Pada prinsipnya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negaramenyetujui rencana pengembangan Kantor Pusat BTDCmelalui kerjasama dengan calon mitra yaitu PT Jaya MakmurBersama;e Bahwa besaran nilai kompensasi untuk BTDCdinegosiasikan kembali dengan mempertimbangkan kondisipariwisata yang semakinberkembang 2 nnn nnn nnn nen nn nnn ne n=e Masa kerjasama 30 tahun dapat diperpanjang maksimalselama 20 tahun dengan catatan untuk perpanjangantersebut persyaratannya harus disepakati oleh kedua belahpihak sebagai skim

Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin Nomor : 301/SKIM/PKMSTB/2019, yang diterbitkan oleh Puskesmas Sentebang, (buktiP.6);Menimbang, bahwa fotokopi buktibukti surat tersebut telah dimeteraikancukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok;Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohonmengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :1.

Fotokopi sah Daftar Gaji bulan Desember 2013 yang diterbitkanPuskesmas Simpang Empat, Kecamatan Sekadau Hilir, KabupatenSekadau, diberi kode (P3);Fotokopi sah Daftar Angsuran Kredit Skim Kuserna yang dikeluarkan olehBank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Sekadau atas nama PEMOHONS., tertanggal 21 Oktober 2011, diberi kode (P4);Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut,Termohon membenarkannya;Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan

jasa TergugatRekonvensi sebagai mantri tidak tetap dan sudah jarang sejak terjadi konflikdalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil jawabannya tentangnafkah anak dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti(P3) berupa fotokopi sah daftar gaji bulan Desember 2013 yang diterbitkanoleh bendahara Puskesmas Simpang Empat, Kecamatan Sekadau Hilir,Kabupaten Sekadau dan bukti (P4) berupa fotokopi sah Daftar AngsuranKredit Skim

Bahwa sesuaiSurat Kematian No.562/SKIM/KMJ/2018/23 tanggal 30 April 2018 yang dibuatHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Rhldan ditanda tangani oleh Kepenghuluan Mulyo Sari menerangkan bahwa RatihHizkia Karo Karo umur 52 tahun telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal26 April 2018 di Rumah Sakit yang disebabkan karena kecelakan lalu lintas.Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No.333/TUAIV/2018 tanggal 11 Mei2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Bahwa sesuaiSurat Kematian No.562/SKIM/KMJ/2018/23 tanggal 30 April 2018 yang dibuatdan ditanda tangani oleh Kepenghuluan Mulyo Sari menerangkan bahwa RatihHizkia Karo Karo umur 52 tahun telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal26 April 2018 di Rumah Sakit yang disebabkan karena kecelakan lalu lintas.Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No.333/TUAIV/2018 tanggal 11 Mei2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Syahri Dokterpemeriksa pada Puskesmas Bangko Jaya Kec.

Padasa EnamUtama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan TabingKecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa SawitPola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer UntukAnggota) Nomor: JKTPEU/KUDTK/001/ 015/V1I/2001, Nomor: 001/KUDTK/VI/2001, dan Surat Addendum Kesepakatan Kerjasama PT.

PadasaEnam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo danTabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan KebunKelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi PrimerUntuk Anggota) No mor: JKTPEU/KUDTK/ADD I/ 015/II/2006, Nomor:002/KUDTK/ADD/II/2006, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawakeluar oleh masyarakat Pendalian dari areal Kebun Kelapa Sawit Rayon DBlok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama DesaSibiruang Kec.

Padasa EnamUtama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan TabingKecamatan XIIl Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa SawitPola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer UntukAnggota) Nomor: JKTPEU/KUDTK/001/ 015/V1I/2001, Nomor: 001/KUDTK/VI/2001, dan Surat Addendum Kesepakatan Kerjasama PT.

Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang,Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIll Koto Kampar Tentanghalaman 63 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.BknPembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA(Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) Nomor: JKTPEU/KUDTK/001/015/V1/2001, Nomor: O01/KUDTK/VI/2001, dan Surat Addendum Kesepakatan Kerjasama PT.

., Notaris dan PPAT diTakalar, di mana Pelawan berkedudukan sebagai Debitur (penerima Kredit)dan Terlawan berkedudukan sebagai Kreditur (Pemberi Kredit), denganplafond kredit sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah), dalam jangka waktu s.d. pelunasan selama 12 (dua belas) bulanterhitung sejak kredit dicairkan;Fasilitas kredit yang dinikmati Pelawan tersebut merupakan Kredit ModalKerja (KMK) yang digunakan Pelawan sebagai modal kerja usahaperdagangan bahan bangunan, dengan skim

iktikad buruk ;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 1999 atau tahun 2002 antara Pelawan dan Terlawanpernah terlibat perjanjian kredit dimana atas hutang yang diterimanyatersebut, telah dibayar lunas oleh Pelawan kepada Terlawan ; Bahwa Pelawan dan Terlawan terikat dalam perjanjian pemberian Kredityang digunakan Pelawan sebagai modal kerja usaha perdagangan bahanbangunan, dengan skim

dibebani kewajiban untuk membayar angsuran bunga yang besarnya 15%pertahun dikalikan Rp. 300.000.000, (pokok kredit yang sudahdipergunakan oleh Penggugat).Adapun kewajiban pelunasan pokok kredit sebesar Rp. 300.000.000, harusdilakukan Penggugat pada saat kredit jatuh tempo.Atas syarat dan ketentuan kredit tersebut, maka angsuran setiap bulan yangdibayarkan oleh Penggugat sebelum kredit Penggugat direstrukturisasi baruangsuran bunga saja dan belum/tidak mengurangi pokok pinjamannya,karena dengan skim

H., Notaris di Kabupaten Pekalongan, dengan syarat danketentuan antara lain sbb:a Plafond Kredit sebesar Rp. 300.000.000, semula dengan skim rekeningcourant maksimum credit offering (Co) tetap, dirubah menjadi RekeningCourant Maksimum Credit Offering (Co) menurun (Pasal 1);b Suku bunga 13% pertahun diangsur setiap bulan (Pasal 2);c Jangka waktu kredit diperpanjang selama 36 bulan sejak Akta PerjanjianRestrukturisasi Kredit ini ditandatangani (Pasal 5);d Jadwal angsuran (Pasal 6); No.

dikalikan Rp. 300.000.000, (pokok kredit yangsudah dipergunakan oleh Penggugat).Sedangkan pelunasan terhadap pokok kredit sebesar Rp. 300.000.000,dilakukan pada saat kredit jatuh tempo;Namun demikian sampai jatuh tempo kredit, ternyata Penggugat tidakmelunasi pokok kreditnya, sehingga Terguggat I memberikan kesempatankepada Penggugat untuk dapat melunasi kreditnya dengan memberikanrestrukturisasi kredit, dengan syarat dan ketentuan antara lain sbb:Plafond Kredit sebesar Rp. 300.000.000. semula dengan skim

SE23/PN/2000yang menyatakan :Angka 2:"Penjualan Lelang Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan caralelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingatpenjualan berdasarkan pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaanperjanjianSelanjutnya terkait dengan jumlah kewajiban kredit yang harus diselesaikandan dilunasi Penggugat sudah dilakukan sesuai dengan skim kreditPenggugat yaitu Rekening Courant maksimum Crediet Offering

Bahwa dalam persidangan Terlawan selaku kreditur telah memberikanrelaksasi kepada PT PUTRA PANDE RIJASA sebagai nasabah dalambentuk perpanjangan masa angsuran dan perubahan skim, denganAddendum Perpanjangan dan Perubahan Pembiayaan Hawalah WalUjroh Nomor 23, tanggal 30 Agustus 2017, Addendum Akad PembiayaanMusyarakah Mutanaqishah Restrukturisasi Nomor 20/004/ADDMMQ/267767, tanggal 28 Maret 2018 dan Addendum Akad PembiayaanMusyarakah Mutanagishah Restrukturisasi Nomor 20/005/ADDHalaman 7 dari 10 hal

DITERIMA.DALAM POKOK PERKARA1.2.Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Para Pelawan diBahwadalam surat Gugatannya bertanggal 21 Agustus 2017, kecualiyang secara tegas diakui oleh Terlawan ;Halhal yang Terlawan sampaikan dalam eksepsi mohondianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.Perlu Terlawan jelaskan terlebih dahulu bahwa Para Pelawanselaku debitur Terlawan yang telah menikmati fasilitas kreditberupa:Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) dengan skim

(Tiga ratus juta rupiah) dengan skim kredit Max.CoMenurun, dengan jangka waktu selama 60 bulan yangberdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 15tanggal 6 Desember 2013 yang dibuat oleh InggridSaroingsong, Sarjana Hukum., Notaris di Lubuk Pakam.3.

membelinya adalahmerupakan nasabah BRI (Persero) Tbk.Cabang Lubuk Pakam padahalproses lelang belum terjadi dan pemenangnya belumlah diumumkansehingga akibatnya PARA PELAWAN sangat dirugikan dan tercemarnama baiknya atas kabar dan informasi beredar di lokasi PARAPELAWAN tinggal;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan mendalilkan sebagaiberikut: Para Pelawan selaku debitur Terlawan yang telah menikmati fasilitaskredit berupa : Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratusjuta rupiah) dengan skim

Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Tergugat mengirim suratpersetujuan pembiayaan restrukturasi dengan syarat dan ketentuansebagai berikut ;Skim pembiayaan. : Murabaha restrukturasiperubahanskema angsuran dan perubahanjangka waktu.Outstanding pokok.Outstanding margin.Denda keterlambatan.Biaya restrukturasi.Jumlah kewajiban.Rp. 6.135.363.077,81> Rp. 3.032.372.210.46>Rp. 245.728.580.89>Rp. 612.309.235.17: Rp.10.025.773.104.33Jangka waktu. : 30 September 2015 20 Desember 2021.Cara pembayaran : Pokok

Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 Tergugat mengirim surat No.21/1223/RFRR RO V perihal surat peringatan yang ke2 kepadaPenggugat ;14.Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Tergugat mengirim surat No.21/1503/RFRR RO V kepada Penggugat yang ketiga kalinya yangmemuat rincian sebagai berikut :Skim : Murabaha.TunggakanPokok : Rp. 4.998.810.442.81Tunggakan margin. : Rp. 2.717.372.210.46Penalti.

Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Tergugat mengirim suratpersetujuan pembiayaan restrukturasi dengan syarat dan ketentuansebagai berikut ;Skim pembiayaan. : Murabaha restrukturasiperubahanskema angsuran dan perubahanjangka waktu.Outstanding pokok.Outstanding margin.Denda keterlambatan.Biaya restrukturasi.Jumlah kewajiban.Rp. 6.135.363.077,81> Rp. 3.032.372.210.46>Rp. 245.728.580.89>Rp. 612.309.235.17: Rp.10.025.773.104.33Jangka waktu. : 30 September 2015 20 Desember 2021.Cara pembayaran : Pokok

Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 Tergugat mengirim surat No.21/1223/RFRR RO V perihal surat peringatan yang ke2 kepadaPenggugat ;14.Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Tergugat mengirim surat No.21/1503/RFRR RO V kepada Penggugat yang ketiga kalinya yangmemuat rincian sebagai berikut :Skim : Murabaha.TunggakanPokok : Rp. 4.998.810.442.81Tunggakan margin. : Rp. 2.717.372.210.46Penalti.

ALY dengan jumlah tandan 300

Badan Usaha Milik Negara(BUMN), yang pada awalnya berbentuk Perusahaan Umum(PERUM) dengan nama Perum Pegadaian dan terhitung sejaktanggal 01 April 2012 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT)dengan nama PT PEGADAIAN (Persero). yang melakukankegiatanusahadibidang gadaidanfidusia, baik secarakonvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan usaha tersebut di atas,Penggugat memiliki beberapa SKIM

Skim ini difokuskanpada penguatan usaha sangat mikro kaumwanita yangtergabung dalam suatu kelompok pengusaha mikro, dengandiberi nama Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA).Bahwa atas permohonan tersebut, Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah telah memberikan rekomendasimelalui surat Nomor: 21/M.KUMK/IV/2003 tanggal 01 April 2003,Nomor: 11/M.KUMK/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003 danNomor: 11/M.KUMK/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 yang padapokoknya menerangkan bahwa: Perum Peqgadaian sebagaiLembaga

Sebagai implementasi penyaluran kredit kepada usaha mikrodan kecil, Direksi Perum Pegadaian menerbitkan Skim Kreditsebagai berikut:1) Skim kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) dan KreditAngsuran Sistem Gadai (KRASIDA) melalui KeputusanDireksi Nomor: 106/US.200/2004 tentang PedomanOperasional KREASI dan KRASIDA, yang disempurnakandengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.40/US.200/2005 tanggal 01 April 2005 tentang PedomanOperasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) JunctoSurat Edaran

Nomor:11/US.2.00/2005 tanggal 04 April 2005tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran SistemFidusia (Kreasi);2) Skim Kredit KRISTA melalui Keputusan Direksi PerumPegadaian Nomor: 233/US.200/2006 tanggal 26 Desember2006 tentang Pedoman Operasional Kredit Usaha RumahTangga (KRISTA) Juncto Surat EdaranNomor:69/US.2.00/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentangPedoman Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga(KRISTA).f.Disusunnya Standard Operating Procedure (SOP) KRISTAtersebut, bertujuan untuk memberikan petunjuk

No. 1272 K/Pid.Sus/2012lembaga pembiayaan lainnya yang bersedia memberikanpembiayaan perumahan bersubsidi dengan prinsip syariah" ; dalam lampiran 6.4. menyebutkan "Persyaratan atas skim subsidimembangun/memperbaiki rumah adalah sebagai berikut :(a) Subsidi Membangun Rumah dari Pemerintah diberikan untukmembantu sebagian biaya membangun yang dibutuhkan olehcalon Nasabah ; Subsidi Membangun Rumah (Rp) Kelompok Maksimum Maksimum Nilai PembiayaanSasaran dana SubsidiPembangunan/ dari Minimum MaksimumPebaikan

Pemerintah (1) (2) (3) (4) (5)=(2)(3) 42.000.000 5.000.000 7.000.000 37.000.000II 30.000.000 7.000.000 5.000.000 23.000.000III 17.000.000 9.000.000 3.000.000 8.000.000 (b) Pembiayaan yang diterbitkan dengan skim subsidi membangunrumah menggunakan margin yang berlaku dan disepakatinasabah ; dalam lampiran 6.5. menyebutkan "Syariah subsidi menggunakanakad istisna atau murabahah dan menggunakan perhitungan margindengan prinsip syariah" ; dalam lampiran 7.3. menyebutkan "Subsidi KPR/KPRS Syariahuntuk

No. 1272 K/Pid.Sus/2012 dalam lampiran 3.2. menyebutkan "Subsidi diberikan kepadakelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yangberpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untukmemperoleh fasilitas pembiayaan melalui bank pelaksana ataulembaga pembiayaan lainnya yang bersedia memberikanpembiayaan perumahan bersubsidi dengan prinsip syariah" ; dalam lampiran 6.4. menyebutkan "Persyaratan atas skim subsidimembangun/ memperbaiki rumah adalah sebagai berikut :(a) Subsidi Membangun

Rumah dari Pemerintah diberikan untukmembantu sebagian biaya membangun yang dibutuhkan olehcalon Nasabah ; Subsidi Membangun Rumah (Rp) Kelompok Maksimum Maksimum Nilai PembiayaanSasaran dana SubsidiPembangunan/ dari Minimum MaksimumPebaikan Pemerintah (1) (2) (3) (4) (5)=(2)(3) 42.000.000 5.000.000 7.000.000 37.000.000II 30.000.000 7.000.000 5.000.000 23.000.000HI 17.000.000 9.000.000 3.000.000 8.000.000 (b) Pembiayaan yang diterbitkan dengan skim subsidi membangunrumah menggunakan margin yang

Menimbang, baPenggugat hadir sendiri deMenimbang, bahws kedua belah pihak lesaikan perkara ini secara damai melaluiSri Purnamawati, S.H ditunjuka" Pe skim No. 23/Pdt.G/2012/PN.YK tanggal dengan pembacaan surat gugatan Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugattersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak adaperubahan atau perbaikan; Menimbang, bahwa terhadap qugatan Penggugat tersebut, Terqugatmemberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2012 yang isinya sebagai

Skim bin Nendi efendi, umur 44 tahun,agama islam, pekerjaanBuruh, tempat tinggal di Dusun Sukahrja Rt.010/003,Desa.Bangunharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis;, dibawahsumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karenasaksi sebagai paman Pemohon; Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri,menikah tahun 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ; Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan

membuka lahan tahun 2001sampai dengan tahun 2008 tidak ada masalah/konflik antara PT.KDA denganmasyarakat;Bahwa, mulai tahun 2009/2010 timbul masalah yaitu TBS tidak disetorkankepada PT.KDA;Bahwa, pada tahun 2011 ada perjanjian kemitraan yang mengatur polapembangunan kebun kelapa sawit artinya hak dan kewajiban masingmasingpihak, contohnya hak warga menghasilkan TBS lalu kewajibannya menjualTBS ke perusahaan;Bahwa, pola yang dibangun bukan pola KKPA akan tetapi pola kemitraan,sedangkan KKPA adalah Skim

kredit KKPA sudah berjalan artinya kredit diberikankepada Koperasi kemudian Koperasi memberikan kuasa kepada perusahaanuntuk pengelola, dimana di SKIM KKPA ada suku bunga yang tidakdinutangkan yang merupakan subsidi:Bahwa, biaya pembangunan kebun kelapa sawit sebesar Rp.29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah) per hektar itu terjadi di tahun 2001;Bahwa, Bank tidak salah dalam meminjamkan dana sebesar Rp.42 Mternadap lahan 3.000 hektar, oleh karena Rp.14.000.000, untuk per satuhektarnya;Bahwa

, oleh karena kebun tidak bisa terbangun dalam satu tahun adakendala di lapangan, seharusnya kita membuka 3.000 hektar lahan iniseharusnya ke BNB sehingga jadwal panennya sering mundur sehingga biayapembangunannya naik dan Desa Karang Mendapo tidak masalah yangbermasalah DesaDesa lainnya;Bahwa, kebun kelapa sawit sudah dinilai dengan SKIM KKPA dengan hasilkebun sesuai kesepakatan yang dibuat bersama;Bahwa, lahan kebun kelapa sawit tersebut tidak diserahkan kepadamasyarakat;Bahwa, Saksi tidak tahu

mengajukan penghapusan hutang oleh karena adatunggakantunggakan yaitu TBS tidak dikirim ke PT.KDA;Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang padapokoknya sebagai berikut :Penghapusan hutang tidak ada dan tidak mungkin hutang dihapus;Yang disepakati di kesepakatan point 12 adalah bunga pinjaman;Kebun harus sesuai dengan skema KKPA lahan pengelolaan harus diserahkanbeserta foto copy sertifikat sebagai agunan;Penghitungan pola 35% adalah penghitungan netto;Standar pembangunan dengan SKIM

Bahwa, terhadap angsuran pinjaman yang melakukannya langsung olehPT.KDA;Bahwa, yang pertama kali membentuk Koperasi Tiga Serumpun adalahmasyarakat Kabupaten Merangin dan pada awal dibentuk Desa KarangMendapo belum ada;Bahwa, Saksi menjabat Sekretaris Koperasi Tiga Serumpun pada tahun 2009saat itu mengganti Sekretatis yang lama yaitu Hendri;Bahwa, Saksi tidak mengetahui status dari tanah untuk lahan kebun kelapasawit PT.KDA apakah tanah adat atau tanah ulayat:Bahwa, secara lisan Saksi mengetahui SKIM

DITERIMA.DALAM POKOK PERKARA1.2.Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Para Pelawan diBahwadalam surat Gugatannya bertanggal 21Agustus 2017, kecualiyang secara tegas diakui oleh Terlawan ;Halhal yang Terlawan sampaikan dalam eksepsi mohondianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.Perlu Terlawan jelaskan terlebih dahulu bahwa Para Pelawanselaku debitur Terlawan yang telah menikmati fasilitas kreditberupa:Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) dengan skim

(Seratus juta rupiah) sehingga total pinjaman menjadiRp. 800.000.000, (Delapan ratus juta rupiah) denganjangka waktu 12 bulan, sesuai Akta PersetujuanPerpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit No.03tanggal 8Januari 2013 yang dibuat oleh InggridHalaman 11 dari 42Putusan Nomor 143/Pdt.G/PLW/2017/PNLbpSaroingsong , Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam.e Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah) dengan skim kredit Max.CoMenurun, dengan jangka waktu selama 60 bulan

membelinya adalahmerupakan nasabah BRI (Persero) Tok.Cabang Lubuk Pakam padahalproses lelang belum terjadi dan pemenangnya belumlah diumumkansehingga akibatnya PARAPELAWAN sangat dirugikan dan tercemarnama baiknya atas kabar dan informasi beredar di lokasiPARAPELAWAN tinggal;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan mendalilkan sebagaiberikut:Para Pelawan selaku debitur Terlawan yang telah menikmati fasilitaskredit berupa :Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah) dengan skim

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan denganpendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqghus Sunnah jus II 291 yang di ambilalin sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:Lajl Igalle, skim 9 5) ,2iI1 io Lall yo oti ol lel jamLogis Tibo VI ys jac 9 ypall cad Isl aul aalb uoHal. 8 dari 11 hal Pts No 0125/Pdt.G/2018/PA.PIhArtinya : Seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya.Dan

Fotocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas34. 1 (satu) lembar surat keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit35. 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 03/SK-Dir/2007 tanggal 1 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit;36. 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 02/SK-Dir/2008 tanggal 1 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit;37. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 001/PK

Photocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas.Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 329/Pid.B/2014/PN Padg.34.1 (satu) lembar suratkeputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/VI/2006tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit.35.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007 tanggal01 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit36.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008 tanggal01 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit ;37.2

Photocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas.34.1 (satu) lembar suratkeputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/V1/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit.35.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007tanggal 01 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit2 (dua) lembarfotocopy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008 tanggal 01Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit ;36.2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 001/PK/ii/09 tanggal

Fotocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas34.1 (satu) lembar surat keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/VI/2006tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit35.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007tanggal 1 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit;36.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008tanggal 1 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit;37.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 001/PK/II/09 tanggal

Fotocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas34.1 (satu) lembar surat keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/VI/2006tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit35.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007tanggal 1 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit;Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 329/Pid.B/2014/PN Pag.36.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008tanggal 1 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit;37.2