MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 29 Juni 2014 di bawah Nomor : 48/Pdt.G/2014/PN.Ktg di coret dari Buku Register perkara (Pembatalan pendaftaran);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.791.000,-(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menyatakan perkara nomor 0789/Pdt.G/2018/PA.Ngw, putus di coret;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mencoret perkara tersebut dari Regester perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanaterurai diatasMenimbang, bahwa setelah Penggugat diberi waktu selama 1 bulan ternyatatidak juga menambah kekurangan biaya perkara berdasarkan surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Ngawi tertanggal 03 Agustus 2018 Nomor W13A25/2053/Hk.05/8/2018.Menimbang bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera PengadilanAgama Ngawi tersebut Majelis berkesimpulan Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, oleh karena itu perkaranya di

coret dari registerperkara.Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, Jo.

Menyatakan perkara nomor 0789/Pdt.G/2018/PA.Ngw, putus di coret;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mencoretperkara tersebut dari Regester perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ngawi pada hariRabu tanggal O05 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya seperti tersebut diatas ;
2. Menyatakan perkara Perdata No. 439/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim di coret dari Register perkara Perdata ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 475.500,- ( Empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah );

, Kecamatan : PuloGadung, Jakarta Timur , Dki Jakarta, sebagaiTergugat Il;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.439/Pdt.G/ 2020/ PN.Jkt.Tim tanggal 28 September 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa saat sidang pertama tanggal 21 Oktober 2020, KuasaPenggugat telah menyerahkan Surat pernyataan Pencabutan Gugatan PerkaraNo. 439/Pdt.G/2020/ PN Jkt.Tim tertanggal 11 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa dengan di cabutnya gugatan Penggugat tersebut makaperkara dinyatakan di

coret dari Register perkara perdata ;Menimbang, bahwa dengan di cabutnya perkara gugatan Penggugat ,maka Penggugat di bebankan untuk membayar biaya yang timbul dari perkaraint ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang yang bersangkutan ;Hal 1 dari 2 Hal.

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II perkara Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Nph di coret;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencoretanperkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 266.000,00 ( dua ratus enam puluh enamribu rupiah);

M E N E T AP K A N:

1. Mengabulkan Permohonan tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret nama pemohon dari LILI PUSPITA SANDRA DEWI di

coret menjadi LILI PUSPITA SANDRA ;

., yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu TandaPenduduk Nomor : 2172044102830002 Tertanggal 01 Juni 2012;Bahwa Pemohon ingin untuk mencoret nama Pemohon dari : LILI PUSPITASANDRA DEWI. di coret menjadi LIL PUSPITA SANDRA pada AkteKelahiran Pemohon No : seribu empat puluh tujuh / DISP / 1989, tertanggal23 Mei 1989;Bahwa untuk pencoretan nama pemohon tersebut pemohon lakukan karenaMENYESUAIKAN DENGAN IJAZAH;Bahwa untuk pengesahan pencoretan nama

Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret nama pemohon dari LILIPUSPITA SANDRA DEWI di coret menjadi LILI PUSPITA SANDRA;3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kantor Catatan Sipil kab. Dati IIKepulauan Riau, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Tanjungpinang untuk mencoret nama Pemohon pada aktekelahiran Pemohon Nomor : seribu empat puluh tujuh / DISP / 1989,tertanggal 23 Mei 1989 dari : LILI! PUSPITA SANDRA DEW/I di coretmenjadi LILI!

PUSPITA SANDRA DEWI di coret menjadi LILI PUSPITASANDRA;3.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa perkara gugatan Register Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Kis di cabut dan di coret dalam register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan pengganti Pengadilan Negeri Kisaran;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran atau kalau berhalangan di ganti oleh penjabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud dalam buku register induk perkara perdata

atausebelum tergugat memberikan jawaban maka Tergugat secara Resmi belumtahu akan adanya gugatan itu, atau secara resmi belum terserangkepentingannya oleh karena itu kalaulah dilakukan pencabutan gugatanmaka dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal271 RV)Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Pencabutan gugatanmaka permohonan Penggugat dengan Pencabutan gugatannya tersebutpatut dan layak untuk dikabulkan, sehingga perlu ditetapbkan agar perkaradimaksud diakhiri dan di

coret dari daftar register perkara Perdata gugatandalam tahun yang sedang berjalan;Menimbang bahwa segela biaya yang timbul sehubungan dengandiajukannya perkara ini haruslah di bebankan kepada Penggugat sejumlahbunyi amar penetapan ini nanti;Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor: 57/Pat.g/2018/PN KisMengingat, ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN:1.

Menyatakan bahwa perkara gugatan Register Nomor57/Pdt.G/2018/PN.Kis di cabut dan di coret dalam register perkaraperdata gugatan di kepaniteraan pengganti Pengadilan NegeriKisaran;3. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Kisaran atau kalauberhalangan di ganti oleh penjabat lain yang sah untuk mencatatpencabutan perkara dimaksud dalam buku register induk perkaraperdata gugatan ini;4.

Krs. tanggal 09 April 2018, di coret;

2. Memerintahkan Panitera Pengadailan Agama Kraksaan untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara bersangkutan dalam buku induk regester perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000 ,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 November 2013 dibawah Nomor : 96/Pdt.G/2013/PN.Ktg di coret dari buku register perkara;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.301.000,-(Satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Krs. tanggal 12 Juli 2017, di coret;

2. Memerintahkan Panitera Pengadailan Agama Kraksaan untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara bersangkutan dalam buku induk regester perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 961.000 ,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Krs. tanggal 12Juli 2017, di coret;2. Memerintahkan Panitera Pengadailan Agama Kraksaan untuk mencatatpencoretan pendaftaran perkara bersangkutan dalam buku induk regesterperkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.961.000 , (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).Ditetapkan di : KraksaanPada tanggal : 22 Desember 2017Ketua Majelis,Dr. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag.,M.H.Perincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000, 1. Biaya Proses Rp. 50.000,2.

MENETAPKAN

1.Mengabulkan Permohonan Pelawan untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register Nomor 27/Pdt.Plw/2019/PN Amb

2.Memerintahkan agar perkara ini di coret dari register Daftar Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Ambon

3.Menghukum Pelawan untulk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menyatakan perkara Gugatan Nomor :11/Pdt.G/2018/PN Sgi di coret dalam buku Register Perkara ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan isi sejumlah Rp.836.000.- (delapan ratus tiga puliuh enam ribu rupiah) ;

menguasakan Hal 2 dari 4 hal Put.No.1685/Pdt.G/2014/PA.Ngwsecara sah, dan ketidakhadirannya itu oleh karena sesuatu sebab atau halangan yangsah.Menimbang bahwa membaca surat Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal24 Februari 2015, Nomor: W13A25/548/Hk.05/II/2015 yang berisi tentang tegurankepada Pemohon untuk menambah kekurangan biaya perkara, dan bila tidakdipenuhi surat teguran tersebut dalam jangka 1 (satu) bulan terhitung semenjaktanggal surat tersebut dikeluarkan maka permohonan Pemohon akan di

coret daripendaftaran perkara.Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatuyang terjadi dalam sidang yang belum termuat dalam putusan, ditunjuk kepada beritaacara sidang yang termasuk bagian tak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanaterurai diatasMenimbang, bahwasetelah Pemohon diberi wakiu selama 1 bulan ternyata tidakjuga menambah kekurangan biaya perkara berdasarkan surat Keterangan PaniteraPengadilan

Agama Ngawi tertanggal 27 Maret 2015, Nomor:W13A25/857/Hk.05/III/2015.Menimbang bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan AgamaNgawi tersebut Majelis berkesimpulan Pemohon tidak bersungguhsungguh dalamberperkara, oleh karena itu perkaranya di coret dari register perkara.Menimbang bahwa oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon menurutpasal 89 UndangUndang No.7 tahun 1989, maka biaya penetapan ini dibebankankepadanya.Memperhatikan, pasal 54 dan 55 Undangundang No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan

Ptnhdan Nilaswan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 091/Sku13.76.MP.01/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang telah di daftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor31/SK/PDT/IV/2019/ PN Pyh tanggal 23 April 2019 ;Menimbang, bahwa setelah membaca penetapan Hakim Ketua MajelisTingkat Pertama tanggal 5 Juni 2020, pada pokoknya perkara perdata No.11/Pdt.G/2019/PN Pyh di coret dari register perkara perdata Pengadilan NegeriPayakumbuh, Pengadilan Tinggi berpendapat penetapan

sebagaimanapertimbangan Hakim Ketua sidang perkara tersebut hanya berdasarkan Buku IIMahkamah Agung RI pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilantanggal 5 April 2006 bahwa panjar biaya perkara wajib di tambah, padahal pasal148 RBG/124 HIR juga a Countrario diatur juga tentang biaya perkara, dimanaproses perkara dapat terlaksana dengan adanya ongkos perkara ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas penetapanHakim Tingkat Pertama dapat dijadikan alasan dimana perkara tersebutdinyatakan gugur / di

coret sungguhpun menurut UndangUndang istilan gugurpemanggilan penggugat secara patut tetapi tidak datang, namun di dasarkanpasal 148 RBG/124 HIR gugatan perkara dapat diajukan lag) ;Menimbang, bahwa tentang ongkos perkara di dalam perkara ini,berhubung perkara telah sampai ke tingkat putusan sela tetapi belum memutuspokok perkara, sedangkan sesuai dengan aturan yang ada apabila perkara telahHal. 2 dari 3 hal Penetapan No.184/PDT/2019/PT PDGdi putus pokok perkara, ongkos perkara di bebankan kepada

dalamHIR, untuk itu Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk sebagaimana tertuangdalam buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum edisi 2007 Hal 3 Angka 9 dan 10 yang menyebutkan bahwa biaya panjar perkarawajib di tambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi , penambahanbiaya perkara harus dibayarkan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan apabila hal ini tidak di laksanakan maka perkarayang bersangkutan akan di

coret dari buku register perkara ( pembatalan pendaftaran )dan di buat penetapan pencoretan perkara;Menimbang bahwa oleh karena panjar biaya perkara ini sudah tidak mencukupimaka untuk menindak lanjuti kehendak petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana diatas telah memerintahkan Panitera Pengganti untuk melakukan pemberitahuan kepadaPelawan agar menambah panjar biaya perkara dan untuk menindak lanjuti perintahtersebut Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo telah melayangkan surat Pertamatertanggal 28 Januari

karena surat di layangkanpada tanggal 28 Januari 2016 sedangkan sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 Pelawanbelum juga menambah panjar biaya perkara maka tenggang waktu pemberitahuantersebut sudah melampaui jangka waktu (satu) bulan;Menimbang bahwa oleh karena tenggang waktu pemberitahuan untuk menambahpanjar biaya perkara telah melebihi waktu I(satu) bulan dan pelawan tetap tidakmelakukan penambahan, berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuatdalam buku II di atas maka perkara aquo akan di

coret dari buku register perkara( pembatalan pendaftaran ) karenanya perlu di tetapkan agar pendaftaran perkara Nomor179/Pdt.Plw/2015/PN.SDA di batalkan pendaftarannya sehinga harus di nyatakan dicoret dari buku register perkara;Menimbang bahwa untuk merealisasikan pencoretan perkara Nomor:179/Pdt.Plw/2015/PN.SDA, perlu di perintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriSidoarjo untuk melakukan pencoretan perkara tersebut dari buku register perkara;Mengingat ketentuan yang bersangkutan.MENETAPKAN1

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor. 1278/Pdt.P /2021/PN.Sby dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut di coret dari Register Perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya seperti tersebut diatas ;
2. Menyatakan perkara Perdata No. 192/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim di coret dari Register perkara Perdata ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 640.000,- ( Enam ratus empat puluh ribu rupiah );

Panitera Pengadilan AgamaNgawi tanggal 09 Agustus2017, Nomor: WI3A25/2049/Hk.05/VIIV2017 yangberisi tentang teguran kepada Pemohon untuk menambah kekurangan biayaperkara, dan bila tidak dipenuhi surat teguran tersebut dalam jangka 1 (satu) bulanterhitung semenjak tanggal surat tersebut dikeluarkan maka permohonanPemohon akan di coret dari pendaftaran perkara.Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalasesuatu yang terjadi dalam sidang yang belum termuat dalam putusan, ditunjukkepada

PaniteraPengadilan Agama Ngawi tersebut Majelis berkesimpulan Pemohon tidakbersungguhsungguh dalam berperkara, oleh karena itu perkaranya di coret dariregister perkara.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya seperti tersebut diatas ;
2. Menyatakan perkara Perdata No. 343/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim di coret dari Register perkara Perdata ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.943.000 ,- ( dua juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah ) ;

Turut TergugatVi;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.343/Pdt.G/ 2019/ PN.Jkt.Tim tanggal 14 Agustus 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim ;Setelah membaca Kutipan Akta kematian Mubari ( Tergugat X ) tertanggal22 Nopember 2015 ;Setelah membaca Surat tertanggal 15 September 2020 dari KuasaPenggugat tentang Pencabutan perkara Gugatan ini ;Menimbang, bahwa dengan di cabutnya gugatan Penggugat maka perkaradinyatakan di coret dari Register perkara perdata ;Menimbang, bahwa dengan

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 626/Pdt.G/2015/PA.Lt terdaftar tanggal 5 oktober 2015 di coret;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 691000.,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

1. Menyatakan bahwa pendaftaran perkara Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.P.Bun tanggal 22 Maret 2019 di coret
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp686.000,00 ( enam ratus delapan ribu rupiah );

Menyatakan bahwa pendaftaran perkara Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.P.Buntanggal 22 Maret 2019 di coret ;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara inisejumlah Rp.686.000,( enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah )Ditetapkan di : Pangkalan BunPada tanggal:07 Agustus 2016Ketua Majelis,Drs. Setia AdilPerincian Biaya :1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 590.000,4. Materai Rp. 6.000,5. Redaksi Rp. 10.000,Jumlah Rp. 686.000,