KedudukanTergugat Ill disini hanyalah sebagai penyelenggara Lelang saja (PraLelang);Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/RUP/1958 Tahun 1958menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri makasyarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yangberperkara;Kep.

Nomor 1043 K/Pdt/2015Eksepsi Terlawan Ill:Bahwa Terlawan Ill menyangkal semua dalil/alasan yang dikemukakan olehPelawan kecuali terhadap halhal yang secara tegas diakui kebenarannyaoleh Terlawan Ill.Bahwa tindakan Pelawan dalam gugatannya menarik Terlawan Ill sebagaipihak dalam perkara a quo adalah keliru;Bahwa dalam perkara ini Terlawan Ill hanya bertindak sebagai Jasa PraLelang;Berdasarkan alasan tersebut di atas Terlawan III mohon Kepada MajelisHakin yang memeriksa perkara a quo menyatan bahwa

Oleh karena itu,secara hukum gugatan Penggugat tentang tindakan lelang atau pralelang tersebut patut dinyatakan ditolak;. Bahwa, gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara yangberlaku dan atau perundangundangan yang berlaku karena terbukti digugatan tersebut ada gabungan atau kumulasi beberapa gugatan/perkara berbeda, yang tidak berhubungan erat atau bertentangan antarasatu dengan lainnya dengan yaitu:a. Pembatalan Lelang atau pra lelang (masuk wilayah PTUN);b.

Trimitra Lelang Mandiri selaku pihak yangmemberikan jasa pralelang telah mengirimkan surat tertanggal 28 Agustus 2007perihal PenyelesaianKewajiban.Bahwa sekitar 7 hari sebelum pelaksanaan lelang, ada seseorang yang mengakusaudara dari Debitur (Penggugat) menghubungi Bank Danamon (Tergugat I)melalui telepon dan mengatakan akan melakukan penyetoran uang sebesar Rp.300.000.000, untuk pelunasan fasilitas KPR Debitur dan meminta agardokumen harus saat itu juga diserahkan kepadanya atau kepada Debitur.Tergugat

penjualan tersebut .Penjualan obyek lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT merupakantindakan pelaksanaan dari suatu perjanjian.Dasar hukum tersebut diperkuat lagi dengan Pasal 20 (1) UUHT dan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, yang telah mengatur dan melindungisecara hukum pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV denganmenggunakan jasa pralelang

Jkt.Bar32.tersebut melalui pelelangan umum dalam hal ini melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menggunakan jasa pralelang BalaiLelang dan hal tersebut sudah tepat sesuai dengan undangSehingga semua yang menjadi alasan hukum Tergugat I seperti yang telahdikemukakan di atas adalah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam praktik perbankan nasional di Indonesia, sehingga sangat tepatuntuk menolak seluruh dalildalil Penggugat dalam gugatannya termasuk angka6

., M.Kn, selaku Notaris/ PPAT diKabupaten Kudus ; Bahwa dana yang berasal dari fasilitas kredit yang diperoleh TergugatIVtersebut saat ini telah mengalami keadaan tidak mampu membayarangsuran pinjamannya sesuai dengan perjanjian kredit yang pada akhirnyakredit yang diperoleh Tergugat IV tersebut telah mengalami kemacetan(Kredit Macet) ; nomen nnn nnn nnn ren nen nnn nnn nnn nanceBahwa tibatiba Para Penggugat mendapatkan informasi mengenai adanyaproses pralelang yang telah dimohonkan oleh TergugatI

Pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT ini dapat melibatkan Balai Lelangpada jasa pralelang.. Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari :1. Salinar/fotocopy Perjanjian Kredit.2. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan & Akta PemberianHak Tanggungan.3. Salinarn/fotocopy sertifikat hak atas tanah yang dibebani haktanggungan.4. Salinarvfotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapatberupa peringatan maupun pernyataan dari Pemimpin/DireksiBank yang bersangkutan selaku kreditur.5.

Central Asia Balai Lelangsebagai jasa pralelang dalam proses pelelangan;Bahwa mengingat gugatan perlawanana quo menuntut halhal yang terkaitdengan pelaksanaan pelelangan melalui perantara jasa dari PT.

nnn nn seen nen en ence neeBerkaitan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan untuk penyelesaian kredit atasnama pihak TURUT TERGUGAT sebagai debitor kepada pihak TERGUGAT sebagaikreditor yang telah dilaksanakan oleh pihak TERGUGAT dengan mendasarkan padaketentuan pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan UUHT Nomor : 4 / 1996, melaluiperantaraan pihak TERGUGAT Il yang telah bekerjasama dengan pihak TERGUGAT IIIsebagai Pejabat Lelang Kelas , dan juga telah melibatkan pihak TERGUGAT IV sebagaipemberi jasa PraLelang

Pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT ini dapat melibatkan Balai Lelang padaJasa pralelang;h. Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari :1. Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit;2. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan & Akta Pemberian HakTanggungan;3. Salinan/fotocopy sertifikat hak atas tanah yang dibebani HakTanggungan;4.

Nilai limit sedapat mungkin ditentukan oleh Penilai;f, Pelaksanaan lelang ini dapat melibatkan Balai Lelang pada jasa pralelang ;g. Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari :1. Salinan/fotocopy penetapan aanmaning/teguran;2. Salinan/fotocopy penetapan sita pengadilan;3. Salinan/fotocopy berita acara sita;4. Salinan/fotocopy penetapan lelang pengadilan;175. Salinan/fotocopy perineian hutang atau jumlah yang harusdipenuhi;6.

danTergugatl, disebut obyek lelang dan obyek sengketa gugatan ini;3) dikenal terletak di Perumahan Taman Waru Permai A75 DesaMedaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) No.88 atas nama Tergugat (telah ditunda lelang, adanya gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.SDA): Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor : 177/Pdt.G/2014/PN.SbyBahwa, Para Penggugat sangat terkejut, sehubungan dengan akan adanya beritarencana lelang pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014, atas permintaan jasa pralelang

(Para Penggugat saudara kandung Tergugat );Bahwa, Tergugat Terkejut berita rencana lelang dan Turut Tergugat, pada hari Jumat,tanggal 07 Maret 2014, atas permintaan jasa pralelang swasta Tergugat Ill, tetapi telahdibatalkan Turut Tergugat, padahal belum lamaselang hanya2 (dua) minqqu sebelumnya yaitupada hari jumat tanggal 28 Pebruari 2014, telah ada pembatalan lelang atas permohonan lelang , atas obyek lelang di Perumahan Taman Waru Permai A75 Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoa6o, sertipikat

Pasal 16 : kegiatan usaha Balai Lelang meliputi kegiatanjasa Pralelang dan jasa Pascalelang untuk semua jelis Lelang.Bahwa benar Turut Terlawan menerima Surat Perintah Kerja No.RMG/SAM/2013.66/MMM tanggal 17 Desember 2013 dari PT.RabobankInternasional Indonesia Cabang Malang berkedudukan Kanrtor Pusat diJakarta dengan maksud dan tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Lelangobyek dalam perkara a quo.Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah jika setiap perbuatanhukum yang dilakukan oleh Turut

Bahwa apabila memang para Pelawan adalah pelawan yang beritikad baikmaka sudah seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan Terlawan danTerlawan Il sebelum proses pralelang dan bukannya mengajukanPerlawanan a quo yang tujuannya tidak jelas.11.

TunjunganNomor 149 Surabaya, sebagai pemberi jasa pralelang;dan yang sedemikian itu, pada akhirnya PENGGUGAT telah ditetapkan sebagaiPembeli Lelang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Lelang berupa RisalahLelang Nomor : 264/2008, tanggal 26 Agustus 2008, sehingga atas keputusan untukpilihan haknya sebagai Pembeli Lelang dimaksud tentunya telah benarbenardipertimbangkan dengan baik, tidak terkecuali terhadap pertimbangan hukumsebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1816K

Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;AtauApabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon keputusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).Jawaban Tergugat II adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :A GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK ( ERROR IN PERSON ) ;1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II ternyataPenggugat dengan Tergugat II tidak atau belum ada hubungan hukum ;2 Bahwa tergugat II / PT Duta Balai lelang adalah Perusahaan Jasa Pralelang

I Tanggal 1April 1999 ;4 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 Pasal ayat 1 :e Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk PerseroanTerbatas (PT ) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang lelang ;Pasal 16:e Kegiatan Usaha Balai Lelang meliputi kegiatan Jasa Pralelang dan JasaPascalelang untuk semua jenis lelang ;5 Bahwa Tergugat II menerima surat perintah Kerja No.

Indrapura No. 5 Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Oktober2014 pukul 09.45 WIB setelah terlebin dahulu Tergugat melalui jasa pralelang dari Tergugat Ill dengan himbauan dari Tergugat bahwa sebelumtanggal lelang tersebut, asset/jaminan sudah dalam keadaan tidak dihuni /5.

Central Asia BalaiLelang Jalan Perak Timur Nomor 512 Blok F3F4 Lantai IIl Surabayaserta Pengumuman Lelang Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 6Undang Undang Hak Tanggungan dengan perantara Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Surabaya melalui Jasa PraLelang PT. Central Asia Balai Lelang terhadap aset Debitur Nuri Suharjo,berupa :a. Tanah Bangunan/TB HGB Nomor 677 Lt 81 M?

Bank Mandiri Pusat (Persero) Tbk
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor
3.Suyadi Bayu Sukmono
4.Kantor Jasa PraLelang Balai Lelang PT. Power Asetindo Selaras
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor
2.Kantor Notaris Hj. Greta Noordiana. SH

sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lagi namun hingga gugatan ini diajukantidak pernah dicairkan/direalisasikan oleh Tergugat perobuatan Tergugat mana sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat III tanggal 22 Oktober 2010 Nomor1078/KLRADM/SA/MKS/X/2010 perihal: Pemanggilan Debitur DanPemberitahuan Lelang yang menyatakan, berdasarkan surat perintah kerjadari Tergugat tertanggal 23 Agustus 2010 Nomor MKC/7/566 Tergugat IIIsebagai Pelaksana Pralelang

Negaradan Lelang (KPKNL) Makassar/Tergugat II yang pelaksanaan lelangnyaakan dilakukan pada bulan November 2010 mengundang Penggugat untukhadir pada tanggal 25 Oktober 2010, dan berdasarkan surat Tergugat kepada Penggugat tertanggal 8 November 2010 Nomor MKC/7/776/Rperihal : Pemberitahuan Lelang menyatakan, berdasarkan Surat PenetapanHari dan Tanggal Lelang Nomor SPNT199/WKN.02/2010 tanggal 18Oktober 2010 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Makassar/Tergugat II, melalui jasa Pralelang

Ilsebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan UndangUndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah besertaBendaBenda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebutUUHT) juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Selanjutnyadisebut PMK Lelang) dan telah disampaikan pula kepadaPENGUGAT sebagaimana tercantum namun tidak terbatas pada:1) Surat Nomor MNR.RCR/REG.SMG.MRG.17145/2019, Tanggal03 Desember 2019, Perihal Undangan Penyelesaian PraLelang

, dimana pada intinya TERGUGAT telah beritikad baikmemberitahukan terkait Jumlan Kewajiban PENGGUGAT kepadaTERGUGAT dan memberikan kesempatan kepada PENGGUGATuntuk melakukan pelunasan baik melalui penjualan dibawahtangan, takeover dan pelunasan lainnya sebelum terbit TanggalLelang, namun PENGGUGAT masih tidak berkenan untukmelakukan pembayaran kewajiban a quo kepada TERGUGAT I;2) Surat Nomor MNR.RCR/REG.SMG.MRG.17160/2019, Tanggal03 Desember 2019, Perihal Undangan Penyelesaian PraLelang, dimana pada

Kegiatan Usaha Balai Lelang meliputi kegiatan Jasa Pralelang dan JasaPascalelang untuk semua Jjenis lelang.Bahwa benar Tergugat IV menerima Surat Perintah KerjaNo.1SISANQ08S8 tanggal 05 November 2015 dari PT.

berlaku .Bahwa Hak Tanggungan telah diatur dengan jelas dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Jo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Keuangan Homor : 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.Bahwa apabila memang Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baikmaka sudah seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat ,lergugat Il, dan Tergugat Ill sebelum proses pralelang

BALAI MANDIRI PRASARANA) sebagaiperusahaaan jasa pralelang ;Bahwa PARA PELAWAN kemudian menerima Surat Pemberitahuan Lelang No.368/DOKSP/BMP/VII/2106, tertanggal 2 6 Juli 2016 (Bukti P6) dan SuratPemberitahuan Lelang Il No. 400/DOKSP/BMP/VIII/2IO6, tertanggal 30 Agustus2016 dari PT.

BANK OCBCNISP, Tbk) yang mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap tanah danbangunan milik PARA PELAWAN melalui TURUT TERLAWAN II (KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV) denganmenggunakan perusahaaan jasa pralelang PT. BALAI MANDIRIPRASARANA(TURUT TERLAWAN 1!)

Triagung Lumintu selaku Balai Lelang Swasta yang telah melakukan proses pralelang; CV. Karunia Lestari dan H. Ngudi Darsono yang nyatanyata sebagai pihakdalam in cassu Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 22 Agustus 2008 yang dibuat dihadapanSulchan Abdul Malik Notaris di Kudus, oleh karenanya untuk membuat terangpermasalahan hukum yang terjadi sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sangatperlu untuk mengikutsertakan pihak tersebut dalam in cassu perkara.

NGUDI DARSONOdalam kapasitasnya selakupenjamin ;2 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu dengan tidak diikut sertakan PTTRI AGUNG LOMINTU selaku balai lelang swasta yang telah melakukanproses pralelang, dan Kantor BPN Kudus karena selaku pihak yang menerbitkansertipikat Hak milik dan surat keterangan tanah (SKT) untuk prosesMenimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, penggugatmengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa dalil eksepsi para Tergutgat menyalahi aturan