PT ARYA KENCANA SEMESTA vs PT PALACE HOTEL

Parman,Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, KodyaJakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No.1071/Tanjung Duren Selatan, Surat Ukur/Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):09.03.02.04.00168 tanggal 21 Pebruari 2000, a.n PI Arya KencanaSemesta beserta Sertifikat HGB No.1071/Tanjung Duren Selatan a.n PTArya Kencana Semesta sah dan berharga..

Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 61 tanggal 21Desember 2007 yang dibuat oleh Penggugat PT Palace Hotel denganTergugat PT Arya Kencana Semesta di hadapan Rusnaldy, SH Notaris diJakarta sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugatdengan segala akibat hukumnya..

Menyatakan bahwa balik nama Sertifikat HGB No.1071/Tanjung DurenSelatan dari a.n Penggugat PT Palace Hotel kepada a.n Tergugat PT AryaKencana Semesta batal demi hukum.. Menyatakan bahwa Penggugat PT Palace Hotel adalah satusatunya pemilikhak atas Tanah seluas 48.290 m? yang terletak di JI. S.

Berkenaan dengan adanya perubahan alamat Tergugat PT Arya KencanaSemesta, maka dengan ini mohon dapatnya diadakan perbaikan alamatTergugat PT Arya Kencana Semesta yang semula tertulis pada SuratGugatan tertanggal 11 September 2009 di:Gedung Siemens Business Park JI. M.T. Haryono Kav. 5860, JakartaSelatan 12780, telah berubah menjadi beralamat di:PT ARYA KENCANA SEMESTA dengan alamat Bpk. JOHNNY WINATAGASPERZ, di Gedung Wisma Mulia Lt. 53, Jl. Gatot Subroto No. 42Jakarta Selatan.3.

Parman Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan GrogolPetamburan Kota Jakarta Barat, yang tercantum dalam Sertifikat HGBNo.1071/Tanjung Duren Selatan, Surat Ukur/Nomor Identifikasi BldangTanah (NIB) 09.03.02.04.00168 tanggal 21 Februari 2000, atas nama PTArya Kencana Semesta beserta Sertifikat HGB No.1071/Tanjung DurenSelatan atas nama PT Arya Kencana Semesta, sah dan berharga;Menyatakan:e AKTA JUAL BELI, No.: 335/2007 yang dikeluarkan, tanggal 21Desember 2007, oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta

SEMESTA MESIN MOTORINDO

PT WANA HIJAU SEMESTA

PT WANA HIJAU SEMESTA VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

RAJAWALI SEMESTA PANGANINDO

RAJAWALI SEMESTA PANGANINDO, berkedudukan diJalan Bumi Mas VII Nomor 16 Kawasan Industri Cikupamas,Cikupa, Tangerang, Banten 15710, Jakarta;Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukanpermohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga padaPengadilan

Rajawali Semesta Panganindo, pailitdengan segala akibat hukumnya;3. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;4. Mangangkat dan menunjuk;4.1 Rahmat Artha Wicaksana, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftardi Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU.AH.04.03206 tertanggal 27 Oktober 2016.4.2 Hj. Siti Aminah, S.H., M.H.

CIPTA LESTARI SEMESTA

Citra Lestari Semesta(PT. CLS) terhadap para pemegang saham PT. Citra Lestari Semesta denganmaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Citra Lestari Semesta pertama;Pertama, Pemohon di dalam permohonan a quo sama sekali tidakmenjelaskan bahwa dirinya telah memperoleh persetujuan dan perseroan PT.Rina Cipta Saudara, apakah berdasarkan RUPS atau kuasa dari pemegangsaham atau kuasa dari Dewan Komisaris persoran PT.

Citra Lestari Semesta dengan maksud menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Citra Lestari Semesta supaya dilakukannya RUPS Tahunan PT. CitraLestari Semesta, namun permintaan Pemohon Kasasi tidak dilaksanakanTermohon Kasasi dan juga oleh Dewan Komisaris sesuai amanat UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka PemohonKasasi berhak melakukan permohonan ini supaya diberikan izin untukmelakukan pemanggilan RUPS PT. Citra Lestari Semesta dan telah terdaftarsesuai Reg.

Citra Lestari Semesta supaya dilakukannya RUPSTahunan PT. Citra Lestari Semesta tetapi permintaan PemohonKasasi juga tidak dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT. CitraLestari Semesta (Dewan Komisaris melanggar pasal 79 ayat (7) UU,No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);d. Adanya Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Citra Lestari SemestaNo. 025/SK/CLSHO/Dekom/KIV/2009 tanggal 23 Desember 2009tentang Pemberhentian (sementara) seluruh anggota Direksi PT.

CitraLestari Semesta;Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan perundangHal. 12 dari 14 hal. Put.

PT WANA HIJAU SEMESTA VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT BINTANG AUTO SEMESTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT WANA HIJAU SEMESTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BIROTIKA SEMESTA/DHL INDONESIA

BIROTIKA SEMESTA/DHL INDONESIA, berkedudukanSiemens Business Park Building F. Jin. MT.

PT Bank Kosagraha Semesta ; PT Bumi Sidoarjo Permai

REZEKI ALAM SEMESTA RAYA, melawan- BUPATI KAPUAS,

REZEKI ALAM SEMESTA RAYA, yang diwakili oleh HENDRA BALOEJA DJAJA,BUPATIKAPUAS,selaku Direktur PT. REZEKI ALAM SEMESTA RAYA,Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Cirebon No.76 A Medan, Sumatra Utara.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NANANG SUJAHANTOPO, SH.2. KARTIKA CANDRASARI, SH.,MHSemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Penasehat hukum, beralamat di Kantor Advokat PengacaraNANANG IPIK KARTIKA & Rekan Jalan. Angrek Nomor. 50Komp.

PT WANA HIJAU SEMESTA VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

HALDIN PACIFIC SEMESTA

Radio Suara Harapan Semesta;1. Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia,2. PT. Radio Suara Marga Semesta

106,5 MHZ PIHAK LAIN PADAIZIN STASIUN RADIO NO. 01386004 000SU/2020092010,tertanggal 30102009, yang diberikan kepada PT.Radio Suara Marga Semesta, PRHVATUR (MENDAHULU!

Radio SuaraMarga Semesta, yang isinya pemberiankanal frekwensi 106,5 kepada pihakketiga yaitu) kepada PT.

Putusan Nomor ;61/G/2010/PTUN JKT26Marga Semesta terhadap PT Suara Marga Semesta(Sing FM) sebagaimana obyek guugatan a quo,Tergugat telah memberikan frekwensi 106,5 yangbelum mempunyai kekuatan hukum tetap adalahmelanggar pasal pasal 115 dan Pasal 116, UU No.9 tahun 2004 sebagai perubahan atas UU no. 5tahun 1986 tentang PTUN karena frekwensi 106,5sebagaimana syarat kelengkapan (vide bukti P6dan Vide bukti P7 yang telah tercantumfrekwensi 106,5 MHz) adalah syaratditerbitkannya IPP masih dalam proses

Radio Suara Marga Semesta terhadap PT SuaraMarga Semesta (Sing FM) tersebut layak dibatalkan karena tidak menghormati kepastianhukum, dan tidak secara profesional, karenanyatelah melanggar pasal 53 UU no. 51 tahun 2009tentang perubahan kedua atas UndangUndangnomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata UsahaNegara jo.uu No 9 tahun 2004 jo Pasal 3 UUNomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme yang termasuk asas asasumum penyelenggaraan negara

Radio Marga Semesta yangdiberinama radio Sing FM ini dengan radio Erabaru, milik Penggugat. Sehingga sangat aneh jikatiba tiba dikeluarkan IZIN STASIUN RADIO NO.01386004 000SU/2020092010, tertanggal 30 102009, yang diberikan kepada PT. Radio SuaraMarga Semesta yang memberi kanal frekwensi 106,5MHZ diberikan kepada radio Sing FM yang dikelolaPT.

PT WANA HIJAU SEMESTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk.,

JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk., beralamat diMenara Cardig, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, KebonPala, Jakarta Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut21859/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang telah berkekuatanHal. 1 dari

Jasa Angkasa Semesta, Tbk., NPWP01.065.322.8054.000, alamat : Menara Cardig, JI.

Jasa Angkasa Semesta, Tok, NPWP : 01.065.322.8054.000,dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2006 sebagaimana tersebut di atas;Adalah tidak benar sama sekali dan telah cacat hukum serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapatdibenarkan karena :1.Dalam pertimbangan Hukum

BINTANG ALAM SEMESTA, tersebut;

BINTANG ALAM SEMESTA VS 1. SUMADIYONO, DKK

BINTANG ALAM SEMESTA, berkedudukan diBanyakan (Kawasan Industri Piyungan), Sitimulyo, Piyungan,Bantul, Yogyakarta, yang diwakili oleh Mamat selaku DirekturUtama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriyanti,karyawan PT. Bintang Alam Semesta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Lawan:1. SUMADIYONO, bertempat tinggal di Sumber Kidul,Kalitirto, Berbali, Sleman;2. SUMARDI, bertempat tinggal di Pondok Kulon, DesaKalitirto, Bebah Sleman;3.

BINTANG ALAM SEMESTA, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan

BINTANGALAM SEMESTA, tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh Dr. Drs.Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TITANI ALAM SEMESTA, tersebut;

PT TITANI ALAM SEMESTA VS 1. PARTINI, DK

PUTUSANNomor 767 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TITAN ALAM SEMESTA, berkedudukan di Jalan Raya Tenaru,DriyorejoGresik, yang diwakili oleh Direktur Utama, Limanto, dalamhal ini memberi kuasa kepada Justin Malau, S.H., M.H., dan kawan,Para Advokat, berkantor di Kompleks Ruko Andhika Plaza Blok B5, Jalan Simpang Dukuh 3840

Bahwa Penggugat adalah pekerja PT Titani Alam Semesta dan bekerjamulai: No Nama Tanggal Lahir Usia Mulai bekerja Bagian Gaji Terakhir1 Partini 17071957 58Thn, 2 bin 26 Juni 1997 Slicing Rp2.707.500,002 Tasri 02061957 = 22 Juli, 2 bin 22 Juli 1999 Extruder Rp2.707.500,00 Halaman 1 dari 14 hal. Put.

Menetapkan usia pensiun 55 (lima puluh lima) tahun di perusahaan Tergugatyaitu PT Titani Alam Semesta sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama(PKB) yang lama;3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon kepada Penggugatsesuai dengan Pasal 167 ayat (5) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut: .

Judex Facti langsung memberikankesimpulan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, tanpamemberikan atau mempertimbangkan faktafakta hukum dan atau tidakmemberikan dasardasar hukum untuk mendukung putusannya; Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan faktafakta hukum bahwabelum ada Perjanjian Kerja Bersama yang baru antara Serikat Pekerja danPT Titani Alam Semesta (Tergugat/Pemohon Kasasi) dan Perjanjian KerjaBersama pada PT Titani Alam Semesta (Tergugat/Pemohon Kasasi) periodetahun

Nomor 449K/Pdt.Sus/2009; Bahwa mengenai PKB PT Titani Alam Semesta (Tergugat/Pemohon Kasasi)periode 20022004 tidak berlaku lagi, hal ini telah diakui dan dibenarkan ParaPenggugat/Termohon Kasasi pada repliknya pada halaman (10) paragraf (1)dengan menyebutkan : ........

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TITANI ALAM SEMESTA tersebut;

PT TITANI ALAM SEMESTA VS 1. MADZANI, DK

PUTUSANNomor 1102 K/Pdt.SusPHI/201 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TITANI ALAM SEMESTA, beralamat di Jalan Raya TenaruKecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, yang diwakili olehDirektur PT Titan Alam Semesta, Limanto, berkedudukan di JalanRaya Tenaru, Driyorejo, Gresik, dalam hal ini memberi kuasakepada Justin Malau, SH., MH., dan kawan,

berwenang memeriksa dan mengadiliGugatan dalam perkara a quo;Kedudukan Hukum Para Penggugat1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( selanjutnya di sebut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 ) yang menyatakan Hubungan kerja adalahhubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjiankerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;Bahwa para Penggugat adalah orang yang bekerja dan menerima Upah dariPT Titani Alam Semesta

adalah Perusahaan yang bergerak dalambidang pembuatan makanan (krupuk) yang beralamat di Jalan Raya TenaruDriyorejoGresik;Bahwa PT Titani Alam Semesta mempekerjakan kurang lebih 1000 (seribu)Pekerja;Bahwa Penggugat adalah Pekerja di Perusahaan Tergugat di bagianDivisi Tehnik yang mulai masuk kerja pada Tahun 2010;Bahwa Penggugat Il adalah Pekerja di Perusahaan Tergugat di bagianDivisi Tehnik yang mulai masuk kerja pada Tahun 2016;Bahwa sifat pekerjaan di bagian Penggugat dan Penggugat II adalahpekerjaan

Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat diPT Titani Alam Semesta pada bagian semula;5. Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp500.000,00 ( Limaratus ribu rupiah ) setiap hari, setiap keterlambatan menjalankan bunyiputusan ini ( dwangsom );6. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerboor bij vorrad );meskipun ada perlawanan ( verzet ), banding dan upaya hukum lainnya;7.

Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali ParaPenggugat di PT Titani Alam Semesta pada bagian dan jabatan semula;6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakankepada Para Penggugat sebesar Rp69.670.000,00 dan Uang THR Tahun2016 sebesar Rp6.085.000,007. Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp250.000,00 per harisetiap keterlambatan menjalankan putusan ( Dwangsom );8.