Ditemukan 234547 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-12-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 23-12-2022
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 92-K/PM.I-02/AU/XII/2020 Tanggal 20 Januari 2021 — Iklas Fauzi Guntara, Sertu NRP 543371,
113 — 8
113 — 8
Putus : 24-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 K/Pid/2016 Tanggal 24 Maret 2016 — H. HARUN bin (alm) H. SARMIN;
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 13-08-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 28-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 242/PID/2014/PT MKS Tanggal 28 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : TIAR ADI RIYANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : H. SELLI Bin OLLE
69 — 25
Terbanding/Terdakwa : H. SELLI Bin OLLE
69 — 25
Putus : 22-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/MIL/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 — RIADI;
142 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".Dengan caracara sebagai berikut :a.
Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari KomandanKesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2012.. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tidak masuktanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yangberwenang karena masalah hutang piutang..
Bahwa selama meninggalkan dinas tidak masuk tanpa izin yang sah dariKomandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa bekerjamenjadi sopir mobil Travel serabutan di daerah Jakarta, kemudian Terdakwapergi ke daerah Jepara, Jawa Tengah..
Bahwa dari faktafakta di persidangan Pemohon Kasasi menerangkan,adapun penyebab meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dariKomandan Satuan karena Pemohon Kasasi mempunyai banyak hutang danmasalah keluarga.
Dalam hal ini Pemohon Kasasi adalah manusia biasatidak terlepas dari khilaf, salah dan dosa sehingga dalam keadaan tertentutidak mampu lagi berpikir secara sehat untuk mengendalikan dirinyaHal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2017sehingga Pemohon Kasasi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dariKomandan Satuan.. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, khususnyamengenai hukuman pidana tambahan "Dipecat dari Dinas Militer" denganalasan sebagai berikut :a.
Register : 07-12-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 205/Pid.Sus/2016/PN-Lsm Tanggal 11 Januari 2017 — ZULKIFLI ALIAS APADUN BIN A. THALIB
94 — 22
94 — 22
THALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha perniagaan Minyak Bumi tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.
Menyatakan terdakwa yang bernama ZULKIFLI Alias APADUN Bin A.THALEB terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melakukan kegiatan usaha perniagaan Minyak Bumi tanpa izin daripemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 Huruf(d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi2.
THALEBtelah melakukan penyimpanan dan Niaga usaha minyak tanpa izin usaha daripemerintah.
FAUZI PURBA, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidanga ini sehubungan dengankasus membeli dan menjual minyak tanah tanpa izin dari pemerintah ; Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hariRabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pkl. 15.30 WIB di gudang milikterdakwa yang bertempat di Jin.
berukuran lebihkurang 2 (dua) meter, 3 (tiga) buah corong plastik dan 1 (satu) buah drumbekas cat; Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisianPolres Lhokseumawe dari tempat saksi menyimpan dan juga menjual minyakdan gas bumi tanpa izin yang sah pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016sekira pukul 15.30 Wib yang bertempat di Desa Kedai Aceh Kec.
Izin Usaha Niaga patut diduga melakukantindak pidana pasal 53 ayat d UU No.22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi yang berbunyi Setiap orang yang melakukan : Niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niagadipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).Sesuai ketentuan pasal 57 ayat 2 UU NO.22 tahun 2001 disebutkanbahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 tersebutadalah kejahatan.
Register : 08-01-2017 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN-Lsm Tanggal 2 Februari 2017 — RISWANDI BIN JAFAR
75 — 10
75 — 10
Menyatakan Terdakwa RISWANDI BIN JAFAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4.
Mesjid Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di depan Polres Lhokseumawe atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Lhokseumawe, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyimpanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanandipidana dengan pidana penjara peling lama 3 (tiga) tahun dan dendapaling tinggi Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah).
Tanpa Izin Usaha izin usaha pengolahan ;4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
Melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi dan/ataukegiatan usaha Gas Bumi ;Tanpa Izin Usaha izin usaha pengangkutan ;Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Unsur Tanpa izin usaha pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperolehdipersidangan, bahwa terdakwa Riswandi Bin JAfar mengangkut 48 (empatpuluhdelapan ) drum yang berisikan minyak mentah dengan menggunakan 1(satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol : BL 8887 AC Warna Kuningmenuju ke Tanjung Pura Kab.
Menyatakan Terdakwa RISWANDI BIN JAFAR tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersamasama melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak tanpa izin usahapengangkutan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4.
Register : 26-07-2012 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 136/Pid.B/2012/PN.Srln Tanggal 20 September 2012 — SALEK ARIPIN Bin SAMSU BAHRUN
32 — 28
32 — 28
Sarolangun, atau setidaktidaknya di suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangunyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukanpengangkutan Minyak Bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi baiksebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012, sekira pukul 17.00 Wib, saksiHatta Bin Zakaria mendatangi
Sarolangun, atau setidaktidaknya di suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangunyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan niagaMinyak Bumi tanpa izin Usaha Niaga Minyak Bumi, perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012, sekira pukul 17.00 Wib, saksiHatta Bin Zakaria mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lubuk Resam.
Unsur melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Pasal1 angka 12 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalahkegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dariWilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasukpengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha dalam Pasal 23UU No. 22 Tahun 2001
Register : 23-08-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PN WONOSARI Nomor 107/Pid.Sus./2013/PN.Wns Tanggal 16 September 2013 — PARGI Bin (Alm) SOARJO
87 — 10
87 — 10
Register : 19-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 559/Pid/2021/PT SMG Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JIMMY WIJAYA Alias LO SWIE LIONG Diwakili Oleh : Dr. Song Sip, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SRI LESTARI, SH
40 — 16
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SRI LESTARI, SH
40 — 16
Register : 15-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 946/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO TJIPTOHARTONO
171 — 72
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO TJIPTOHARTONO
171 — 72
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 110/PID.C/2014/PN Rap Tanggal 19 Juni 2014 — Pidana
- AMIR HUSIN HASIBUAN ALIAS BUYUNG
- ASLAN NUR SITOMPUL
46 — 6
46 — 6
Menyatakan Para Terdakwa Amir Husin Hasibuan Alias Buyung dan Aslan Nur Sitompul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengusahai tanah tanpa izin yang berhak;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) bulan dan 15 (Lima belas) hari ;3. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1000,- (Seribu rupiah);
Menyatakan Para Terdakwa Amir Husin Hasibuan Alias Buyung dan AslanNur Sitompul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Mengusahai tanah tanpa izin yang berhak;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 2 (Dua) bulan ;3.
180/6/2013 ptunjkt tanggal 25 Pebruari 2014memerintahkan tergugat (BPN RI) untuk memproses penerbitan permohonanmengenai perpanjangan waktu hak guna usaha atas nama Penggugat (PT SriPerlak) tetanggal 16 Nopember 2009 sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku.ae Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AMIR HUSIN HASIBUAN AliaBUYUNG dan ASLAN NUR SITOMPUL, maka dapat diduga atau dipersangkakanmelanggar Pasal 6 dari Undangundang RI Nomor 51 PRP tahun 1960 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa
izin pemilik atau kuasanya yang sah.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Register : 23-08-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PN WONOSARI Nomor 106/Pid.Sus/2013/PN.Wns Tanggal 16 September 2013 — SAMIDI Bin (alm) AMAT DAMIRI
117 — 17
117 — 17
Register : 23-07-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 62/Pid.B/2014/PN Srl Tanggal 25 September 2014 — ABDULLAH PIKRI Bin AJIS
257 — 189
257 — 189
Menyatakan Terdakwa ABDULLAH PIKRI Bin AJIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN;2.
KAMAR;Halaman 7 dari 24 HalamanIee Bahwa alatalat berupa satu unit NS, satu buah engkol,dua buah selang, satubuah cabang lima, satu buah karpet,satu buah selang sepiral, dua buah panbelsatu buah dulang plastik warna hitam dan satu botol kecil air raksa yangdiperlihatkan di persidangan adalah alat bantu yang digunakan terdakwa untukmelakukan penambangan emas tanpa izin;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkandan tidak mengajukan keberatan;3IceDANI SEMBIRING Bin UMAR
Sarolangun, belum ada penetapan wilayahpertambangan untuk pertambangan emas;Bahwa yang dimaksud dengan Emas adalah Senyawa mineral dalam bentukLogam yang terbentuk dari hasil Vulkanisme dengan rumus Kimia AU, sertaakibat yang ditimbulkan oleh pelaku dalam melakukan penambangan emastersebut adalah mengakibatkan Aliran sungai yang ada di sekitar Penambangantersebut menjadi tercemar dan mengganggu ekosistem Sungai tersebut;Bahwa akibat penambangan emas tanpa Izin tersebut, Negara mengalamikerugian dikarenakan
izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan Rakyat (IPR) atau izinusaha Pertambagan khusus (IUPK) ;1.
Unsur Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan Rakyat (IPR)atau izin usaha Pertambagan khusus (IUPK);Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakanpengertian dan faktafakta hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian sepertiterurai dibawah ini :Menimbang bahwa menurut UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan dibagi menjadi enamyaitu antara lain sebagai berikut ;
Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP KUHP telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwaTerdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKANUSAHA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim
Register : 25-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 546/PID/2018/PT MKS Tanggal 17 Januari 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : NURLAELA BINTI DG. NGELLA ALIAS LELA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KASMAWATI SALEH, SKM, SH
35 — 30
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KASMAWATI SALEH, SKM, SH
35 — 30
Register : 19-12-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 217/Pid.Sus/2016/PN-Lsm Tanggal 25 Januari 2017 — 1. Supriadi Bin Husin
2. Bambang Bin Syamsiran
96 — 7
96 — 7
Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin secara bersama-sama;4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing selama 2(dua) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,-( dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;5.
izin usaha pengolahan.
izin usaha niaga.
Dengan demikianOrang perorangan tidak dapat diberikan Izin Usaha dari pemerintah tersebut.Adapun pelanggaran terhadap pelaku yang melakukan kegiatan usahapengangkutan BBM tanpa Izin Usaha Pengangkutan diatur dalam ketentuanpasal 53 ayat b UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yangberbunyi Setiap orang yang melakukan : Pengangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggiRp40.000.000.000,00
(empat pulun miliar rupiah), maka terdapat unsurpidana yaitu setiap orang, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Migas, dan tanpa Izin UsahaPengangkutan.
Tanpa izin usaha pengangkutan.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin usahapengangkutan dalam perkara ini adalah bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah ditanyakan oleh para saksi yang menangkap danketerangan Para terdakwa , minyak mentah sebanyak 46 ( empat puluh enam)drum yang diangkut oleh Para terdakwa tidak dilengkapi izin pengangkutan;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dedi Armansyah.ST.MT yang dibacakan di persidangan bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UUNo 22 Tahun 2001
Register : 26-07-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN TUBEI Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN Tub Tanggal 27 September 2016 — Pidana
JPU : AGUSTIAN, S.H.
Terdakwa :HERMAN Alias MAN ASOY Bin BURHAN
142 — 63
142 — 63
;Bahwa sasaran dari Operasi gabungan tersebut adalah saranasarana yangdi duga melakukan pelanggaran Tindak Pidana di Bidang Obat danMakanan khususnya dijalur ilegal antara lain Peredaran Obat Palsu,pendistriousian Obat Keras Daftar G di sarana tidak berhak danberwewenang, Obat tidak terdaftar ,Obat kedaluarsa, Obat Tradisional(Jamu) yang mengandung Bahan Kimia Obat dan tanpa izin edar,perdagangan pangan tanpa izin edar dan peredaran Obat Program milikpemerintah.
Lebong; Bahwa terdakwa sudah menjual obatobatan tersebut sejak 1 (satu) tahunsebelum diamankan oleh petugas; Bahwa terdakwa amat menyesali perbuatannya telah menjual danmenyimpan obatobat keras tanpa izin;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dariPenuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah adanya faktafakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukanperbuatan seperti yang
izin yang dilakukan terdakwa ditokonya dengan cara pada hari selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul11.00 Wib dalam operasi gabungan BPOM dan Kepolisian, Terdakwaberhasil diamankan bersamasama dengan barang bukti obatobat berupa:1 Dexamethason 0,75 Harsen 300 Tablet;2 Antalgin Corsa 170 Tablet;3.
izin,sebagaimana diatur dan diancam Pasal 198 Jo.
Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin BURHAN ierbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang kesehatanMenyimpan dan mendistribusikan obatobat keras tanpa izin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan;;3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:5. Dexamethason 0,75 Merk Harsen sebanyak 300 Tablet ;.
Register : 19-12-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 218/Pid.Sus/2016/PN-Lsm Tanggal 2 Februari 2017 — I. SUPRIADI BIN HUSEN
2. RONI AGUNG BIN SUYONO
97 — 9
97 — 9
Menyatakan Terdakwa I SUPRIADI BIN HUSEN dan Terdakwa II RONI AGUNG BIN SUYONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha pengangkutan;2. Membebaskan Terdakwa I SUPRIADI BIN HUSEN dan Terdakwa II RONI AGUNG BIN SUYONO dari Dakwaan Primair tersebut ;3.
Menyatakan Terdakwa I SUPRIADI BIN HUSEN dan Terdakwa II RONI AGUNG BIN SUYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha pengangkutan;4.
Menyatakan terdakwa Supriadi Bin Husin bersamasama dengan terdakwall Roni Agung Bin Suyono tidak terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "bersamasama melakukan kegiatanusaha pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha pengolahan sebagaimanadiatur dan diancam pidana pada Pasal 53 Huruf a Jo Pasal 23 ayat (2) hurufb UndangUndang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP dalam dakwaan primair.2.
Menyatakan terdakwa Supriadi Bin Husin bersamasama dengan terdakwall Roni Agung Bin Suyono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "bersamasama melakukan kegiatan usahapengangkutan minyak tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diaturdan diancam pidana pada Pasal 53 Huruf b Jo Pasal 23 ayat (1) huruf bUndangUndang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP4.
Tanpa Izin Uaha Pengolahan ;4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut SertaMelakukan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Tanpa Izin Uaha Pengolahan ;4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut SertaMelakukan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa Majelis telahmempertimbangkan dalam dakwaan primair maka unsur tersebut diambil alihsebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;Ad.2.
Menyatakan Terdakwa SUPRIADI BIN HUSEN dan Terdakwa II RONIAGUNG BIN SUYONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta MelakukanPengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha pengangkutan ;2. Membebaskan Terdakwa SUPRIADI BIN HUSEN dan Terdakwa Il RONIAGUNG BIN SUYONO dari Dakwaan Primair tersebut ;3.
Register : 06-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PN IDI Nomor 5/Pid.B/2021/PN Idi Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Fajar Adi Putra ,SH
Terdakwa:
M. RIZAL SITORUS BIN KHAIRUDDIN SITORUS
79 — 23
Fajar Adi Putra ,SH
Terdakwa:
M. RIZAL SITORUS BIN KHAIRUDDIN SITORUS
79 — 23
Register : 10-05-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 63-K/PM I-02/AL/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 — Dedi Isnadi, Koptu Ttg NRP 97180.
44 — 31
44 — 31
Register : 08-08-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1125/Pid.B/2018/PN Mks Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MUHITH NUR, SH
Terdakwa:
YURNI HUSAIN ALIAS CECE
45 — 16
MUHITH NUR, SH
Terdakwa:
YURNI HUSAIN ALIAS CECE
45 — 16