-Membebaskan terdakwa H. AHMAD YANI, S.Pdi Bin M. SUDARMO tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak);

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.. Menyatakan terdakwa H. AHMAD YANI, S.Pdi bin M. SUDARMO terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Secara bersamasama melakukanTindak Pidana Korupsi Menyalah Gunakan Kewenangan Atau Jabatan Yang AdaPadanya dalam Dakwaan Subsidiair Pasal 3jo.

Membebaskan terdakwa H. AHMAD YANI, S.Pdi Bin M. SUDARMO tersebut darisemua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak);. Memulihkan hakhak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;.

Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan PenuntutUmum ;3. Memulihnkan hak Terdakwa Muh. Tahir Bin Donggo dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya ;4. Menyatakan barang bukti berupa : 50 (lima puluh) batang kayu meranti berbentuk balok dan 9 (sembilan)batang kayu meranti berbentuk tiang 1 (satu) unit mobil truk warna merah bak warna biru dengan No. Pol DD9659 CXDikembalikan kepada Terdakwa ;5.

No. 1865 K/Pid.Sus/2009kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajiob memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah

putusan pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam suratdakwaan

No. 1865 K/Pid.Sus/2009Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegerin yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetapMahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapatmembuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murisifatnya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belummemeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan olehPengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepatdan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah adaapabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakanHal. 11 dari 6 hal.

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itujuga ;4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 Dextro sebanyak 625 tablet yangdibungkus dalam 25 plastik dan Trihexypheidyl sebanyak 2 mg dan uangsebesar Rp. 45.000, dikembalikan kepada terdakwa ;6.

No. 1854 K/Pid.Sus/2010diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab

Jr, jadi masih dalam tenggangwaktu sebagaimana dimaksud dalam Undangundang;Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jember yangmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas,berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan Terdakwaatas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,makanya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dalam pengertian putusanMajelis Hakim adalah putusan bebas murni (Zuivere Vrijspraak).

PertimbanganMajelis Hakim Membebaskan Terdakwa karena Majelis Hakim menyimpulkanseluruh unsur yang didakwakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,Pertimbangan hakim tersebut adalah sebagai berikut:e Unsur" Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sedian farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal106 ayat (I) UU No. 36 Tahun 2009 " adalah adanya suatu perbuatanHal. 6 dari 11 hal. Put.

Terdakwa yang jelas perbuatannya telah terbuktimelakukan tindak pidana dan sangat meresahkan juga membahayakankesehatan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwaputusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak muri, karenaPemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasanalasan yang dapat dijadikanHal. 9 dari 11 hal.

Membebaskan Terdakwa HUMALA SIREGAR dari dakwaan Penuntut Umum;3. Memulihkan hak-hak Terdakwa HUMALA SIREGAR dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan;5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah parang, dikembalikan kepada HUMALA SIREGAR;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Undang undang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggalPenuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskandari dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalamstatus tahanan rumah tahanan negara, oleh karena itu dengan harus diperintahkan kepadaPenuntut Umum untuk segera membebaskan

terdakwa dari tahanan sesaat setelahputusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti parang oleh karena tidak terbuktidigunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harusdikembalikan pada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Pasal 14Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

UndangundangHukum acara Pidana, ketentuan lain dalam KUHAP dan peraturan yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa HUMALA SIREGAR tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaantunggal Penuntut Umum;2 Membebaskan Terdakwa HUMALA SIREGAR dari dakwaan Penuntut Umum;3 Memulihkan hakhak Terdakwa HUMALA SIREGAR dalam kemampuan,kedudukan, dan harkat serta martabatnya;4 Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa

No. 1051 K/Pid/2009Rp 1.000, (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 271/Pid.B/2008/PN.Pdg tanggal 18 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Kino bin Keder tersebut di atas, tidak terobukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru

No. 1051 K/Pid/2009putusan yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segaladakwaan Penuntut Umum, dengan demikian jelas bahwa pembebasanini merupakan pembebasan yang tidak murni (verkapte ontslag van allerechtsvervolging) ;.

Dengan meninggalkan kawankawan Terdakwa, yaitu Kimun, Likun,Kacung, Amin, Dusin, Dayat pergi tidur, sehingga rumah Terdakwa dijadikantempat bermain judi oleh temantemannya tersebut, maka Jaksa/PenuntutUmum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pergi tidur merupakantermasuk dalam unsur sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan.Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Hakim telah salahmenerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya ;Bahwa putusan yang membebaskan

Terdakwa tersebut adalah tidakHal. 5 dari 7 hal.

Membebaskan Terdakwa M. YANIS bin H. SANI (ALM), oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa M.YANIS bin H. SANI (Alm) dari segala dakwaan;3. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan,kedudukan serta harkat martabatnya;4.

Membebaskan Terdakwa M. YANIS bin H. SANI (ALM), oleh karena itudari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;3. Memulihkan hakhak Terdakwa M. YANIS bin H. SANI (ALM) dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaaan sepertisemula;4.

-Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan inidiucapkan ;4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;5.

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Olehkarena itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segaladakwaan Oditur Militer.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa didampingjioleh Penasehat Hukumnya, yaitu: Lettu Chk Slamet Riyadi, S.H.

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.4. Menetapkan barang bukti berupa :a. Surat surat : 1 (satu) lembar fotocopy foto senjata api pistol rakitan jenis Revolver tanpa nomorseri, warna silver, beserta 2 (dua) butir munisi, tetap dilekatkan dalam berkasperkara.b.

; Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ; Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Idi tidak melakukan penahanan ; Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa datang menghadap dipersidangan ; Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2012NO.REG.PERK.PDM97/IDI/05/2012 telah dibacakan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkara ini belum memenuhi unsurunsurHukum Acara Pidana maka perkara ini dinyatakan ditolak dan membebaskan

terdakwa dari segalatuntutan hukum (vide pasal 191 ayat (1) KUHAP; Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan ditolak, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara ; Mengingat ketentuan Hukum Syara dan peraturan Perundangundangan yang berlaku ;Halaman dari2 hal Putusan Jinayat Nomor : 09/JN/2012/MS.IdiMENGADILI1 Membebaskan terdakwa (TERDAKWA) dari segala tuntutan hukum ; 2 Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Membebaskan terdakwa AGEN SIMBOLON Bin JAKEUS SIMBOLON oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum

Membebaskan Terdakwa Agen Simbolon Bin Jakeus Simbolon daridakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;3.

Menyatakan terdakwa AGEN SIMBOLON Bin JAKEUS SIMBOLON tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan KeduaJaksa Penuntut Umum;Halaman 77 dari 79 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2016/PN BIsKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.id2.Membebaskan terdakwa AGEN SIMBOLON Bin JAKEUS SIMBOLONoleh karena itu dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Jaksa PenuntutUmum;Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan

Membebaskan terdakwa KUMAR SETIAWAN tersebut dari dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa KUMAR SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman 4.

Membebaskan Terdakwa KUMAR SETIAWAN telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan permufakatan jahattanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidairpasal 112 ayat (1) ke 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;3.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknyamohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutupembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidakbersalah terhadap tuntutaan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa daritahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;Telah

meresahkan masyarakat;e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantaspenyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;Hal yang meringankan :e Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi;e Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonanyang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan

terdakwa dari dalamtahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umumberupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslahdijatuhkan pidana denda pula ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 17 ( tujuh belas)Tablet warna ungu diameter 0,8 cm, tebal 0,5 cm. dengan berat netto setelahdilakukan pemeriksaan labkrim seluruhnya 4,6626 gram dan 1 (satu) buahHandphone Esia Haier berikut

Membebaskan terdakwa KUMAR SETIAWAN tersebut dari dakwaan Primair;3.

Membebaskan Terdakwa MAT PAJI alas H. ROSUL oleh karena itu dariDakwaan Penuntut Umum tersebut;3. Memulihnkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;4. Membebankan biaya perkara pada Negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta. Pid/2010/PN.

pada tingkat terakhir oleh Pengadilanlain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umumdapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecualiterhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan UndangUndang diseluruh Wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadapputusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan

Terdakwa, yaitu gunamenentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkanpada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang

Terdakwa didasarkan pada alasantidak terbukti unsur tindak pidana yang didakwakan dan bukan disebabkankesalahan dalam menafsirkan unsur tindak pidana;Hal. 5 dari 7 hal.

No. 2107 K/Pid/2010 Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar dan tidak salahmenerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaandengan alasan:a. Bahwa tidak terbukti unsur perasaan yang tidak menyenangkan hanyakarena Terdakwa mengucapkan kata kata kepada para pekerja bahwa"mohon maaf kepada para pekerja, jalan jangan dikerja dulu dan tolongsampaikan ke H.

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana : penjara selama : 1(satu) tahun

Membebaskan Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO M.S., Bin MAKSUM SUDIBYO oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut

Penasihat Hukum Terdakwa, masingmasing mengajukan pembelaan yangdisampaikan secara tertulis, yaitu Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulistertanggal 3 Maret 2011, yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakimagar menjatuhkan vonis bebas atau vonis yang seringanringannya kepada Terdakwa,sedangkan Para Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulistertanggal 4 Maret 2011, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan :e Membebaskan

terdakwa dari segala dakwaan hukum(Vrijspraak) atau setidaktidaknya melepaskanterdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging); Atau setidaktidaknya menyatakan bahwa dakwaanJaksa Penuntut Umum dinyatakan kabur atau obscuurlibel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa maupun pembelaan dariPara Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secaratertulis tertanggal 7 Maret 2011 ;Menimbang

ENDUNG HENDRO SUBAGYO M.S., Bin MAKSUMSUDIBYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dalam dakwaan Pertama Primair, dakwaan Pertama Subsidair, maupun dalamdakwaan Kedua;2 Membebaskan Terdakwa Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO MLS., Bin MAKSUMSUDIBYO oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;3.

-Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;-Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatanya

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidairtersebut;. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat dan martabatanya;. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/jasaPemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pertanian dan Kehutanantahun 2009 pelaksana CV. Astria Melati;. 6 (enam) lembar Tanda terima Kwitansi dari CV. Astria Melatikegiatan Jitut DAK 2009 untuk pembayaran Material diKecamatan Ciseeng an.

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dalam harkatdan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.67/Akta.Pid/2009/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriMakassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Hal. 2 dari6 hal. Put.

selain daripada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang diseluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajiob memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilanbawahannya yang membebaskan

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP ( Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang

tersebut, diajukan kepada Panitera Pengadilan NegeriMakassar di Makassar pada tanggal 09 Oktober 2009 No : 67/Akte.Pid/2009/PN.MKS jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimanadimaksud oleh Undang Undang.Bahwa Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalammemeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Makassar dengan membebaskan

Terdakwa daridakwaan adalah putusan bebas yang tidak murni dan bukan merupakanputusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.Pendapat tersebut dikemukakan karena Judex Facti Pengadilan NegeriMakassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanyamempertimbangkan keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkanketerangan saksisaksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian danmendukung sehingga dapat dijadikan bukti petunjuk dan adanya alat bukti suratberupa sertifikat Hak

NGURAH KERTADIKSITA, MMT tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menistadengan tulisan atau perbuatan tidak menyenangkan ; Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Kesatudan kedua tersebut ; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat danmartabat; Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) berkas draft spesifikasi teknis ferry RoRo Pemda Bali, dan 1 (Satu) berkas copy laporan memorandum ;dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

daripada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapbkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilanbawahannya yang membebaskan

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP ( Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang

No.1789 K/Pid/2007meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanJaksa / Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya telah salahmelakukan :Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal tidak menerapkan hukum pembuktian di mana telahternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencemaran namabaikterhadap saksi korban Retno Widyaningtyas, SE.

Membebaskan Terdakwa Ebnezer Malan, oleh karena itu dari seluruhdakwaan kumulatif yang didakwakan kepadanya tersebut (Vrijsprak);3. Memulihkan hak Terdakwa Ebnezer Malan dalam kemampuan, kedudukandan harkat serta martabatnya;4.

No. 1683 K/Pid.Sus/201 1pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepatdan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah adaapabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus

Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, yaitu : Bahwa Judex Facti membebaskan Terdakwa Ebnezer Malan aliasEbnezer tersebut dari dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua dan dakwaanKetiga, karena Judex Facti Majelis hanya mendasarkan pada keteranganTerdakwa Ebnezer Malan alias Ebonezer semata saja sedangkan dalamhal ini keterangan Terdakwa hanyalah berlaku bagi dirinya sendiri dantidak didukung oleh adanya saksisaksi yang meringankan bagiTerdakwa tetapi hanyalah karena didukung

Sehinggadalam hal ini Judex Facti dalam cara mengadili perkara tersebut tidakdilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang; Bahwa Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa Ebnezer Malan aliasEbnezer tersebut dari dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua dan dakwaanHal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1683 K/Pid.Sus/201 1Ketiga, karena Judex Facti telah salah dalam menentukan siapa namasebenarnya yang diakui oleh Terdakwa Ebnezer Malan alias Ebnezerdalam persidangan yang waktu itu Menahkodai Kapal KM. NURPATANI06.

- Membebaskan terdakwa NANO FRENDIKA Bin BASIRUN tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas

Membebaskan terdakwa NANO FRENDIKA Bin BASIRUN tersebut olehkarena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umumtersebut diatas;3. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut dibebaskan dari dalam tahanan;4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, danharkat, serta martabatnya;5.