Halaman Putusan No71 /PidSus TPK/2015 /PN.SmgMenimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas/ pengkhususan dalampenerapan dakwaan perkara korupsi sebagai berikut:1.Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perobuatan yang diatur didalam pasalpasal yang berikutnya; sebagai contoh, perbuatanmenyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 3 atau perbuatanperbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10 atau 11 adalah juga termasuk perbuatan melawanhukum sehingga jika tidak diterapbkan asas spesialitas tetapi langsungdikenakan dakwaan Pasal 2 jelas semua perobuatan akan memenuhi unsurmelawan hukum karena perbuatan penyalah gunaan wewenang maupunperbuatan menggelapkan uang atau surat berharga , adalah juga melawanhukum; bahwa oleh karena itu Penuntut Umum harus mengkhususkanpenerapan dakwaannya pada pasalpasal tindak

contohnya, Pasal 2subyeknya adalah setiap orang, Pasal 3 subyeknya adalah orang yangmempunyai kedudukan atau jabatan publik tertentu, Pasal 7 adalahpemborong/ kontraktor, pasal 8,9,10, 11 subyeknya adalah pegawai negeridan seterusnya, yang jika tidak dikhususkan subyek dan materiperbuatannya, tetapi langsung dijerat dengan dakwaan pasal 2 tentu akanterbukti Karena subyek dalam Pasal 2 tersebut adalah setiap orang;Pasal 14 UU No.31/ 1999 jo UU 20/2001 pada pokoknya juga menegaskanberlakunya asas spesialitas

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikatpihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihakpihakyang berkepentingan;d.

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikatpihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihakpihakyang berkepentingan;d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.e.

Bahwa terkait dengan wewenang tersebut adalahAsas Spesialitas (specialiteitsbeginsel), yakni asas yang menentukan bahwawewenang itu diberikan kepada subyek hukum dengan tujuan tertentu.Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagaipenyalahgunaan wewenang.

Asas Spesialitas dapat diketahui denganmembaca peraturan perundangundangan yang menjadi dasar kewenanganyang dilaksanakan;Berdasarkan uraian di atas, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalahLembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untukmenciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikanpelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatubangsa.

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihakketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihakpihak yangberkepentingan;d.

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilaiada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukanpengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebutdiberikan (asas spesialitas).4. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikanmenggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak)Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.

Pendapat inimengandung pengertian bahwa untuk menilaiHalaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN.Sda .ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukanpengujian dengan bagaimana tujuan dan wewenang tersebutdiberikan (asas spesialitas).. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksudbertentangandengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Nomor 2702 K/Pdt/2016SHT Nomor 492/2011 tanggal 11 Mei 2011) batal demi hukum karenatidak memenuhi asas spesialitas;Berdasarkan alasan tersebut pada posita huruf b angka 3 di atas,dapat dipastikan bahwa salinan APHT Nomor 207/2011 tanggal 26April 2011 (yang dijilid dengan SHT Nomor 492/2011 tanggal 11 Mei2011) batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuandalam Pasal 11 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yangberkaitan dengan

Ketentuan inidimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas dari hak tanggunganmengenai subyek, objek, maupun utang yang dijamin;Berdasarkan alasan tersebut pada posita huruf b angka 3, 4 di atas,cukup beralasan apabila Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 45 ayat (1) huruf c, d,ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 24/1997);Pasal 45 ayat (1) huruf c, d. ayat (2), ayat (3) PP Nomor

menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenaJabatan atau kedudukan ;Alasan majelis bahwa perbuatan yang memenuhi unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kKedudukan juga termasuk memenuhiunsur melawan hukum dalam Pasal 3 adalah pertimbangan yangsalah / keliru Karena parameter untuk menentukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah asas legalitas,asas spesialitas

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwaterdakwa telah menjual narkotika jenis daun ganja ;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding Ill/Tergugat IVmerupakan Kreditur dan Penerima Fidusia yangberitikad baik sesual dengan ketentuan UUFidusia, yakni1) Pemohon Kasasi/Pembanding Ill/Tergugat IV telahmemenuhi asas Spesialitas yang diatur danditentukan dalam Pasal 6 UU Fidusia, dibuktikandengan adanya dokumen sebagai berikuta.

riburupiah).Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwaterdakwa telah membeli narkotika jenis shabu;Menimbang, bahwa dari fakta diatas oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas

wib;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwaterdakwa telah membeli narkotika jenis shabu;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas

Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilaiada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian denganbagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).5. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hakdan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehinggatindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

menunjukkan bahwaterdakwa telah membeli narkotika jenis shabu;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik dariHalaman15dari25PutusanNomor 338/Pid.Sus/2018/PN.Rgt.sibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas

Boy Guslandi untuk disimpan;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas / pengkhususan dalampenerapan dakwaan perkara narkotika sebagai berikut

sebagianuntuk dijual akan tetapi belum sempat terdakwa jual;Menimbang, bahwa dari fakta di atas, oleh karena tindak pidananarkotika adalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas)baik dari subjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehinggaTerdakwa dalam tindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yangtepat;Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN RgtMenimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakunya asas spesialitas

berbeda dengan Pasal 2 ayat(1) yang bersifat unum dan dengan unsur delik secara melawan hukumyang bersifat general; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas

diatas adalah tidak tepat.Sedemikian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 54 dari 63 halaman, Putusan Nomor19/PID.SUSTPK/2020/PT SBYMenimbang, bahwa Logika berpikir Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama, yang mencampur adukkan antara unsur setiaporang dengan perbuatan melawan hukum (pada pasal 2 ayat (1) UU Tipikor danSetiap Orang dengan kewenangan, kesempatan atau bahkan sarana karenajabatan atau kedudukan (pada pasal 3 UU Tipikor) kemudian mengaitkandengan azas spesialitas

., dan seterusnya;Bahwa sejalan dengan hal tersebut, asas spesialitas atas fixed loan dari jaminanfidusia yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UndangUndang Fidusiasebagaimana Doktrin Hukum M.

;Bahwa Penetapan Sita Eksekusi dikeluarkan berdasarkan Permohonan SitaEksekusi yang tidak jelas, dimana asas spesialitas atas fixed loan dari jaminanfidusia yang terkandung dalam Pasal dan Pasal 2 UndangUndang Fidusiasebagaimana doktrin hukum M.

Ketentuan inidimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas dari hak tanggunganmengenai subjek, objek, maupun utang yang dijamin (huruf tebal dariPenggugat);Berdasarkan alasan tersebut, cukup beralasan apabila APHT Nomor:207/2011 Tanggal 26 April 2011 dinyatakan batal demi hokum;16.

Berdasarkan bukti surat bertanda TT.I6, dapat diketahui bahwa LembarKedua APHT Nomor: 207/2011, tanggal 26 April 2011 cacat hukum danbatal demi hukum karena tidak memenuhi asas spesialitas (lihat buktisurat bertanda TT.I7):Bahwa perbaikan/koreksi terhadap Lembar Kedua APHI Nomor207/2011, tanggal 26 April 2011 yang dilakukan berdasarkan Surat HalPembetulan/koreksi Nomor O4/V/PPAT/2011 tanggal 13 Mei 2011padahalSertipikat Hak Tanggungan Nomor 492/2011 diterbitkan pada 11 MeiHalaman 63 dari 68 hal.

Ketentuan inidimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas dan hak tanggunganmengenai subjek, objek, maupun utang yang dijamin;(Garis bawah ditambahkan):.

penyalahgunaan wewenang dalamtindak pidana korupsi adalah Pegawai Negeri; (Penyalahgunaan Wewenang DalamPengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi) ; Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas, dihubungkan denganpersonalitas Terdakwa dalam perkara ini, maka persoalannya adalah apakahTerdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat(1) atau setiap orang dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 ; Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas