permohonan peninjauan kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalikedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa sebagaimana SEMA Nomor 10 Tahun 2009 syarat untukpengajuan upaya hukum peninjauan kembali ke dua terbatas sepanjangterdapat alasan adanya suatu objek perkara terdapat dua putusanpeninjauan kembali yang bertentangan antara satu dengan lainnya;Bahwa putusan yang dianggap bertententangan satu dengan yanglain yang didalilkan Pemohon PK

II adalah Perkara Nomor284/Pdt.G/2016/PN.Bdg., juncto Perkara Nomor 232 PK/Pdt/2018 dalamperkara a quo, Perkara Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Bdg., serta PutusanNomor 199/Pdt.G/2017/PN.Bdg;Bahwa ternyata Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/PN Bdg., junctoPerkara Nomor 232 PK/Pdt/2018 objek perkara adalah Surat KeteranganHak Waris Nomor 6/111/2003 yang tidak memuat seluruh ahli waris untukmendapatkan warisan peninggalan Ny.

Soendoro (Pemohon PK II)dengan Tergugat Yeana Sulistriani, ahli waris almarhum Hardi Sungkono danahli waris almarhum Sugiyono Cipto;Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2019Perkara Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Bdg., objek perkara yangdiajukan adalah Pencatatan Penolakan Warisan yang dibuat secaramelawan hukum, yang intinya menolak hak waris dari Pewaris Ny.

Untukdiketahui bahwa PEMOHON PK Ill sejak tanggal 18 Maret 2013ditetapbkan menjadi tersangka atas laporan PT INDOPERKASA USAHATAMA/TERMOHON PK II di POLDA JATIM dan masuk DPO POLDAJatim No. DPO/32/III/2013/Ditreskrimum (/ampiran. 1), karena merasadikriminalisai, PEMOHON PK III meninggalkan rumah tempat tinggalnyadan pergi ke Ciganjur Jakarta menginap di Pondok pesantren milik GUSDUR (KH.

(11,788 Ha), dimana terhadap objek tanah milikPenggugat/Para Pemohon PK tersebut telah diterbitkan SertifikatHGB objek gugatan: bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T6 = TI int 1,TIL int 2, TH Int 3, THl int 4, Tll int 5 dan TIl int 6, jumlah luas HGBatas nama Tergugat II Intervensi/Termohon PK II = 16,213 Ha.2. Bahwa tanah tambak yang dikuasai/dimiliki Penggugat/Para PemohonPK seluas 68.690 M?

SAI/PemohonPK IllTermohon PK II/PT. IPUKeterangan Permohonan HakTanggal 10041995Tanggal 15111995 Moch.

PanitiaA/Termohon PK telah menerbitkan 2 GS dan 2 SKPT yaitu atasnama Pemohon PK Ill dan Termohon PK II ( tidak mungkin danjelas adanya pelanggaran hukum); Dugaan adanya keterangan palsu yang dilakukan pada SKPT,karena tidak mungkin 1 (satu) objek bidang tanah dalampenguasaan 2 pemohon (Pemohon PK III dan Termohon PK II/PTIPU).

INDOPERKASA USAHATAMA/Termohon PK II mengajukanpermohonan HGB tanggal 15111995 atas tanah seluas 29.716 M? dan132.414 M? atau seluruhnya seluas 162.130 M?.Tanah seluas 49.190 M?

Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.9.2.9.3)9.4.25.9.6.Surat Panggilan Il Nomor IMI.5GR.02.01.1.0163 tanggal 26 Januari2015 yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Dan PenindakanKeimigrasian yang berisi: memanggil Hsieh Lie Ken alias Kentjana Sutjiawan; untuk menghadap kepada Kepala Subdit Penyidikan DanPenindakan Keimigrasian pada tanggal 28 Januari 2015 jam 10.00WIB (Bukti PK II):Surat Panggilan III Nomor IMI.5GR.02.01.1.0198 tanggal 29 Januari2015 yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Dan PenindakanKeimigrasian

Bertitik Tolak Dari Bukti PK I, Bukti PK II, Bukti PK III, Bukti PK IV, Bukti PKV, Dan Bukti PK VI Sebagai Novum Yang Diajukan Pemohon PeninjauanKembali Dengan Terang Benderang Dan Prima Facie:Telah terbukti bahwa Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan KembaliIl Intervensi yang bernama Kentjana Sutjiawan adalah warga negaraRepublik Rakyat Tiongkok;10.1.10.2.10.3.Bahkan telah dicari oleh Dirjen Imigrasi dengan bantuan BareskrimMabes Polri dan Polda Metro Jaya dalam rangka untuk mendeportasiTergugat

II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali Il Intervensiyang bernama Kentjana Sutjiawan keluar wilayah Indonesia;Berdasar Novum yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan yangterdiri dari Bukti PK I, Bukti PK II, Bukti PK Ill, Bukti PK IV, Bukti PKV, dan Bukti PK VI, yang dideskripsi secara terang benderang danprima faci telah terbukti:1) Kentjana Sutjiawan yang berkedudukan sebagai Tergugat IlIntervensi/Termohon Peninjauan Kembali Il Intervensi dalamperkara ini bukan WNI akan tetapi warga negara RakyatTiongkok

;2) yang bersangkutan sedang dicari untuk dideportasi dariIndonesia keluar wilayah Indonesia;Dengan demikian, bertitik tolak dari Bukti PK , Bukti PK II, Bukti PKHl, Bukti PK IV, Bukti PK V, Dan Bukti PK VI, Pemohon PeninjauanKembali dapat membuktikan bahwa:10.3.1.

Oleh karena berdasar Bukti PK , Bukti PK II, Bukti PK III, Bukti PKIV, Bukti PK V, Dan Bukti PK VI yang diajukan sebagai Novum dapatmembuktikan produk Keputusan Tata Usaha Negara P1, P2 dan P3 yang menjadi objek gugatan dalam perkara inibertentangan/melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku, maka berdasar keberatan Peninjauan Kembali ini, cukupdasar untuk:1) Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali;2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

No. 59 PK/Pid/2017Keadaan baru tersebut adalah dengan ditemukannya Bukti Novum I, BuktiNovum PK II, Bukti Novum PK III, Bukti Novum PK IV dan Bukti Novum PK Vberupa :1)2)3)4)9)Bukti Novum yaitu dengan ditemukannya Putusan Pengadilan NegeriSidoarjo Nomor 653/PID.B/2010/PN.SDA., yang mana putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23November 2010;Bukti Novum PK II yaitu dengan ditemukannya : Berita Acara Serah TerimaTabungan Kusplus yang di dalamnya berisikan uang sebesarRp59.000.000,00

No. 59 PK/Pid/2017Selain ditemukannya Bukti Novum PK di atas, ditemukannya juga BuktiNovum PK Il, Bukti Novum PK III, Bukti Novum PK IV dan Bukti Novum PK V,sebagai berikut dibawah ini :1)2)3)4)Bukti Novum PK II yaitu dengan ditemukannya : Berita Acara Serah TerimaTabungan Kusplus yang di dalamnya berisikan uang sebesarRp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), tabungan tersebut milikMediator pembelian Tanah KPRI, Departemen Agama di Desa Glagaharum,Porong dengan luas tanah 15.904 M?.

, yang dibuat padatanggal 12 Juli 2007;Bukti Novum PK II, Bukti Novum PK III, Bukti Novum PK IV dan Bukti Novum PKV tersebut di atas dapat mematahkan pertimbangan Yang Mulia Majelis HakimAgung tingkat kasasi halaman 19 paragrap ke 3 (tiga) sampai dengan paragrap6 (enam).

II, Bukti Novum PK IIIBukti Novum PK IV, dan Bukti Novum PK V tersebut di atas dapat mematahkanpertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat kasasi halaman 19(sembilan belas).

Selain itu tidak benar uang sebesarRp99.040.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah)disimpan berlamalama karena berdasarkan Bukti Novum PK II, Bukti NovumPK III, Bukti Novum PK IV, dan Bukti Novum PK V tersebut di atas karena padakenyataannya telah diserahkan langsung kepada Mediator sejak tahun 2006sampai dengan tahun 2008;Oleh sebab itu kami mengharapkan Yang Mulia Majelis Hakim AgungTingkat Peninjauan Kembali dapat menerima Bukti Novum PK , Bukti NovumPK II, Bukti Novum PK

Nomor 692 PK/Pdt/2017a quo serta mengelola/nengusahakan menjadi Usaha Lokasari Saunaadalah Chan Kwok King dan Para Pemohon PK hingga saat ini, bukanTermohon PK I, Termohon PK II dan Termohon PK III:5. Bahwa sejak Para Pemohon PK kawin dengan Chan Kwok Kinghingga sekarang ini, secara fisik yang mengelola dan menguasai tanahtanah dan bangunanbangunan tersebut adalah Para Pemohon PK;6.

Bahwasertifikatsertifikat tidak pernah dikuasai oleh ParaPemohon PK dan rukoruko (bangunanbangunan dan tanahtanah)tersebut fisiknya tidak pernah dikuasai oleh Termohon PK I danTermohon PK II:8.

Bahwa Pemohon PK II telah kawin/melakukan perkawinan puladengan Chan Kwok King pada tanggal 10 Mei 1995 di Desa Tanjungsari,RT.27, RW.5, Kelurahan Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember(Bukti P7);6.

Bahwa perkawinan Pemohon PK II dengan Chan Kwok King,walaupun belum tercatat di kantor catatan sipil, namun sesuai danmerujuk serta mengacu kepada Yurisprudensi MA Nomor 1776K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008 (vide Majalah Varia Peradilan, TahunXXIV Nomor 286 September 2009, halaman 60 s/d 100) perkawinanyang belum dicatatkan pada catatan sipil tetap sah.

Oleh karena ituPemohon PK II dinyatakan sebagai janda dari suaminya Chan Kwok Kingdan anakanak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon PK II denganChan Kwok King, bernama Anita Chan dan Jennifer Chan adalah abhliHalaman 51 dari 56 hal. Put.

Termohon PK II mempunyai 2 (dua) buah surat yaitu :a. Kuwitansi tanda terima uang untuk pembayaran Djual Beli Tanah dariTermohon PK tanggal 18 November 1976.Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2015b.

Akta Kuasa Nomor 32 tanggal 19 November 1976 dari Termohon PK kepada Termohon PK Il yang dibuat dihadapan Aminus, Notaris diPalembang.Baik Termohon PK maupun Termohon PK II tidak mempunyai buktialas hak terhadap tanah objek perkara.Berdasarkan alasanalasan yang Pemohon Peninjauan Kembaliuraikan tersebut diatas, jelas Judex Facti Mahkamah Agung Republik Indonesiayang memutus perkara ini ditingkat kasasi telah salah dalam pertimbanganhukumnya yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi danmengabulkan

gugatan intervensi dari Termohon PK II dengan tanpa bukti alashak sedikit pun terhadap tanah objek sengketa.Mudahmudahan Bapakbapak Majelis Hakim Agung Republik Indonesiayang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat PeninjauanKembali tidak mengikuti pertimbangan hukum yang salah dan tidak berpihakkepada orang miskin dimana pertimbangan hakim tingkat pertama, banding dankasasi yang memenangkan Termohon PK II yang hanya bermodal kwitansi dansurat kuasa.Menimbang, bahwa terhadap

Menerima permohonan PK dari Pemohon PK II dan Pemohon PK III;2. Membatalkan putusan kasasi Nomor 1 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari2019, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 408/PDT/2017/PT.BDG tanggal 26 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan NegeriSumber Nomor 29/Pat.G/2016/ PN.Sbr tanggal 12 April 2017;Dan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatanPenggugat/Termohon PK untuk seluruhnya;3. Menghukum Termohon PK membayar biaya perkara;Atau :Halaman 9 dari 171 hal. Put.

Nomor 688 PK/Pdt/2020Apabila Majelis Hakim a quo berpendapat lain, Pemohon PK II dan PemohonPK Ill mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauankemball:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa keberatan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,olehkarena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembaliPemohon Peninjauan Kembali semula

Rajab meninggal Dunia Di KabupatenMamuju pada Tanggal 20 Februari 2019, berdasarkan surat kematian479/271/SKM/PK/II/2019/LK yang dikeluarkan oleh kelurahan Karema.3. Bahwa semasa hidupnya Armianto Bin ABD. Rajab mempunyai danatabungan di Bank Sulselbar sebesar Rp : 44,616,565,00 (Empat puluhempat juta enam ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)Halaman 1 dari 4 Penetapan No.98/Pdt.P/2019/PA. Mmj4. Bahwa Almarhum, Armianto Bin ABD.

II ;Bahwa sedangkan gugatan Penggugat/Pemohon PK terdahulu terhadapTergugat I/Termohon PK ke Pengadilan Negeri Medan dalam Reg.Nomor 382/Pdt.G/2004/PNMdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor 131/PDT/2006/PTMdn tanggal 6 Oktober 2006 Jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1445 K/Pdt/2007 tanggal 21 NopemberHal. 21 dari 31 Hal.

asuransitersebut telah terlambat karena menurut Pasal V Polis Asuransi, Klaimharus diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinyaperistiwa yang menimpa objek asuransi sebagaimana dalam surat yangditandatangani Tergugat II/Termohon PK Il Nomor 187/DIR/X/2001tanggal 5 Oktober 2001;Bahwa oleh karena itu Penggugat/Pemohon PK sangat terkejut karenasebelumnya Penggugat berpatokan pada Pasal XVIII Polis Asuransiyang diterbitkan oleh Tergugat I/Termohon PK dan Tergugat Il/Termohon PK

II yang menyatakan tenggang waktu pengajuan tuntutanganti rugi adalah 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian ataukerusakan;Bahwa namun oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Reg.

II dalam sengketa yang berbeda yaitutentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat /Termohon PK dan Tergugat II/Termohon PK II karena pada tanggal 29Desember 1999 telah sengaja membuat Klausula mempunyai maknayang sangat elastis juga kontradiktif sehingga dapat ditafsirkan sesuaikehendak Tergugat I/Termohon PK dan Tergugat II/Termohon PK Ilsendiri dengan bukti telah dijadikannya alasan tersebut diatas untukmenolak Klaim asuransi yang diajukan Penggugat/Pemohon Pk;e Bahwa meskipun hubungan

II pada tanggal 29 Desember 1999 persis terjadi pada saatpembuatan dan penandatanganan klausula Polis Asuransi Nomor021906007129 tanggal 29 Desember 1999;e Bahwa untuk mempermudah Judex Juris/Majelis Hakim PeninjauanKembali dalam memeriksa perkara a quo maka Penggugat/Pemohon PKmembuat daftar tabel dibawah ini agar jelas perbedaan perkara a quodengan perkara terdahulu sebagaimana dalam Reg.

tanggal 6 Maret1993 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Rahayu SedyonoMardiatmodjo,SH. yang terdapat dalam bendel Warkah No. 9485 9502/1993 BPN Jakarta Barat adalah Spurious Signature atau tandatangan karangan, maka Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum.5 Bahwa oleh karena Akta Jual Beli tersebut batal demi hukum makaikutannya yaitu balik nama Sertifikat menjadi atas nama Termohon PKII adalah batal demi hukum.6 Bahwa selanjutnya, oleh karena balik nama Sertifikat atas namaTermohon PK

II adalah batal demi hukum, maka Perjanjian Kredit antaraTermohon PK II dengan Termohon PK III yang sertifikat Pemohon PKdijadikan jaminan dengan Akta Hypotik adalah batal demi hukum pula.Berdasarkan uraian di atas sangat jelas dan terbukti bahwa Pemohon PK adalah pemilikyang sah atas rumah dan tanah sesuai bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 804tahun 1994 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 756 tahun 1980 Meruya Tlir,karena Pemohon PK tidak pernah mengalihkan/ menjual/menghibahkan kepada

pihakmanapun juga termasuk kepada Termohon PK I, Termohon PK II dan Termohon PK III.Oleh karena itu adalah tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Agung Hakim PKmengabulkan permohonan PK dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.44K/Pdt/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 jo.

/II/2019 tanggal 10 Februari 2019yang menerangkan bahwa urine tersangka an.

Barang Bukti NarkotikaNo Lab : 1545/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang menyatakanbarang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putihdengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram milik tersangka atas namaARJUNA ALIAS ARJUN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftarHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Sbgdalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta hasilpemeriksaan urine nomor : 080/PK

/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 yangmenerangkan bahwa urine tersangka an.

/II/2019 tanggal 10Februari 2019 yang menerangkan bahwa urine tersangka an.

/II/2019tanggal 10 Februari 2019 yang menerangkan bahwa urine tersangka an.ARJUN alias ARJUN REAKTIF AMPHETAMINE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Penggugat dan II untuk keseluruhannya;Menyatakan sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnyasebidang tanah seluas + 373 M* dengan SHM No. 146/Harjosari,berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang ada di atasnya, terletakdi Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 31, RT 02 RW 06, KelurahanHarjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru adalah sahmenurut hukum sebagiannya adalah hak milik/hak keperdataanbersama dan harta gono gini bersama antara Penggugat/Pemohon PK bersama istrinya Maryani dan PenggugatIl/Pemohon PK

II bersama suaminya Suprianto;Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 128/2009tanggal 17 Juli 2009 yang diterbtikan oleh Tergugat Ill/Termohon PK Ill adalah cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya;Menyatakan cacat dan tidak sah menurut hukum balik namaSHM Nomor 146/Harjosari tertanggal 20 Juli 2010 semula atasnama Suprianto (suami Penggugat II/Pemohon PK Il),Suprayetno, Maryani (istri Penggugat I/Pemohon PK I) danTergugat II (Wiranto)/Termohon PK II;Menyatakan

Pembuatan Surat Temuan kebahasaan tersebut tertanggal 24Juli 2014 belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya.Dengan mempertimbangkan Surat temuan kebahasaan tersebut, makaPemohon PK II memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah AgungRI c.q.

Majelis Hakim PemeriksaPerkara A quo sependapat dengan Pemohon PK II maka Yang MuliaKetua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo wajib untuk mengabulkan permohonan PK Pemohon PK II danmembatalkan PutusanPutusan terdahulu mulai dari tingkat pertama,tingkat banding, dan tingkat Kasasi;5. Bahwa bersamaan dengan Memori Permohonan PK ini, Pemohon PK Ilmelampirkan: dokumendokumen, sebagai bahan pertimbangan untukmenerima dan mengabulkan permohonan PK pemohon PK II, yaitu:a.

Oleh karenanya Pemohon PK II memohonkepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis HakimPemeriksa Perkara A quo untuk mengabulkan permohonan PK PemohonPK Il dengan membatalkan Putusan tingkat Kasasi Nomor 319 K/TUN/2011;Bahwa selanjutnya mengenai peraturan tentang kepemilikan tanahPenggugat/Termohon PK, Pemohon PK II tidak menemukan satu punaturan hukum tentang kepemilikan tanah berdasarkan Surat Izin TebasTebang (bukti P1).

Putusan Nomor 02 PK/TUN/201513.tanah Pemohon PK II dan Pemohon PK saja, Pemohon PK Il danPemohon PK dapat menunjukkan batasbatas tanah miliknya, tanahTergugat Intervensi lainnya tidak diperiksa, hanya menanyakan kepadaPenggugat/Termohon PK sebelah mana tanah yang dijual ke sdr. Wisnu,namun Penggugat/Termohon PK tidak dapat menunjukkannya. Tidakmungkin seorang pemilik tidak mengetahui barang miliknya, maka patutdiduga Penggugat/Termohon PK bukan pemilik sebenarnya.

Yunus yang dikeluarkandi Tampan pada tanggal 25 Juli 1983 dan ditandatangani oleh Kepala DesaTampan Kecamatan Siak Hulu pada saat itu Bapak Danuri (Sesuai denganaslinya), dan Bukti T3 Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 105/038KT/XI/99tertanggal 30 November 1999 atas nama MuslimHarahap/Pemohon PK II (sesuai dengan aslinya).

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota INI tahun1994/1995melalui Pendidikkan Secaba PK II di Pusdik Armed CimahiBandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudianditugaskan di Babinkum TNI, tahun 1995 sampai dengan tahun 1999Terdakwa ditugaskan di Masmil Medan, selanjutnya pada tahun 1999Terdakwa bertugas di Dilmilti Medan sampai dengan terjadinya perkaraini dengan pangkat Serma NRP 21950302480573.2.

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI tahun1994/1995melalui Pendidikkan Secaba PK II di Pusdik Armed CimahiBandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudianditugaskan di Babinkum TNI, tahun 1995 sampai dengan tahun 1999Terdakwa ditugaskan di Masmil Medan, selanjutnya pada tahun 1999Terdakwa bertugas di Dilmilti Medan sampai dengan terjadinya perkaraini dengan pangkat Serma NRP 21950302480573.2.

Raden Batubara (Tergugat V/Pemohon KasasiII/Pemohon PK II); Bahwa dengan adanya Bukti Baru PKIV tersebut di atas, TergugatV/Pemohon PK II selaku warga Negara yang baik telah melakukanpembayaran PBB atas tanah yang dikuasainya yang terletak di DesaBandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdangtermasuk tanah terperkara; Bahwa dengan adanya pembayaran PBB (Bukti Baru PKIV) tersebutdengan didukung adanya Surat dari Camat Percut Sei Tuan (Bukti BaruPKIll)yang membenarkan bahwa Surat

Keterangan tanah milikTergugat V/Pemohon PK II telah terdaftar di buku registrasi Kantor DesaBandar Khalifan dan Kantor Camat Percut Sei Tuan adalahmembuktikan bahwa Tergugat V/Pembanding Il/Termohon KasasiIl/Pemohon PK II adalah sebagai pemilik atas tanah yang terletak diDesa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan SuratKeterangan Tanah Nomor 590/703/SK/2006 tanggal 01 September2006 juncto Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 26September 1988:Il.

Tasikmalaya No : 029/DIR-PDUP/PK/II/2012, No : 020/GBL/PK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012g. 1 (satu) exsemplar fotocopy perjanjian kerjasama antara perusahaan daerah usaha pertambangan (PDUP) kabupaten Tasikmalaya dengan CV. GALUH BAHARI LESTARI tentang pengelolaan pasir besi (IRON SAND) blok Sukasari Rancamambo Desa Cikawungading Kec. Cipatujah Kab.

Tasikmalaya No : 029/DIRPDUP/PK/II/2012, No : 020/GBL/PK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012. 1 (satu) exsemplar fotocopy perjanjian kerjasama antara perusahaandaerah usaha pertambangan (PDUP) kabupaten Tasikmalaya denganCV. GALUH BAHARI LESTARI tentang pengelolaan pasir besi (IRONSAND) blok Sukasari Rancamambo Desa Cikawungading Kec.Cipatujah Kab.

TasikmalayaNo : 029/DIRPDUP/PK/II/2012, No : 020/GBL/PK/II/2012 tanggal 20 Februari20121 (satu) exsemplar fotocopy perjanjian kerjasama antara perusahaan daerahusaha pertambangan (PDUP) kabupaten Tasikmalaya dengan CV. GALUHBAHARI LESTARI tentang pengelolaan pasir besi (IRON SAND) blokSukasari Rancamambo Desa Cikawungading Kec.

Lagi pula Termohon PK bukanlah berbentuk badanhukum melainkan mengikatkan perjanjian sebagai person/perseorangan bahkanberdasarkan bukti T.I merupakan pegawai honor dari Pemohon PK. II pada UnitPelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, oleh karenanyaperikatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 26 UndangUndangNomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Bahwa sesuai Buku PokokPokok Hukum Perdata dari Prof.

Tahun 2005 perharinya sebesar Rp. 730.000, (tujuhratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga pertimbangan hukum Judex Facti halaman 19alinea ke 8 adalah keliru, sehingga hukuman kepada Tergugat I dan II / Pemohon PK Idan II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 266.450.000,(dua ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) juga keliru danharus dibatalkan.Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri telah khilaf dalam putusannya denganmenghukum Pemohon PK I dan Pemohon PK

II secara tanggung renteng membayarganti rugi kepada Termohon PK II sebesar Rp.266.450.000, (dua ratus enam puluhenam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan menegakkan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku.

tidak adayang dilanggar Pemohon PK dan juga Termohon PK I tidak dirugikan atau tidakmengalami kerugian apa pun dalam perkara a quo.Bahwa sebenarnya sejak dari awal Termohon PK I sudah menunjukkankeinginan yang tidak baik terhadap Pemohon PK dimana pada proses bipartit yangdilakukan antara Pemohon PK dengan Termohon PK I pada tanggal 3 Pebruari 2009dimana Termohon PK I mengatakan : dengan alasan mendesak akan mengakhirihubungan kerja dengan Penggugat sebagai karyawan yang diperbantukan olehTermohon PK

II dan Termohon PK I menawarkan memberikan uang pisah sebesar 5bulan gaji sebesar Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) atau bersedia untukdikembalikan kepada pihak PDAMJAYA.Bahwa pada saat itu penawaran dimakud ditolak oleh Pemohon PK denganalasan bahwa persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan danseharusnya kepada Pemohon PK diberikan saja Surat Peringatan I, II dan III sesuaidengan tahapan pemberian sanksi kepada karyawan yang dianggap melakukanpelanggaran/kesalahan tidak

serta merta melakukan proses PHK, hal ini menunjukkanbahwa Termohon PK I dan Termohon PK II tidak memahami dengan sungguhsungguharti dan hakekat dari hubungan industrial yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD1945 yang pada dasarnya menekankan hubungan yang harmonis antara pekerja danpelaku usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan.Bahwa selain itu seharusnya juga memproses pengembalian Pemohon PK kepadaTermohon PK II sesuai dengan tawaran Termohon PK I pada saat Bipartit tanggal 3Pebruari 2009

., Notaris/PPAT diSemarang (Turut Termohon PK II) adalah sah mengikat sebagai undangundang terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan Para TermohonPeninjauan Kembali;2. Menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 37 tanggal 19November 2015 yang dibuat di hadapan Sugiharto, S.H., Notaris/PPATdi Semarang (Turut Termohon PK Il) adalah sah mengikat sebagaiundangundang terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan ParaTermohon Peninjauan Kembali;3.

, sedang proses pengurusan sertifikat diBadan Pertanahan Kota Semarang (Turut Termohon PK II) berdasarSurat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 130/HGB/BPN33.74/2015 atau dengan nomor hak guna bangunan berapapun yangterakhir dari pengurusan tersebut;5. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk danpatuh pada putusan ini:6.

PASAR SURYA) KOTA SURABAYA diwakili oleh AGUS PRIYO AKHIRONO, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali II; Lawan Pemohon PK II : 1. YUSUF dilanjutkan oleh Ahli Warisnya AMAH dkk, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. WALIKOTA KEPALA PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA diwakili oleh ERI CAHYADI selaku WALIKOTA, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali I