Pemohon:
AISWARIAH AMIN, SH
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

IQBALLATIEF, M.Si, kKewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan diJalan Andi Pangeran Pettarani, Nomor 102, Makassar, JabatanKetua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. KHAERUL MANNAN, S.H.,M.H., Jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/20132. ASRAR MARLANG, S.H., M.Si, Jabatan Kabag Hukum,Tehnis dan Humas Sekretariat Komisi Pemilinan UmumProvinsi Sulawesi Selatan;3.

Menyatakan batal atau tidak sah berita acara hasil verifikasiperbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat yang dibuat olehKomisi Pemilinan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29Mei 2013;Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/20133.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam formatmodel BB13, dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5,sebagai objek gugatan, oleh karena berita acara in litis format model BB13,bukanlah penetapan yang berbentuk keputusan akhir melainkan hanyalahmenerangkan tentang sesuatu yang faktual dan merupakan bagian dari prosestahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebelummemasuki tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar CalonTetap (DCT), dan karenanya

Suatu penetapan tertulis;Bahwa berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasiBakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah PemilihanSulawesi Selatan 5, model BB13, tertanggal 29 Mei 2013, (objectumlitis) (Bukti P6), merupakan suatu penetapan yang tertulis yangdikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, yang memuat Daftar CalonSementara Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5(Bulukumba dan Sinjai

Andi Muttamar Mattotorang untuk menjadi anggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan SulawesiSelatan 5.

Penggugat:
Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Gubernur Sulawesi Selatan 3.

Tanpa adanya pemberitahuan dan tahapan sanksi terlebin dahulu, sampai akhirnyatanggal 30 Januari 2018 pada saat Penggugat menerima SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD.Sulawesi Selatan, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkandan ditandatangani oleh Tergugat Gubernur Sulawesi Selatan,dimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD.

Kepala Dinas BinaMarga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 800/1999/DBM,tanggal 9 Juni 2015, Perihal: Teguran Il, yang ditujukan kepadaArisandy Zainuddin Tahir, A.Md.5Fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah, Surat KepalaDinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 862/3396/DBM, tanggal 01 Juli 2016, Perihal: Penegakan DisiplinPegawai, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah ProvinsiSulawesi Selatan;Fotokopi sesuai dengan asli, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 800/3898/BKD

Bukti T11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima KeputusanGubernur Sulawesi Selatan, tanggal 25 Agustus 2017, Nomor:888/02/2017/BKD, melalui Buku Kendali pada Dinas Bina MargaProvinsi Sulawesi Selatan atas nama Arisandy Zainuddin Tahir,12.

Bukti T13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Kepala Dinas BinaMarga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 824.2/2843/DBM,tanggal 03 September 2012, tentang penugasan ArisandyZainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003. padaSub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Bina MargaProvinsi Sulawesi Selatan;14.

Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Hajariah

PENETAPANNomor 5/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.

,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff BalaiPengelola Kereta Api Sulawsi Selatan / PPK PengadaanTanah Wilayah Kabupaten Barru) dan Pangkep,beralamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang,Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barrupada tanggal

Pemohon tetap berkehendakuntuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanya tersebut,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang Semuanya telah diberiMeterai cukup, berupa :Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia TentangPenetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Trans Sulawesi SegmenMakassarParepare Nomor : KP 1188 Tahun 2018 dari Menteri Perhubungantanggal 06 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P 1;FotocopiKeputusan Gubernur Sulawesi

Selatan Nomor : 2094/XI/Tahun 2019,tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Stasiun,Depo, Balaiyasa dan Siding Track Arah Tonasa Jalur Kereta Api Makassar Parepare seluas + 173 Ha (Seratus tujuh puluh tiga hektar) di Kabupaten Barru,Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :2094/XI/Tahun 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 25 November 2019,selanjutnya diberi tanda P 2;Fotokopi satu bundel kelengkapan Alas Hak Pemilik Lahan di KelurahanTellumpanua

BARRU tanggal28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administrator di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan SelakuKuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.403/1/1BPKASS/2021 dari BalaiPengelola Kereta Api Sulawesi Selatan tanggal 7 Mei

Penggugat:
KONFEDERASI SERIKAT NUSANTARA
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA SULAWESI SELATAN,beralamat di Komplek Ruko Veteran Selatan No. 2 Jl. Veteran Selatan, yangdiwakili oleh SANUJI, S.Pd., beralamat di Baniaga Desa Taraod Kec. TurikaleMaros.5. FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, beralamat di Komp. SD. Inp.BTK Labuang Baji, Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar, yang diwakili olehASNIATI, beralamat di JI. Bontoduri X Lr. 3 Makassar.Dalam hal ini member Kuasa kepada :1. Haswandy Andy Mas, S.H.2. Syafruddin Marrappa, S.H.3.

Para Penggugat.MELAWAN:GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di jalan JenderalUrip Sumoharjo No. 269 Makassar, yang dalam hal ini memberkuasa kepada :1.A.

Selatan Nomor : 2620/IX/2017 tanggal 31Oktober 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Sulawesi SelatanTahun 2018, ( Objek Sengketa);Bahwa adapun halhal dan dailildalil serta alasanalasan hukum yangmendasari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :1.Bahwa Upah Minimum merupakan upah terendah yang wajib dibayarkanoleh pengusaha kepada pekerja /buruh setiap bulannya yang ditetapkan olehGubernur Sulawesi Selatan setiap tahunnya.Bahwa penetapan upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan

Bahwa KTUN objek sengketa memuat klausul dalam dictum KETIGAmenetapkan Bahwa ketentuan upah minium tidak berlaku bagi Usaha kecildan Mikro yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan asetyang dimiliki di bawah Rp.250.000.000.9. Bahwa ketentuan klausul tersebut jelas melanggar ketentuan pasal 90 ayat(1) UndangUndang Ketenagakerjaan.10.

Bahwa KTUN objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukumkarena dalam UndangUndang ketenagakerjaan telah tegas mengaturBahwa semua pengusaha wajib membayar upah sesuai upah minimum,tidak tekecuali bagi Usaha kecil dan Mikro, akan tetapi dalam KTUN objeksengketa pada dictum ketiga memuat upah minimum tidak berlaku bagiUsaha Kecil dan mikro yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan denganketentuan asset yang dimiliki dibawah Rp.250.000.000.11.

FITRIYAH ARIEF WANGSA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA dk

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESISELATAN DAN TENGGARA, berkedudukan di KantorPolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16Makassar,2.

Syaefuddin La Intang VSDewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan

Selanjutnya suratDPP PKS Sulawesi Selatan tersebut disebut objek sengketa;Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Tergugat tidak pernahmemberitahukan kepada Penggugat tentang aturan apa yang dilanggarsebagai anggota Legislatif, sepatutnya Tergugat melakukan teguran lisandan/atau melayangkan surat teguran sampai dengan III kepada Penggugatsupaya Penggugat mendapat hak pembelaan tentang aturan apa yangdilanggar;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal menerbitkan objeksengketa tidak prosedur

tidakprosedur, maka patut dan beralasan hukum objek sengketa dapat dibatalkan atau tidak sah;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas dengan segalakerendahan hati, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Parepare Cq.Majelis Hakim Perkara a quo memeriksa dan mengadili serta memutuskandengan amar putusan sebagaimana kami mohonkan berikut ini:Ls2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Dewan Pengurus Wilayah PartaiKeadilan Sejahtera Sulawesi

Selatan Nomor 282/P/K/ASPKS/VII/1434tertanggal 27 Mei 2013 Perihal Pergantian Antar Waktu Ir.

menyatakan dirtsebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, sehinggaharus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijkverklaard)(vide SEMA Nomor 04 Tahun 2003);Bahwa kasus perdata yang berkaitan dengan Partai Politik in casu PartaiKeadilan Sejahtera (PKS), secara bijak kasus/sengketa telah diselesaikandalam internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu. dengandikeluarkannya Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahtera Surat DewanPengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi

Selatan Nomor282/P/K/ASPKS/VII/1434 tertanggal 27 Mei 2013 perihal Pergantian Antarwaktu Ir.

Penggugat:
JAMALUDDIN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN

SulawesiSelatan ; selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN(KAPOLDA SULSEL ), berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan KM 16 Makassar, Sulawesi Selatan ;selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :45/PENDIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 27 Meil 2016, tentang pemeriksaan denganacara biasa ; Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata

Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2003 tentangPemberhentian anggota Polri yaitu meninggalkan tugas secara tidak sahlebih dari 30 hari kerja secara berturutturut.; + Obyek gugatan : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyekgugatan adalah surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik IndonesiaDaerah Sulawesi Selatan (SKEP KAPOLDA SULSEL) Nomor:Kep/123/11/2016 tertanggal 24 Februari 2016 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) atas nama JAMALUDDIN.: Putusan Perkara No.45/G/2016/PTUN.Mks

,Halaman 4 dari 14 halamanKeputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi selatan(SKEP KAPOLDA SULSEL) Nomor: KEP/123/11/2016 tanggal 24 Februari2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas diri Penggugat dariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhitung mulai tanggai 29Februari 2016, sehingga gugatan ini belum kadaluwarsa sebagaimana diaturdalam pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa Proses dan Mekanisme atas Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat terhadap diri Penggugat dari Dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Atas Nama JAMALUDDIN , Memerintahkan tergugatuntuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia daerah Sulawesi Selatan (SKEP KAPOLDA SULSEL) Nomor :Putusan Perkara No.45/G/2016/PTUN.Mks.

Selatan (SKEPKAPOLDA SULSEL) Nomor: Kep/123/11/2016 tertanggal 24 Februari 2016 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama JAMALUDDIN .

DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKARSULAWESI SELATAN ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

HALIJAH VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, DK

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 438 Makassar:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Marthen RanteTondok, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan, Kantor Wilayan Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2064/1 973/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;2. Drs. M.

Halijan Dan Saderah, yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah,Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,tanggal 07 September 2016:3.

Halijan Dan Saderah, yang terletak diKelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 07 September 2016;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini:Halaman 2 dari 6 halaman.

Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
ILYAS ZAINUDDIN

PENETAPANNomor 02/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI,ST.

,MT, Kepala Balai Pengelola Kereta Api SulawesiSelatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BaliPengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dalam hal inimemberikan kuasa kepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk,Staff Balai Pengelola Kereta Api Sulawsi Selatan / PPKPengadaan Tanah Wilayah Kabupaten Barru dan Pangkep,beralamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang,Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barrupada tanggal

Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2094/XI/Tahun 2019,tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Stasiun,Depo, Balaiyasa dan Siding Track Arah Tonasa Jalur Kereta Api Makassar Parepare seluas + 173 Ha (Seratus tujuh puluh tiga hektar) di Kabupaten Barru,Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,selanjutnya diberi tanda P 2;3.

Api Makassar Parepare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari KantorATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/956/73.11/VIII/2020 tanggal 27Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberitanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi

Selatan SelakuKuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.403/1/1BPKASS/2021 tanggal 7 Mei2021, selanjutnya diberitanda P 12;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 02/Pdt.PKons/2021/PN BarMemperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan DanPenitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah

Penggugat:
MUH ANDHIKA KALIWIRAATMADJA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Muh. Anwir

PENETAPANNomor 4/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.

,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff Balai PengelolaKereta Api Sulawsi Selatan / PPK Pengadaan Tanah WilayahKabupaten Barru dan Pangkep, beralamat di LingkunganPekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau,Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Barru pada tanggal

Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2094/XI/Tahun 2019,tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Stasiun,Depo, Balaiyasa dan Siding Track Arah Tonasa Jalur Kereta Api Makassar Parepare seluas + 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektare) di Kabupaten Barru,Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,selanjutnya diberi tanda P2;3.

Makassar Parepare di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dariKantor ATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/993/73.11/VII/2020 tanggal28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi

Selatan SelakuKuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.403/1/1BPKASS/2021 tanggal 7 Mei2021, selanjutnya diberi tanda P12;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.PKons/2021/PN BarMemperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan DanPenitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah BagiPembangunan

Syaefuddin La Intang MelawanDewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan

Selatan No. 282/P/K/ASPKS/VII/1434 tertanggal 27 Mel 2013 perihalPergantian Antar waktu Ir.

Selatan No.282/P/K/ASPKS/V!

uruhnya;2.Menyatakan surat keputusan Surat Dewan PengurusWilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan No.282/P/K/ASPKS/V11/1434 tertanggal 27 Mei 2013perihal Pergantian Antar waktu Ir.

Bahwa Penggugat melakukan Pergantian Antar Waktuterhadap tergugat berdasarkan "Surat Dewan PengurusWilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan No. 282/P/K/ASPKS/VII/1434 tertanggal 27 Mei 2013 Perihal PergantianAntar Waktu Ir. Syaefuddin La Intang". Selanjutnya surat DPPPKS Sulawesi Selatan tersebut disebut Obyek Sengketa..

Selatan No. 282/P/K/ASPKS/V!

RATNA ROTUA, DKK LAWAN Koperasi Simpan Pinjam Sipakatallasa di Wilayah Sulawesi Selatan, DKK

Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
DIAN HARZEYLA

PENETAPANNomor 03/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.

,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff Balai PengelolaKereta Api Sulawsi Selatan / PPK Pengadaan Tanah WilayahKabupaten Barru dan Pangkep, beralamat di LingkunganPekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau,Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Barru pada tanggal

Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2094/XI/Tahun 2019,tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Stasiun,Depo, Balaiyasa dan Siding Track Arah Tonasa Jalur Kereta Api Makassar Parepare seluas + 173 Ha (Seratus tujuh puluh tiga hektar) di Kabupaten Barru,Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,selanjutnya diberi tanda P 2;3.

Api Makassar Parepare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari KantorATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/989/73.11/VIII/2020 tanggal 27Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi

Selatan SelakuKuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.403/1/1BPKASS/2021 tanggal 7 Mei2021, selanjutnya diberi tanda P 12;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan DanHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 03/Pdt.PKons/2021/PN BarPenitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah

Penggugat:
MUH ANDHIKA KALIWIRAATMADJA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIANDAERAH SULAWESI SELATAN NOMOR : Kep/965/IX/2020 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA A.N. BRIPTU MUH ANDIKA K, NPR86021316, BA SAT SABHARA POLRES TANA TORAJA, tertanggal 30September 2020 ;4.

Selatan Nomor: Kep/965/1X/2020 tanggal 30September 2020, yang dijaukan oleh Penggugat a.nMUH.

Bukti P 8Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasKepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September2020;Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasKepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September2020;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda

Selatan, Nomor : Kep/191/II/2020, tentangHalaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.

Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Selatan KARO SDM, NomorB/3022/X/KEP/2020/Ro SDM, tanggal 6 Oktober 2020 ;Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasKepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September2020;Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasKepolisian

SAHABUDDIN TOAHA, M.Agr
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ABDUL MALIK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;

(sembilan puluh enam ribu enamratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat UkurNomor 08545/2014 tanggal 21052014 yang terletak di Kelurahan Sudiang,Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan karenacacat hukum administrasi;Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor WilayahPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/pbt/bpn73/2016tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/

Sudiang sebagian seluas75.708 M (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atasnama h.abdul malik dan luas 96.611 M (sembilan puluh enam ribu enamratus sebelas meter persegi) sebagiamana diuraikan dalam Surat UkurNomor 08545/2014 tanggal 21052014 yang terletak di Kelurahan Sudiang,Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan karenacacat hukum administrasi;4.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan".Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah mengambil putusan, yaitu. Putusan Nomor 36/G/2016/P.TUN.Mks. Tanggal 11 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Selatan, sebab Keputusan KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/PBN73/2016tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Badan PertahananNasional RI berdasarkan Kewenangan mandat yang diatur dalam Pasal 73 dan75 Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 yangpada intinya menyatakan Pembatalan hak atas tanah dilaksanakan oleh KepalaHalaman 12 dari 19 halaman.

Bahwa melalui Delegasi dan Mandat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapatdimaknai Frasa (/) garing secara fakultatif penerima delegasi dinamakandelegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralin pada si PenerimaDelegasi termasuk pertanggungjawaban.

Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Idham, SE.M.Kes