Ditemukan 20298 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
- phk
Putus : 22-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 22 Nopember 2016 — - UMBE PAPUTUNGAN
LAWAN
- PIMPINAN PT. WINJAYA
93 — 36
93 — 36
Putus : 06-07-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 6 Juli 2017 — - ERVINA DJAFAR, Dk
LAWAN
- PIMPINAN CV. MEGA ZANUR MART
66 — 26
66 — 26
Putus : 16-11-2007 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182K/PHI/2007 Tanggal 16 Nopember 2007 — MARUDUT PANGGABEAN ; BATAVIA HOTEL (PT. WAHANA ANDAMARI)
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-05-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 30 Mei 2011 — PT. GLATIK SUPRA ; MARIYANTO
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan penyelesaian secarabipartit, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, dengan demikian upayapenyelesaian secara bipartit telah gagal, maka Penggugat melalui kuasahukumnya mengajukan pencatatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja keDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;Bahwa upaya penyelesaian di tingkat mediasi di Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya ternyata juga tidak terjadi Kesepakatan antara Penggugat danTergugat dan akhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayamengeluarkan anjuran No. 74/PHK
Putus : 22-06-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 22 Juni 2011 — PT. DISTRIVERSA BUANA MAS ; CH YUDI PRASETYA,dk
38 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yudi Prasetyo mulai bekerja padatanggal 15 September 1992 dan Sugiartomo mulai bekerja pada tanggal 01 Juni2001, keduanya bekerja dengan jabatan terakhir sebagai Sales Supervisorsampai bulan September 2008;Bahwa pada tanggal 17 September 2008, Ch Yudi Prasetyo di PutusHubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak dengan diterbitkannya Surat PHK No.BMDBM/002/0908 tertanggal 17 September 2008 oleh Tergugat yaitu ManajerCabang PT.
Distriversa Buana Mas Cabang Semarang demikian jugaSugiartomo di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak denganHal. 1 dari 8 hal. Put. No. 55 PK/Pdt.Sus/2011diterbitkannya surat PHK No. BMDM/003/0908 tertanggal 17 September 2008oleh Tergugat yaitu Manajer Cabang PT.
Distriversa Buana Mas CabangSemarang;Bahwa sampai terjadinya PHK, Ch Yudi Prasetyo telah mempunyai masakerja selama 16 tahun lebih dengan upah terakhir sebesar Rp. 1.485.000,sebulan dan Sugiartomo mempunyai masa kerja selama 7 tahun 4 bulan denganupah terakhir sebesar Rp. 900.000, sebulan;Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat adalahPara Penggugat telah membantu melakukan penjualan obatobatan yangdidasarkan pada order fiktif yang diajukan pada periode MeiJuni 2008.
Distriversa Buana MasCabang Semarang termasuk juga Para Penggugat merasa belum pernah adaperaturan perusahaan yang mengatur tentang kesalahan berat karena belumpernah ada sosialisasi tentang peraturan perusahaan oleh Tergugat;Bahwa dalam penyelesaian perselisihan tersebut, Tergugat tetapmelakukan PHK terhadap beberapa orang sales yang melakukan order fiktiftermasuk juga Para Penggugat ikut di PHK oleh Tergugat dengan alasanmembantu menjualkan obatobatan sisa order fiktif tersebut, dengan alasanperbuatan
RI) No. 13/Men/SjHK/I/2005 tentang PutusanMahkamah Konstitusi No. 012/PUUI/2003, maka PHK kepada Para Penggugatdapat dilakukan karena dengan pertimbangan yang mendesak dan selayaknyapihak PT.
Putus : 27-05-2008 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83K/PDT.SUS/2008 Tanggal 27 Mei 2008 — FARIDA FATMAWATI ; RUMAH SAKIT JAKARTA
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-11-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap Tanggal 5 Juli 2018 — - PT. Kuala Pelabuhan Indonesia
- Aprianus Kogoya
153 — 92
153 — 92
Oleh karena gugatan PHK perkara a quo diajukan padatanggal 24 April 2018, maka gugatan Penggugat telah tidak memiliki dasarhukum karena PHI yang dijadikan dasar tersebut telah tidak berlaku lagiatau telah daluwarsa.
Bahkan ada juga yang menyebabkan kendaraan terbakarhabis, namun tidak diberikan sanksi PHK sebagaimana Tergugat saat ini.Oleh karena itu gugatan PHK perkara a quo terhadap Tergugat sangatlahtidak adil dan berlebihan. Hal ini karena sebagai karyawan PT.
Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk melakukan PHK terhadapTergugat adalah Pasal 29 ayat (37) dan (17) PHI. PTKPI yang secaranormatif merupakan bentuk pelanggaran biasa. Oleh karena itu terkaitdengan prosedur PHK harus mengacu pada Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikianketentuan Pasal 29 ayat (37) dan (17) PHI.
Tergugat selaku pekerja yang diinvestigasi tidak pernah mendapatkanhasil rekomendasi dari tim investigasi dengan sanksi PHK, sebagaimanadiatur dalam Pasal 17 ayat (5) PHIPTKPI, yang berbunyi:Pemeberitahuan rekomendasi tindakan disiplin atau) sanksi PHK(lampiran XIV) dari hasil pemeriksaan investigasi disampaikan kepadapekerja oleh penyelia dengan didampingi IRO setelah mendapatkanpersetujuan dari kepala departemen SDM dan hubungan Industrial:c.
Oleh karena ituseharusnya upaya pembinaan dijalankan terlebih dahulu sebelumdilakukan PHK oleh Penggugat terhadap Tergugat bersamasamadengan serikat pekerja/serikat buruh.
Putus : 10-04-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 10 April 2012 — INDRI NASUTION,dkk ; PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-10-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 — Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, M.M. VS BUPATI JAYAPURA
119 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-01-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 24 Januari 2017 — - ISMET IBRAHIM
LAWAN
- PIMPINAN PT. ROCKY MITRA GROUP
40 — 16
40 — 16
Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alas an berakhir sesuaikontrak kerja yang disampaikan oleh HRD PT. Rocky Mitra Group Lk. Umar;6. Bahwa Penggugat menerima upah terkahir mei yang diterima bulan Junisebesar Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);7.
Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmelakukan perundingan dengan Penggugat sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang merupakan prasyarat suatu PHK, sehingga PHKtersebut bertentangan dengan pasal 151 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan ;8.
Bahwa sesuai pasal 151 ayat (8) UU no 13 Tahun 2003 PHK yang sahadalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial (LPPHI) ;9. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalah PHKsepihak ;10.
Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajiobkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 berupa uang pesangon, penghargaan masakerja serta penggantian hak, terdiri dari : Cuti Tahunan yang
belum diambil Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;Bahwa karena PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap makaPenggugat berhak atas uang proses sejak bulan April 2016 yang dikalikanHalaman 3 dari 12 halPutusan PHI Nomor 19/Pdt.SusPHI/2016/PN.Gto17.Upah perbulan sebesar Rp. 1.875.000, sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat ;Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugatharuslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat
Putus : 03-03-2008 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321K/PDT.SUS/2007 Tanggal 3 Maret 2008 — WARDOJO TJOKRO ; MISDIYO ; PARSONO, Dkk
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-07-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286K/PDT.SUS/2007 Tanggal 9 Juli 2008 — PT. LANGENG MUARA MAKMUR ; ELIAZER ROBIN ERLELY
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 6 Januari 2012 — PT.SINAR RASA KENCANA ; WAHIMAN
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 22 Desember 2011 — PT.AMOS INDAH INDONESIA ; WAKHIDIN
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amos Indah Indonesia yang telahmelakukan PHK terhadap saudara Wakhidin, memberikan uang pesangonsebesar 1 (satu) kali Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja, 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan ;2. Agar perusahaan PT.
Hal itu terjadi sekitar bulan April 2008 tawarantersebut disikapi baik dan positif oleh Penggugat sehingga Penggugat sempatbekerja kurang lebih 2 (dua) minggu pada Tergugat, setelah itu keluar, karenaharapan Penggugat bahwa Tergugat dapat membantu memberikan uangpesangon dan uang penggantian hak dan lainlain ternyata tidak diberikan ;Bahwa setelah Penggugat diputus Hubungan Kerjanya (PHK) sesuai Pasal155 ayat (3).
Tergugat dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan schorsing kepadaPenggugat yang sedang dalam proses PHK dengan tetap membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa di terima Penggugat. Tetapi tidak dilakukanTergugat, Selain itu Penggugat tidak diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) olehTergugat karenanya sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo.
No.164 PK/Pdt.Sus/20113(tiga) huruf a bahwa "Pengusaha yang akan melakukan PHK denganalasan Penggugat melakukan kesalahan berat eks Pasal 158 ayat (1),maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) pada Penggugat pada tanggal 21 Januari 2008 sampai perkaraini disidangkan tidak membayar upah beserta hakhak lainnya yangbiasa diterima Penggugat hal tersebut Tergugat telah melanggarketentuan
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upahselama proses PHK, dan THR yang seluruhnya berjumlah sebesarRp.80,128,125.00 (delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribuseratus dua puluh lima rupiah) ;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5.
Putus : 04-02-2008 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183K/PDT.SUS/2007 Tanggal 4 Februari 2008 — PT. CIWIDYS JAYA SAKTI ; BURHANUDIN
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK dan membayarkan hakhakPenggugat tidak sesuai Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 ;3. Menghukum Tergugat membayarkan hakhak Penggugat sebesar berikut :Uang pesangon Rp. 3.672.000,Uang pengganti hak Rp. 844.560,Jumlah Rp. 4.516.560,Dikurangi pesangon yang sudah diterima sebesar Rp.1.100.000, sehinggamasih harus dibayar adalah Rp. 4.516.600, Rp. 1.100.000, =Rp. 3.416.500,4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5.
Putus : 10-08-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15K/PDT.SUS/2009 Tanggal 10 Agustus 2009 — PT. VARIA NIAGA NUSANTARA ; DULAMIN
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
sepihak olehTergugat sebagaimana surat keputusan Tergugat No. 052/HRD/II/2008 ;Bahwa sejak Keputusan PHK Sepihak dikeluarkan, Tergugat tanggal 15Februari 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan upah tidak dibayar olehTergugat ;Bahwa Mediator pada Disnakertrans Kabupaten Pasuruan telahmenganjurkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali PenggugatHal. 1 dari 10 hal.
Bahwa Penggugat tidak masuk kerja bukan karena kemauan pihakPenggugat melainkan karena Penggugat di PHK Sepihak terhitung Februari2008, maka pihak Tergugat berkewajiban membayar upah Penggugat danhak yang biasa diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat 2 huruf FJuncto Pasal 155 ayat 2 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;6.
Bahwa pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi kutip tersebut di atasmerupakan kesalahan, karena pada dasarnya Pemohon Kasasi tidakmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karena PHK ituHal. 5 dari 10 hal. Put.
Bahwa Surat Keputusan PHK nomor : 052/ HRD/II/2008 tertanggal 15Februari 2008 tersebut memang menyebutkan kalau Termohon Kasasidikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi PHK tersebut bukanPHK sepihak, karena pada dasarnya apabila dalam Surat Keputusan tidakmenyebutkan kalimat PHK, hal ini dilakukan untuk menghindari presepsi yangberbeda antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tentang sanksiyang diberikan oleh Pemohon Kasasi ;.
No. 015 K/Pdt.Sus/2009bahwa Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sehingga tidak adapat digunakan sebagai dasaruntuk melakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepadaPenggugat, sebelum adanya putusan dari Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap, sehingga Mejelis berpendapat bahwa PHK tersebutadalah batal demi hukum karena, PHK tersebut tidak memenuhi ketentuanPasal 151 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 sehingga
Putus : 16-12-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 22 / G / 2013 / PHI / PN.KPG Tanggal 16 Desember 2013 — MARTHEN EDISON DIMU
130 — 36
130 — 36
Bahwa kejadian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugat olehTergugat dilakukan pada tanggal 03 Januari 2013 jam 12 wita dengan diadakanPertemuan oleh Tergugat yang dihadiri oleh 11 (sebelas) Pekerja termasukPenggugat. Dalam Pertemuan tersebut 11 (sebelas) Pekerjatersebutdiberitahukan secara lisan, akan tetapi hanya 4 (empat) orang diterima kembalibekerja pada Tergugat, tidak termasuk Penggugat ; .
Bahwa karena PHK terhadap Penggugat tidak berdasar pada ketentuan danperundang undangan yang berlaku, maka Penggugat melakukan PerundinganBipartit dengan surat permohonan ditujukan pada Tergugat 2 (dua) kali berturutturut tanggal 11 Februari dan tanggal 15 Februari 2013, akan tetapi perundinganBipartit, tanggal 09 April 2013 tidak menghasilkan suatu kesepakatan ;3.
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 4 Gugatan adalahsangat tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) karena Penggugat hanya merupakan Tenaga Harian Lepasyang bersifat Temporer akan tetapi permasalahan yang sebenarnya adalahPenggugat menuntut untuk diangkat menjadi karyawan tetap dan hal ini tidakmungkin terjadi karena Perusahaan Tergugat adalah pabrik semen yang pengangkatan karyawan memiliki prosedurtersendiri ; 5.
dengan fakta yang sebenarnya dan jugabertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sehinggaTergugat tidak perlu menjawab dalam Jawaban Tergugat ini.Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam jawaban Tergugat ini,maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menanganiperkara ini agar berkenan memutuskan : Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima ; anne Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK
Putus : 23-11-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/TUN/2020 Tanggal 23 Nopember 2020 — ANDI JAYANDI VS BUPATI SUKAMARA
75 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-12-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap Tanggal 15 Nopember 2018 — - YOHANIS LEME, dkk
- PT. UNGGUL MITRA PRATAMA INTERINDO CABANG JAYAPURA
143 — 152
143 — 152
UMI kantor PerwakilanJayapura tersebut, Para Penggugat diberhentikan (di PHK) oleh Tergugat;Bahwa, alasan tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dan empatteman adalah sebagaimana isi surat penggilan pada tanggal 23 Maret 2018:Tergugat tidak mempunyai kegiatan proyek di Kabupaten MamberamoRaya tahun 2018, baik paket dari Kabupaten maupun paket dari Provinsi;Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPH1I/2018/PN.Jap19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Bahwa, berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun
Saksi Lodywik Wanggai, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa kami yang melakukan mediasi sebanyak 3 kali;Bahwa setelah kami mendapatkan laporan dari pekerja tentangpermasalahan yang para pekerja di PHK oleh pengusaha (PT.UMI), kami melakukan panggilan kepada pihakpihak, antara lainPengusaha (PT.UMI), yang hadir mewakili PT. UMI adalahPimpinan Cabang PT.
UMI melakukanefisiensi dan harus membayar hakhak Para Penggugat terhitungmulai Para Penggugat masuk bekerja sampai di PHK oleh PT.UMI;Bahwa pada saat itu jabatan pak E.
adalahKartu peserta Asli, surat PHK bagi pekerja yang di PHK, bukurekening pekerja, foto copy KTP.
berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 164 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK karena alasan efisiensitelah diuji materil ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 19/PUUIX/2011, dalam putusannya Mahkamah Konstitusimenciptakan norma baru bahwa pengusaha dapat melakukan PHK denganalasan efisiensi apabila perusahaan
Putus : 02-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — HERMANUS BILI, S.T. VS BUPATI SUMBA BARAT DAYA
55 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap