Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMBES Pol Dr. Drs SYAFIIN, S.H., M.M ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dkk
90 — 71
  • (fotokopisesual dengan aslinya);Memorandum Deputi Bidang Adminsitrasi AparatuKementrian Sekretariat Negara RI Nomor M500/D2/PD.05.00/09/2015 tanggal 15 September 2015 perihalHasilpenilaian Akademis Seleksi Calon Peserta DiklatpimTk. LAN Tahun 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Deputi Bidang Administrasi Negara No.126 Tahun 2015 tentangPenetapan Nama Calon PesertaPendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat tanggal15 September 2015 atas nama Kombes Pol Dr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 09-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2018 — YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK.
311 — 320
  • .;2.3.Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI telah melaksanakan fungsiadministrasi dan layanan akademik melalui satuan kerja akademis untukmenyelenggarakan kegiatan pendidikan dan menjamin kelancaran prosesHalaman 72 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKTbelajar mengajar serta melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan dosenUniversitas STIKUBANK Semarang.3.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 11-05-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 91-K/PM.II-08/AU/V/2020
Tanggal 10 September 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Sucipto
77 — 29
  • Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Maret2017 Saksi mendaftar Polwan di Semarang dan pada bulan Mei 2017Saksi gagal di seleksi akademis, kemudian Saksi dihubungi olehSaksi5 (Sdri. Septiana) yang merupakan teman SMP Saksi,selanjutnya Saksi5 (Sdri. Septiana) menawarkan kepada Saksiapakah masih mau melanjutkan menjadi Polwan karena PakdeSaksi5 (Sdri.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 29 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO Alm
113 — 48
  • Demak kepada UNS Surakarta;

    22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Uniersitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;

    23. 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab.

Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama
Register : 21-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PA SOLOK Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Slk
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 12
  • Bahkan anakanak adayang berprestrasi dibidang akademis dan ekstrakulikulernya;Bahwa dengan ketidak benaran dalildalil Tergugat/PenggugatRekonvensi diatas, maka tidaklah tepat untuk menyatakanPenggugat/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai istri yang nusyuz,Sebagai tambahan, Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama ini tidakpernah meninggalkan rumah kediaman bersama, baik selamaTergugat/Penggugat Rekonvensi di Solok ataupun di luar kota solok.Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap berada di rumah kediamanbersama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 14-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — FACHRUDIN YASIN;
148 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AnmadKamil SH, M.Hum Cs juga berpendapat sebagai berikut:" pengertian yurisprudensi tetap dapatdirumuskan sebagai berikut, "PutusanputusanHakim tingkat pertama, dan putusan Hakim tingkatbanding yang telah berkekuatan tetap, atauputusan Mahkamah Agung sendiri yang telahberkekuatan tetap, atas perkara atau kasus yangbelum jelas aturan hukumnya yang memilikimuatan keadilan dan kebenaran, telah diikutiberulang kali oleh hakim berikutnya dalammemutus perkara yang sama, putusan tersebuttelah diuji secara akademis
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahap 1 yang pada waktu itu susunan Pokja pekerjaan tersebut yakni Nesri Hendrifa, S.T., M.T, Hendra Gunawan, S.T.,M.T dan Novita Peni Palupi, S.Sos Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
196 — 172
  • oleh Tergugat yakni dengan menggunakan ketentuanklariikasi kepada peserta dalam hal ini kepada Penggugat sebagaimanayang telah diatur didalam ketentuan evaluasi dan merupakan norma yangsudah Penggugat uraikan tersebut diatas;Bahwa invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti suatupembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli,invoice disini termasuk yakni bukti kwitansi;Bahwa tergugat I, II dan III selaku pemilik pekerjaan tersebut dimana adalahmerupakan lembaga akademis
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-09-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
HARYANTO CHANDRA
211 — 89
  • Terdakwa HARYANTO CHANDRA.selembar cek, maka orang itu mempunyai hak atas sejumlah uang yangtertulis pada cek itu.Contoh lain : selembar ijazah akan melahirkan hak bagi orangmememiliki nama yang tertulis dalam ijazah itu untuk menggunakangelar akademis atau hak sebagai lulusan dari suatu tingkat pendidikantertentu.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 15 Januari 2013 — Ir. AFRIZAL ARIS bin ARPAN.
71 — 16
  • Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 85/BKP/2011 untuk Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Akademisi Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengah dengan lampiran tanda terima Honorarium Narasumber Akademis Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengah.d.
    Menengahb Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 84/BKP/2011 untukPembayaran Belanja Honorarium Narasumber KegiatanFasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengahdengan lampiran tanda terima Honorarium Narasumber KegiatanFasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengah.c Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 85/BKP/2011 untukPembayaran Belanja Honorarium Narasumber AkademisiKegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil danMenengah dengan lampiran tanda terima HonorariumNarasumber Akademis
    MenengahBukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 84/BKP/2011 untuk PembayaranBelanja Honorarium Narasumber Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan BantuanUsaha Kecil dan Menengah dengan lampiran tanda terima HonorariumNarasumber Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil danMenengah.Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 85/BKP/2011 untuk PembayaranBelanja Honorarium Narasumber Akademisi Kegiatan Fasilitasi Pelatihan danBantuan Usaha Kecil dan Menengah dengan lampiran tandaterimaHonorarium Narasumber Akademis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
376 — 184
  • sebagai penerbit dariNYT dan surat kabar serta media lamnya dengan peredaranyang sangat luas di seluruh dunia, sudah pasti mengetahuibahwa Pemberitaan NYT, baik melalui NYT sendirimaupun melalui media masa lainnya, baik cetak, elektronikmaupun internet, pasti dibaca oleh jutaan orang diseluruhpenjuru dunia dari segala macam kalangan, dan sudah pastijuga akan berakibat atau memberikan pengaruh di dalampemberian keputusan ataupun persepsi para pengambilkeputusan, baik pemerintah, dunia usaha, dunia akademis
    Bahwa dengan jumlah harta kekayaan, ketersediaan dana, jaringankerja, ketersediaan database dan sumber daya manusia, danPutusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 48kemampuannya untuk menembus semua akses data, informasi dankeahlian dari sumbersumber pemerintah, swasta, dunia akademis,pusat riset, studi dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan paraimuwan kelas dunia, serta semua kemampuan luar biasa lainnyadari Tergugat II dan/atau NYT sebagai suatu media masa kelasdunia, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
109 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penguasaan tersebut menimbulkan persaingan antara pelaku usaha yangtidak jujur, atau melawan hukum atau menghambat persaingan usahaDalam hal ini, Mahkamah Agung RI dalam Naskah Akademis tentang PersainganUsaha dan Anti Monopoli (Mahkamah Agung RI, 2005: 74), dalam kegiatan yangdilarang dalam UndangUndang Persaingan, pada bagain kegiatankegiatanmonopoli menjabarkan, Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapatmengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam konteks ini,dikenal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 September 2016 — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilanpada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : RIKY CHANIADI, partikelir, beralamat di Jl. Kencana Indah I J.4/38A, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Leonard Arpan Aritonang, SH., Immanuel Sianipar, SH., dan Ando C. Girsang, SH., Para Advokat pada Kantor ArpanLaw, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016,untuk selanjutnya disebut sebagai……………..…………………..…..PEMOHON ;
144 — 76
  • bahwa Penyidikan adalah serangkaian penyidik untukmencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu menjadi terang tindakpidananya dan siapa pelakunya dan tindakan Penyidikan itu harus sesuaidengan ketentuan yang berlaku jadi dari batasan pasal 1 butir 1 jelasbahwa kita memang menganut prinsip aquisator Adversarial walaupunsecara teks undangundang maupun penjelasan dan pedoman yangdikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1981 tidak menunjukkan bahwakita itu adalah menganut prinsip itu tetapi secara akademis
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 23-11-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska
Tanggal 21 Juni 2011 — SUHERMAN Als. HERMAN
167 — 35
  • ., MH( Keterangan Ahli)Bahwa saksi lulus Sl tahun 2002 dari Fakultas Hukum Univ.Gajah Mada mengambil jurusan Pasar Modal, kemudian kerjadi Swasta di Jakarta , kemudian masuk dan diterima sebagaiDosen dengan jabatan akademis Asisten Ahli tahun 2005 diUniv Sebelas Maret dengan mengampu mata kuliah MHukumInternet, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, HukumPerlindungan Konsumen, kemudian selama menjadi Dosen diUniv. Sebelas Maret saksi melanjutkan kuliah tahun 2006di S2 pada Fakultas Hukum Univ.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3185 — 1269
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Dalampendekatan moderat objektif, percobaan melakukan perbuatan pidana, niat untukmelakukan perbuatan pidana saja dianggap tidak cukup karena harus adakemungkinan penyelesaian.Pada perdebatan akademis masih ada doktrin subjektif diletakkan pada niatatau niat jahat dari pelaku. Dari sisi pelaku, percobaan itu sudah ada apabila adaniat jahat dari pelaku.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 02-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — I. TEGUH HANDOYO, DK VS KAWAN KUSUMA SALIM
259 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang berdiri sendiri dan mempunyaiperbedaan pada umumnya dengan merek lain;Bahwa pendaftaran Merek "CAMPUS dan KAMPUS" adalah katakata yangmerupakan milik umum dan tanpa ada daya pembeda, adalah termasukbertentangan dengan ketertiban umum, karena telah melanggar hakhakorang banyak, sebab kata CAMPUS dan KAMPUS adalah kata yang telahmenjadi milik umum atau milik bersama, milik seluruh masyarakat;Bahwa penyebutan kata "KAMPUS dan "CAMPUS" dalam BahasaIndonesia berarti tempat atau lingkungan kegiatan akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 03-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
IGUN GUNAWAN Als DUDUY Als IGUN Als GUNAWAN Als BAHRUL SALEH Als BADUD Bin SUHERLI
154 — 80
  • tindak pidana, adanyapermulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menurut naskah akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 08-02-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 108/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Juni 2017 — Pidana - DWI ATMOKO Alias ABU IBRAHIM Alias ABU FATIMAH
1533 — 994
  • Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut diatas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP,Halaman 108 dari 138 hal Putusan Nomor.108/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim.khususnya Pasal 88 permufakatan jahat dan Pasal 53 ayat (1) mengenaipercobaan melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatanjahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan.Sedangkan, menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitanRancangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DK
133 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penguasaan tersebut menimbulkan persaingan antara pelaku usaha yangtidak jujur, atau melawan hukum atau menghambat persaingan usahaDalam hal ini, Mahkamah Agung RI dalam Naskah Akademis tentang PersainganUsaha dan Anti Monopoli (Mahkamah Agung RI, 2005: 74), dalam kegiatan yangdilarang dalam UndangUndang Persaingan, pada bagain kegiatankegiatanmonopoli menjabarkan, Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapatmengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam konteks ini,dikenal
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 25-01-2012 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 05/ G.TUN/2012/ PTUN. MDO
Tanggal 29 Februari 2012 — Penggugat: DR. RALFIE PINASANG,SH.MH. Tergugat: REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO .
137 — 61
  • Jadigugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara menurut pasal 55Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara tidak lagimemenuhi syarat dengan alasan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.24 Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan kepentingannya sebagai akibat daripenerbitan Objek Gugatan aquo, yaitu rusaknya reputasi Penggugat (Akademis) di FakultasHukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah susah payah Penggugat rintis danbangun
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
  • Bina Mitra Krida Utama(BMKU) sendiri selaku suplayer/ distributor untuk Mobile learningSystem dan Attandance Manajemement Sistem adalah sebesar Rp.8.331.106.000, (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu ribu seratusenam ribu rupiah).Bahwa untuk kegiatan pengadaan program intekrasi system akademikdananya sudah dicairkan seluruhnya sebesar 100%.Bahwa dana yang diterima oleh saksi Henri Gultom atas fee dari PT.Buana Mitra Krida utama ( BMKU) atas peminjaman Perusahaandalam pengadaan Sistem Akademis
    Buana Mitra KridaUtama (BMKU) melalui Terdakwa Ulzana Zie Zie Rachma Ardikusumaadalah sebesar Rp. 1000.000.000 (satu miliyar rupiah).Bahwa Terdakwa Zie Zie Rachma Ardikusuma tidak pernahmenikmati dana sebagian atau. seluruhnya yang diperdapatdidalam pengadaan sistem Sistem Akademis dan Administrasi diUMRAH Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015.Bahwa yang bertanggungjawab didalam pengadaan pengadaanSistem Akademis dan Administrasi di UMRAH Tanjungpinang TahunAnggaran 2015 adalah Terdakwa dan Kuasa Pengguna