Peraturan presidium cabinet RI No. Aa/D/1/1965 Jo. Peraturan Presidium cabinet Dwikora RI no. 5/Prk/tahun 1965 tentang penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan badan hukum yang ditinggalkan direksi / pengurusnya Jis. Surat menteri agrarian no. BM/107/34 tanggal 11 Desember 1965, kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah berupa : a. Dahulu Verponding no. 4071, seluas 1.678 M2, sekarang sertifikat hak guna bangunan No. 527 seluas 1402 M2 a.n.

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk memberikan hak prioritas (hak didahulukan) sebagaimana dalam UU no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agrarian, dan keputusan Presiden no. 215 tahun 1964 tentang pembetukan cabinet Dwikora jo peratran presidium cabinet RI no. Aa/D/1/1965 Jo. Peraturan presidium cabinet Dwikora RI No. 5/Prk tahun 1965 tentang penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan badan hukum yang ditinggalkan direksi/pengurusnya Jis. Surat menteri agrarian no.

Peraturan Presidium KabinetDwikora Republik Indonesia No.5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan StatusRumah/ tanah Kepunyaan BadanBadan Hukum Yang ditinggalkan Direksi/Pengurusnya Jis. Surat Menteri Agraria No. Bm/107/34/Tanggal 11 DesemberBahwa, apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam melakukan pengurusandan pembelian atas obyek aquo telah sesuai dan telah berdasar sertaberpedoman pula terhadap ketentuan Perundangundangan yang antara lainketentuan dalam: Pasal 4 ayat (1) UndangUndang nomor 3 Prp.

Kabinet Republik Indonesia Nomor Aa/D/1/1965 joPeraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah kepunyaan badanbadan hukum yang ditinggalkan direksi/pengurusnya jis Surat MenteriAgraria Nomor BM/107/34/Tanggal 11 Desember 1965, kepada Penggugatuntuk mengajukan Permohonan hak atas tanah berupa :a.

Peraturan Presidium Kabinet Rwpublik Indonesia Nomor Aa/D/1/1965 jo. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No.5/Prk/Tahun 1965 Tentang Penegasan Status Rumah/Tanah KepunyaanBadanBadan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya Jis. SuratMenteri Agraria No.BM/107/34/Tanggal 11 Desember 1965, kepadaPenggugat untuk mengajukan Ppermohonan hak atas tanah berupa :a. Vervonding Nomor 4071, seluas : 1678 m2 ;b.

P.59 :Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5/Prk/TAHUN 1965(pasal 2), tanggal 1 Desember 1965, No.BM/107/34;57.P.60 :Putusan Badan Peradilan/Varia Peradilan Sertifikat Tanah SHGBcacat hukum harus batal, No. 2145200202"58.P.61:Surat Pembayaran Pengukuran SKPT Eigendum Verp 4213 Luas;4710 M2, tanggal 05 Mei 2004, No. 17005/2004,16948/2004;59.P.62:Surat Pembayaran Pengukuran SKPT Eigendom Verp 4071 Luas;1678 M2, tanggal 05 Mei 2004, No. 17004/2004,16957/2004; 60.

Peraturan presidium cabinetDwikora RI No. 5/Prk tahun 1965 tentang penegasan status rumah/tanah kepunyaan badan badan hukum yang ditinggalkan direksi/pengurusnya Jis. Surat menteri agrarian no. BM/107/34 tanggal 11Desember 1965, kepada Penggugat untuk mengajukan permohonanhak atas tanah berupa :a. Dahulu Verponding no. 4071, seluas 1.678 M2, sekarang sertifikathak guna bangunan No. 527 seluas 1402 M2 a.n. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq Direktorat Kekayaan Negara lainb.

Bahwa PEMOHON lahir pada tanggal 24 Mei 1958, anak perempuan darisuami istri yang bernama KWEE KHEE IE dan LIE LWAN NIO sebagaimanaakta kelahiran nomor 46/1958 tertanggal 5 Djuli 1958 yang dikeluarkanoleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil Salatiga dan disahkan oleh HakimHalaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN SlitPengadilan Negeri Salatiga, nama Pemohon tertulis atas nama KWEETJIENG LIEN.Bahwa kemudian sebagaimana tersebut dalam Surat Pernjataan GantiNama Keputusan Presidium Kabinet nomor

berwenang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni saksiHARYANTO BUDI SANTOSO dan saksi PRABOWO BUDI SANTOSO yangmenerangkan bahwa saksi HARYANTO dan saksi BUDI adalah saudarakandung dari pemohon dari pasangan suami istri KWEE KHEE IE (SLAMETBUDI SANTOSO) dan LIE LWAN NIO ( ARJATI) yang lahir di Salatiga padatanggal 24 Mei 1958 (bukti P3);Bahwa berdasarkan bukti (P4) berupa Foto Copy Surat pernyataan gantinama berdasarkan keputusan presidium

IEHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN Slitdan LIE LWAN NIO dimana pemohon adalah anak ke 5 (lima) dari 8 (delapan)bersaudara dimana pemohon lahir di Salatiga pada tanggal 24 Mei 1958dengan nama KWEE TJIENG LIEN berdasarkan akte kelahiran pemohonNomor 46/1958 yang dikeluarkan oleh Pegawai uar biasa Tjatatan Sipil Salatigapada tanggal 05 juli 1958;Bahwa pada tanggal 13 November 1967 ayah pemohon yang bernamaKWEE KHEE IE telah membuat surat Pernyataan Ganti nama berdasarkankeputusan presidium

Pemberian Hak Pengelolaan ; Dengan wilayah personal (personal sphere) kepada Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta atas tanah yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta;Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Presidium Kabinet DwikoraNomor : 5/Prk. 5/1965 Tentang Penegasan Status Rumah Tanah KepunyaanBadanBadan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya tanggal 22Desember 1965 (bukti P 84) telah ditentukan secara jelas dan tegas (expressisverbis) subjek hukum yang dapat membeli Rumah Tanah Kepunyaan

Penjualan rumah / tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini hanya akandilakukan kepada Warga Negara Republik Indonesia ;b...dstnya.Menimbang, bahwa frasa kepada mereka dalam Pasal 2 ayat (1)Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor : 5/Prk. 5/1965 Tentang PenegasanStatus Rumah Tanah Kepunyaan BadanBadan Hukum Yang Ditinggalkan, Hal. 21 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.Direksi/Pengurusnya tanggal 22 Desember 1965 adalah menunjuk kepada kata ganti untuk orangorang;Menimbang, bahwa frasa hanya

akan dilakukan kepada Warga NegaraRepublik Indonesia bermakna tidak ada subjek hukum lain selain Warga NegaraRepublik Indonesia sebagai pembeli serta tidak ada pengecualian selain WargaNegara Republik Indonesia; Menimbang, bahwa apakah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakartatermasuk dalam katagori Warga Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud di dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor :5/Prk. 5/1965 Tentang Penegasan Status Rumah Tanah Kepunyaan BadanBadanHukum Yang Ditinggalkan

1) yang salah satunya wilayah persoalan/materinya adalah penjualanrumah/tanah dilakukan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakartabertentangan dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Presidium Kabinet DwikoraNomor : 5/Prk. 5/1965 Tentang Penegasan Status Rumah Tanah KepunyaanBadanBadan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya tanggal 22Desember 1965, dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 39/HPL/BPN RIV2014 Tentang PenjualanRumah/Tanah Dan Pemberian Hak

Bahwa dalam dokumendokumen yang dimiliki pemohon yaitu suratpernyataan ganti nama berdasarkan keputusan presidium kabinet no.Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pat.P/2019/PN Smd127/U/KEI/12/1966, menerangkan Hu Jung Sen di ganti menjadi BujungHusen;4.

Dasar, P6 Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum TingkatPertama dan P7 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum TingkatAtas adalah dokumendokumen kependudukan dan kependidikan Pemohonyang dihubungkan dengan keterangan saksisaksi maka didapatkan faktanama Pemohon adalah Buyung Husen;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P3 yaitu Akta KelahiranNomor 22/1966 tercatat nama Pemohon adalah Hu Jung Sen;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 Surat Pernyataan gantinama berdasarkan Keputusan Presidium

berikut : e Bahwa Pemohon lahir dengan nama Kin Njen sesuai dengan TjatatanSipil Golongan Tionghoa No.sembilan puluh tujuh/seribu sembilan ratuslima puluh enam;e Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suascita sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan No 1382/1986 tanggal 18 Agustus 1986;e Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2(dua) oranganak masingmasing bernama : Devina Odilia Suyanto dan JessicaFlorensia Suyanto;e Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkanKeputusan Presidium

Potokopi dari potokopi Surat Pernjataan Ganti Nama BerdasarkanKeputusan Presidium Kabinet Nomor : 127/U/KEP/12/1966, tanggal 19Pebruari 1968 , dari KIN NJEN menjadi SUJANTO, diberi tanda buktiP354. Potokopi Akta Perkawinan No.132/1986 tanggal 18 Agustus 1986, antaraIR. SUYANTO dan IR.SUASCITA, diberi tanda bukti P.4;. Potokopi KTP masingmasing atas nama HENRY SUYANTO danSUASCITA SUYANTO, diberi tanda bukti P.5;. Potokopi Pasport No. A 6549106 atas nama SUYANTO, diberi tandabukti P.6;.

Foto copy kutipan akta kelahiran No. 29/1994, atasnama : TRI WULAN GUNAWAN tertanggal 18 Maret 1994yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenBanyumas, bukti bertanda P9 ;Foto copy kutipan Akta Kematian Nomor : 3302KN110720130001, atas nama : TING SOEIJ NIO AlsSUWIANI tertanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan Dan Catatan SipilKabupaten Banyumas, bukti bertanda P 10;Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama BerdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No. 127/u/Kep/12/1966atas

Foto copy Lampiran Surat Pernyataan Ganti NamaBerdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/u/Kep/12/1966 atas nama : GOEI SE HIN tertanggal 29Januari 1968 , yang dikeluarkan oleh Bupati / KepalaDaerah Banyumas, bukti bertanda P 11;13.

Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama BerdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966atas nama : KHO JAT KWAN tertanggal 23 Agustus1967, yang dikeluarkan oleh Bupati / Kepala DaerahBanyumas, bukti bertanda P 15 ;16.

Bahwa Pemohon ingin menambah nama SINDA dibelakang nama pemohonkarena SINDA adalah nama keluarga dari Bapak pemohon sebagaimanaSurat Pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium KabinetHalaman1dari8Penetapan No.834/Pdt.P/2018/PN.MdnNo.127/U/Kep/12/1966 tanggal 16 maret 1968 dikeluarkan Walikota KepalaDaerah Kotamadya Medan Bahwauntuk menambah nama keluarga Bapak pemohon dibelakang namapemohon menurut peraturan yang berlaku, Pemohon terlebih dahulu harusmendapatkan jjin/Penetapan dari Hakim

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 932/1990 atas nama Abas Sinda dan JantyWidjaja, tanggal 12 Desember 1990 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kodati IIdiberitanda P3 ;Petikan dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa Kota PradjaMedan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satuNo.2994 atas nama Tai Beng, tanggal 18 Oktober 1961 dikeluarkan Pegawailuar biasa Catatan Sipil untuk bangsa Tionghoa Kota Pradja Medan, diberitanda P4 ;Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa akan tetapi dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun2006, tidak dicantumkan tentang alasan apa saja suatu permohonan penambahannama ditolak atau dilarang karena itu Hakim Pengadilan Negeri berpendapat alasanyang diatur dalam UndangUndang atau peraturan sebelumnya dapat digunakansebagai pedoman;Menimbang, bahwa peraturan sebelumnya yang mengatur bahwapenambahan nama tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah,bukan gelar (vide presidium

kepada pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon dariSIMON , menjadi SIMON SENNARDO dan akan menyebut dirinya menjadi SIMONSENNARDO, dan saksisaksi yang didengar dipersidangan yaitu, SAMUELSENNARDO dan DAME PURBA, menerangkan bahwa maksud Pemohonmengajukan permohonan menambah nama Pemohon adalah tidak lain dan tidakbukan hanya untuk menambahkan nama orangtua Pemohon tersebut, tidak adamaksud lain dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Pemohon dengan demikian bilamengacu pada ketentuan Keputusan presidium

Bahwa pasal 1 ayat (1) Peraturan Presidium Kabinet DwikoraRepublik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 menyatakan bahwasemua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badanbadanhukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesiadan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakanketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negaradan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia; 2.2. Bahwa Direksi/Pengurus dari NV.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah mengetahui bahwa tanahbekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 504 Surat UkurNomor 109 tanggal 13 Juni 1919 TIDAK memenuhi ketentuanpasal 1 ayat (1) Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RepublikIndonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 sebagai tanah yang dikuasailangsung oleh Negara, karena sebelum Tergugat menerbitkanObjek Sengketa 1 dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa 2,telah mengetahui tentang eksistensi NV.

Peraturan MenteriDalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 tahun 1979 dan bukanPeraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No.5/Prk/Tahun 1965; 2 none nnn n nn nnn nnn nnn n nn3. Bahwa apabila Tergugat dan Tergugat II melakukan penelitiankelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik yang menjadiHalaman 40 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tersebut telah bertentangan denganketentuan pasal 1 ayat (1), Peraturan Presidium Kabinet DwikoraRepublik Indonesia No. 5/Prk/Tahun 1965, ketentuan pasal 1 dan pasal2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32 Tahun 1979 jo.

Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5 Prk/tahun 1965 yangmengaturbahwa semua Rumah/Tanahkepunyaan Badan BadanHukum Belandayang ditinggalkan Direksi atau Pengurusnyamenjadi Aset Pemerintah Indonesia. Ketiga tanah atau bangunan yang terkena ke tiga undang undangtersebut statusnya menjadi Tanah Negara yang status kepemilikannyamenjadi Aset Pemerintah atau Barang Milik Negara.

Bahwa Pemohon pemah mengganti nama dari OEI GOAT ENG menjadiERNAWATY WIRIANTO yang dinyatakan dalam Surat PermohonanPemyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium KabinetHalaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 926/Pat.P/2021/PN SbyNo.127/U/Kep/12/1966 pada tanggal 08 Agustus 1967 dan telah disahkanoleh Walikota Kotamadya Sibolga pada tanggal 08 September 1967.6.

Fotocopy surat pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan presidium No.127/U/Kep/12/1966, bukti P4;5. Fotocopy surat keterangan kewarganegaraan RI No. 52/W.N.1I/1975/PN. Sbgtanggal 4 Agustus 1975, bukti P5;6. Fotocopy surat pembaptisan tanggal 11 Oktober 2017, bukti P6;7.

/PN Pwte Bahwa Pemohon dilahirkan di Purwokerto, pada tanggal 09Mei 1968, anak Perempuan dari seorang perempuanbernama : LIE, SIAUW LANG yang kemudian diberi namaMULJANA, yang telah disahkan oleh karena pernikahan orangtuanya bernama HAN, JOE THONG dan LIE, SIAUW LANG yangdilakukan di Purwokerto, pada tanggal 29 Juli 1968 denganAkta Nomor TIGA PULUH ENAM ;e Bahwa dalam kutipan akte Kelahiran Nomor 98/1968 tanggal05 Agustus 1968 tertulis nama Pemohon adalah MULJANA ;e Bahwa berdasarkan Keputusan Presidium

Foto copy Lampiran Surat Pernyataan Ganti Nama BerdasarkanKeputusan Presidium Kabinet tertanggal 23 Agustus 1967 atasnama JOE THONG yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala DaerahBanyumas, bukti bertanda P 5;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 02/Pdt P/2015/PN Pwt6.

Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan buktibukti yangmendasari terbitnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama RitaSuryani;Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti yang telah diuraikan di atas,maka Hakim berpendapat nama Pemohon yang benar adalah nama yang tercantumdalam Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium KabinetNo. 127/U/KEP/12/1966 dan Akta Pengakuan Anak yakni Surjani;Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pat.P/2019/PN SitMenimbang, bahwa jika Pemohon ingin

Pengadilan menyatakan namaPemohon yang benar adalah Rita Suryani sebagaimana yang tercantum dalamKartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka akan bertentangan dengandokumen kependudukan Pemohon yang lebih dahulu terbit, yakni Surat PernyataanGanti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966dan Akta Pengakuan Anak tersebut di atas;Menimbang, bahwa jika pemohon ingin mengubah lagi namanya, dariSurjani menjadi Rita Suryani, seharusnya Pemohon mengajukan permohonanperubahan

Pemohon 1954;Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran SuamiPemohon didalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172KM281220160043yang seharusnya 1953 namun tertulis 1954;Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon Nomor: 2695/1953 tertulis namanya Giok Hin, lahir pada tahun 1953;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr7.10.Bahwa Suami Pemohon Giok Hin telah merubah namanya menjadi IrwanSuherman berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama BerdasarkanKeputusan Presidium

Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P3, berupaSurat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1645/100/778,atas nama Irwan Suherman, tanggal 28 Desember 1977, telah ternyata suamiPemohon merupakan asli Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempattinggal di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P4, berupaSurat Pernjataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

Pengurus Wilayah IPPAT Sumatera Selatan
3.Presidium Kongres Luar Biasa Tahun 2021 di Lombok

PUTUSANNomor 195 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:REDJA SUTARGO dahulu bernama LIE GIE HOK,sebagaimana ternyata dalam Surat Pernjataan Ganti NamaBerdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966, tertanggal 20 Oktober 1966, bertempat tinggal diJalan Terong A Nomor 119, Kelurahan Mangga Besar,Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam

No. 151/54 tanggal 25 Januari 1954(videBukti P1);Bahwa Penggugat telah berganti nama dari SIE, TJIWAN NIO (EVIE)menjadi FENNY ROSITA, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama,Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tanggal 31 Mei 1967(vide Bukti P2);Bahwa pada tanggal 21 Januari 1954, Penggugat telah diadopsi olehpasangan suamiisteri SIE SIOK TJAY dan LIE KIM NIO atas persetujuanorang tua Penggugat, Tuan OEI, KOEN NIO dan Nyonya SIE, SIOK KHING,berdasarkan Surat Pernjataan dan Penjerahan

::c::ccceeeeesseeeeeeeeeeees P1;2 Photocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 Tanggal 31 Mei 1967,DO rt. eee cece eeeee cece eeeeeeeeeeee cece eee ee ee eee ee eee eeeeeeeeseeeseeeseeeeeeeeeeeeesaaaneeeeeees P2;3 Photocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Dan Penyerahan Anak AkteNo.15 tertanggal 21 Januari 1954 Notaris R.Soegondo Notodisoerjo,DO rt... eceeeeeee cece eee eeee eee ee cece eee ee eee eeee eee segeseeeseeeseeeseeeseeeeeeeeesaaeeneeeeeees

Tuan OEI, KOEN NIO dan Nyonya SIE, SIOK KHINGsedangkan bukti P2 adalah Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 Tanggal 31 Mei 1967,dimana dari bukti tersebut Penggugat telah berganti nama dari dari SIE, TIWANNIO (EVIE) menjadi FENNY ROSITA, bukti P3 adalah Surat Pernyataan DanPenyerahan Anak Akte No.15 tertanggal 21 Januari 1954 Notaris R.SoegondoNotodisoerjo, dimana dari bukti tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 21Januari 1954, Penggugat telah

Melanesia;- 1 (satu) lembar Surat Batalyon Kasuari One People One Soul Papua Vrijwiligers Koorps Versevero angkatan Perang Papoea Vrijwiligers Koorps Versevero;- 2 (dua) lembar Surat Foto Copy hasil Keputusan rapat Presiden Republik Indonesia Bersama Kabinetnya yang ditanda tangani WEST PAPUA pada tanggal 21 September 2002;- 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Komisi Bidang Organisasi yang ditandatangani di Port Numbay pada tanggal 07 April 2002;- 4 (empat) lembar Foto Copy Presidium

Dewan Papua Nomor :Set.581/PDP/A-3/XI-2002 Juklak peringatan 01 Desember 2002;- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Memoria Passionis Aspirasi Merdeka Masyarakat Tanah Ppau dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia oleh Sekretarat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura Mei 2000;- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nasional suara Pembaharuan kamis tanggal 28 November 2002 Berbeda dengan masalah di Aceh Panglima TNI Akui Penyelesaian Papua Lebih Rumit;- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Presidium

Dewan Papua Wakil Ketua TOM BEANAL;- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Presidium Dewan Papua Kalemder Nasional Papua 2002;- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Sidang PBB;- 1 (satu) lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (emapat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran + 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm; - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burung mambruk dan

Copy Surat Pengumuman Senate Republik Melanesia;1 (satu) lembar Surat Batalyon Kasuari One People One Soul Papua VrijwiligersKoorps Versevero angkatan Perang Papoea Vrijwiligers Koorps Versevero;2 (dua) lembar Surat Foto Copy hasil Keputusan rapat Presiden RepublikIndonesia Bersama Kabinetnya yang ditanda tangani WEST PAPUA pada tanggal21 September 2002;5 (lima) lembar Foto Copy Surat Komisi Bidang Organisasi yang ditandatangani diPort Numbay pada tanggal 07 April 2002;4 (empat) lembar Foto Copy Presidium

Dewan Papua Nomor :Set.581/PDP/A3/XI2002 Juklak peringatan 01 Desember 2002;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Memoria Passionis Aspirasi Merdeka MasyarakatTanah Ppau dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia oleh SekretaratKeadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura Mei 2000;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nasional suara Pembaharuan kamis tanggal 28November 2002 Berbeda dengan masalah di Aceh Panglima TNI AkuiPenyelesaian Papua Lebih Rumit;1 (satu) lembar Foto Copy surat Presidium Dewan Papua Wakil

Ketua TOMBEANAL;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Presidium Dewan Papua Kalemder NasionalPapua 2002;1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Sidang PBB;1 (satu) lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam,Putin, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (emapat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran+ 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm;1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burungmambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan Lambang

Dewan Papua Nomor :Set.581/PDP/A3/XI2002 Juklak peringatan 01 Desember 2002;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Memoria Passionis Aspirasi Merdeka MasyarakatTanah Ppau dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia oleh Sekretarat Keadilandan Perdamaian Keuskupan Jayapura Mei 2000;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nasional suara Pembaharuan kamis tanggal 28November 2002 Berbeda dengan masalah di Aceh Panglima TNI Akui PenyelesaianPapua Lebih Rumit;1 (satu) lembar Foto Copy surat Presidium Dewan Papua Wakil

menerangkan:Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk Ganti Nama Pemohon danIbu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No.278/1967 tanggal 29071967 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil KotaSurabaya atas nama LEE YOENG anak Perempuan yang lahir diluarnikah dari LIM, KOEN YIN diganti menjadi LISTYANI anak Perempuanyang lahir diluar nikah dari ERNAWATI ;Bahwa benar ibu) Pemohon LIM,KOEN YIN (telah meninggal)berdasarkan Bukti P2 yaitu Fotocopi Surat Pernjataan ganti namaberdasarkan Keputusan Presidium

Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk Ganti Nama Pemohon danlbu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No.278/1967 tanggal 29071967 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil KotaSurabaya atas nama LEE YOENG anak Perempuan yang lahir diluarnikah dari LIM, KOEN YIN diganti menjadi LISTYANI anak Perempuanyang lahir diluar nikah dari ERNAWATI ; Bahwa benar ibu) Pemohon LIM,KOEN YIN (telah meninggal)berdasarkan Bukti P2 yaitu Fotocopi Surat Pernjataan ganti namaberdasarkan Keputusan Presidium

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentang perubahannama di dalam beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukansebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menggali, mengikutidan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturanperundangundangan yang pernah ada dan relevan dengan pokok perkara aquo, yaitu UndangUndang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atauPenambahan Nama Keluarga dan Keputusan Presidium

Selanjutnya di dalam penjelasan pasaltersebut dijelaskan bahwa nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atauperasaan dari Suatu Suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkansuatu keraguraguan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium KabinetNomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negaraIndonesia yang memakai nama cina, ditentukan bahwa namanama yang dipilihtidak boleh melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagaisesuatu gelar

, dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;Menimbang, bahwa meskipun UndangUndang Nomor 4 Tahun 1961tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga sudah dinyatakan tidakberlaku oleh Pasal 106 huruf f UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, namun setelah memperhatikan ketentuan Pasal 4UndangUndang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau PenambahanNama Keluarga dan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga

selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segalasesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitumemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Surat TandaKelahiran No. 19/1958 yang dituliskan SOEN HWIE dan pada Surat PeryataanGanti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebihdahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 (dua)yaitu memohon untuk mengganti nama Pemohon dari HENDRA BASOEKImenjadi HAN YU HANSINDO untuk selanjutnya menyebut diri dengan HAN YUHANSINDO, akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P2 berupa Kutipan Surat TandaKelahiran dihubungkan dengan bukti P3 berupa Surat Pernyataan Ganti NamaBerdasarkan Keputusan Presidium