Ditemukan 2284 data
Terbanding/Terdakwa : JAMIAT
47 — 23
menyiapkan bahanperumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan,administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaanbantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
Terbanding/Penuntut Umum : Sri Aprilinda Dani, S.H.
151 — 76
Rusli SH Nomor 195/V.05/SPMJ/2017 tanggal 18April 2018. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat Perintah Tugas sebagai Kepala SubBagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten LampungSelatan an.
Rusli SH Nomor 195/V.05/SPMJ/2017 tanggal 18April 20187. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat Perintah Tugas sebagai Kepala SubBagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten LampungSelatan an.
ASMARA binti ADUD
Tergugat:
1.UKIN AKBAR
2.SAYANI
3.Hj. WAHIDAH
4.RAMLAN
5.MISDIN
6.RASYIDAH, Nyonya BUKRAN AMAN alm
134 — 180
Eksepsi Penggugat tidak memiliki kwalitas atau alas hukum yang sahyang menjadi dasar dalam mengajukan Gugatan terhadap ParaTergugatMenimbang, bahwa dalam Poin 2 Subbagian Dalam Eksepsi JawabanTergugat II mendalilkan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitasatau memiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukanGugatan terhadap Para Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menilai aoakah memang Penggugat tidakmemiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukanGugatan terhadap
Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Menimbang, bahwa dalam Poin 3 dan 4 Subbagian Dalam EksepsiJawaban Tergugat II mendalilkan eksepsi bahwa Gugatan PenggugatKurang Pihak Karena Tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris yangmerupakan Anak Kandung dari Adud Bin H.
76 — 47
Untukpenyederhanaan semata, halhal yang telah diuraikan dalambagian Dalam Eksepsi subbagian Eksepsi Persona Legal Standiin Judicio tersebut agar kiranya dianggap telah terurai sehinggatidak perlu diuraikan kembali.2.
HERU PUJAKESUMA, SH
Terdakwa:
1.NALDU ALS NALDO BIN JONSON
2.PANI BIN SAMSUL
3.IRLAN BIN JONO
473 — 23
., yang telah disumpah dihadapan Penyidik pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa jabatan Ahli sebagai kepala subbagian pertimbangan hukum sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara; Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dilengkapi dengan suratperintah tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor 887.Tug/ 06/SDB/2019 tanggal 19 Desember 2019 (Surat Tugas terlampir dalamberkas perkara); Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku kepala sub bagian pertimbangan
Lutfi Hendra Kurniawan, ST., M.t.
Tergugat:
WALIKOTA DUMAI
202 — 107
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, terdiri dari :a) Subb) Subc) SubBagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;Bagian Pengelolaan LPSE;Bagian SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.Memperhatikan Peraturan Walikota Dumai diatas bahwasampai dengan ditandatanganinya objek sengketa aquotersebut, tidak ada perubahan dan perampingan StrukturOrganisasi pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa diSekretariat Daerah Kota Dumai, sehingga Tergugat tidak adaalasan untuk menonjob kan Penggugat;Bahwa selama Penggugat menjabat
571 — 193
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Pengelolaan BarangMilik Negara dan Fasilitaslahan.untuk selanjunya tugas dan fungsi masingmasing bagian a dan b telahdijabarkan dalam pasal 192 sampai pasal 201.Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 303 ayat (3)menyebutkan Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukanpenyelenggaraan komunikasi publik dan Fasilitas pengelolaan pengaduanmasyarakat dilingkungan Direktorat Jendral ,selanjutnya pasal 204 BagianPengelolaan Barang Milik Negara dan
103 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Staf Subbagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setda.
141 — 139
., MH (Kepala SubBagian Bidang Sumber Daya Air, Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum) ; g. Adi Setiadi T, SH (Staff Bagian Bantuan Hukum II,Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianPekerjaan Umum) ; Untuk selanjutnya disebut sebagaieee eee eee eee eee eee eee TERGUGAT ;2.
Pembanding/Penggugat II : MAYA AACHENITA
Terbanding/Tergugat I : PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB, Cq PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat III : HERRY IMANTA SITEPU
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ATAU PPAT HIMSAR, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS PPAT CHENDRA WITARSIH SIUSILOSETIAWATI DJAMHARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PPAT ANDRI PRASETYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIMAHI
62 — 31
., Kepala Subbagian BantuanHukum Ill B Biro Bantuan HukukmSekretariat Jendral Keuangan, 8. DwiSusianto Guntoro,S.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill C, 9. KingsospolSiregar,S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuanhalaman 2 dari 78 putusan Nomor 550/Pdt/2017/PT.BDGHukum Ill D Biro Bantuan Hukum SekretariatJendral Keuangan, 10. DwiNugrohandhini,S.H., Kepala Seksi Hukum &Informasi KPKNL Bandung DJKN KementerianKeuangan, 11. Arsy Febriya Wardani,S.H.
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari SubBagian Anggaran tersebut, selanjutnya oleh saksi RETNO DEWI TRILASDJOE, diserahkan kepada saksi DUMITO yang menjabat sebagaiKepala Sub Bagian Verifikasi, untuk dilakukan verifikasi dan diberikanpersetujuan, walaupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebuttidak dilengkapi dengan syaratsyarat yang telah ditentukan ;.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari SubBagian Anggaran tersebut, selanjutnya oleh saksi RETNO DEWI TRILASDJOE, diserahkan kepada Saksi DUMITO yang menjabat sebagaiKepala Sub Bagian Verifikasi, untuk dilakukan verifikasi dan diberikanpersetujuan, walaupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebuttidak dilengkapi dengan syaratsyarat yang telah ditentukan ;Hal. 37 dari 107 hal. Put.
Zaenuri) serta sering bersandar pada inisiatif danprakarsa sendiri.Oleh karenanya justru Kepala Bagian Keuangan lah yang telahmenyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada.Keberatan KeduaDalam putusan perkara ini di Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor :520/PID/2010/PT.SBY tanggal 11 Oktober 2010 pada halaman 12 angkaangka3 dan 4 yang dinyatakan bahwa : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari SubBagian
115 — 89
Ka SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;. THEDDY HASIHOLAN, SH. Kasi PenangananSengketa Tanah pada Dinas PengelolaanBangunan dan Tanah Kota Surabaya =;. BUDI YUSVANDAYANI, SH.M.Hum. KasiPenanganan Sengketa Bangunan pada DinasPengelolaan Bangunan dan Tanah KotaSurabaya ; . YUDHISTIRA, SH. Staf Bidang Pengendalianpada Dinas Pengelolaan Bangunan dan TanahKota Surabaya i8. YOHANES FRANKLIN, SH.
Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kota Surabaya ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamatJl. Taman Surya No. 1. Kota Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/7701/436.1.2/2013 tanggal 30 DesemberSelanjutnya disebut sebagai ...............00.TERGUGAT ll INTERVENSI,Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, 1.
173 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;Dewi Sulaksminijati, S.H.,.M.Kn., Kepala Seksi Keberatan danBanding Kanwil DJP Jakarta Khusus;Abdul Gani, Ak.,M.Si., Kepala Seksi Keberatan dan Banding IVKanwil DJP Jakarta Khusus;Nugroho Hari Prasetyo, S.E.,M.T., Kepala Seksi Pengawasan danKonsultasi IV KPP Penanaman Modal Asing Empat;Iwan Hendrawan, S.E.
BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il;Mohamad Nurhedi, S.H., Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;Yanuar Lauda Bisma Furuh, S.H., Pelaksana Subdirektorat BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, S$.H., PelaksanaSubdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II:Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Pelaksana Subdirektorat BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Widya Maya Kartika, S.H., Pelaksana Subbagian
HAJI TAMZIL AL KADRI
Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Pejabat Pembuat Komitmen
3.PT Aceh Lintas Sumatera
117 — 16
Kepala Subbagian BidangBina Marga dan PIW, Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum SekretariatJenderal Kementerian PUPR, 5. Deny Risnardi Setiawan, SH. KepalaSubbagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, SetditjenBina Marga, Kementerian PUPR, 6. GD Arya Mahendra Putra,ST., MT., KepalaSub Bagian Pengamanan Barang Milik Negara, Bagian Pengelolaan barangMilik Negara, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, alamat masingmasingjalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 7.
Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BandaAceh, alamat JIn. Jenderal Sudirman No. 59 Banda Aceh., 8. Krisna Pramudita,SH. MH., Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro Hukum, Sekretariat JenderalKemnterian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru JakartaSelatan., 9. Gusta Ardianto, SH., MH. Staf Bagian Advokasi Hukum , BiroHukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 10.
100 — 62
Muhammad lgbal Nasution, S.H (Kepala Subbagian Hukum padaKomisi Aparatur Sipil Negara).Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaKomisi Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Let.Jend. M.T.
Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin :LakiLaki, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 24081964, Pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gg.Raharjo Il, Rt.01 Rw.012,Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Jawa Tengah.Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :Bahwa, Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendudukiJabatan Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi SekretariatDaerah Kota Tegal.Halaman 73 dari 95 halaman.
179 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
(4), Pemohon Kasasi belum jugamenerima panggilan untuk sidang keberatan a quo, maka PemohonKasasi telah pula menyampaikan surat Nomor 16/MP/I/2016 tanggal 25Januari 2016 (Terlampir) yang ditujukan kepada Maje/is Hakim PemutusDalam Perkara Kepailitan Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, cqKepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta perihal konfirmasi mengenaitindak lanjut atas keberatan terhadap Daftar Rencana Pembagian TahapIl PT Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 9 November 2015 yangditerima di Subbagian
126 — 143
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banjar ;3. ZURAIDA, SH.MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan Setda Kabupaten Banjar;4. RR. DIAN PARWATISARI, SH.M.Si, Jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi Dan Publikasi Hukum Setda Kabupaten Banjar;Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad YaniNomor 2 Martapura Kabupaten Banjar. ;Selanjutnya disebut sebagai ..............
89 — 11
Ghazali yanghasilnya Camat Dumai menyatakan bahwa Lurah telah melakukanpertemuan dengan pihakpihak yang terkait pembangunan Jalan telukPauh Ujung dan sampai saat laporan tentang hasil pertemuan tersebutbelum diterima Walikota Dumai Cq.Bagian Pertanahan; Bahwa selaku Kepala Bagian Pertanahan saksi membawahi 3 Subbagian yang terdiri dari : 1. Subbagian Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah.2. Subbagian Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan.3.
Subbagian Hakhak dan Permasalahan Atas Tanah.Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tersebut dan melihat langsungserta bertemu dengan masyarakat di Jalan Teluk Pauh tersebut,disana saksi ditunjukkan lokasi jalan yang menjadi permasalahanpembangunan jalan yang pernah ditutup oleh Sdr.
Subbagian Umum dan Kepegawaian : Sdri. JASATRI2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan : Sdri. ANDI NURAINISeksi Pemerintahan : Sdr. INDRA JAYA. Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Sdr. SURYA ATMAJA. Seksi Kesejahteraan Sosial : Sdr. JASRISeksi Ketentraman dan Ketertiban : Sdr.
211 — 43
., M.H, Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan; DEWI SRI, S.H, Kepala Subbagian Bantuan HukumIIB pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan; DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H, Kepala SubbagianBantuan Hukum IlIC pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H, KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan; GUNAWAN HARTANTO, Kepala Seksi Hukum danBidang Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil DJKNKalimantan Barat
MUHYIN TAHIR IYABU, S.E.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BOALEMO
304 — 134
melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Boalemo, Penggugat yang secara arogansi seringmendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KabupatenBoalemo dengan menuntut untuk segera melakukan suatu tindakanyang mengakibatkan ketidaknyamanan aktifitas kantor akibat tindakantindakan yang selalu Penggugat lakukan sehingga sampai pada saathari dimana Surat Keputusan tersebut akan diserahkan, Penggugatsebelumnya sudah mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Boalemo akan tetapi Kepala SubBagian