• Aceh Tenggara;3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

  Aceh Tenggara TA 2012;6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012; 8. Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

  Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh juta seratus lima rupiah), Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

  Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Nomor:461403B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

  Bahwa sampai denganbatas waktu yang di tentukan hasil pelelangan gagal tidak diumumkan Laluterdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M., Bin M. YUSUF, membentukkembali Panitia pelelangan (kedua) dengan SK Kepala Kantor KementrianAgama Kab.

  yang dinyatakan sebagaipemenang pelelangan Pembangunan Kantor KementrianAgama Kab.

  ALAS AGRATAMAPERKASA dinyatakan gagal pada pelelangan pertama.Bahwa saksi mengetahui adanya pelelangan kedua tersebut juga dari saksi DODIGUNAWAN (President Komisari Perusahaan PT.

  panitia lelang tersebut menyatakan pelelanan gagal, karena tidak adapemenangnya.Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan pelelangan dinyatakan gagal, mengirimkansurat kepada ketua Pokja untuk mengumumkan pelelangan gagal tersebut di wibsite.Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ketua panitia lelang mengumumkan di wibsitebahwa pelelangan dinyatakan gagal.Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan adalah mengangkat Tim Paniia Pelelanganyang baru dan memberhentikan Tim pelelangan yang lama.Bahwa pelelangan kedua

  ISWADI, S.T, selaku anggota.e Bahwa pengumuman pelelangan kedua di umumkan Website http://Ipse.acehtenggarakab.go.id.e Bahwa pelelangan kedua tersebut dilakukan secara Manual.251e Bahwa dasar pelelangan tersebut dilakukan secara manual, dikarenakan belum adatenaga teknis yang berada di Kab. Aceh Tenggara untuk pengoperasiaanpelelangan secara LPSE.e Bahwa hasil pelelangan kedua telah ditemukan pemenangnya yaitu PT.

• Melanggar Pasal 61 ayat (1) butir g Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagaiberikut :masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5(lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksidan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelahmenerima jawaban sanggahan.13.Bahwa di samping itu tindakan Tergugat dan PPK BPH MIGASyang mengeluarkan Obyek

  :masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima)hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/seleksi dan masasanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelan menerimajawaban sanggahan14.Bahwa karena sudah terbukti Obyek Sengketa tersebutmelanggar hukum positif yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diuraikan di atas,maka Objek Sengketa tersebut (Pengumuman Nomor 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 Tentang Pencabutan Berita Acara HasilPelelangan Nomor :

  Menyatakan batal atau tidak sah Tergugat surat kKeputusan Tergugat berupaPengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 Tentang PencabutanBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/ BPH/2014tanggal 25 Nopember 2014;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupaPengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 Tentang PencabutanBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/ BPH/2014tanggal 25 Nopember 2014;4.

  Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014, maka TERGUGAT akanmenguraikan sebagai berikut:Pada tanggal 10 September 2014, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pengadaan PeralatanTeknologi Penanda (Tagging) terakhir revisi ditandatangani oleh Kepala BPH Migasselaku KPA.

  (Salinan Print Out) ;BuktiT5 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/PJ.BRG/ULP/BPH/2014 (BAHP) tertanggal 10 Oktober 2014. (Sesuai denganBuktiT6 : Surat Pengumuman No. 01/LB/PJ.BRG/ULP/BPH/2014tentang Pencabutan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 50/BAHP/10.11.12.PJ.BRG/ULP/BPH/2014 tanggal 25 Nopember 2014. (Salinan PrintBukti T7 : Surat PPK Direktorat BBM Nomor 46/ND/PPK/DBM/BPH/2014 tertanggal 10 September 2014.

• atas objek HakTanggungan, pada tanggal 25 Mei 2011;Bahwa atas dasar akta pengakuan hutang Nomor 7 tanggal 6 Januari2009 dan akta pengakuan hutang Nomor 4 tanggal 7 April 2009 tersebutTergugat atas permohonan Tergugat II telah melakukan pelelangansesuai Risalah Lelang Nomor 149/2011 tanggal 25 Mei 2011;Bahwa oleh karena adanya tunggakan utang Penggugat tersebut padapoin 8 diatas, Tergugat Il mengajukan pelelangan melalui Tergugat pelelangan mana tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 20ayat

  Nomor 4 Tahun1996;Bahwa Tergugat melakukan tindakan pelelangan, sama sekali tidakmelaksanakan apa yang diperintahkan undangundang sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU.RI.

  Tergugat tidak memperhatikan haltersebut sebagai syarat untuk pelaksanaan lelang;Oleh karena pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhiketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU.RI. Nomor4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BangunanYang Berkaitan Dengan Tanah, maka perbuatan Tergugat tersebutdikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang berkonsekwensihukum pelelangan tersebut batal demi hukum (vide : Pasal 20 ayat (4)UU.RI.

• MUSLIM, tertanggal 17 Oktober 2018, perihal sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran pelelangan sawah, yang tercantum tanda tangan daiatas materai 6000 dengan nama M. MUSLIM, setelah dilakukan penyitaan dibuatkan berita acara penyitaan tertanggal 14 Oktober 2019;

• 1 (Satu) lembar kwitansi antara Sdr.(i) Hj. ANDI AKO LANGKI dan Sdr. M.

  MUSLIM, tertanggal 24 Oktober 2018, perihal sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), untuk pembayaran pelelangan sawah, yang tercantum tanda tangan daiatas materai 6000 dengan nama M. MUSLIM;

• 1 (Satu) lembar kwitansi antara Sdr.(i) Hj. ANDI AKO LANGKI dan Sdr. M.

  MUSLIM, tertanggal 27 Nopember 2018, perihal sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran pelelangan sawah, yang tercantum tanda tangan daiatas materai 6000 dengan nama M. MUSLIM;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. ANDI AKO LANGKI;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• WKP Panas Bumi 11.000.000Bae Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan WKP Panas 5 000.000Biaya Penjilidan Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi 2.000.000Belanja Sewa Gedung Kantor untuk keperluan Pelelangan 13.620.000WKP Panas Bumi di JakartaBandung Belanja Sewa Ruang Rapat untuk Kegiatan Pelelangan WKP 5.000.000Panas BumiBiaya Sewa kendaraan Dalam Rangka Peninjauan LokasiWKP di Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur dan tanggal 14 2.250.000s/d 16 Oktober 2008Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.260.000Biaya

  WKP Panas Bumi 11.000.000ie Penggandaan Bahan Kegiatan Pelelangan WKP Panas 5 000.000Biaya Penjilidan Kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi 2.000.000Belanja Sewa Gedung Kantor untuk keperluan Pelelangan 13.620.000WKP Panas Bumi di JakartaBandung IBelanja Sewa Ruang Rapat untuk Kegiatan Pelelangan WKP 5.000.000Panas Bumi Biaya Sewa kendaraan Dalam Rangka Peninjauan LokasiWKP di Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur dan tanggal 14 2.250.000s/d 16 Oktober 2008 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.260.000

  Benge ;Asli kwitansi Nomor BKU 20 tanggal 27 Maret 2008 biaya PerjalananDinas EndeKupang Konsultasi Kegiatan Pelelangan WKP, penerimaDrs. Ag. Thom R.

  Nomor BKU 28 tanggal 14 Oktober 2008, untuk BiayaCetak Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)Hal. 44 dari 121 hal.

• Bahwa terbitnya keputusan Tata Usaha Negaraobyek gugatan a quo merupakan lanjutan dariproses pelelangan IUPPHKHA Tahun 2006/2007pada kelompok Hutan Sungai Manday seluas +.92.500 ha yang terletak di Kecamatan Kalis,Halaman 31 dari 92 halaman Putusan No.149/G/2009/PTUNJKTKabupaten Kapuas~ Hulu, Kalimantan Barat,dimana Penggugat menjadi salah satu pesertapelelangan dimaksud;Bahwa atas proses pelelangan tersebutTergugat telah menetapkan PT.

  Kawedar Woodsebagai Pemenang Pelelangan IUPHHKHAtersebut sesual dengan surat DirekturJenderal Bina Produksi Kehutanan NomorS.186/VI BRPHP/2007 tanggal 20 Maret 2007tentang Pengumuman Penetapan PemenangPenawaran dalam Pelelangan IUPHHKHA antaralain an. PT.

  Kawedar WoodIndustry sebagai pemenang pelelangan IUPHHKHA pada lokasi kelompok hutan S.

  Penjelasan Pelelangan ( Aanwijzing );c. Pengambilan Dokumen Pelelangan;d. Penawaran Pelelangan;Halaman 39 dari 92 halaman Putusan No.149/G/2009/PTUN JKTe.

  Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat akibatadanya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untukmelakukan observasi areal lahan IUPHHKHA tahun2006/2007 adalah dalil yang tidak benar danmengada ada, karena Tergugat tidak pernah memungutbiaya dari Peserta Pelelangan IUPHHKHA (termasukPenggugat) dalam proses pelelangan IUPHHKHA padakelompok + 92.500 ha yang terletak di KecamatanKalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;.

• pelelangan terhadap objek jaminan sebagaimanaobjeknya yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Tahun1998 Tanggal 14 Januari 1998.Bahwa Tergugat telah membuat Pengumuman Lelang di Koran HarianSerambi Indonesia, Halaman 2, Edisi Jumat Tanggal 2 Desember 2016 danmemintakan kepada Tergugat Il Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang ( KPKNL ) untuk melaksanaka pelelangan terhadap objekjaminan milik Penggugat tersebut, maka atas dasar itu Tergugat II akanmelaksanakan pelelangan umum yaitu:Pada

  Bank Rakyat Indonesia, TBK CabangLhokseumawe, Jalan Merdeka Nomor 1, Kota Lhokseumawe.Bahwa secara yuridis tindakan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat dan Tergugat wajib membatalkan danmenarik kembali permintaan pelelangan tersebut serta Tergugat Il secarahukum juga tidak boleh melakukan pelelangan karena sudah masuknyaperkara ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan objek Perkaranyaadalah objek jaminan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4Tahun 1998 Tanggal

  Bank Rakyat Indonesia, TBK CabangLhokseumawe, Jalan Merdeka Nomor 1, Kota Lhokseumawe.Permintaan Tergugat kepada Tergugat II untuk melaksanakpelelangan dibenarkan oleh Peraturan PerUndang Undangansebagaimana diatur antara lain dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan.Permintaan pelelangan oleh Tergugat kepada Tergugat II untukmelaksanakan pelelangan dapat dilakukan dan dapat dilaksanakansepanjang objek yang akan dilelang itu tidak ada masalah dan tidak adakasus hukum.Bahwa menurut

  Vendu Reglement dimana permintaan pelelangan danuntuk dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan dengan syarat objekjaminan itu objek pelelangan itu posisinya seratus persen bersih tidakada masalah dan tidak ada dalam ruang lingkup sengketa sertamemenuhi syarat baik syarat umum maupun syarat khusus untukpelelangan dan unsur unsur pelelangan wajib dipenuhi serta posisiPejabat Lelang harus jelas.Hal kriteria kriteria itu antara lain diatur dalam Staatoblad Nomor 189Tahun 1908 Jo.

  Bahwa menurut Vendu Reglement dimana permintaan pelelangan dan untukdilakukan pelelangan terhadap objek jaminan dengan syarat objek jaminanitu objek pelelangan itu posisinya seratus persen bersih tidak ada masalahdan tidak ada dalam ruang lingkup sengketa serta memenuhi syarat baiksyarat umum maupun syarat khusus untuk pelelangan dan unsur unsurpelelangan wajib dipenuhi serta posisi Pejabat Lelang harus jelas.Hal kriteria kriteria itu antara lain diatur dalam Staatblad Nomor 189 Tahun1908 Jo.

• diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalahpemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pukul11.00 WITA bertempat di pelelangan ikan di Desa Pentadu Timur KecamatanTilamuta Kabupaten Boalemo; Bahwa awalnya pada hari itu saksi pergi ke tempat pelelangan ikan di DesaPentadu) Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo denganmengendarai sepeda.

  Saat sampai disana saksi kemudian memarkir sepedadan berjalan ke dalam tempat pelelangan ikan tersebut.

  ikan di Desa Pentadu Timur KecamatanTilamuta Kabupaten Boalemo; Bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban Yasin Ahmad alias Pulu yangbaru tiba di tempat pelelangan ikan.

  Saat sampai disana saksikorban Yasin Ahmad alias Pulu kemudian memarkir sepeda dan berjalan kedalam tempat pelelangan ikan tersebut.

  Saat sampai disana saksikorban Yasin Ahmad alias Pulu kemudian memarkir sepeda dan berjalan ke dalamtempat pelelangan ikan tersebut.

• Jaya Sempurna adalah benar danmenyatakan proses pelelangan gagal, kemudian terbit lagi Revisi jawaban sanggahandari Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang secara tertulis yangdituiukan kepada CV.

  Jaya Sempurna berhak mengajukan sanggahan yangditujukan kepada Pokja Pelelangan Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan Suratsanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangbersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana danpemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) harikerja

  Jaya Sempurna dan menyatakan proses pelelangan gagal adalah sesuai denganpasal 81 ayat (8) Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berbunyi sebagaiberikut : kelompok kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semuasanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana danPemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5(lima) hari kerja setelan surat sanggahan

  Bengkayang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2016 yang artinyamelebihi 5 (lima) hari kerja sehingga dengan demikian revisi jawaban sanggahantersebut telah melampaui batas yang ditentukan dalam pasal 81 ayat (3) Perpres nomor70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentangpengadaan barang/jasa Pemerintah ;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak.Menimbang bahwa, dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami dalamrangka mengikuti proses pelelangan

  sebagai berikut :Menimbang bahwa, pasal 19 ayat (1) huruf e Perpres nomor 04 tahun 2015perubahan ke empat atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia,modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa yangartinya merupakan persyaratan umum yang berlaku bagi para penyedia barang/jasayang hendak mengikuti proses pelelangan

• Nomor 3188 K/Pdt/2014kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan atas agunan milik PenggugatH. Hanafiah Husen yang dijadikan jaminan oleh Tergugat III pada Tergugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok cabang Lhokseumawe;.

  Irsyad Bustami,setelah proses hukum balik nama atas pihak Tergugat berada mengajukanpermohonan kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan terhadapjaminan kredit Tergugat II yang berupa tanah luas 248 m?

  Nomor 3188 K/Pdt/2014oleh Tergugat II/Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Lhokseumawe, dimana objek agunan yang mau dilakukan Pelelangantersebut sudah memasuki kedalam tanah hak milik Nomor 459, tanggal 3Januari 1991 dan kedalam tanah hak milik: 802 tanggal 12 Maret 2002, olehkarena itu tanah milik orang lain yang telah memasuki kedalam objekpelelangan yang dimintakan oleh Tergugat secara hukum harus di ukurkembali dan dikeluarkan dari objek pelelangan tersebut agar pihakpihak laintidak

  dirugikan akibat rencana pelelangan yang dimintakan oleh Tergugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Lhokseumawe;6.

  Bahwa agar sah pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II/KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, makaTergugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Lhokseumawesecara hukum yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah proses baliknama agunan yaitu dari nama Penggugat menjadi nama Tergugat Ill,selanjutnya mengeluarkan tanah milik pihak lain yang sudah termasukkedalam objek pelelangan yang dimintakan tersebut bila ada, maka Tergugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero

• di umum di mediamassa lokal minimal dua kali.Bahwa Terlawan dan Terlawan II juga harus melibatkan Tim Appraisalsebelum melakukan pelelangan, karena nilai obyek pelelangan adalah diatas Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagai mana ketentuanundangundang dan nilai pelelangan tersebut harus sesuai dan wajar sertatidak menrugikan Pelawan, namun nilai pelelangan yang dilakukan olehTerlawan I, Terlawan II dan Terlawan III Sangat tidak sesuai dan tidak wajarserta tidak memenuhi rasa keadilan

  Hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974 sebagai berikut:Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagaiperlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan.e.

  Bahwa dalam Posita perlawanan angka 12, Pelawan mendalilkan: ...Terlawan dan Terlawan Il juga harus melibatkan Tim Appraisal sebelum melakukanpelelangan, karena nilai obyek pelelangan di atas Rp300.000.000,00sebagaimana ketentuan undangundangan dan nilai pelelangan tersebut harussesual dan wajar, namun nilai pelelangan yang dilakukan oleh terlawan I,Terlawan Il, dan Terlawan III sangat tidak sesuai dan tidak wajar serta tidakmemenuhi rasa keadilan bagi Pelawan adalah sangat mengadaada, tidakberdasar

  Pelelangan ini juga telahdiberitahukan kepada debitor/Pelawan oleh Terlawan dengan surat nomor B9684KCXVIII/ADK/11/2016 tanggal 7 November 2016.

  yang dilakukan oleh Terlawan , Terlawan II danTerlawan Ill tidak sah dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Edisi tahun 2007 hal 100 angka 21 dan 22 telahditentukan bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai denganperaturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan dan dalam hal terdapatkekurangan atau pelelangan telah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu

• M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN : - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi, dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat, Yang Dimohonkan Oleh Penggugat ;DALAM EKSEPSI :1.

  Umum/SeleksiUmum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) harikerja untuk Pelelangan Sederhana/SeleksiSederhana/Pemilinan Langsung setelah diterimanya jawabansanggahan ;(2) Peserta) yang mengajukan Sanggahan Banding wajibmenyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15(lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Bandinguntuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas,dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/SeleksiSederhana/ Pemilinan Langsung ;(3) Jaminan Sanggahan

  Terbatas, dan palinglambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/SeleksiSederhana/Pemilinan Langsung setelah diterimanya jawabansanggahan:(2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkanJaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerjasejak pengajuan Sanggahan Banding untuk PelelanganHalaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUNPBR.Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerjauntuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ PemilihanLangsung

  ;Jaminan Sanggahan Banding ditetapbkan sebesar 1% (satuperseratus) dari nilai total HPS ;Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ;2.

  Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, danpaling lambat 3.

  (Fotocopy sesuaidengan Asli);Fotocopy Surat Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) Nomor 03/BAHPLU/POKJAULP/024Tertanggal 9 Agustus 2017 berserta lampiranantara lain berupa Penetapan Pemenang danPengumuman Pemenang Pelelangan UmumNomor 03/PENGLU/POKJAULP/024 Tertanggal9 Agustus 2017.

• Sebagaimana ketentuanKeputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta denganperubahannya dalam lampiran Bab II Huruf A.1.m. 2).b).bahwa untuk melakukan pelelangan ulang dikarenakan tidakadapenawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalamdokumenpemilihan penyedia barang/ jasamakaharus dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang semuapeserta lelang yang tercantum dalam daftar calonpeserta lelang untuk mengajukan ulang secara lengkap(administrasi, teknis dan harga).

  Bahwa seiring .............Bahwa seiring dengan adanya keberatan dan upaya yangdilakukan oleh Penggugat, Tergugat tetap sajamelaksanakan proses pelelangan sampai dengandikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten BaritoSelatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor050/75/1/DPPKAD/2010 tanggal 19 = April 2010 tentangPenetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan LanjutanPembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan ArealPasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan

  .........tata cara pelelangan yang diatur dalam Keppres Nomor 80Tahun 2003 beserta Perubahan Perubahannya ;Bahwa pelelangan ulang yang dilakukan oleh Tergugat denganSurat Nomor 59/P2BJUDPPKAD/2010 yang ditempelkan padapapan pengumuman di kantor Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 17 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pelelangan umumadalah metode pemilihan penyedia barang / jasa yangdilakukan secara terbuka dengan mengumumkan secara luasmelalui media masa

  Hal ini sudah ada jawaban = dariTergugat / terulang kembali jawaban Tergugat (Videjawaban Tergugat butir 8) ; Bahwa Penggugat sangat keliru dan tidak relevan dalamacuan Ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 besertaPerubahannya Lampiran Bab II huruf A.I.m 2) b terkaitprosedur pelelangan ulang (Versi Penggugat) ;Bahwa yang benar sebagai acuan / dasar hukum terkaitpelelangan ulang adalah Ketentuan Keppres Nomor 8:0Tahun 2003 beserta Perubahannya Lampiran Bab Ilhuruf m angka 2) Pelelangan ulang a) Pelelangan

  Penggugat pada tanggal 6 April 2010 sudahmengetahui adanya pelelangan ulang yang telah dilakukanoleh Tergugat.

• KP.309/19 BM/07/GWT2009, Tanggal 4 Juli 2009, Tentang PenetapanHasil Pelelangan Pekerjaan Pemotongan Tanah danPematangan Persiapan Perpanjangan lLandasan PacuTahap I (Target 208.800 M MP) 138.227 M, LokasiBandar Udara Gewayantana Larantuka TahunAnggaran 2009, Jelas merugikan kepentinganPenggugat, yaitu : Bahwa berdasarkan Pengumuman Pelelangan UmumNomor : 23/PAN/GWT2009, tanggal 22 April 2009oleh Panitia Pelelangan Barang dan Jasa BandarUdara Gewayantana Larantuka, makaselanjutnya Penggugat telah

  CitraSarana Raya dengan penawaran tertinggi yakniRp. 5.346.000.000 dan 2 (dua) penawarandinyatakan Gugur ;Bahwa berdasarlan hasil evaluasi dari penawaranyang masuk ke Panitia Pelelangan, maka padatanggal 9 Juni 2009, Panitia Pelelanganmengumumkan bahwa Pelelangan dinyatakan Gagalkarena semua penawaran yang masuk tidakmemenuhi seluruh persyaratan yang dimintadalam dokumen lelang dan karenanya dilakukanpelelangan ulang ;Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2009, telahdilakukan pelelangan ulang yang diikuti

  ' oleh 8(delapan) perusahaan, dan penawaran~ dinyatakanlengkap oleh panitia pelelangan, dan dalampembukaan dokumen penawaran, penawaran terendah /berada pada peringkat I (satu) adalah Penggugat(PT.

  80 Tahun 2003 beserta perubahannyatentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, danDokumen Pelelangan serta Adendumnya, dengan kronologissebagai berikut : Bahwa pada tanggal 22 April 2009, Tergugat mengadakanpengumuman pelelangan melalui' media massa harianumum Media Indonesia dan Pos Kupang serta papanpengumuman Bandar Udara Gewayantana Larantuka ;Bahwa pada tanggal 23 April 2009 13 Mei 2009,dilakukan proses pendaftaran dan pengambilandokumen pelelangan.

  Komitmen (PPK) BandarUdara Gewayantana Nomor : KP.309/20.1 BM/07/GWT2009tanggal 14 Juli 2009 perihal : Jawaban sanggahan, yangpada pokoknya menyatakan Panitia pelelangan telahmenyelenggarakan pelelangan dengan melakukan~ evaluasipenawaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalamdokumen pelelangan dan addendumnya (vide Bukti 1.12) ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukansanggahan banding yaitu Surat Direktur utama PT.

• Dan apabiladihubungkan dengan objek sengketa, sangat jelaspengumuman pemenang pelelangan tersebut telahmenciptakan/menentukan pemenang pelelangan, danmenghapuskan/menetapkan perusahaan Penggugatsebagai pihak yang tidak lolos dalam pemeriksaandokumen administrasi pelelangan pekerjaan, sehinggasudah sangat jelas keadaan hukum yang terciptadengan diterbitkannya objek sengketa, sehinggamenurut hemat Penggugat objek sengketa telahmemenuhi kriteria konkret, sebagaimana yangdimaksudkan dalam peraturan perundangundangan

  Dalam hal ini, apabila kita mencermati suratyang dijadikan objek sengketa yang berupapengumuman pemenang pelelangan, tidak bersifatpengaturan umum (regeling) yang mengikat publikluas, akan tetapi berlaku secara individual bagi pihakyang mengikuti pelelangan pekerjaan saja.

  Tiga EnamSembilan sesuai Surat Nomor 04.e/Dok/ULPPokjaKontruksiDiskes/V/2018 adalah nomor dokumen pelelangan yang harusnyadicantumkan nomor surat penetapan pemenang;GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK:Bahwa adapun yang menjadi alasan yuridis terkait dengan eksepsi aquo, dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut:1) Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalahPengumuman Pemenang Pelelangan Nomor:04.e.08/BAHPL/ULPPokja KonstruksiDinkes/V/2018, tanggal31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Franky

  Cahaya Baaru Perkasa padaPaket Pelelangan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kamonji(fotokopi sesuai fotokopi);11. Bukti P11 : Informasi Harga Penawaran (fotokopi sesuai fotokopi);12.

  Nomor: 07/PPP/ULPPokja Konstruksi IlKesehatan/VIII/2018, tanggal 13Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor:01.07/PPP/ULP Pokja Konstruksi IV/PU/VIII/2017, tanggal18 Agustus 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);Surat Penyampaian Pemenang Lelang/Hasil Evaluasi(fotokopi sesuai fotokopi);: Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 08/PPP/ULPPokja Konstruksi III/PU.GU/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014(fotokopi sesuai fotokopi);Surat CV.

• Ruslan;~ Bahwa saksi mendapatkan upah dari jasa untuk memikul ikan dari pelelangan ke atasmobil pick up dari Herlin Mooduto sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh riburupiah);~ Bahwa yang memikul ikan dari pelelangan ke atas mobil pick up selain saksi, ada jugaAgus Hulopi Alias. Bastun dan Ruslan Raili Alias. Ruslan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannyadan menyatakan tidak keberatan;3. saksi AGUS HULOPI Alias.

  Ruslan;~ Bahwa saksi mendapatkan upah dari jasa untuk memikul ikan dari pelelangan ke atasmobil pick up dari Herlin Mooduto sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh riburupiah);~ Bahwa yang memikul ikan dari pelelangan ke atas mobil pick up selain saksi, ada jugaIsman Moli Alias. Ucun dan Ruslan Raili Alias. Ruslan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannyadan menyatakan tidak keberatan;4 saksi RUSLAN RAILI Alias.

  Bastun;~ Bahwa saksi mendapatkan upah dari jasa untuk memikul ikan dari pelelangan ke atasmobil pick up dari Herlin Mooduto sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh riburupiah);~ Bahwa yang memikul ikan dari pelelangan ke atas mobil pick up selain saksi, ada jugaIsman Moli Alias. Ucun dan Agus Hulopi Alias. Bastun;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannyadan menyatakan tidak keberatan;5 saksi HADIDJAH KAMARUDIN Alias.

  ikan di Pabean,Kelurahan Pohe Kota Gorontalo, dan di pelelangan ikan Desa Inengo Kecamatan KabilaBone, Kabupaten Bone Bolango;Bahwa benar terdakwa pernah mengangkut ikan milik Herlin Mooduto dari tempatpelelangan ikan di Pabean, Kelurahan Pohe Kota Gorontalo, dan di pelelangan ikan DesaInengo Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, untuk dijual ke Kota Manado;Bahwa terdakwa mengangkut ikan untuk dijual di Kota Manado menggunakan mobil pickup merk Daihatsu warna silver dengan Nomor Polisi

  ikan diPabean, Kelurahan Pohe Kota Gorontalo, dan di pelelangan ikan Desa InengoKecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;= Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa dipercayakan oleh saksi HerlinMooduto untuk mengangkut ikan milik saksi Herlin Mooduto sebanyak 2(dua) kaliuntuk dijual di Kota Manado, yakni pada tanggal 08 April 2015 ikan diangkut/dimuatdari tempat pelelangan ikan di Pabean, Kelurahan Pohe Kota Gorontalo, dan padatanggal 15 April 2015 ikan diangkut/dimuat dari tempat pelelangan

• Akawy Mandiri Nomor: 48 tanggal 10 MeiBahwa Penggugat sebagai Perseroan Komanditer adalahbergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, sehinggadengan usaha ini Penggugat telah banyak berkontribusi dalampembangunan konstruksi di Kabupaten Barru;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, Tergugat I telahmengeluarkan Pengumuman Pascakualifikasi atas PaketPekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga TahunAnggaran 2014 ;Bahwa oleh karena pelelangan tersebut adalah denganmenggunakan metode pelelangan eLelang

  Rp.587.256000.00, (Lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratuslima puluh enam ribu koma nol), sehingga ada selisih anggaransebesar Rp. 163.841.000,00 (Seratus enam puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh satu ribu koma nol);Bahwa oleh karena pelaksanaan pelelangan ini menggunakanmetode eLelang Pemilihan Langsung/Pelelangan UmumDengan Pascakualifikasi dengan menggunakan StandarDokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana yangditentukan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 01/P.16KONSTRUKSI/POKJA

  ; 234Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Objek Sengketa : BeritaAcara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang LelangPaket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No.08/P.16KONSTRUKSI/POKJA TULP/BR/VI/2014 tanggal 12 JuniMemerintahkan kepada Tergugat I KELOMPOK KERJA 2 (POKJA2) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BARRUmencabut Keputusan Objek Sengketa : Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket PekerjaanRehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No

  dan telah dilakukanPengumuman Pelelangan pada tanggal 16 Mei 2014;Bahwa semua prosedur pelelangan yang dilakukan olehTergugat 1 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan : Pemillhandengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk PenyediaPekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagaipemasukan

  Akawy Mandiri Nomor: 48 tanggal 10 Mei2 Bahwa benar Penggugat sebagai perseroan komanditer yang bergerakdibidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang telah berkontribusidalam pembangunan konstruksi diBartu ;3 Bahwa benar Penggugat mengikuti pelelangan elelang PemilihanLangsung/ pelelangan umum nomor 01/P.16KONSTRUKSI/POKJAIIlULP/BRN/2014 tertanggal 16 Mei 2014 pada paket PekerjaanRehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga TA. 2014 sampai denganterbitnya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket PekerjaanRehabilitast

• Padahal, saat itu (tanggal 3 September2008) tidak ada peminat terhadap lelang atas hak tanggungan Penggugat;Bahwa kalaupun seandainya benar (quad non) pada pelelangan tanggal 3September 2008, pemenangnya adalah Tergugat , jelas hal ini tidakmemenuhi ketentuan syarat pelelangan, yang antara lain, disebutkan:Peserta lelang harus minimal 2 (dua) orang;Bahwa bukan itu saja, dari pernyataan langsung Tergugat kepadaPenggugat, bahwa Tergugat mengakui belum pernah melakukanpeninjauan langsung ke lokasi rumah

  Burhanuddin yang terletak di Jalan Syarifuddin Yoes Balikpapan.Sungguh sangat keterlaluan;Bahwa dari uraian butir 8 di atas, sangat jelas tindakan pelelangan yangdilakukan oleh Tergugat Ill, menurut hemat Penggugat telah dilandasidengan iktikad buruk dan hanya merupakan rekayasa belaka, ini dapatdilinat dari halhal, sebagai berikut:1.

  Target tindak pelelangan tidak mustahil dengan tujuan untuk mematikanusaha Penggugat, sebab ternyata harga pelelangan sangat jauh dibawah harga tanah di pasaran umum setempat;10. Bahwa dari faktafakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas dan terang11.terlinat tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat Ill terhadap haktanggungan Penggugat berupa: sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor1414 an.

  Bahwa kalaupunseandainya benar (quod on) pada pelelangan tanggal 3 September2008, pemenangnya adalah Tergugat I, jelas hal ini tidak memenuhiketentuan syarat pelelangan yang antara lain disebutkan PesertaLelang harus minimal 2 (dua) orang.

  umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut; Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat Ill telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karena itu pelelangan tersebut sah dan Tergugat sebagai pemenanglelang merupakan pembeli yang beriktikad baik harus dilindungji;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali Burhanuddin, tersebut harus ditolak

• Bahwa Penggugat sangat terkejut, ketika Tergugat 1 tidak memberikanPenggugat untuk menebus tanah sengketa dengan alasan bahwa tanahsengketa telah menjadi miliknya karena telah membeli lelang ( menebus )tanahsengketa dari pelelangan Bank Pembangunan Daerah (sekarang Bank NTB )Cabang Selong ( Tergugat 3 );2nn enon nemo nnn nn nnn nc nnn nne ns5.Bahwa rupanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sertifikatatas tanah sengketa tersebut oleh Tergugat 2 digunakan atau dijadikan jaminankredit pada

  Bank Pembangunan Daerah ( sekarang Bank NTB ) Cabang Selong( ERQUIGEL SG pnnn nnn nnn nnn nn nnn nine nnn aBahwa karena kredit Tergugat 2 kepada Tergugat 3 macet, maka pada tahun1996, Tergugat 3 menyerahkan untuk dilakukan pelelangan atas obyeksengketa kepada TergugatBahwa pada tahun 2002 Tergugat 4 melakukan pelelangan atas tanahsengketa dan karena secara fisik tanah sengketa pada saat itu berada ditanganorang tua Tergugat 1 atas dasar gadai dari Penggugat, maka pelelangan atastanah sengketa diprioritaskan

  diberikan kepada TergugatBahwa karena penjaminan dan pelelangan tanah sengketa dilakukan tanpasepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai pemiliknya, makapenjaminan dan pelelangan atas tanah sengketa tidak sah harus dinyatakanbatal demiBahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 melanjutkan penguasaandari orang tuanya yang sudah meninggal (alm.

  Menyatakan hukum penjaminan dan pelelangan tanah sengketa tidak sah/batalGem NUKUIM;= === nnn mn ne tn. Menyatakan penguasaan Tergugat 1 atas tanah sengketa selaku pemeganggadai yang telah lampau jangka waktunya;.

• Penggugat:
  SYAFRUDDIN
  Tergugat:
  1.Pimpinan Cabang Bank BTN Pekanbaru
  2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN PELELANGAN PEKANBARU, Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
  3.OKTAVIA PUTRI YUSWITA
  4.Tuan ANDRY ABDUL RAHMAN
  5.SYAFRIDA
  6.Kepala Kantor BPN Kota Pekanbaru