Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Ismail

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah

Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01Pengadaan Barang/ JasaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten TapanuliTengah Tahun Anggaran 2021 merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan Tugas dan Fungsidalam bidang Pengadaan Barang/ Jasa serta Pekerjaan Umum;4.

Sosorgadong denganKode Tender 1560652 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum danHalaman 7 Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUNMDN.Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah pengadaan jasauntuk pekerjaan Rehabilitasi D.I Sitoloak Kec.

Sosorgadong denganKode Tender 1560652 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah pengadaan jasauntuk pekerjaan Rehabilitasi D.! Sitolbak Kec.

Sosorgadong dengan Kode Tender 1560652 Tahun Anggaran 2021pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten TapanuliTengah dengan menyatakan bahwa Nilai Keparahan dan kemungkinanberada dalam tingkat Resiko Sedang dengan kata lain Tergugat i.cKelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01Pengadaan Barang/ Jasa DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli TengahTahun Anggaran 2021 TIDAK MEMAHAMI MENGENAI PERMEN PU NOMOR21 TAHUN 2019 PASAL 26 AYAT 3 HURUF b.

Sosorgadong Kabupaten TapanulliTengah Tahun Anggaran 2021, tindakan Tergugat menerbitkanseluruh Surat Keputusan dan/atau Keputusan terkait dengan tenderdimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku antara lain Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi MelaluiPenyedia dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang PedomanSistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;Bahwa Tergugat

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah

.,& REKAN, beralamat di JalanSei Rokan No. 32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagaiee ee ee PENGGUGAT ;Halaman 1 Putusan Perkara No.19/ G/2021 /PTUNMDN MELAWANKELOMPOK KERJA PEMILIHAN 01 PENGADAAN BARANG/JASA DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN2021, Beralamat di Jalan FL. Tobing No. 18 PandanKabupaten Tapanuli TengahBAG, dalam hal ini memberi kuasakepada :1. SYAHRUZAL, SH2. H.MULYADI, SH.,;MH3.

OBJEK GUGATANBahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah :> Keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilinan 01Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 secaraelektronik (email) yang dikirimkan melalui Lembaga Pengadaan SecaraHalaman 3 Putusan Perkara No.19 / G/2021 /PTUNMDNPOElektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan websitelpse.tapteng.go.id/eproc4/evaluasi/1558652/hasil, Tanggal

akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata.Bahwa berdasarkan definisi Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI No. 51Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka KeputusanTergugat yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah merupakan sebuahkeputusan yang berisi Penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejakdikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig) dalam hal ini Tergugat.Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01Pengadaan Barang/ JasaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR

) Kabupaten TapanulliTengah Tahun Anggaran 2021 merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan Tugas dan Fungsidalam bidang Pengadaan Barang/ Jasa serta Pekerjaan Umum.Bahwa dengan demikian, sangatlah nyata bahwa Kelompok Kerja (POKJA)Pemilihan 01Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021adalah badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51

Sosorgadong denganKode Tender 1558652 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah pengadaanjasa untuk pekerjaan Rehabilitasi D.l Rogas Kec.

Penggugat:
Zuheldi
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUPR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Siti Hasanah

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Bustami

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Syaribanun

kami,kadis PUPR makin besar kepala.

Pejabat harus bias meliharastatus sosial dengan ilmu yg di milikinya, jangan kamu makan semuapekerjaan di PUPR, apabila kadis PUPR serakah dan buaya seperti ini tidaktutup kemungkinan, PUPR lebih baik robohkan, karena kadis PUPR banyaksekali alasan, desasdesus di telinga kadis PUPR anti relawan dan timsesMJ, pekerjaan hampir ratusan miliar dirampoknya untuk kepentingankelompok dan pribadiny, manusia diberinya pekerjaan musuh politik kami,kadis PUPR makin besar kepala.

Pejabat harus bias melihara status socialdengan ilmu yg di milikinya, jangan kamu makan semua pekerjaan diPUPR, apabila kadis PUPR serakah dan buaya seperti ini tidak tutupkemungkinan, PUPR lebih baik robohkan, karena kadis PUPR banyaksekali alasan, desasdesus di telinga kadis PUPR antirelawan dan timsesMJ, pekerjaan hampir ratusan miliar dirampoknya untuk kepentingankelompok dan pribadiny, manusia diberinya pekerjaan musuh politikkami, kadis PUPR makin besar kepala.

(dibaca: Kalau Pak Kadis PUPR Kubu Raya masih serakah dan berperilakuseperti buaya, dan juga masih banyak alasan, lebih baik PUPR dirobohkan)dan (2) Kadis PUPR jangan merasa kebal hukum, sekali lagi kamu lakukan ini terhadap teman2 relawan dan timses Mu, artinya kamu yg mulai... (dibaca: Wahai Kadis PUPR KKR, jangan merasa kebal hukum...

Penggugat:
Asep Supritana
Tergugat:
Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Madhan

Pemohon:
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional SUMUT pada Kementrian PUPR DIRJEN Bina Marga
Termohon:
PARDAMEAN SAGALA

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mulyadi

Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Penggugat:ABDUL HADITergugat:1.Din Saifuddin2.Ongen Laharni3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Propinsi

KepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang (PUPR)Propinsi, berkedudukan di JI.

GugatanPenggugatObscur Libel (tidakjelas dan kabur);Bahwa pada poin 4 (empat) GugatanPenggugatmenyebutkanbahwamaterial tanah yangdikeruk/digarukdenganalatberattersebutkemudiandigunakanuntukCirtupembuatan/pembentukan badan jalansepanjang 2 km di desamilikTergugat III,padahalTergugat Ill yang dimaksud olehPenggugatadalahKepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang(PUPR) Propinsi yangnotabenenyatidakmemilikiDesasebagaimanadimaksud oleh Penggugat.Dari dalil yangdikemukakanpenggugattersebutjelaslahgugatanpenggugatmerupakangugatan

GugatanPenggugatObscur Libel (tidakjelas dan kabur);BahwaTergugat Ill = tidakmemilikiDesasebagaimanadimaksud olehPenggugat pada poin 4 (empat) positagugatan PenggugatkarenaTergugat IIIadalahKepalaDinasPekerjaanUmum dan Penataan Ruang (PUPR)sehinggagugatanPenggugatmerupakangugatan yangHalaman 18dari26PutusanNomor 15/Padt.G/2020/PNTtekaburkarenaPenggugattidakmengetahuidenganjelasatastanah yangdiklaemnyasebagaimiliknya;Menimbang, bahwaterhadapeksepsi Para Tergugattersebut, MajelisHakim mempertimbangkansebagaiberikut

Pelalawan cq Dinas PUPR
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kab. Pelalawan

Dra SINTHA L TOBING SMELAWAN1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KODYA DEPOK2.PT TRANSLINGKAR KITA JAYA3.Kementerian PUPR

PT.TRANSLINGKAR KITA JAYA, Kampung Pedurenan, Cimanggis,Jl.Gas Alam, Harja Mukti, Kota Depok, 16945, untuk selanjutnya disebutsebagai : Termohon Il;Kementerian PUPR, Jl.

Tergugat 1 : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPRTergugat 2 : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Jabatan Kepala BagianAdvokasi Hukum, Biro Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian PUPR ;2. Lisniarti Munthe, S.T., M.Sc. Jabatan KepalaBagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik,Sekretariat BPSDM, BPSDM kementerian PUPR ;3. Lia Maulida, S.H., M.Si, Jabatan PejabatFungsional Analis Kepegawaian Madya, BPSDMselaku Koordinator layanan Hukum dan ReformasiBirokrasi BPSDM Kementerian PUPR ;4. Lina Anggraini, S.Psi., M.M.

Pada Tanggal 26 September 2019, Kepala Pusat Pendidikandan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan JabatanFungsional Kementerian PUPR mengeluarkan surat yang ditujukan Kepada Kepala Biro Kepegawaian Organisasi danTata Laksana Kementerian PUPR Nomor SM 03.03MF/1148perihal Penyampaian Rekomendasi Teknis InpassingJabatan Fungsional Bidang PUPR ;Dalam Surat Kepala Pusdiklat Kementerian PUPR, Point ke2,3dan 4 berbunyi sebagai berikut:2. Hasil Uji Kompetensi adalah :a.

(PAK) dan SURATKEPUTUSAN PENGANGKATAN~ dalam JabatanFungsional Bidang PUPR sesuai dengan ketentuanyang berlaku ;6.

., Kepada BapakMenteri PUPR tanggal 11 Maret 2020, perihal InformasiPengangkatan Jabatan Fungsional Bidang PUPR melaluiInpassing dan Pembangunan Rumah Khusus diKabupaten Belitung Timur (foto kopi sesuai dengan asli); Bukti P19:Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B1157/ Bukti P20 : Bukti P 21:KASN/4/2020 tanggal 15 April 2020, Perihal Jawabanatas Pengaduan ke Bapak Menteri PUPR terkaitKlarifikasi/Mediasi (foto kopi);Surat/disposisi Bapak Menteri PUPR ke SekretarisJenderal dan Inspektur Jenderal

., ke Komisi AparaturSipil Negara tanggal 19 Juni 2020, perihal LaporanPengaduan (foto kopi sesuai dengan asli); Bukti P 24 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tanggal24 September 2020, perihal PenyelenggaraanPerkantoran Kementerian PUPR di DKI Jakarta, BuktiPenyimpangan seorang Sekjen Kementerian PUPR yangsudah Pensiun (tanggal 01 Juli 2020 ) tetapi yangbersangkutan masih menjabat sebagai PLT SekjenKementerian PUPR sampai saat ini (foto kopi); Bukti P 25 : Surat Ir.

PUPR)
Tergugat:
Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur

dan 6 (enam) bulan;

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Syarifah Muhammad