Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Flores Timur cq. Camat Adonara Barat cq. Kepala Desa Bugalima, beralamat di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur
3.PETRUS WATI
4.SAFERIUS OLA AMA

dasar Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan NegeriKupang selaku Penuntut Umum Nomor: Print02/P.3.10/Fd.1/02/2012tanggal 24 Februari 2012 terhadap Penggugat yang telah ditetapkansebagai Tersangka, maka Walikota Kupang mengeluarkan KeputusanWalikota Kupang Nomor: BKD.821/472/B/IIV2012, tanggal 14 Maret 2012tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Struktural Eselon Il A DiLingkungan Pemerintah Kota Kupang terhadap Penggugat sebagaiSekretaris Daerah Kota Kupang (Terlampir); Bahwa selanjutnya, Gubernur

Nusa Tenggara Timur mengeluarkan SuratPerintah nomor: UP.013.1/1/73/JS/2012, tanggal 20 Maret 2012 untukmenetapkan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah KotaKupang atas nama Ir.

(Terlam pir) ; 222 n noo nnn nnn nnn non non men nnn nnn nn nee nee nnn neBahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur dimaksud,Penggugat memberikan tanggapan tertulis melalui surat Nomor:01/HAD/XV2012, tanggal 6 Nopember 2012 perihal PemberhentianSekretaris Daerah Kota Kupang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur(Terlampir).

Namun demikian, Gubernur Nusa Tenggara Timur tidakmemberikan tanggapan terhadap surat Penggugat, setelan melewatitenggang waktu 4 (empat) bulan 26 (dua puluh enam) hari, atau sampaidengan gugatan ini didaftarkan ke PTUN Jakarta; Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara Pasal 3 ayat (2): Jika suatu badan atau Pejabat TataUsaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,sedangkan jangka wektu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundangundangan yang dimaksud

Bahwa berkaca pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (8) UU No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka GubernurNusa Tenggara Timur dianggap telah mengeluarkan keputusanpenolakan memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana dimaksuddalam surat Nomor: 01/HAD/XI/2012, tanggal 6 Nopember 2012; Bahwa merupakan fakta hukum, sebagai tindak lanjut dari KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, Gubernur Nusa TenggaraTimur menerbitkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013.1

Nusa Tenggara Timur di Kupang sedangkan Tergugatsebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di Kabupaten Belu ;Bahwa yang saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat danTergugat karena Tergugat memaki ibu kandung Penggugat pada tahun2012;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karenaPenggugat ada perempuan lain ;Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak yang masihsekolah dan sekarang anakanak tersebut tinggal dengan Tergugat ;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menafkahi anakanak atau

Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUpx.012.1/Kep/40/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang PenjatuhanHukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun atasNama Drs. Agustinus Bere, selanjutnya di beri tanda T.8 ;.

Foto copy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atasnama Agustinus Bere , selanjutnya di beri tanda T.9 ;10.Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi KepegawaianNegara atas nama Agustinus Bere, selanjutnya di beri tanda T.10 ;11.Foto copy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atasnama Agustinus Bere, selanjutnya di beri tanda 1.11 ;12.Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor824.3/V/1/237/296ND tanggal 16 Mei 2007 atas Nama Agustinus

Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugatadalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru yang ditempatkan diKabupaten Belu ;Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat ;Bahwa selama mereka hidup terpisah saksi tidak tahu mereka salingmengunjungi atau tidak ;Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karenabeda tempat kerja ;Bahwa pada akhir tahun 2015 saksi bersama Tergugat dan 3 orang anakkandung Penggugat dan Tergugat mendatangi Penggugat di Kupanguntuk

Nusa Tenggara Timur diKupang sedangkan Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru diKabupaten Belu ; Bahwa akhir tahun 2015 saksi juga bersama saksi Paulinus Susar,Tergugat dan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat mendatangiPenggugat di Kupang untuk bertemu tapi Penggugat tidak mau menemuiHalaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2016/PN Atbmereka sehingga saksi bersama Paulinus Susar, Tergugat dan 3 oranganak mereka pulang ke Atambua ; Bahwa tujuan saksi dan keluarga ke Kupang

Pemerintah Republik Indonesia Cq Mennteri Dalam Negeri diJakarta Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq BupatiTimor Tengah Selatan di Soe, Selanjutnya disebut sebagai TergugatYang Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada Yusak E Banunanek S.H,M.Hum,Musa S. Benu , S.H, Melkianus Yosep Nenoliu, S.H, M.H., LaurensiusAlunat, S.H. berdasarkan Surat Tugas tertanggal 1 Juli 2020.2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarata , Cq.

Johannes Kupang.Sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:821.3/1/1/69/61ND tertanggal 29 Juli 2016.Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUNKPG2. Bahwa Pemohon saat ini tengah mengalami permasalah rumah tanggayang sudah tidak dapat dipersatukan kembali sesuai ketentuan Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3.

Bahwa obyek sengketa yang dimohonkan untuk diterbitkan oleh Termohonbukan merupakan obyek sengketa yang berdiri sendiri atau terlepas darisemua syarat dan prosedur yang telah ditetapkan, apalagi Permohonanyang diajukan oleh Pemohon Berupa Surat jin Cerai, yang untuk prosespenerbitannya melalui tahapan dan prosedur sebagaimana tercantumdalam Lampiran Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur yangditujukan kepada Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1

Petrus Devi DokoRehi (foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :Upx.012.1/34/2018 tanggal 19 Februari 2018 Perihal :Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin LingkupPemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopidari foto Kop)) ; Foto kopi Lampiran Surat Edaran Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : Upx.012.1/34/2018 tanggal 19Februari 2018 ditujukan kepada para Pimpinan PerangkatDaerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, perihal ProsesPenjatuhan Hukuman Disiplin Lingkup

Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Manggarai Barat Diwakili Oleh : Bambang Murcolono, S.H.,M.H.

Direktur Utama PDFlobamor) berdasarkan Nota Dinas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :01.16/TU.PIMP/V/2006 tanggal 16 Mei 2006, turut serta melakukan denganAbdullah Usman selaku Kepala Divisi Perkapalan PD Flobamor (yangperkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2006 bertempatdi Kantor PD Flobamor, JI.

Dikembalikan kepada Urbanus Heka, ST : 146 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan PengurusanPerusahaan Daerah Flobamor.147 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor. 24 148 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/ HK/2003tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan DaerahFlobamor Nusa Tenggara Timur 149 /Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor

Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H.Abdullahi, SE tgl. 05 Juni 2008.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNomor :17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan PengurusanPerusahaan Daerah Flobamor.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/ HK/2003tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan DaerahFlobamor Nusa Tenggara TimurKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/Hal. 37 dari 81 hal.

Flobamor), sehigga kekayaan PD Flobamor merupakankekayaan negara, karena adanya penyertaan modal dari PemerintahProvinsi NTT maka penguasaannya masuk dalam lingkup keuangannegara ;e Bahwa untuk mengelola PD Flobamor periode 01 Januari 2007 sampaidengan 01 Januari 2011, Gubernur Nusa Tenggara Timur menunjukSYAMSUDIN H.

Flobamor),Sehigga kekayaan PD Flobamor merupakan kekayaan negara, karenaadanya penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi NTT makapenguasaannya masuk dalam lingkup kKeuangan negara ;e Bahwa untuk mengelola PD Flobamor periode 01 Januari 2007 sampaidengan 01 Januari 2011, Gubernur Nusa Tenggara Timur menunjukSYAMSUDIN H.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan DireksiPerusahaan Daerah Flobamor ;4. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor NusaTenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tentang Mutasi KaryawanPerusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;5. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor NusaTenggara Timur Nomor : 111.b/LB/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;6.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNomor : 58 tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor ;Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan DireksiPerusahaan Daerah Flobamor ;Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor NusaTenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tentang Mutasi KaryawanPerusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;Surat Keputusan Direksi Perusahaan

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006tanggal 23 Desember 2006 Tentang pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Flobamor ;. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor NusaTenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tentang Mutasi KaryawanPerusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor NusaTenggara Timur Nomor : 111.b/LB/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;.

Nusa Tenggara Timur KDH tklNTT, tanggal 8 November 1976 No. 89/Kpg/HMB/Kadit/1976, gunadiketahui apakah Surat Keputusan Gubernur NTT a quo termasukkategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dinilai keabsahandan pembatalannya oleh Peradilan Umum atau bukan ;Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan lebihlanjut mengenai unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara danmenghubungkannya dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur KDH tk I!

NTT, tanggal 8 November 1976 No.89/Kpg/HMB/Kadit/1976 tentang Pernberian Hak Milik atas TanahSengketa kepada ayahanda Para Pemohon Kasasi IV (Filmon GersonNdaomanu) maka sangat jelas Surat Keputusan Gubernur NTT a quodapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang manakeabsahan dan pembatalannya merupakan kewenangan Peradilan TataUsaha, sebab : Dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Badan atauPejabat Tata Usaha Negara;Hal. 17 dari 30 hal. Put.

Nusa Tenggara Timur tersebut, mengakibatkantanah sengketa menjadi milik Filmon Gerson Ndaomanu sedangkanTermohon Kasasi merasa dirugikan atas keputusan itu ;MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI MEMUTUS LEBIH DARIPADA YANGDITUNTUT OLEH PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA ;Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg, Hakim wajibmengadili selurun gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkarayang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat KeputusanGubernur KDH Tk.

Keterlibatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Atas Tanah SengketaBahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Kupang halaman 4546 dan putusan PengadilanTinggi Kupang halaman 1011 ternyata Judex Facti mengakui bahwatelah terbukti Filmon Gerson Ndaomanu memiliki tanah sengketa atasdasar pemberian Hak Milik dari Gubernur Nusa Tenggara Timurberdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk NTT tanggal 8November 1976 No. 89/Kpg/HMB/Kadit/1976.

Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur,Nomor: 823.4.2/II.X/02/02ND tentang Kenaikan Pangkat Penagai NegeriSipil, tertanggal 30 September 2019, atas nama Simon Soleman Benu,Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN OlmS.Pd., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP.7;8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5301102109650001, atasnama Simon Soleman Benu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P.8;9.

(bukti P.5), KartuPNS Elektronik (KPE) atas nama Simon Soleman Benu (bukti P.6), PetikanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 823.4.2/II.X/02/02NDHalaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Olmtentang Kenaikan Pangkat Penagai Negeri Sipil, tertanggal 30 September 2019,atas nama Simon Soleman Benu, S.Pd.

Bahwa dalil Para Penggugat poin 1 menyatakan PT SMR atas persetujuanPenggugat dan Masyarakat Pemilik Lahan yang mengandung Manganmengolah dan melakukan Penambangan MANGAN dilahan paraPenggugat dengan masyarakat Pemilik Lahan sehingga dikeluarkannya IzinOperasi Produksi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ; 39/KEP/HK/2010, tanggal 28 Januari 2010.Perlu diketahui keluarnya Izin Operasi Produksi Pertambangan Mangan dariGubernur Nusa Tenggara Timur kepada PT.

SOE MAKMURRESORCES adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur, dikarenakan yangmengeluarkan Izin Produksi Usaha Pertambangan PT SMR adalah GubernurNusa Tenggara Timur bukan Bupati Timor Tengah Selatan. UsahaPertambangan Tergugat dilindungi dan di atur didalam Undang undangNomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Jadi BupatiTimur Tengah Selatan tidak memiliki kKewenangan untuk menghentikankegiatan Operasi Produki PT.

Bahwa selain izin dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, tentangpenggunaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan yang dilakukan Tergugat danjuga sudah mendapat Izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaipemilik lahan serta Tergugat juga sudah melakukan pembayaran JaminanReklamasi (Jamrek).Bahwa Para Penggugat merasa telah mengalami kerugian mencapai Rp. 8Milyar karena 20.000 TON X 400 = Rp. 8.000.000.000, (delapan milyarrupiah), ini perhitungan dasarnya apa??

Bahwa Oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur surat belum ditanggapi, namunmereka mencoba mempengaruhi Bupati Timor Tengah Selatan melalui DinasEkonomi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Timor Tengah Selatan,sehingga Bupati Timor Tengah Selatan melalui Suratnya Nomor ESDM31.24/11/310/2014 tanggal 24 Nopember 2014 dengan Nomor Kode ESDMmembuat surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang isinya tidak sesuaifakta dan mengikuti isi surat dari Para Penggugat ke Gubernur Nusa TenggaraTimur untuk menghentikan

tersebut, telah mengajukan buktibukti surat berupa:1.Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 39/KEP/HK/2010 tanggal 28 Januari 2010, tanpa asli yang telah diberi Meterai6000 dan cap Pos dan setelah dicocokan ternyata sesuai dengan FotoCopynya yang dilegalisir dan diberi tanda bukti: T1.1;Foto Copy Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Bu.540/03/Pertambangan/2015, tanggal 31 Maret 2015, Perihal Kegiatan OperasiProduksi PT.

Nomor: 3390/2016/S.363.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2016;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang, karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:KESATU:Bahwa Terdakwa Muhamad Sadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus2015 sekira Pukul 19.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu padabulan Agustus tahun 2015 bertempat Jalan Eltari tepatnya di depan rumahJabatan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Kelurahan Oebobo KecamatanOebobo Kota Kupang atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja tanpahak atau) melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman jenis sabusabu sebanyak1,5614 (satu koma lima enam satu empat) gram.

Perbuatan tersebutdilakukan sebagai berikut: Bahwa awal mulanya anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timursaksi Edi Sulistiyono mendapatkan informasi dari informan bahwaTerdakwa membawa Narkotika, atas informasi tersebut saksi EdiSulistiyono dan saksi Fazal Kasman mengikuti kendaraan yang dikendaraioleh Terdakwa kemudian setelah berada di Jalan Eltari tepatnya di depanrumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Kelurahan OeboboKecamatan Oebobo Kota Kupang kendaraan picik up yang dikemudikanoleh

Perbuatan tersebut dilakukan sebagaiberikut: Bahwa awal mulanya anggota Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timursaksi Edi Sulistiyono mendapatkan informasi dari informan bahwaTerdakwa membawa Narkotika, atas informasi tersebut saksi EdiSulistiyono dan saksi Fazal Kasman mengikuti kendaraan yang dikendaraioleh Terdakwa kemudian setelah berada di Jalan Eltari tepatnya di depanrumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Kelurahan OeboboKecamatan Oebobo Kota Kupang kendaraan pick up yang dikemudikanHal

berupa :Laporan akhir rekaman hasil coklit Kecamatan Wewewa Barat (20Januari 18 Februari 2018); Daftar Pemilin Kecamatan Wewewa Barat hasil pleno tingkatKabupaten Smba Barat Daya; Daftar hadir Peserta Bimtek Pendampingan Pengelolaan Keuanganad Hock tingkat PPK dan PPS seKecamatan Wewewa Barat,tertanggal 17 Maret 2018; Surat Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor:23/HK.03.1KP1T/5318/KPUKAB/XV/2017 tentang anggota PanitiaPemilinan Kecamatan (PPK) pada Pamilihan serentak Gubernur danWakil Gubernur

Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil BupatiSumba Barat Daya tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor:804/KEP/HK/2017 tentang penetapan Sekretaris dan staf SekretarisKecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Nuda Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati SumbaBarat Daya tahun 2018;Dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)Kecamatan Wewewa Barat atas nama ELISABETH INNA KEKE S.Pd,M.Pd alias INNA. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaksi

Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil BupatiSumba Barat Daya tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor:804/KEP/HK/2017 tentang penetapan Sekretaris dan staf SekretarisKecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Nuda Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati SumbaBarat Daya tahun 2018; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaksi J7 Prime warnaPutih berisikan video rekaman pertengkaran antara Sekretaris PPKKecamatan Wewewa Barat an Gidion Napu, SE alias

Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil BupatiSumba Barat Daya tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor:804/KEP/HK/2017 tentang penetapan Sekretaris dan staf SekretarisKecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Nuda Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati SumbaBarat Daya tahun 2018;Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.Oleh karena barang bukti ini disita dari saksi ELISABETH INNA KEKES.Pd, M.Pd alias INNA maka harus dikembalikan kepada

Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil BupatiSumba Barat Daya tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor:804/KEP/HK/2017 tentang penetapan Sekretaris dan staf SekretarisKecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Nuda Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati SumbaBarat Daya tahun 2018;Dikembalikan kepada saksi ELISABETH INNA KEKE S.Pd, M.Pd aliasINNA. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaksi J7 Prime warnaPutih berisikan video rekaman pertengkaran

., selaku Direktur UtamaPerusahaan Daerah (PD) Flobamor Nusa Tenggara Timur berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/354/PK/2000tanggal 28 November 2000, turut serta melakukan dengan ABDULLAHUSMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD.

Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/354/PK/2000tanggal 28 November 2000, turut serta melakukan dengan ABDULLAHUSMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD.

2004 tentang MutasiKaryawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur ; 152.Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Flobamor ; 153.Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa TenggaraTimur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang MutasiKaryawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur; 154.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003 tentangPembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor NusaTenggara Timur ; 149. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola kapalmotor angkutan penyebrangan (KMP) Pulau Sabu milik pemerintah propinsiNusa Tenggara Timur ; 150.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Flobamor ; 153. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara TimurNomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi KaryawanPerusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur; 154. Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10112004 ; 155.

Foto copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor823.4.7/II/363/474ND atas nama dr. MM. AGNES SUSANTY PARDI, S.Kedyang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 09Agustus 2012, yang diberi tanda bukti P14;15. Foto copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor823.4.7/II/196/06ND tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yangdikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 31 Maret2016, yang diberi tanda bukti P15;16.

ROSLIN A.MARUNDURI KEJADIAN MANOE.pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur,berdiam di RT. / RW. : 016 / 005, Kelurahan Nefonaek,Kecamatan Kelapa Lima, Kota kupang, selanjutnya disebutPenggugat 1/Pembanding; JIMMY MARUNDURI, berdiam di RT. / RW. : 016/005, kelurahanNefonaek, Kecamatan Kelapa Lima, Kota kupang, selanjutnyadisebut Penggugat II / Pembanding.CHARLES F.

Penggugat:
1.Oktovianus Karunya Tlonan
2.Godlief Luther Tlonan
3.Mariana da costa Tlonan
4.Pintje Duru Tlonan
5.Yantje Tlonan
6.Petrus Tlonan
Tergugat:
1.Gubernur Nusa Tenggara Timur
2.Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.Badan Pertanahan Kabupaten Kupang
4.Komandan Pangkalan TNI AU El Tari Kupang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR; Bertempat kedudukan di Jalan Raya Eltari No. 52Oebobo Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT : Il. BUPATI BELU : Bertempat kedudukan di Jalan Eltari No. 1 Kelurahan UmanenKecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II; Ill. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU Bertempat kedudukan di KantorPertanahan Kabupaten Belu di Jalan Adam Malik KelurahanBeirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.

Perceraian bagi PNS dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor08/SE/1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentangPetunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, makaPenggugat telah mengirimkan Surat Permohonan ljin Cerai/PermohonanPersetujuan Cerai yang ditujukkan kepada Bapak Gubernur NusaHalaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN BjwTenggara Timur tertanggal 17 Oktober 2017 dan telah disetujui olehBapak Gubernur

Nusa Tenggara Timur sesuai dengan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/33/2021 tentangIzin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Maria Florida Tina, Amd NIP: 198701092010012017, tanggal 18 Mei 2021;15.

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUpx.012.1/KEP/33/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Izin PerceraianPegawai Negeri Sipil atas nama Maria Florida Tima, A.Md NIP,198701092010012017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tandaP5;Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai denganP.5 setelah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti suratyang diberi tanda P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpadiperlihatkan aslinya;Menimbang, bahwa

, sejak kejadian tersebut Suaminyapergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh dirinya, keluarga, dan pihakpemerintah setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Waldetrudis Baidan Saksi Paternus Agung Rewa Bay yang bersesuaian diperoleh faktabahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang sebelumnyabekerja di Dinas Perijinan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini telahpindah tugas ke Dinas Kehutanan Kabupaten Ngada, dan berdasarkan buktisurat P.5 diperoleh fakta bahwa Gubernur

Nusa Tenggara Timur telahmemberikan izin kepada Maria Florida Tina, A.Md (Penggugat) untukmelakukan perceraian dengan suaminya yang bernama (Tergugat);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas, dapat disimpulkan Penggugat telah memenuhi persyaratan izinperceraian bagi Aparatur Sipil Negara, dan Penggugat telah dapatmembuktikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat denganalasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa izin pihak

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur,Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten TimorTengah Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugatll.Yang dalam Hal ini memberikan kuasa Kepada Noh Bien , S.H. danGanag Widyi Nindito, S.H berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 20Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor.22/Pat.G/2020.