Menyatakan barang bukti berupa:terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanaturut serta dengan sengaja di wlayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yangtidak memiliki SIUP dan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf j sebagaimana diatur dan diancamPasal 92 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf ; UURI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55

(Surat jinUsaha Perikanan), selanjutnya mereka terdakwa berikut barangbuktinya dibawa ke Polsek Jenggawah untuk diproses lebih lanjut.Bahwa para terdakwa di dalam mengangkut bibit lobster sebanyakkurang lebih 47.176 ekor ekor tersebut tanpa dilengkapi dengan SIUP(Surat lin Usaha Perikanan) dan bertentangan dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRI Nomor : 56/PERMENKP/2016 tentang Larangan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster (Panulirus spp), kepiting

bersama dengan rekan saksi yakni saksi Pratama Bima padahari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di pinggirjalan sebelah utara lapangan Jenggawah, Dusun Krajan, DesaJenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember telah melakukanpenangkapan terhadap para terdakwa karena telah mengangkut ikan jenisbibit lobster (Panulirus spp) sebanyak kurang lebih 47.176 ekor, yangterdiri dari 46.856 jenis pasir dan 320 jenis MT atau Mutiara tanpadilengkapi dengan Surat jin Usaha Perikanan (SIUP

H 1898 MC warna merah putih tahun 1996; Bahwa para terdakwa mengangkut ikan jenis benih lobster (Panulirus spp)tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); Bahwa saksi mengetahui benih lobster (Penulirus spp) yang diangkut olehpara terdakwa berukuran kecil dan untuk ukuran kepalanya/ karapasnyatidak sampai 8 cm; wannnonnnee Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwamembenarkan dan tidak mengajukan keberatan;2.

H 1898 MC warna merah putih tahun 1996; Bahwa para terdakwa mengangkut ikan jenis benih lobster (Panulirus spp)tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); Bahwa saksi mengetahui benih lobster (Penulirus spp) yang diangkut olehpara terdakwa berukuran kecil dan untuk ukuran kepalanya/ karapasnyatidak sampai 8 cm; onnnnnnn Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa wnnnnnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:WIWIT SUPRIYONO, Spi, MP yang

Bangka SelatanTanggal 1214 Nop 2005 an.SYAHRIAL67. 122/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 590.000,kopukm/XI/2005 di Kab. Bangka Barat Tanggal 1416Nop 2005 an. TITIN NOVITA.68. 120/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 390.000,kopukm/XI/2005 di Kab. Bangka Tanggal 1415 Nop2005 an. HUDA MASYUTIN.69. 121/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 710.000,kopukm/XI/2005 Kab. Bangka Barat Tanggal 1416Nop 2005 an.

A.Md.90. 143/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 1.250.000,kopukm/XII/2005 di Kab. Belitung Timur Tanggal 2226Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.91. 142/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 1.450.000,kopukm/XII/2005 Kab. Belitung Timur Tanggal 2226Des 2005 an.

SYAHRIAL67. 122/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Rp 590.000,kopukm/XI/2005 Kab. Bangka Barat Tanggal 1416 Nop2005 an. TITIN NOVITA.68. 120/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Rp 390.000,kopukm/X1/2005 Kab. Bangka Tanggal 1415 Nop 2005an. HUDA MASYUTIN.69. 121/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 710.000,kopukm/X1I/2005 Kab. Bangka Barat Tanggal 1416 Nop2005 an.

A.Md.90. 143/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Rp1.250.000,kopukm/XII/2005 Kab. Belitung Timur Tanggal 2226 Des2005 an. HUDA MASYUTIN.91. 142/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp1.450.000,kopukm/XII/2005 Kab. Belitung Timur Tanggal 2226 Des2005 an.

A.Md.90. 143/SPPD/Indag kop Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 1.250.000,ukm/XII/2005 di Kab. Belitung Timur Tanggal 2226Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.91. 142/SPPD/Indag kop Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 1.450.000,ukm/XII/2005 Kab. Belitung Timur Tanggal 2226Des 2005 an.

Menyatakan Terdakwa HAMSAH Alias COMEL Bin EFENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Repulik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP dan dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;2.

Pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) ataupun Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Dimana dokumen yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yangmelekukan penangkapan ikan adalah : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional ((SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB)dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Bahwa terdakwa tidak memiliki SIUP dan SIP sehingga terdakwa dapat dikatakanmelanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikananatau melanggar ketentuan Pasal 85 Jo Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

keterangan oleh Penyidik dan Terdakwa memberikanketerangan yang benar.Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengangkut ikan di Perairan di KualaEnok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir tanpa disertai surat izinpenangkapan ikan atau SIUP;Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, sekira jam 10.15WIB bertempat di Perairan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, KabupatenIndragiri Hilir.

Yang dengan sengaja;3. diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimanadimaksud dalam pasal 26 ayat (1).Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur 92 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut Majelis akan mempertimbangkannyasebagai berikut :Ad. 1.

Menetapkan barang bukti berupa : a. 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00786/1.824.271 atas nama PT.Aditran Inter Trade ;b. 1(satu) lembar Surat Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.09.05.3.46.51736 berlaku sampai dengan 8 September 2014 atas nama PT. Aditran Inter Trade ; c. 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak No. PEM 281/WPJ.04/KP.01032007 atas nama PT.

Jaelani dan Saksi Beny lrawan (keduanya anggota Polres JakartaPusat) karena telah memalsukan surat diantaranya Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Besar nomor : 00786/1.824.271 atas nama PT. Aditran Inter Trade, SuratDaftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor : 09.05.3.46.51736 berlaku sampaidengan 8 September 2014 atas nama PT. Aditran Inter Trade dan SuratKeterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajaknomor : PEM281/WPJ.04/KP.0103/2007 atas nama PT.

Bahwa saat saksi bekerja di Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengahdan Perdagangan DKI Jakarta ; Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerbitkan Surat IzinUsaha perdagangan (SIUP) pada Kantor Dinas Koperasi Usaha, Mikro, KecilMenengah DKI Jakarta ; Bahwa benar Kantor saya pernah menerbitkan 1(satu) lembar Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP Besar) dengan No. 00786/1.824.271 namun perusahaannyabukan atas nama PT.ADITRAN INTER TRADE tetapi atas nama PT.ANUGERAHTUNGGA MANDIRI yang

KETERANGAN SAKSI JENNIS.SOS Bahwa saat saksi bekerja di Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengahdan Perdagangan DKI Jakarta ; Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerbitkan Surat IzinUsaha perdagangan (SIUP) pada Kantor Dinas Koperasi Usaha, Mikro, KecilMenengah DKI Jakarta ;Bahwa benar saksi yang bertanggung jawab menerbitkan Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas Khusus SIUP Kecil ;Bahwa Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.09.05.3.46.51 736berlaku sampai

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00786/1.824.271 atas namaPT.Aditran Inter trade ;e 2. Surat Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No..09.05.3.46.51736 berlakusampai dengan 8 September 2014 atas nama PT. Aditran Inter Trade ;e 3. Surat Keterangan Terdaftar dari departemen keuangan RI DirektoratJendral Pajak No.PEM281/WPJ0103/2007 atas nama PT.

Menetapkan barang bukti berupa :a.1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.00786/1.824.271 atas nama PT.Aditran Inter Trade ;1(satu) lembar Surat Daftar Perusahaan Perseroan TerbatasNo.09.05.3.46.51736 berlaku sampai dengan 8 September 2014 atas namaPT. Aditran Inter Trade ;1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RIDirektorat Jendral Pajak No. PEM 281/WPJ.04/KP.01032007 atas namaPT. Aditran Inter TradeTerlampir dalam berkas perkara ;6.

HO XUAN MINH, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr.

Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 0546 10 LU 105 57 00 BT atau setidaktidaknya di Perairan Yurisdiksi NasionalIndonesia, atau setidaktidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengansengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, danpemasaran ikan yang tidak memiliki Surat jin Usaha Perikanan (SIUP

Pada saat dilakukanpemeriksaan terhadap dokumendokumen, terdakwa tidak dapat menunjukkan SIUP (SuratHal 3 dari 22Putusan No.: 04/PID.PRKN/2012/PN.RniIzin Usaha Perikanan), selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit KM. BTH 98168 TSbeserta para ABKnya diamankan untuk proses selanjutnya ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo. Pasal 26ayat (1) jo. Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 jo.

Unsur Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan dari keterangansaksisaksi yaitu yaitu saksi Imam Fatur Rizaldi, saksi Teguh Prayitno, saksi Mr.

Ho NgocCuongdan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan pada saat dilakukan penangkapandan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas KRI IMAM BONJOL 383terhadap KM.BTH98168 TS dengan Nahkoda MR.HO XUAN MINH tidak memiliki Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapanikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan wilayah pengelolaanperikanan Indonesia dan berdasarkan keterangan Ahli Alpian bahwa Surat UsahaPerikanan (SIUP) wajib dimiliki

HO XUAN MINH, dengan identitassebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan KapalPenangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP);2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr.

Berkas SIUP An. SUNARDI/Berkat Yakin, terdiri dari :d.Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 15 September 2003.SIUP Nomor : 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.Surat Permintaan SIUP No. 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept2003.Foto Copy KTP.. Berkas SIUP An. DESMARIZA/Agro Teknik, terdiri dari :a.b.C.d.. Berkas SIUP An.

Berkas SIUP An. ZAIN U L/Usaha Bersama terdiri dari :d.. Berkas SIUP An. M.

SIUP Nomor : 234/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.d.Surat Permintaan SIUP No. 234/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des2003.Foto Copy KTP.23.Berkas SIUP An. SUMANTO, Bcs/UD. Saiyo Sakato terdiri dari :a.b.C.d.Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.SIUP Nomor : 235/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.Surat Permintaan SIUP No. 235/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des2003.Foto Copy KTP.24.Berkas SIUP An.

Berkas SIUP An. SUNARDI/Berkat Yakin, terdiri dari :d.Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 15 September 2003.SIUP Nomor : 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.Surat Permintaan SIUP No. 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept2003.Foto Copy KTP.5. Berkas SIUP An.

SIUP Nomor : 202/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.c. Surat Permintaan SIUP No. 202/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept2003.13.Berkas SIUP An. HERMEN/Alsintan Mandiri terdiri dari :a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.b. SIUP Nomor : 203/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.c. Surat Permintaan SIUP No. 203/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept2003.14.Berkas SIUP An. MARDONI/Semangat Tani terdiri dari :a.

Menyatakan Terdakwa TJAI TJING ALIAS SUCENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;3.

lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas namaKuspriadi.- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.C.4/KM.63/29/III/2015.- 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal dan daftar muatan barang (manifest).- 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No : 552.2/Hubkominfo/278.- 1 (satu) lembar pas kecil No.552.2/Hubkominfo/278.- 1 (satu) lembar surat izin penangkap ikan (SIPI) No : 008/SIPI-KAN/LG/2013.- 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP

) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013.- 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.

sekitar perairan Laut Alang Tiga Kecamatan Dabo Singkep Kabupaten Linggapada posisi koordinat00357551"S 10405'0317 T atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untukmemeriksadanmengadilinya, Setiap orang yang dengan sengaja diwilayahpengelolaanperikananRepublikIndonesiamelakukan UsahaPerikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP

100.000, (seratus ribu rupiah) / hari sedangkan untuk ke tiga anakbuah kapal (ABK) memperoleh gaji perorang adalah sebesar Rp 60.000,(enam puluh ribu rupiah) ;e Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 Wibsaat saksi Ujang Bin Sukur sedang melakukan penangkapan ikandiperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI2004 Ditpolair Polda Kepriuntuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukanpemeriksaan kapal KM BERSATU ditemukan Dokumen berupa Surat IzinUsaha Perikanan (SiUP

) No : 006/SIUPKAN/LG/2013.e 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

Lingga sudah tidak berlakulagi :Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya lagi Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) dari KM BERSATU tersebut maka kapal itu tidakdiperbolehkan atau dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, namunsekalipun SIUP sudah tidak berlaku lagi Terdakwa TJAI TJING Alias SUCENGsebagai pemilik kapal tetap menyuruh Ujang Bin sukur menakhodai Kapal KMBERSATU untuk menangkap ikan ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dan kelima daripasal 92 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009

) No : 006/SIUPKAN/LG/2013.e 1 (satu) lembar lampiran surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUPKAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku.Tetap terlampir dalam berkas perkara.7.

Bahwa, sejatinya bidang dan subbidang SIUP bukan ditentukan oleh harga satuan PEMDA, tetapi olehKementrian Perdagangan melalui KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia).

WIB) yang1415artinya Penggugat tidak diberi kesempatan untuk mempertahankanargumentasinya.Tergugat I telah membuat kesalahan, karena Sub Bidang pada SIUPdireferensikan oleh Tergugat dari Daftar Harga Satuan Pemda dimanaseharusnya bahwa Sub bidang pada SIUP ditentukan oleh KBLI (KlasifikasiBaku Lapangan Usaha Indonesia) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.KBLI Penggugat 4641 adalah pedagang barang keperluan rumah tangga daritekstil dan produk tekstil.

V Huruf B disebutkan bahwapeserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha SIUP kecilsub bidang Alat Kantor dan Perabot Rumah Tangga;Bahwa Sub Bidang SIUP didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik;Bahwa perbuatan Tergugat I yang menggunakan pendasaran SIUP direferensikanoleh Daftar Harga Satuan Pemda merupakan sebuah hal yang keliru;Bahwa bedasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 03373/P01/1.824.271, Penggugat

Barat Tahun Anggaran 2012 adalah kewenanganTergugat I dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.12 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penentuan SIUP yang disyaratkandalam pelelangan harus berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia) adalah tidak benar dan mengadaada.13.

yang harusdimiliki peserta untuk dapat mengikuti lelang adalah SIUP sub bidang alatkantor dan perabot rumah tangga dimana Penggugat SIUP nya tidak memenuhisyarat sehingga patut untuk digugurkan.e PENGGUGAT TIDAK MEMASUKKAN LAPORAN PAJAK BULAN MEI201222 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak memasukkan laporan pajakbulan Mei 2012 karena mengupload dokumen penawaran pada tanggal 19 JuniHal 21 Putusan No.681/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST.23242526272829302012 sedangkan laporan pajak Penggugat baru dilakukan

KARYA GUNA EKATAMA mengajukan Surat Ijin Usaha(selanjutnya disingkat SIUP) kepada Tergugat I. Tanpa dasar yang kuatdan penelitian yang mendalam, Tergugat menerbitkan SIUP BesarNomor : 517/ 114/424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 sehinggaPT.KARYA GUNA EKATAMA sudah termasuk perusahaan NON UKM.10.

Bahwa tindakan Tergugat yang meneribitkan SIUP Besar Nomor :517/ 114/424.077/2010 adalah termasuk kategori perbuatan melawanhukum karena SIUP Besar Nomor : 517/ 114/424.077/2010 bertentangandengan Akta Pendirian dan Penjualan Usaha (penjualan tahunan) tahun2013 yang berdasarkan UndangUndang No. 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b,PT.KARYA GUNA EKATAMA termasuk kriteria Usaha Menengah (UKM);11.Bahwa oleh karena terbitnya SIUP Besar Nomor517/114

/424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 bertentangan denganhukum dan/atau sebagai perbuatan melawan hukum maka sudahseharusnya sejak terbitnya SIUP Besar Nomor : 517/ 114/424.077/2010aquo dinyatakan tidak berlaku demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 5 dari 14 Putusan NOMOR 699/PDT/2017/PT SBY12.Bahwa berdasarkan atau berpedoman kepada SIUP Besar Nomor :517114/ 424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 tersebut , Tergugat Ilmenetapkan upah yang harus dibayarkan PT.KARYA GUNA EKATAMAke pekerja

Selanjutnya akhirnya Tergugat Ill menyatakanberkas telah sempurna (P21);15.Bahwa SIUP Besar Nomor : 517/114/424.077/2010 yang dipakaldasar dalam penetapan upah oleh Tergugat II sebagaimana disebutkandiatas adalah tidak berlaku demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum. Maka penetapan upah oleh Tergugat Il sebesar Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) yangdibebankan kepada PT.

Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatanhukum SIUP Besar Nomor : 517114/ 424.077/2010 tanggal 31 Maret2010 sejak terbitnya SIUP tersebut;4. Menyatakan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) untuk tahun2013 sebesar Rp 1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam riburupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat Il kepada PT. KARYA GUNAEKATAMA adalah batal demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum;5.

dengan nota kesepakatan Porpinda kabupaten sampangkhusus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium bersubsidi yang diperbolehkandiperjualbelikan disepakati maximal 60 liter; Bahwa nota kesepakatan Porpinda kabupaten sampang telah disosialisasikan kepadamasyarakat khususnya pedagang yang ditempatkan ditiap kecamatan, disamping itu puladitempelkan disetiap SPBU yang ada di kabupaten sampang;e Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan usaha SPBU adalah:surat izin usaha perdagangan (SIUP

),tanda daftar perusahaan (TDP),surat HO (izinlingkungan); Bahwa yang menerbitkan surat izin usaha (SIUP),tanda daftar perusahaan (TDP),surat HO(izin lingkungan) adalah Bupati melalui kantor pelayanan perizinan dan penanaman modalkabupaten setempat; Bahwa sanksi yang dikenakan kepada seseorang/masyarakat yang melakukan pembelianlebih dari 60 liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan tujuan untuk diperjualbelikan lagi adalah: Pencabutan SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan apabila tidakmemiliki

SIUP bisa bersifat pembinaan satu kali apabila masih bisa dikenakan pada tahapberikutnya;e Bahwa apabila terdakwa tidak dapat menunjukkan tiga syarat yaitu surat izin usahaperdagangan (SIUP),tanda daftar perusahaan (TDP),surat HO (izin lingkungan) makatindakan terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM sebanyak 120 liter dari SPBUdesa Pangelen tidak dibenarkan juga terdakwa telah melanggar nota kesepakatanPorpinda kabupaten sampang;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan

M 8544 NA;Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau suratizin lainnya yang berkaitan dengan apa yang menjadi usaha terdakwa, karena ketidakmengertian terdakwa tentang kegunaan surat izin dimaksud, dan pada waktuditangkap terdakwa hanya membawa surat keterangan usaha yang dikeluarkan olehkepala desa daleman kecamatan kedungdung kabupaten sampang;Bahwa terdakwa melakukan usaha jual beli premium dan barangbarang lainnyatermasuk sembako sejak tahun 2008;Bahwa bahan bakar

(surat izin usaha perdagangan) dan apabilatidak memiliki SIUP bisa bersifat pembinaan satu kali apabila masih bisa dikenakan padatahap berikutnya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah melakukan pengangkutan tanpadilengkapi durat izin usaha pengangkutan, telah terbukti :Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksapenuntut umum kepadanya telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tututan pidana yang diajukan oleh Penutut Umumtersebut terdakwa telah mengajukan pembelaanya secara tertulis, pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa ataupunmenjatuhkan putusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa adalahtulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dengan alasan terdakwamempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan /SIUP ;Menimbang, bahwa

No.46/MDAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas PeratuaranMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 TentangPenerbitan Izin Usaha Perdagangan menyebutkan Setiap Perusahaan PerdaganganHalm. 19 dari 24 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PNSabwajib memiliki SIUP dan ayat (2) SIUP sebagaimana dalam ayat (1) terdiri daria.SlUPKecil, b.SIUP Menengah, danc.SIUP Besar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan R.!

dalam menjalankan usaha perdagangannya, yaitu melakukanperdagangan terhadap gula pasir dan beras ketan yang khusus dijual untuk daerahKota Sabang tidak pernah memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh KP2TSP KotaSabang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis telah dapat menyimpulkan, bahwa usaha perdagangan yang dilakukanterdakwa yang memperjual belikan gula pasir tersebut adalah tergolong denganusaha perdagangan yang harus memiliki SIUP Kecil karena total kekayannyaberkisar

No.46/MDAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peratuaran Meneteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Izin UsahaPerdagangan yang menyebutkan SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaanperdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,(lima puluh jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmenurut Majelis SIUP

Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Menyatakan barang bukti berupa :- Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) nomor. 0962DPMPTSP / SIUP / 0775 / 3 / 2020 tanggal 20 Maret 2020.- Surat Penerbitan Izin UKL/UPL tanggal 19 Maret 2020.- Surat pernyataan kerja (SPK) No. 201/SPK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.- Surat tanda daftar ulang/perpanjangan Izin ganggauan (HO) tanggal 19 Maret 2020.-- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kastono UD Meubel K.S kepada Bahri Latara/Zulkifli Abd Dano sejumlah Rp. 3.000.000. tanggal

Menyatakan barang bukti berupa :Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) nomor.0962DPMPTSP / SIUP / 0775 / 3 / 2020 tanggal 20 Maret2020.Surat Penerbitan Izin UKL/UPL tanggal 19 Maret 2020.Surat pernyataan kerja (SPK) No. 201/SPK/III/2020 tanggal19 Maret 2020.Surat tanda daftar ulang/perpanjangan Izin ganggauan(HO) tanggal 19 Maret 2020.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kastono UDMeubel K.S kepada Bahri Latara/Zulkifli Abd Danosejumlah Rp. 3.000.000. tanggal 19 Maret 2020.1 (satu) lembar kwitansi

belum tandatangan nanti sekitar pukul 18.00 witbelum ada informasi sehingga korban sms menanyakan apakah SIUP danRAB bisa diantar tidak ?

) nomor.0962DPMPTSP/SIUP/0775/3/2020 tanggal 20 Maret 2020.Surat Penerbitan Izin UKL?

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 saksi mengkonfirmasi kepadatetangga saksi yang merupakan pegawai perijinan Kota ternate bernamaNurlaila sehingga yang bersangkutan mengatakan surat ijin tersebut palsukarena sisten perijinan tidak seperti begitu karena sudah berubah,sehingga saksi emosi dan berniat untuk menjebak terdakwa dengan caramenelpon terdakwa untuk meminta bantu untuk membuat SIUP laluterdakwa mengatakan bahwa kalau SIUP biaya Rp. 1.800.000. dan saksimenyanggupinya dan terdakwa mengatakan

) nomor. 0962 DPMPTSP /SIUP /0775/3/ 2020 tanggal 20 Maret 2020.

PenyuKabupaten Indragiri Hulu atau setidak tidaknya di jalan umum tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, mengambil barang sesuatu berupa uangtunai kurang lebih berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembarfaktu jual beli barang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri,kertas giro Bank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polisasuransi Jasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP

SAHIDRIS tanpa seijin darisaksi korban mengambil tas milik korban yang digantung di sepeda motor yang berisi uangtunai kurang lebih berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembarfaktu jual beli barang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri,kertas giro Bank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polisasuransi Jasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP dan NPWP;Setelah berhasil mengambil tas milik

SAHIDRIS telah mengambil uang tunaikurang lebih berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembarfaktu jual beli barang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bankmandiri, kertas giro Bank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya15 cm, polis asuransi Jasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP,SITU, TDP dan NPWP milik saksi korban FARMI DESTU Bin MAHYUDIN; Bahwa Para Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor merek Yamaha Yupiter

SAHIDRIS telah mengambil uang tunai kurang lebihberjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembar faktu jual belibarang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri, kertas giroBank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polis asuransiJasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP dan NPWPmilik saksi korban FARMI DESTU Bin MAHYUDIN;e Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Para Terdakwa ditangkap

SAHIDRIS telah mengambil uang tunai kurang lebihberjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembar faktu jual belibarang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri, kertas giroBank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polis asuransiJasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP dan NPWPmilik saksi korban FARMI DESTU Bin MAHYUDIN;* Bahwa setelah sepakatt, ANDRE MAHENDRA Bin FAHMI RASYAD dan MEGAHSATRIA

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MURYANTO alias TEMU bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SENGAJA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA DILENGKAPI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan

Bripka Rajimin telahmenangkap Terdakwa di pinggir jalan raya Dusun Gares Desa TasikmaduKecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pemasaran ikan jenislobster yang tidak memiliki SIUP; Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasimasyarakat kalau di wilayah Pantai Prigi Desa Tasikmadu KecamatanWatulimo Kabupaten Trenggalek ada dugaan Terdakwa melakukanusaha perikanan jenis lobster tanpa memiliki SIUP tersebut; Bahwa menurut

Bripka Rajimin telahmenangkap Terdakwa di pinggir jalan raya Dusun Gares Desa TasikmaduKecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pemasaran ikan jenislobster yang tidak memiliki SIUP;Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanyainformasimasyarakat kalau di wilayah Pantai Prigi Desa Tasikmadu KecamatanWatulimo Kabupaten Trenggalek ada dugaan Terdakwa melakukanusaha perikanan jenis lobster tanpa memiliki SIUP tersebut;Bahwa menurut

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia wajib memiliki SIUP;Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsurkedua ini adalah apakah ada kesengajaan yang dilakukan Terdakwa yang tidakmemiliki SIUP namun melakukan usaha perikanan;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun

dari masyarakat kalau Terdakwamelakukan usaha perikanan jenis lobster tanpa memiliki SIUP.

Menyatakan Terdakwa MURYANTO alias TEMU bin MULYONOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk.SENGAJA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA DILENGKAPISURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);2.

Bangka Selatan Propinsi Kepulauan BangkaBelitung dalam wilayah Pengelolaan Perikanan republik Indonesia atau setidak tidaknyapada suatu tempat tertentu di Perairan Indonesia yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaPerikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan yyang tidak memiliki SIUP, yang dilakukan

mengumpulkan ikan yang terperangkap didalam kantong jaring.Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan kawankawan dengna cara yang sama atau setidak tidaknya dengan cara cara semacam itubergantian sesuai dengan kondisi pada waktu melakukan kegiatan penangkapan ikansampai pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekitar pukul 14.35 wib terdakwa dankawan kawan ditadatangi dan diperiksa oleh petugas kepolisian karena terdakwa tidakdapat memperlihatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

Nomor 365/Pid.B/2014/PN Sgl10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk mendapatkan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan diwilayah NegaraIndonesian harus memiliki persyaratan tertentu termasuk Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP

pada hari kamis tanggal10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk mendapatkan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan diwilayah NegaraIndonesian harus memiliki persyaratan tertentu termasuk Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP

menjelaskan bahwa Dirjen mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan/memperpanjang SIUP, SIPI dan atau SIKPIkepada kapal perikanan dengan ukuran 30 (tiga puluh) GTkeatas.Bahwa Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Gubernur mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI dan atau SIKPIkepada kapal perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) s/d 30(tiga puluh) GT.Bahwa Pasal 21 ayat 2 peraturan menteri kelautan

danperikanan RI nomor PER.O5/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Bupati/walikota mempunyaikewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI danatau SIKPI kepada kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) s/d10 (sepuluh) GT.Bahwa sepengetahuan Ahli alat tangkap yang digunakan olehkapal KM.

menjelaskan bahwa Dirjen mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan/memperpanjang SIUP, SIP!

dan atau SIKPIkepada kapal perikanan dengan ukuran 30 (tiga puluh) GTkeatas.Bahwa Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.O5/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Gubernur mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIP!

1 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Gubernur mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI dan atau SIKPIkepada kapal perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) s/d 30(tiga puluh) GT.Bahwa Pasal 21 ayat 2 peraturan menteri kelautan danperikanan RI nomor PER.O5/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Bupati/walikota mempunyaikewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI danatau SIKPI

Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, CopyNPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;Rumah Mode, JI.

Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP danPerjanjian Kerjasama Merchant;F Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;j.Sansan Collection, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;k.

Gunung SahariRaya No. 1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No. 4 Kec. BejiDepok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan PerjanjianKerjasama Merchant;Rumah Mode, JI.

Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa GadingJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP danPerjanjian Kerjasama Merchant;Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiridari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian KerjasamaMerchant;Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utaraterdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan PerjanjianKerjasama Merchant;j.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sukiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan tanpa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP), sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukiyat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

Bahwa terdakwa bersama Biduk melakukan usaha perikanan dengan jalanpengangkutan atau pemasaran ikan tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.

Banyuwangji;Saksi melakukan penangkapan bersama Janu Firmanto dan saudara Eko AriS;Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitumengangkut benih bayi lobster tanpa dilengkapi SIUP (surat ijin usahaperikanan);Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, awalnya mendapatinformasi dari warga bahwa akan ada orang yang akan transaksi bayi lobsterdi daerah Ds. Ketapang Kec.

Banyuwangj;Bahwa petugas kepolisian tersebut, melakukan penangkapan kepadaterdakwa karena mengangkut benih bayi lobster tanpa dilengkapi SIUP(Surat ijin usaha perikanan);Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari informasi wargabahwa akan ada orang yang akan transaksi bayi lobster di daerah Ds.Ketapang Kec.

Banyuwangji;Bahwa penangkapan kepada terdakwa karena mengangkut benih bayi lobstertanpa dilengkapi SIUP (Surat ijin usaha perikanan);Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal dariinformasi warga bahwa akan ada orang yang akan transaksi bayi lobster didaerah Ds. Ketapang Kec.

Menyatakan terdakwa Sukiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usahaperikanan dibidang pengangkutan tanpa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP),sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.