Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-06-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PN JEPARA Nomor 84/Pid.B/2014/ PN Jpa. Tanggal 24 Juni 2014 —
30 — 7
30 — 7
hanyamenyadari/menginsyafi Kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikutiperbuatan itu .Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (do/lus) adalah merupakanbagian dari kesalahan (schuld);Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatuperbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, yaitu bertentangandengan hukum baik itu kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum yang tidak tertulisyang memiliki sangsi
Putus : 05-02-2014 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN CIBADAK Nomor 406/Pid.B/2013/PN.Cbd Tanggal 5 Februari 2014 — SOPIAN ALS AKI BIN SARDI
18 — 2
18 — 2
memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan perkara a quo Majelis Hakimtidak menemukan adanya toleransi atau pembenaran dari masyarakat terhadaptindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan kata lain di dalam normahukum, norma agama, norma kesusilaan maupun normanorma lainnya yanghidup dimasyarakat, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwatersebut tidak dapat dibenarkan dan sebagai konsekwensi logisnya bagi pelaku(terdakwa) dikenakan sangsi
Register : 30-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 877/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 8 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Raja Imansyah
24 — 4
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Raja Imansyah
24 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 11-03-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 56/B/2013/PT.TUN.SBY Tanggal 22 Mei 2013 — DWI PURWANDARI, SIP. vs DIREKTUR PD. BKK WEDI KABUPATEN KLATEN (Hasil Merger)
182 — 126
182 — 126
Bahwa untuk menindaklanjuti sangsi disiplin pegawai dan sangsiatas penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh pegawaiPD.BKK WEDI Kabupaten. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perluditetaokan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BadanKredit Kecamatan (PD.BKK) WEDI Kabupatene.
Register : 05-03-2009 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 50 /PM.II-09/AD / K /III/ 2009 Tanggal 7 April 2009 — Prada AHMAD SOPYAN
31 — 27
31 — 27
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dantidak boleh terjadi apalagi dilakukan oleh seorangPerwira, oleh karena itu agar tidak = ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas agar memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata matahanya memidana orang yang bersalah melakukan tindakpidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yangbenar menjadi warga negara/prajurit yang
Register : 09-06-2009 — Putus : 04-08-2009 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 124-K /PM.II-09/ AD / VI / 2009 Tanggal 4 Agustus 2009 — Kapten Inf MOH SOFI
68 — 31
68 — 31
Bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan inidan perbuatan ini tidak ditiruoleh prajurit TNI yang lain maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai' tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
Putus : 26-02-2007 — Upload : 10-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2199K/PDT/2001 Tanggal 26 Februari 2007 —
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan tanggal 19 Februari 1998 Nomor: 001/ADMIN/II/1998 Perihal tunggakan angsuran dan bunga fasilitasKredit yang dibuat oleh Tergugat dan ditunjukan kepada Penggugat ,adalah sebagai tidak benar dan atau tidak sah dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum dan sangsi hukum apapun dengan segala akibathukumnya ;.
Putus : 29-01-2014 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 135/ PDT.G / 2013 / PN. PLG Tanggal 29 Januari 2014 — ROSMAULI SIREGAR ,selanjutnya disebut PENGGUGAT ;
M e l a w a n
IRAMLI NAINGGOLAN, dkk selanjutnya disebut TERGUGAT
61 — 22
61 — 22
Penggugatterhadap Tergugat dan Tergugat Il Khususnya terkait penerbitan aktapernikahan atau kutipan akta perkawinan.Bahwa ketentuan hukum yang wajib dijalankan oleh Tergugat II dalammenerbitkan akta pernikahan nonmuslim, harus berdasarkan ketentuan yangtelah Tergugat uraikan pada dalil eksepsi point B angka 1 diatas.Maka jika Tergugat II menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat IItidak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka hal itumerupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangsi
Register : 13-07-2011 — Putus : 21-09-2011 — Upload : 23-09-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 2704/Pdt.G/2011/PA.Sby Tanggal 21 September 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 1
13 — 1
Sudah mendapatkan sangsi / hukuman dari ibu Walikota Surabaya berupapenurunan pangkat dari golongan ruang II/c menjadi II/b karena ulah penggugatsendiri;f.
Register : 28-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Erwin Syahputra Alias Ewin
22 — 2
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Erwin Syahputra Alias Ewin
22 — 2
KisMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 18-02-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 1 April 2019 — Penuntut Umum:
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Heri Syahputra
23 — 9
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Heri Syahputra
23 — 9
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 25-05-2009 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 82-K/PM.II-09/AD/V/2009 Tanggal 25 Mei 2009 — Lettu Arm SUTARNO
25 — 16
25 — 16
Bahwa perbuatan Terdakwa ini akan dapat berpengaruhkepada disiplin satuan, apabila tidak segera diambiltindakan dan sangsi.5. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ini adalahmenunjukan rendahnya sikap dan sifat sapta margais padadiri Terdakwa dan Terdakwa cenderung meremehkan aturanyang ada dan berlaku di lingkungan TNI.6.
Register : 22-09-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 228/PID.B/2015/PN.Pgp Tanggal 19 Nopember 2015 — ENZEL Binti KAMARI
208 — 56
208 — 56
eletronik adalah satu atausekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapatdipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalahsetiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim , diterima yang dapatdilinat/ditampilkan melalui computer atau sistem sistem elektronik ;Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggarkesusilaan menurut UU ITE mengacu kepada perundangundangan yangmengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sangsi
Putus : 28-05-2007 — Upload : 03-02-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 30-K/PM.II-09/AD/V/2007 Tanggal 28 Mei 2007 — Praka INDRAYADI
28 — 19
28 — 19
danbanyak dilakukan oleh prajurit NI di wilayah Jawa Barat, danperbuatan ini banyak berakibat pada harmoni kehidupan prajuritTNI serta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagiprajurit TNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegasatas perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan tindak pidanatetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik
Putus : 08-05-2012 — Upload : 07-06-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 30-K/PMT- I/BDG/AD/III/2012 Tanggal 8 Mei 2012 — DWI DOYO
Pratu / 31060721960285
Tabakpan Ru III Ton 3 Kipan B
Yonif 643 / Wns
68 — 25
68 — 25
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan istrisesamd...sesama istri anggota TNI AD yang sedang melaksanakan tugas Pamtas MalaysiaIndonesia hal ini tidak sesuai dengan norma dasar kehidupan prajurit yaitu SaptaMarga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan wajib saling melindungi kehormatankeluarga TNI, oleh karena sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa ini sangatmembahayakan harmoni kehidupan militer maka sangsi bagi perbuatan seperti iniharus dijatuhi pidana tambahan berupa
Putus : 13-10-2010 — Upload : 10-11-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 153-K/PM.II-09/AD/IX/201 Tanggal 13 Oktober 2010 — KOPKA BACHRUDIN
69 — 31
69 — 31
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit TNIyang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadappelanggaran yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurityang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
Register : 09-08-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 25-08-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Ptk Tanggal 29 Januari 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
17 — 7
17 — 7
bersama Penggugat( berdasarkan pengakuan Penggugat ke TERGUGAT pada saat itu ), masih dibulan November 2011 TERGUGAT diminta oleh PENGGUGAT untukdatang ke Anambas/Tarempa untuk dapat menenangkan Kati dan perasaanserta untuk mendampingi PENGGUGAT menghadap ke KEPEGAWAIANKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUANRIAU.Bahwa fakta sebenarnya PENGGUGAT menghadap ke KEPEGAWAIANKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUANRIAU yang tujuannya agar permasalahan PENGGUGAT tidak dilanjutkandan mendapatkan sangsi
Register : 04-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 — Oditur:
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Edi Rizky Suryadi
103 — 44
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Edi Rizky Suryadi
103 — 44
Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang menginggalkan dinasbegitu lama tidak ditiru dan mempengaruhi pola pembinaan disatuannya serta terulang pada Prajurit yang lain maka Terdakwaharus diberikan sangsi yang tegas.Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapatdengan Oditur Militer bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagiHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 83K/PM.II09/AU/VI/2020dipertahankan sebagai prajurit TNI AU dan harus dipisahkandengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas Militer.Menimbang
Register : 12-02-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 30-03-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 32/PID.SUS/2016/PT.PBR. Tanggal 29 Februari 2016 — HYUNH TRO.
76 — 31
76 — 31
atau mengunakan SIUP, SIPI , dan SIKPI Palsumelanggar pasal 94A Jo pasal Jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menetapkanbarang bukti kapal KM BV 9980 TS untuk dirampas untuk dimusnahkan dandibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu tupiah) sesuai dengan apayang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggah17Desember 2015; QRU ;Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Um gajukanbanding hanya terhadap penjatuhan sangsi
Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694 PK/Pdt/2017 Tanggal 14 Desember 2017 — HADI FERDIANSYAH VS PT. CIPTA MAJU PROPERTY
305 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
305 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibayar olehTergugat adalah sebesar Rp190.339.255,00 (seratussembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu duaratus lima puluh lima rupiah);Bahwa berdasar Pasal 8 ayat (3) SPPP, Tergugat wajibmembayar denda keterlambatan sebagai akibat tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yangdisepakati;Pasal 8(3) Jika terjadi keterlambatan Pelaksanaan yakni melampauiWaktu Pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Pasal 6SPPP ini maka atas keterlambatan ini Pihak kedua dapatdikenai sangsi