Aman A Sinulingga, Ak sebagai Hakim AnggotaWishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc sebagai Hakim AnggotaRedno Sri Rezeki sebagai Panitera Penggantidan putusan nomor Put56055/PP/M.VIB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dengansusunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Tri Hidayat Wahyudi, Ak, MBA sebagai Hakim Ketua,Wisnoe Saleh Thaib, Ak, MSc sebagai Hakim Anggota,Naseri SE, MSi sebagai Hakim Anggota,Redno Sri Rezeki sebagai

Pabrik, bukan berdasarkanperbandingan penjualan TBS dan Penjualan CPO tidak sesuaidengan KMkK Nomor 575/KMK.04/2000 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha KenaPajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang dan Penyerahanyang Tidak terutang Pajak;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding atas Pajak Masukan masa pajak Agustus Tahun2009 sebesar Rp59.638.242,00 adalah tidak tepat oleh karenanyatidak dapat dipertahankan;Bahwa Hakim Wisnoe

sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua WajibPajak, baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

perkebunannya berupa Tandan Buah Segar yangpenyerahan Tandan Buah Segar dibebaskan dari pengenaanpajak tetapi Termohon Peninjauan Kembali hanya melakukanpenyerahan atas hasil akhir produksinya berupa Minyak Sawitdan Minyak Inti Sawit yang terutang Pajak Pertambahan Nilaisehingga Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon PeninjauanKembali atas Pajak Masukan masa pajak Agustus Tahun 2009sebesar Rp59.638.242,00 adalah tidak tepat oleh karenanyatidak dapat dipertahankan;namun dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

Putusan Nomor 848/B/PK/PJK/2017terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagipengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib, Ak.

Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsama dengan Pendapat salah satu Majelis hakim Anggota Wisnoe SalehThaib Ak, M.Sc yang menyatakan pendapat yang berbeda (dissentingopinion) sebagaiamana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajakhalaman 31 putusan a quo yang berbunyi:bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yangbersifat

Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/2015bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Scberpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangkamenghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat dan menolak bandingPemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc adalahmerupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan ketentuan peratuaranperundangundangan perpajakan yang berlaku, yang seharusnya dijadikansebagai dasar dalam memutus sengketa banding atas Pajak Masukan

yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan Kontra Memori PeninjauanKembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangandan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aguo salah satu Majelis Hakim Anggota Wisnoe

Anggota Wishnoe Saleh ThaibAk, Msc, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi pengusahakebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolakan CPO maupun bagi pengusaha TBS atau petani yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuaidengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

KalimantanSanggar Pusaka (NPWP 01.062.229.8705.001), salah satu HakimAnggota yaitu Hakim Wisnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc yangmenyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) denganuraian sebagai berikut:Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NomorHalaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 1258 B/PK/PJK/201631 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai Barang KenaPajak yang bersifat stragis BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan

PajakPertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atasHalaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1258 B/PK/PJK/201617.18.19.penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, menurut Hakim Wisnoe

Saleh Thaib Ak, MSc, harusberlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi usaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagiusaha kelapa sawit yang yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yangsama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Dengan demikian Hakim Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc berpendapatkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka

AnggotaWishnoe Saleh Thaib Ak, Msc, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagipengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolakan CPO maupun bagi pengusaha TBS atau petani yang tidak terpadu(non integrated) yang tidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

HakimAnggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, Msc, harus berlaku sama terhadap semuaWajib Pajak baik bagi pengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahanCPO terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik pengolakan CPO maupunbagi pengusaha TBS atau petani yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16Bayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

Pajak Pertambahan Nilai,secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berkesipulan bahwa Pemohon Bandin;perusahaan Integrated yang mempunyai unit kebun dan pabrik yang terdaftar sebagai satu Pengus:Pajak dan hanya melakukan penyerahan yang terutang pajak, sehingga seluruh pajak masukanterkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dapat dikreditk:bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

Pajak Pertambahan Nilai,secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berkesipulan bahwa Pemohon Bandin;perusahaan Integrated yang mempunyai unit kebun dan pabrik yang terdaftar sebagai satu Pengus:Pajak dan hanya melakukan penyerahan yang terutang pajak, sehingga seluruh pajak masukanterkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dapat dikreditk:bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

Aman A Sinulingga, Ak sebagai Hakim AnggotaWishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc sebagai Hakim AnggotaRedno Sri Rezeki sebagai Panitera Penggantidan putusan nomor Put56050/PP/M.VIB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dengansusunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Tri Hidayat Wahyudi, Ak, MBA sebagai Hakim Ketua,Wisnoe Saleh Thaib, Ak, MSc sebagai Hakim Anggota,Naseri SE, MSi sebagai Hakim Anggota,Redno Sri Rezeki sebagai

Pajak Pertambahan Nilai,secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berkesipulan bahwa Pemohon Bandin;perusahaan Integrated yang mempunyai unit kebun dan pabrik yang terdaftar sebagai satu Pengus:Pajak dan hanya melakukan penyerahan yang terutang pajak, sehingga seluruh pajak masukanterkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dapat dikreditk:bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

KalimantanSanggar Pusaka (NPWP 01.062.229.8705.001), salah satu HakimAnggota yaitu Hakim Wisnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc yangHalaman 35 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 198/B/PK/PJK/201612.13.14.Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, menurut Hakim Wisnoe Saleh Thaib Ak, MSc, harusberlaku

sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi usaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagiusaha kelapa sawit yang yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yangsama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Dengan demikian Hakim Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc berpendapatkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka menghasilkanTBS sudah benar sehingga

HakimAnggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, Msc, harus berlaku sama terhadap semuaWajib Pajak baik bagi pengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahanCPO terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik pengolakan CPO maupunbagi pengusaha TBS atau petani yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16Bayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

KalimantanSanggar Pusaka (NPWP 01.062.229.8705.001), salah satu HakimAnggota yaitu Hakim Wisnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc yangmenyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) denganuraian sebagai berikut:Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai Barang KenaPajak yang bersifat stragis BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

digunakan untuk unit ataukegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PajakPertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, menurut Hakim Wisnoe

Saleh Thaib Ak, MSc, harusberlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi usaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagiusaha kelapa sawit yang yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yangsama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1257 B/PK/PJK/2016Dengan demikian Hakim Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc

secara jelas Pasal16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berkesipulan bahwa Pemohon Banding adalah perusahaanIntegrated yang mempunyai unit kebun dan pabrik yang terdaftar sebagai satu Pengusaha Kena Pajak danhanya melakukan penyerahan yang terutang pajak, sehingga seluruh pajak masukannya yang terkait langsungmaupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dapat dikreditkan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

KalimantanSanggar Pusaka (NPWP 01.062.229.8705.001), salah satu HakimAnggota yaitu Hakim Wisnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc yangmenyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) denganuraian sebagai berikut:Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 1256 B/PK/PJK/2016Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai Barang KenaPajak yang bersifat stragis BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan

PajakPertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1256 B/PK/PJK/201617.18.19.Oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, menurut Hakim Wisnoe

Saleh Thaib Ak, MSc, harusberlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi usaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagiusaha kelapa sawit yang yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yangsama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Dengan demikian Hakim Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc berpendapatkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka

pengenaanPPN, tidak dapat dikreditkan.Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas pembelian bahan baku pupuk danbarang modal lainnya yang dipergunakan di usaha perkebunansudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.Bahwa sebagai bahan pertimbangan bahwa dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55605/PP/M.VIB/16/2014 yangdiucapkan tanggal 25 September 2014 atas sengketa PT.Kalimantan Sanggar Pusaka (NPWP 01.062.229.8705.001), salahsatu Hakim Anggota yaitu Hakim Wisnoe

PajakPertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.Oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahHalaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/201612.13.14.beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, menurut Hakim Wisnoe

Saleh Thaib Ak, MSc, harusberlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi usaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupunbagi usaha kelapa sawit yang yang tidak terpadu (non integrated)yang tidak mempunyai pabrik CPO sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.Dengan demikian Hakim Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc berpendapatkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka

sesuaidengan KMK No. 575/KMK.04/2000 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha KenaPajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang danPenyerahan Yang Tidak terutang Pajak;Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 786 B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpuiankoreksi Terbanding atas Pajak Masukan masa pajak Januari Tahun2009 sebesar Rp 22.708.478,00 adalah tidak tepat oleh karenanyatidak dapat dipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua WajibPajak, baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

unit perkebunannya berupa Tandan Buah Segaryangpenyerahan Tandan Buah Segar dibebaskan daripengenaan pajak tetapi Termohon Peninjauan Kembalihanya melakukan penyerahan atas hasil akhir produksinyaberupa Minyak Sawit dan Minyak Inti Sawit yang terutangPajak Pertambahan Nilai sehingga Majelis berkesimpuiankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak MasukanMasa Pajak Maret 2009 sebesar Rp 53.809.215,00 adalahtidak tepat oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;Namun dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe

sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagipengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidakterpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe

pengenaanPPN, tidak dapat dikreditkan.Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas pembelian bahan baku pupuk danbarang modal lainnya yang dipergunakan di usaha perkebunansudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.Bahwa sebagai bahan pertimbangan bahwa dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55605/PP/M.VIB/16/2014 yangdiucapkan tanggal 25 September 2014 atas sengketa PT.Kalimantan Sanggar Pusaka (NPWP 01.062.229.8705.001), salahsatu Hakim Anggota yaitu Hakim Wisnoe

PajakPertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.Oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atasHalaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/B/PK/PJK/201612.13.14.penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, menurut Hakim Wisnoe

Saleh Thaib Ak, MSc, harusberlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi usaha kelapasawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupunbagi usaha kelapa sawit yang yang tidak terpadu (non integrated)yang tidak mempunyai pabrik CPO sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.Dengan demikian Hakim Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc berpendapatkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wisnoe Moertiawan yangdikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota SemarangNomor 4043/1986 tanggal 5 Pebruari 1986, yang bermeterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya ( Bukti P.15);B. Saksi;Hal 6 dari 12 hal Put.