalaman 3 Putusan

  Nomor : 525/PDT/2019/PT.DKIoleh Departemen Keuangan diserahkan kepada DepartemenPerhubungan; kemudian oleh Departemen Perhubungan asset Eks BisKota diserahkan pengelolaannya kepada Perusahaan UmumPengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD);Bahwa sebelum asset Pool Bis Kota Unit Jelambar Jakarta Barat diserahterimakan pada tahun 1985 dari perseroan terbatas PT.

  AJIWIRYA ditambah dengan kalimat: ... yang secara hukum telahberada dalam penguasaan Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPD); Membatalkan atau mencabut Petitum pada angka 4 (empat) halaman6 Surat Perlawanan tanggal 30 Januari 2018;Menimbang, bahwa terhadap surat Perlawanan Pembanding semulaPelawan tersebut Para Terbanding semula Para Terlawan memberikan jawabanpada pokoknya sebagai berikut :l. DALAM EKSEPSI.A. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL1.

• PBR(PPD), yang mana pada lampiran dan Keputusan Kelurahan BukitBatrem Nomor : 09/KPTS/BB/2010 tanggal 21 Juni 2010 terdapatsusunan pengelola UEK SP Kel.

  Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikankepada leader dengan tembusan kepada Bupati/walikota melalui timkoordinasi PPD kabupaten/kota..

  Memfasilitasi kepada instansi tehnis dalam penerapan teknologi baru yangberkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan lain lain dalam rangka meningkakan produktifitas dan kualitas, untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat.Memfasilitasi rapat koordinasi PPD bulanan di kabupaten/kota.. Memfasilitasi jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan swasta untukmendukung pengembangan kegiatan PPD terutama kegiatan Dana UsahaDesa/Kelurahan..

  Memfasilitasi pelatinan dengan dinas terkait di Kabupaten/Kota sesuai dengankebutuhan di desa dan kecamatan dalam menunjang program PPD untukpelaku PPD dan pemanfaat UED/KSP serta masyarakat.. Korda bertanggung jawab kepada leader dalam mensukseskan kegiatan PPD.Melakukan verifikasi laporan program dan laporan individu yang dibuat olehpendamping desa..

  jutarupiah) untuk 4 (empat) pemanfaat.Berdasarkan SP3 Nomor : 012/PPD/UEKSP/DT/XI/2011, tanggal 10Nopember 2012, dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) pemanfaat.Berdasarkan SP3 Nomor : 013/PPD/UEKSP/DT/XI/2011, tanggal 12Desember 2011, dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) untuk 6 (enam ) pemanfaat.Berdasarkan SP3 Nomor : 015/PPD/UEKSP/DT/II/2012, tanggal 14 Februari2012, dana yang dicairkan adalah sebesar Rp

• Lahan diareal Eks Pool PPD Depo H Kramat Jati seluas+2000 m2, biaya sewa Rp. 227.900.000, (dua ratus duapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)iii. Lahan di areal Terminal Peti Kemas Tanah MerdekaCilincing seluas +8600 m2, biaya sewa Rp. 391.680.000,(tiga ratus sembilan puluh satu jutaenam ratus delapanpuluh ribu rupiah)e.

  Bahwa dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas terbuktibahwa Turut Tergugat (dahulu Para Penggugat sebagaipemegang saham kendali) sangat dirugikan oleh PerjanjianSewa Lahan tanggal 21 April 2008 ini karena tidak berjalannyaprogram Langit Biru yang dicanangkan oleh Tergugat melaluiproyek pembangunan stasiun pengisian BBG pada lokasiTerminal Kampung Rambutan, Eks Depo H PPD Kramat Jati,Tanah Merdeka akibat keadaan diluar kKemampuan ParaPenggugat / Turut Tergugat.

  Bahwa yang menjadi objek gugatan pada perkara a quo adalahPerjanjian Sewa Lahan tanggal 21 April 2008 tentang PemanfaatanSebagian Lahan Terminal Bus Kampung Rambu tan, Sebagian Lahan EksPool PPD Depo H Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, danSebagian Lahan Terminal Peti Kemas Tanah Merdeka Cilincing KotaAdministrasi Jakarta Utara untuk SPBG (Perjanjian Kerja Sama) antaraTergugat dengan Turut Tergugat.7.

  2) Sebagian lahan di Areal Eks Pul PPD Depo H Kramat Jati yaituseluas +2.000 m?3) Sebagian lahan di Areal Terminal Peti Kemas Tanah Merdekayaitu seluas +3.600 m?d.

  Bahwa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, Turut Tergugatmenggunakan lahan yang terletak di lokasi lahan Areal Terminal BisKampung Rambutan, Eks Poll PPD Depo H Kramat Jati dan TerminalPeti Kemas Tanah Merdeka Cilincing tanpa adanya dasar dan/ ataupunperjanjian dengan Tergugat.Berdasarkan uraian tersebutdiatas, Turut Tergugat mohon agar sudilah kiranyaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikanputusan sebagai berikut:1.

• Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009Kabupaten Simalungun 24 Fotocopy Surat Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan JasaKonsultansi Atas Kegiatan yang dikelola Dinas Bina Marga KabupatenSimalungun Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009 Nomor :10/PANAPBD/LLG/DBM2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Usul CalonPemenang, Calon Pemenang Cadangan dan Calon Pemenang IIPelelangan Umum Sumber Dana DAU, DAK serta DPDF & PPD TA. 2009yang dikelola Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Fotocopy

  Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina MargaKabupaten Simalungun No : 188.45/260.A/DBM/2009 tanggal 6April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen atasKegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikontrakkan SumberDana Alokasi Umum (DAU), APBN/ADHOOC (DPDF & PPD) TahunAnggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga KabupatenSimalungun15.

  Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga KabupatenSimalungun Nomor 188.45/269.A/DBM/2009 tentangPenghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atasKegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikontrakkan SumberDana Alokasi Umum (DAU), APBN/ADHOOC (DPDF & PPD) TahunAnggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga KabupatenSimalungun.18.

  Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Bina Marga KabupatenSimalungun Nomor 188.45/269.A/DBM/2009 tentangPenghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas41Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikontrakkan SumberDana Alokasi Umum (DAU), APBN/ADHOOC (DPDF & PPD) TahunAnggaran 2009 yang dikelola Dinas Bina Marga KabupatenSimalungun.18.

• Pool PPD Prima Center 2 blok DNo.6 Rt.10 Rw.002 Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng JakartaBarat.

  Pool PPD Prima Center 2 blok D No.6 Rt.10 Rw.002 Kel.Kedaung Kaliangke Kec.

  Pool PPD Prima Center 2 blok D No.6Rt.10 Rw.002 Kel.

  Pool PPD Prima Center 2 blok D No.6Rt.10 Rw.002 Kel. Kedaung KaliangkeKec.

• (dua ratus empatpuluh lima juta rupiah) Anggaran perencanaanteknis Pembangunan/Peningkatan Jalan DanaPenguatan Desentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD) danPengawasan Teknis Pembangunan/PeningkatanJalan dan Jembatan Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD) tersebutrencananya digunakan untuk seluruh kegiatanyang dananya bersumber dari Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD), yaitu:1.

  biaya operasional Peningkatan Jalandan Jembatan (Program DPDF dan PPD) sebesarRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang35sumbernya bukan dari Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD) tahun2009.33.

  (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)Anggaran perencanaan teknis Pembangunan/Peningkatan JalanDana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF dan PPD) dan Pengawasan TeknisPembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDFdan PPD) tersebut rencananya digunakan untuk seluruh kegiatanyang dananya bersumber dari Dana Penguatan DesentralisasiFiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD),yaitu:

  operasional Peningkatan Jalan dan Jembatan (Program DPDFdan PPD) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yangSumbernya bukan dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal danPercepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) tahun 2009.34.

  dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)tahun 2009 yaitu:1.

• Pool PPD Prima Center 2 blok DNo.6 Rt.10 Rw.002 Kel. Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng JakartaBarat.

  Pool PPD Prima Center 2 blok D No.6 Rt.10 Rw.002 Kel.Kedaung Kaliangke Kec.

  Pool PPD Prima Center 2 blok D No.6Rt.10 Rw.002 Kel.

  Pool PPD Prima Center 2 blok D No.6Rt.10 Rw.002 Kel. Kedaung KaliangkeKec.

• Pol B. 6080.PPD an. Iman Suherlan

• 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat tahun 2010 warna merah dengan No. Pol B. 6080.PPD

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iman Suherlan

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

• suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, tim Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kefamenanu beserta staf melakukan pelimpahanperkara korupsi ke Pengadilan Negeri Kefamenanu berupapenyimpangan/penyalahgunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal danPercepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD

  Putusan Nomor: 29/PID.B/2011/PN.Kefa atas nama FRISOOSWALDUS BESSY dan Putusan Nomor: 30/PID.B/2011/PN.Kefa atasnama DAVID MESSAH;Bahwa dalam putusanputusan tersebut, khusus menyangkut barang buktiberupa uang dengan total sebesar Rp. 187.500.000, (seratus delapanpuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), DIRAMPAS UNTUK NEGARA;Bahwa para terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara korupsiberupa penyimpangan/penyalahgunaan Dana Penguatan DesentralisasiFiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD

  melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukandengan cara sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempatdi ruangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kefamenanu, AprianusSuki selaku staf penerima dan penyimpan barang bukti pada BagianKepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kefamenanu telah melakukanpenyerahan uang barang bukti dalam perkara korupsi berupapenyimpangan/penyalahgunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal danPercepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD

  dan saksimelaksanakan tugas sebagai staf penerima dan penyimpan barangbukti;Bahwa tugas saksi sebagai berikut:e Menerima penyerahan barang bukti dari Penuntut Umum saatpelimpahan berkas perkara;e Menyimpan barang bukti dalam gudang Barang Bukti PengadilanNegeri Kefamenanu;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, tim Jaksa Penuntut Umum besertastaf pernah melakukan pelimpahan perkara korupsi berupapenyimpangan/penyalahgunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskaldan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD

  TTUmendapatkan alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal danPercepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) sebesar Rp.2.018.482.000, yang digunakan untuk pengadaan 100 buah sumuruntuk 100 kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Kab. TTU,masingmasing kelompok tani sebesar Rp. 20.184.820, yangdikerjakan secara swakelola. Namun dalam pelaksanaannya, terdapatpenyimpangan dengan dibentuk/ditunjuk pendamping teknis(perencana dan pengawas) oleh pihak Dinas Pertanian dan PerkebunanKab.

• MBU PPD/485/2008 tanggal 17 Mei 2008 Perihal Surat Peringatan IKredit Segmen Mikro;Surat No. MBU PPD/486/2008 tanggal 17 Juni 2008 Perihal Surat Peringatan IIKredit Segmen Mikro;Surat No. MBU PPD/487/2008 tanggal 17 Juli 2008 Perihal Surat Peringatan IIIKredit Segmen Mikro;Surat No. MBU PPD/488/2008 tanggal 05 Agustus 2008 Perihal PenyelesaianKewajiban Kredit Segmen Mikro;Surat No.

  MBU PPD/408/2008 tanggal 22Oktober 2008 Perihal PenyelesaianKewajiban Kredit Segmen Mikro;9 Bahwa faktanya Tergugat II tetap tidak dapat dinyatakan memenuhi kewajibanpembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehinggafasilitas kredit telah dinyatakan macet.