Menyatakan Pemohon pailit PT.GENERAL SUPPLY & SERVICES INDONESIA, pailit dengan segala akibat hukumnya;

GENERAL SUPPLY & SERVICES INDONESIA

General Supply & Services Indonesia berkedudukan di JakartaSelatan, Nomor 06 tertanggal 27 Juni 2019 yang dibut dihdapanNotarisKristanti Suryani, SH., MKn.

General Supply & Services Indonesia as of December 31,2015 and for the year then ended with Independent Auditor's Report, diberiTANGA, P Gig 5 ~ a nnmnnnn c rnee m1 (satu) set Fotocopy sesuai dengan Asli, Financial Statements PT.General Supply & Services Indonesia as of December 31, 2016 andReport of Independent Auditors (Laporan Keuangan PT.

General Supply &Services Indonesia per 31 Desember 2016 dan Laporan AuditorIndependen), diberi tanda P 84; 1 (satu) set Fotocopy sesuai dengan Asli, Terjemahan resmi FinancialStatements PT. General Supply & Services Indonesia as of December 31,2016 and Report of Independent Auditors, diberi tanda P 85; 1 (satu) set Fotocopy sesuai dengan Asli, Financial Statements PT.General Supply & Services Indonesia for the years ended December 31,Hal. 20 dari 36 hal.

GeneralSupply & Services Indonesia (per tanggal 31 Mei 2019),diberi tanda P 88;1 (satu) set Fotocopy sesuai dengan Asli, Daftar Debitor PT. GeneralSupply & Services Indonesia (per tanggal 31 Mei 2019),diberi tanda P 89;1 (satu) set Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan KesediaanUntuk Diangkat Sebagai Kurator tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat olehSdr.

Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Nominasi Kurator oleh Debitor(Pemohon Pailit / PT.General Supply & Services Indonesia) dari PT. PrimaMakmur Indonesia tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda ; KL.1 53 : 54. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Nominasi Kurator oleh Debitor(Pemohon Pailit / PT.General Supply & Services Indonesia) dari PT.

HUAWEI SERVICES

PARLINGGOMAN PANJAITAN VS PT HUAWEI SERVICES

Nomor 1, Kayuringin Jaya Bekasi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Mei 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT HUAWEI SERVICES, diwakili oleh LiuHaosheng selaku Direktur, berkedudukan di MallKota Kasablanka, Prudential Center, Lantai 8,Jalan Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatand/h Gedung BRI Il, Lantai 22, S 2205, Jalan Jend.Sudirman Kav. 4446, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada A.

GAS SECURITY SERVICES

GAS SECURITY SERVICES

Menyatakan Pemohon pailit PT.GENERAL SUPPLY & SERVICES INDONESIA, pailit dengan segala akibat hukumnya; -------------------------------3. Menunjuk Sdr.John Tony Hutauruk, S,H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; --------------------4. Mengangkat Sdr. 1. Parlin Sihombing, S.E., S.H, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.

GENERAL SUPPLY AND SERVICES INDONESIA

GAS SECURITY SERVICES; RONALD SIREGAR

G4S SECURITY SERVICES, diwakili oleh MELISSIANNADHARMAWATI selaku Direktur yang berkedudukan di KawasanKomersial Cilandak Unit 407, Jalan Raya Cilandak KKO, Jakarta12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada SIGIT WAHYUDI S.H.,Advocat, berkantor di Nariba Dua Building Lantai I Ruang 102, JalanTB.

GAS SECURITY SERVICES,dan penulisan yang demikian adalah sangat berbeda arti dan maksudnya, AnggaranDasar Tergugat tidak mengenal PT.

GAS SECURITY SERVICES ;Bahwa seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan hukumnyamengenai kesalahan penulisan daripada identitas Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidaksalah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT.G4S SECURITY SERVICES tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di atasRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka berdasarkan Pasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,

EASTINDO SERVICES vsDIREKTUR JENDERAL PAJAK

EASTINDO SERVICES, diwakili oleh BUDHO SUDARMOHADI, selaku Direktur PT. Eastindo Services, tempatkedudukan di Flops Centre Halim Perdanakusuma AirportJakarta, 13610, Management Office: Jl. Teluk Betung No. 31,Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 10230;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.

.57104/PP/M.XIV.B/16/2014 tanggal 12 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP670/WPJ.20/2013 tanggal8 Juli 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor00010/207/07/007/12 tanggal 26 April 2012, yang terdaftar dalam berkasperkara Nomor 160726022007, atas nama : PT Eastindo Services

EASTINDO SERVICES dan membatalkan Putusan Pengadilan PajakNomor PUT.57104/PP/M.XIV.B/16/2014 tanggal 12 November 2014 sertaMahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yangakan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memoripeninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namuntidak ada dalildalil dalam kontra) memori peninjauan kembali yangmelemahkan/menggugurkan dalildalil Pemohon Peninjauan Kembali dalammemori Peninjauan

EASTINDO SERVICES tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.57104/PP/M.XIV.B/16/2014 tanggal 12 November 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

PELTECH SERVICES INDONESIA

PECTECH SERVICES INDONESIA, tempat kedudukan diKecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal inimemberi kuasa kepada: Irwan, SH.,MH., Advokat/ Pengacara padakantor IRWAN,SH.,MH & Associates, beralamat di Jl. H.

Pectech Services Indonesia) yang merupakan pelakuutama yang tertangkap tangan belum ada proses hukum pidananya padahaltuduhan Tergugat kepada Penggugat adalah hanya karena pengakuan 4 (empat)orang karyawan dimana penggelapan tersebut adalah atas persetujuan Penggugat;Bahwa tuduhan Tergugat sebagaimana dalam keterangannya pada proses bipartitdan mediasi yang menyatakan Penggugat di PHK karena diduga melakukanpenggelapan barang perusahaan sehingga melanggar PKB Pasal 58 angka 2huruf a adalah mengadaada

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GCC SERVICES INDONESIA, tersebut;

PT GCC SERVICES INDONESIA VS WASROH

JUMALI vs PT ATALIAN GLOBAL SERVICES

. & Rekan, yang berkantor di Jalan Abah Piin, Nomor 34,RT 03, RW 02, Kelurahan Jatirangga, KecamatanJatisampurna, Kranggan, Kota Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 September 2019;Pemohon Kasasi:LawanPT ATALIAN GLOBAL SERVICES, yang diwakili olehDavidkerim Maksud selaku Direktur Utama PT Atalian GlobalServices, berkedudukan di Infinia Park Building, Jalan Dr.Sahardjo, Nomor 45, Blok C 101102, Manggarai, Tebet,Jakarta Selatan, 12850, dalam hal ini memberi kuasa kepadaM.

Ferryansah Saleh dan kawan, Para Karyawan pada PTAtalian Global Services, yang berkantor di Infinia Park Building,Jalan Dr.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut;

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES VS SUNITA

PUTUSANNomor 935 K/Pdt.SusBPSK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, yang diwakili olehPetrosio Browsky, dalam hal ini selaku Branch Head PT Toyota AstraFinancial Services, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 15B, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Arbi, S.H.

Nomor 935 K/Padt.SusBPSk/2016Januari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama PelakuUsaha/Pimpinan PT Toyota Astra Financial Services Kantor CabangMedan, pada hari Rabu/Tanggal 3 Februari 2016;2.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengeketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 142/PG/ARBl/JSIV/BPSK/BB/II/2016 tanggal 3 Februari 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT Toyota AstraFinancial Services Kantor Cabang Medan, pada hari Kamis/Tanggal 11Februari 2016;3.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengeketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 214/PG/ARBII/JSIV/BPSKBB/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT Toyota AstraFinancial Services Kantor Cabang Medan, pada hari Selasa/Tanggal 16Februari 2016;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknyauntuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

biaya pada semua tingkat peradilan;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTAASTRA FINANCIAL SERVICES

EASTINDO SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1259/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT EASTINDO SERVICES, beralamat di Flops Centre HalimPerdanakusuma Airport Jakarta 13610, management office: Jalan TelukBetung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 10230;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JI.

NomorPut.57088/PP/M.XIV.B/16/2014, tanggal 12 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP136/WPUJ.20/2013 tanggal 25Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00013/207/09/005/11tanggal 8 Desember 2011, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 160706562009, atas nama: PT Eastindo Services

Peninjauan Kembali ) tidakdapat dipertahankan karena dalam perkara a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 4A ayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT EASTINDO SERVICES

Putusan Nomor 1259/B/PK/PJK/2015MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT EASTINDO SERVICES, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57088/PP/M.XIV.B/16/2014, tanggal 12 November 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu

G4S SECURITY SERVICES, tersebut ;

G4S SECURITY SERVICES vs SYAHRONI

G4S SECURITY SERVICES, dalam hal ini diwakili olehMelissianna Dharmawati, selaku Direktur PT. G4S Security Services,berkedudukan di Kawasan Komersial Cilandak Unit 407, Jalan RayaCilandak KKO, Jakarta; dalam hal ini memberi kuasa kepada SigitWahyudi, SH, Advokat pada Kantor Hukum SIGIT WAHYUDI &ASSOCIATES (SWA), berkantor di Nariba Dua Building Lantai IRuang 102, Jalan T.B.

No. 22 K/Pdt.Sus/2013UndangUndang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT.G4S SECURITY SERVICES, tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan

GAS CASH SERVICES; JUNITA HUTAPEA

G4S Cash Services periode 20082010 (selanjutnya akan disebut sebagai : " Peraturan Perusahaan" ) yangberbunyi:Pasal 45 ayat (5)".... Menyalahgunakan kepercayaan Perusahaan dengan meiakukankegiatan sendiri atau bersamasama dengan teman sekerja, atasan ataubawahan. atau orang lain di dalam maupun diluar lingkunganPerusahaan untuk keuntungan Pribadi, golongan atau pihak lain yangmerugikan Perusahaan...";Hal. 5 dari 20 hal. Put.

Group 4 Securicor (G4S Cash Services);Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/201125.26.27.. Agar Pengusaha PT. Group 4 Securicor (G4S Cash Services) membayargaji berjalan pekerja sdri. JUNITA HUTAPEA dari bulan Juli 2009 sampaidengan September 2009 dan membayar THR 2009;. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjurantersebut diatas selarnbatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan :a.

Tahun 2001, atas nama PT.G4S Cash Services;Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR Jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) danProvisionil, maka sudah layak dan sepantasnya apabila putusan perkaraHal. 11 dari 20 hal. Put.

G4S Cash Services;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipunterdapat perlawanan, ataupun permohonan kasasi (uit voerbaar bijvoorraadq);7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;ATAUApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aquo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dailildalil sebagai berikut :1.

"Penggugat meminta uang pelincin kepadapelamar/calon karyawan yang hendak masuk menjadi karyawan di PT.G4S Cash Services."

PT EASTINDO SERVICES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1966/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT EASTINDO SERVICES, beralamat di Flops Centre HalimPerdanakusuma Aijrport Jakarta 13610, beralamatmanagement Office di Jalan Teluk Betung Nomor 31, KebonMelati, Tanah Abang, Jakarta, 10230, diwakili oleh BudhoSudarmo Hadi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal

NomorPUT.57100/PP/M.XIV.B/16/2014, tanggal 12 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP666/WPJ.20/2013 tanggal 8Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor 00006/207/07/007/12tanggal 26 April 2012, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor160725982007, atas nama: PT Eastindo Services

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP666/WPJ.20/2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2007 Nomor 00006/207/07/007/12 tanggal 26 April2012 atas nama PT Eastindo Services, NPWP:01.307.832.4007.000, beralamat di Flops Centre HalimPerdanakusuma Airport Jakarta 13610 adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatanhukum

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT EASTINDO SERVICES;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.5/100/PP/M.XIV.B/16/2014, tanggal 12 November 2014:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTEASTINDO SERVICES:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman.

PT EASTINDO SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1215/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT EASTINDO SERVICES, beralamat di Flops Centre HalimPerdanakusuma Airport Jakarta 13610, management office: JalanTeluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta10230, diwakili oleh Budho Sudarmo Hadi selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK

/PP/M.XIV.B/16/2014, tanggal 12 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP532/WPUJ.20/2013 tanggal 4Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00024/207/08/007/12tanggal 26 April 2012, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 160726172008, atas nama: PT Eastindo Services, NPWP 01.307.832.4005.000

Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT EASTINDO SERVICES

dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT EASTINDO SERVICES

EMBASSY FREIGHT SERVICES; DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

EASTINDO SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1079/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT EASTINDO SERVICES, tempat kedudukan di Flops CentreHalim Perdanakusuma Airport Jakarta 13610, management office:Jalan Teluk Betung, Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta, 10230;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot

NomorPut.57095/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP143/WPJ.20/2013 tanggal25 Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor000020/207/09/005/11 tanggal 8 Desember 2011, yang terdaftar dalamberkas perkara Nomor 160706632009, atas nama: PT Eastindo Services

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57095/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas namaPT Eastindo Services (Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding), telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepadaPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melalui pos;4.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57095/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang menyebutkan:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP143/WPJ.20/2013 tanggal 25 Februari 2013, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2009 Nomor 00020/207/09/005/11 tanggal 8 Desember2011atas nama PT Eastindo Services

permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapatPutusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup = alasan untuk mengabulkanpermohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT EASTINDO SERVICES

EDI PURWANTO VS PT G4S SECURITY SERVICES

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:EDI PURWANTO, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Pagujaten Raya, RT 004, RW 007, Nomor 5,Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal inidiwakili kuasanya Bodro Purno Wirawan, dan kawankawan,Para Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja AnekaIndustri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT G4SSecurity Services

(PUK SPAI FSPMI PT G4S SecurityServices), berkantor di Unit 407 Kawasan KomersialCilandak, Jalan KKO Raya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta12560 serta Kardinal, dan kawankawan, Para PengurusPimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) DKIJakarta, berkantor di Jalan Perumahan Taman Pulo Indah,Blok T1, Nomor 05, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;Pemohon Kasasi;LawanPT G4S SECURITY SERVICES,