Ditemukan 1929 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bkn Tanggal 19 Mei 2016 — SARMIATI Als SELLA Binti ALI BASRI
32 — 17
32 — 17
mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harusmempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmupenelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 26-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bkn Tanggal 7 Maret 2017 — HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA Bin POLIN
32 — 13
32 — 13
Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu. yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakdituukan untuk therapy karena oberpotensi sangat tinggi menimbulkanketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi, dan telah diakui sendiri olehTerdakwa,
Putus : 14-07-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 76/Pid.Sus./2014/PN.Ta. Tanggal 14 Juli 2014 — SUGENG PRAYITNO BIN BEJO GATOT SUDIBYO.
25 — 6
25 — 6
Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.
Register : 17-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Bkn Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
PRATIWI SUCI ROSALIN, SH
Terdakwa:
KAWIT Als KIMPOL Bin KARTO WINANGON
115 — 34
PRATIWI SUCI ROSALIN, SH
Terdakwa:
KAWIT Als KIMPOL Bin KARTO WINANGON
115 — 34
orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 09-05-2011 — Putus : 26-09-2011 — Upload : 07-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 142/Pdt.G/2011/MS-Bna Tanggal 26 September 2011 — PENGGUGAT
TERGUGAT
51 — 20
51 — 20
Pada awal biaya pengobatan(Operasi) menggunakan dana Asuransi selanjutnya untuk biayapengobatan (Therapy) menggunakan gaji Penggugat yang diambilbiaya ATM oleh Tergugat karena gaji Penggugat sejak kecelakaantersebut dipegang oleh Tergugat ;. Bahwa dari hasil print out bank BPD atas nama Penggugat, Tergugatmengambil uang tidak sesuai dengan biaya pengobatan yangdikeluarkan dengan kata lain uang yang di ambil lebih banyak daribiaya pengobatan ;.
Register : 01-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bkn Tanggal 31 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ANUGERAH CAKRA ANDY ANTO SITUMORANG, SH.MH
Terdakwa:
Khairul Amri als Amri Bin Masnur
29 — 11
ANUGERAH CAKRA ANDY ANTO SITUMORANG, SH.MH
Terdakwa:
Khairul Amri als Amri Bin Masnur
29 — 11
satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 04-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bkn Tanggal 31 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DEWI ANGGRAINI, SH.MH
Terdakwa:
RIYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI
29 — 22
DEWI ANGGRAINI, SH.MH
Terdakwa:
RIYAND SAPUTRA Als RIAN Bin SAPTARI
29 — 22
orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Putus : 16-10-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN KEPANJEN Nomor 518/Pid.B/2017/PN.Kpn Tanggal 16 Oktober 2017 — Mariyoto, S.Pd, M.Pd bin Soekarto
236 — 45
236 — 45
Hakim berpendirian tindak pidana yangdilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuaidengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan/represifmelainkan sebagai usaha preventifdan atau lebih tegaslagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa dimasa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagimasyarakat merupakan suatu shock therapy
Register : 26-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DAME RASITA BANGUN, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIK YAKUB
30 — 22
DAME RASITA BANGUN, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIK YAKUB
30 — 22
satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagihalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 359Pid.Sus/2019/PN Srh.kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 05-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH
Terdakwa:
HARRISON Als DOMO Bin HENDRI JAMAL
70 — 18
SATRIO AJI WIBOWO, SH
Terdakwa:
HARRISON Als DOMO Bin HENDRI JAMAL
70 — 18
orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 15-08-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN MALINAU Nomor 73/PID.B/2016/PN MLN Tanggal 29 September 2016 — SLAMET RIYADI Bin SUJIRAHARJO
78 — 22
78 — 22
tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar paraAnak dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannyadikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untukmenurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif danrepresif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagikehidupan anak di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agarpara Anak tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakatmerupakan suatu shock therapy
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 September 2015 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function
Register : 10-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Trg Tanggal 12 Januari 2021 — SAPRI Bin Alm SAHABUDDIN
45 — 7
45 — 7
pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy
Terdakwa dapat menyesaliperbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebihHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Trgtepatnya hukum dijatuhnkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang,melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifatedukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akandatang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy
Putus : 21-04-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN.Klt Tanggal 21 April 2015 — terdakwa I. PANRI RAJA GUK GUK Als HOTMAN ARITONANG Bin B. RAJA GUK GUK dan Terdakwa II. DENI PRIYONO Als DENI Bin JAMJURI
48 — 10
48 — 10
pembenaryang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan ParaTerdakwa, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan kepadaPara Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat /sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidanasebagai efek jera / shock therapy
Register : 25-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
SARDO OCTO B SIMANULLANG, SH
Terdakwa:
SUHERMAN alias ATENG
59 — 29
SARDO OCTO B SIMANULLANG, SH
Terdakwa:
SUHERMAN alias ATENG
59 — 29
berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 13-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sak Tanggal 24 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
SLAMET SANTOSO, SH.
Terdakwa:
ARMEN MULYA Als ARMEN Bin ASMAWI
31 — 15
SLAMET SANTOSO, SH.
Terdakwa:
ARMEN MULYA Als ARMEN Bin ASMAWI
31 — 15
orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 06-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 615/Pid.Sus/2018/PN Bkn Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
JUMIEKO ANDRA, SH
Terdakwa:
SURONO Bin AHMAD KARDI
33 — 18
JUMIEKO ANDRA, SH
Terdakwa:
SURONO Bin AHMAD KARDI
33 — 18
orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 10-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
SUDIRMAN Alias DIRMAN
22 — 11
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
SUDIRMAN Alias DIRMAN
22 — 11
karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yangdilakukannya, Supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannyasalah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidakpatut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas jugaharus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publiksupaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapunyang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (public shock therapy
Putus : 22-12-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294 K/PID/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — KASMURI bin JOYO KASIRAN
99 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai pembinaanmemperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera danadanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perluterjadi lagi knususnya bagi pelaku; Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya antisipasi/pencegahandari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpaldengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga halini merupakan shock therapy
Register : 12-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil Tanggal 26 Nopember 2018 — Terdakwa
92 — 23
92 — 23
tersebut sejalan dengan saran danpertimbangan BAPAS dalam penelitian Kemasyarakatannya agar anak yangberhadapan dengan hukum diberikan pidana penjara;Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut diatas Hakim sependapatdengan Bapas, karena anak yang berhadapan dengan hukum memerlukanpembinaan kepribadian, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadarikesalahannya, mau memperbaiki diri dan menjunjung nilainilai moral, sosial,agama maupun hukum guna mencegah pengulangan tindak pidana yang laindan sebagai shock therapy