Sehubungan dengan adanya kasus Tergugat yang berperkara diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung KarangBandar Lampung antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara nomor21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 maka pada hariDjumat tanggal 19 Januari 2018, Penggugat telah menerima RisalahPanggilan Aanmaning Pertama (I) Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P3) yang meminta agarPenggugat supaya datang menghadap Ketua Pengadilan HubunganIndustrial

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, Penggugattelah menerima Risalah Panggilan Aanmaning Kedua (II) Nomor 2 /Pen.Aan / Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018 (alatbukti P4) yang meminta agar Penggugat supaya datang menghadapKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IATanjung Karang Bandar Lampung di :Hari : RabuTanggal : 31 Januari 2018Jam : 09: 00 WIBBahwa proses penetapan Aanmaning dan Aanming Il (PernyataanSomasi) dari Pengadilan Negeri

Nomor 53/PDT/2019/PT TJK10.Ad.mengakibatkan pertimbangan dan putusan dari Judex Factie Kasasimenjadi keliru dan khilaf tersebut di Putusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 10102017 pada halaman ke 13 huruf b di atas.Bahwa atas kekeliruan dan kesalahan pertimbangan dari Majelis Hakimtingkat Kasasi tersebut, maka Penggugat telah mengajukan GugatanBaru terhadap Risalah Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No. 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17Januari 2018, berdasarkan

IA Tanjung Karang Bandar Lampung dalam perkara Aquo Nomor 118/Pdt.G / 2018 /PN .Tjk yang menerima, memeriksa, mengadili danmemutus untuk perkara gugatan perlawanan atas Aanmaning RisalahTeguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning ke Kedua PenetapanNo.2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018 jugatelah salah, khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan danputusannya sebagaimana telah akan di uraikan dalam isi Memori BandingPenggugat, yang mana Penggugat tegastegasnya telah mengajukanPernyataan

Menyatakan bahwa Permohonan Aanmaning dan Permohonan Lelang EksekusiHak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan agamaBukittinggi tanggal 9 agustus 2016 Nomor : 407/BPRSAAC/VIII/2016denganregister perkara Nomor: 0005/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.

Fotocopi Relaas panggilan Aanmaning Nomor 0005/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bktdari Pengadilan Agama Bukittinggi, telah di Nazagelen, kemudian Majelis Hakimmencocokan dengan aslinya ternyata benar dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti 11.13. paraf dan tanggal;14.

Foto copi salinan Penetapan Aanmaning Nomor0005/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt dari Pengadilan Agama Bukittinggi, telah diNazagelen, kemudian Majelis Hakim mencocokan dengan aslinya ternyatabenar dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti 11.14. diparafdan diberi tanggal;15.

Bahwa oleh karena perbuatan Terlawan yang telah mengajukan kepadaPengadilan Agama Bukittinggi Permohonan Aanmaning dan Permohonan LelangEksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 agustus 2016 Nomor : 407/BPRSAAC/VIII/2016 dengan register perkara Nomor: 0005/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.

Apakah Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum karenamengajukan Aanmaning dan Permohonan Sita Eksekusi kepada PengadilanAgama Bukittinggi terhadap objek perkara sebelum putusan berkekuatan hukumtetap;4.

Penetapan No.1025/Pdt.G/2012/PA.BTMmenyampaikan teguran (Aanmaning) kepada Penggugat untuk membayarkekurangan biaya perkara ;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telahmenyampaikan Surat Teguran (Aanmaning) kepada Penggugat denganSurat nomor : W4A13/77/HK.05/1/2013, tertanggal 17 Januari 2013,perihal Teguran Untuk Membayar Kekurangan Biaya Perkara sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan diperintahkan agar dalam jangkawaktu maksimal 1 bulan harus membayar kekurangan panjar biaya

perkaratersebut ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam waktu yang telah ditentukantersebut, tidak memenuhi maksud surat teguran (Aanmaning) tersebut,maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan SuratKeterangan Nomor: 1025/Pdt.G/2012/PA.Btm tertanggal 18 Februari 2013yang menerangkan bahwa tentang kekurangan biaya perkara tersebut belumdibayar olehPenggugat ; Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita AcaraPersidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan

Ketua Majelis memerintahkankepada Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam untuk memberikanteguran kepada Penggugat tentang habisnya biaya perkara danmemerintahkan agar Penggugat untuk membayarnya sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Teguran(Aanmaning) dari Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam nomor : W4A13/77/HK.05/1/2013, tertanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknyatelah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal SuratTeguran

Penetapan No.1025/Pdt.G/2012/PA.BTMdengan demikian, batas waktu yang diberikan oleh Pengadilan kepadaPenggugat untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara telah lewat,dan telah ternyata secara hukum bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isiSurat Teguran (Aanmaning) tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untukmenyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demipenyelesaian perkara ini maka sikap

Bahwa ternyata barangbarang milik Pembantah tersebut telah dalam proseseksekusi, berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, atasdasar permohonan Terbantah.. Bahwa Penetapan eksekusi Aanmaning yang dilakukan terhadap Pembantahtersebut, adalah tidak tepat, oleh karena Terbantah sebelumnya tidak pernahmemberikan tegoran terhadap Pembantah atas hutanghutang Pembantah...

Menyatakan pelaksanaan Eksekusi barangbarang suku cadang kendaraanbermotor, berdasarkan Penetapan Eksekusi Aanmaning Pengadilan NegeriJakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016jo Relaas Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, adalah tidakberharga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Hal 7 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI5.

Selanjutnya, Terbantahmengajukan permohonan panggilan tegoran/peringatan(Aanmaning) kedua kepada Pembantahn melalui mediacetak/surat kabar.

Bahwa Terbantah kembali menolak dengan tegas dalil Pembantahpada angka 10 Surat Bantahan a quo yang menyatakan bahwapenetapan Aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan kurang tepat dan dalil pada angka 11 SuratHal 37 Put.

) kedua pada tanggal 25 Januari 2017;Bahwa walaupun telah ditegor oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan (aanmaning) dan Pembantah tetap tidakmelaksanakan kewajibannya kepada Terbantah.

Bahwa Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016 berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Agustus 2016Nomor: 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan agar Pelawandalam tenggang waktu 8 (delapan) hari harus melunasi hutangnyayang hingga per 16 Mei 2016 sebesar Rp. 15.070.888.389.89, (Limabelas milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratusdelapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh sembilan sen

Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.43/Eks.HT/ 2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016tentang aanmaning/tegoran adalah rangkaian proses awal dari proseseksekusi.. Ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa perlawanan/bantahanterhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat diajukanoleh pihak ketiga (derden verzet), sebagaimana diatur pasal 195 ayat (6)HIR.

Oleh karena itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) adalahBUKAN Pelawan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 195 ayat(6) HIR.Atas dasar itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) tidak memilikikwalitas untuk mengajukan perkawanan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoransebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum acara perdata.Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (obscure libel)1.Perlawanan

diajukan berkenaan dan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/ PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoran, akan tetapisasaran (objek) tuntutan pada posita dan potitumnya ternyata adalahtuntutan untuk dilakukannya penjadwalan ulang atas hutang ParaPelawan kepada Terlawan.2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Agustus 2016 tentangtegoran (aanmaning) yang merupakan proses eksekusi ataspermohonan kreditur adalah melaksanakan ketentuan undangundang.Dengan demikian maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Agustus 2016tentang tegoran (aanmaning) yang merupakan proses eksekusi atashalaman 10 dari25 hal Putusan Nomor .769/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.17.18.19.20.21.permohonan

Bahwa benar setelah mempelajari secara cermat dan seksama gugatanPerlawanan dalam perkara ini yang menjadi Pokok alasan PELAWANadalah Penetapan Aanmaning yang diterbitkan oleh KetuaPengadilanNegeri Cibinong dengan Nomor :24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.CDbi.;3.

Bahwa benar oleh karena proses dan tata cara Aanmaning tersebut telahdilakukan berdasarkan prosedur hukum dan telah diperiksasecaratelitidan cermatmaka sangat wajar dan patut Pengadilan Negeri CibinongHalaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 252/PDT/2018/PT.BDG10.melalui Ketua Pengadilan Negeri Cibinong menerbitkan Surat PenetapanAanmaning dengan Nomor : 24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.Cbi.Bahwa keberatan point 4 PELAWAN secara jelas dan nyata adalahkeberatan atas terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri

Cibinong Nomor :24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.Cbi., adalah keberatan atas terbitnyaPenetapan Aanmaning yang pada pokoknya hendak menghentikan proseslanjutan setelah Aanmaning yakni proses hukum Sita Eksekusi danEksekusi Lelang;Bahwa keterangan point 7 PELAWAN adalah bukti yang sempurna dimanadiakui secara jelas dan nyata maka oleh karena proses dan tatacara SitaEksekusi dan Eksekusi Lelang telah dilakukan dan dilaksanakanberdasarkan prosedur dan ketentuan Undangundang yang berlaku makaTindakan

Undangundang No.4/1996 tentang Hak Tanggungan);Bahwa secara de facto dan de juris seharusnya PELAWAN mengetahuiPenetapan Aanmaning yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan NegeriCibinong dengan Nomor : 24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.Cbi. adalahproduk hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang telah diperiksa, ditelitidan diputuskan melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku diRepublik Indonesia;Bahwa benar peringatan (Aanmaning) atau teguran Ketua PengadilanNegeri merupakan tahap proses awal eksekusi

UndangundangNo. 4/1996 tentang Hak Tanggungan), maupun juga ketentuan dalamperaturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, TERLAWAN mohon agar KetuaMajelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :1.2.4.Menyatakan Menolak Gugatan PELAWAN untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Aanmaning/Teguran yang dijalankan sesuai proseduroleh Pengadilan Negeri Cibinong

Bahwa secara fisik tanahtanah yang termasuk padapoin 1 di atas ternyatamerupakan obyek tereksekusi dalam perkara perdata Nomor1608/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. berdasarkan Aanmaning Nomor1608/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 September 2014.03.

Berdasarkan hak tersebut Pelawan Eksekusi motionkepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengabulkan perlawananPihak Ketiga ini (Pelawan) untuk membatalkan Eksekusi yang dimohonkanTerlawan dahulu Penggugat atas Obyek Sengketa, Eksekusi manaberdasarkan Berita Acara Aanmaning/ Teguran Nomor1608/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tertanggal 22 September 2014.Hal 3 dari 22 hal.put.

Perlunya hadir di waktu itu. untuk memberikantequran/peringatanagar Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasiselaku Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu 8 (delapan) hariterhitung sejak tequran/peringatantersebut diberikan melaksanakansendiri Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1608/Padt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 6 Juli 2010" ;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No. 2580.K/Pdt/1998dalam kaidah hukumnya menyatakan: "Bahwa perlawanan yangdiajukan dengan dalil somasi/teguran Aanmaning tidak

dapatditerima sebab somasi/teguran Aanmaning tidak sama denganeksekusi" ;Bahwa sangatlah nyata bahwa Penetapan No. 47/Eks.Pdt/2014 jo.No. 1608/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 September 2014 adalahbukan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi yang boleh diajukanperlawanan, melainkan merupakan somasi/teguran Aanmaning yangberdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No. 2580.K/Pdt/1998 adalahTIDAK SAMA DENGAN EKSEKUSI ;Bahwa oleh karena Penetapan No. 47/Eks.Pdt/2014 jo.

No.1608/Padt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 September 2014 adalahsuatu somasi/teguran/peringatan/aanmaning yang tidak samadengan eksekusi, maka gugatan perlawanan tersebut adalah terlaluteroburuburu atau prematur ;Bahwa demikian karena sudah terbukti gugatan perlawanan yangdiajukan oleh Pelawan adalah prematur atau terburuburu, makamohon agar gugatan perlawanan ini dinyatakan ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara:Hal 7 dari 22 hal.put.

Bahwapadatanggal 29 Januari 2019 Pengadilan Bekasi mengirimkan SuratPanggilan Teguran (Aanmaning) kepada Pelawan untuk hadir pada tanggal6 Pebruari 2019 untuk memenuhi Putusan No. 35/Eks.HT/2018/PN.BKStertanggal 8 Oktober 2019.8.

SK/0021/JKTCEMPUT/II/2019tanggal 22 Februari 2019 yang menyatakan pada pokoknya bahwaBerdasarkan Berita Acara Aamaning No.35/Eks.HT/2018/PN.BKS tanggal 6 Pebruari 2019, Pelawan tidakmenghadap untuk memenuhi panggilan Aanmaning tanpa alasanyang sah atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakili,sedangkan FAKTA HUKUMNYA Pelawan dengan didampingiKlemens Ping Hanjaya, SH dan ABD Rasyid Latuamury, Sh hadirmemenuhi Panggilan Ketua Pengadilan Negeri Bekasisebagaimana tertulis dalam Berita Acara Aanmaning

/Tegoran kepada Termohon Eksekusi(PELAWAN), agar dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dantanggal dilakukannya Aanmaning/Teguran segera secara sukarelamelaksanakan kewajiban hutangnya kepada pemohon eksekusi ....

SK/0021/JKTCEMPUT/2019 perihal jawaban penyelesaian atas Aanmaning PN Bekasi,diberi tanda bukti P11;Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Cikarang No. 1/Del.Eks.HT/2019 PNCkr Jo.

SK/0021/JKTCEMPUT/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yangmenyatakan pada pokoknya bahwa Berdasarkan Berita Acara Aamaning No.35/Eks.HT/2018/PN.BKS tanggal 6 Pebruari 2019, Pelawan tidak menghadapuntuk memenuhi panggilan Aanmaning tanpa alasan yang sah atau tidakmenyuruh orang lain untuk mewakili dan terhadap dalil ini, maka Penggugattelah mengajukan bukti P11 terkait dengan surat Terlawan tersebut dan P9terkait dengan Berita Acara Aanmaning.

Bahwa kemudian TERBANTAH mengajukan Surat PermohonanEksekusi Lelang Hak Tanggungan pada tanggal 23 Mei 2014 kepadaPengadilan Negeri Cilacap, dimana Ketua Pengadilan Negeri Cilacaptelah melakukan teguran (aanmaning) kepada PEMBANTAH I, yaitu :1) Aanmaning Pertama pada tanggal 8 Juli 2014,2) Aanmaning Kedua pada tanggal 19 Agustus 2014;3) Aanmaning Ketiga pada tanggal 27 Agustus 2014;4) Aanmaning Keempat pada tanggal 3 September 2014.Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2014/PN ClpBahwa pada saat

Bahwa jumlah hutang yang menurut pengakuan PARA PEMBANTAHberdasarkan catatan Sistem Informasi Debitur (SID) dari BankIndonesia terdapat perbedaan jumlah, yaitu pada saat aanmaning danSurat Bantahan tertanggal 28 Oktober 2014 PEMBANTAH menyampaikan jumlah hutang sebesar Rp 9.300.000.000, namun padasaat perbaikan Gugatan tertanggal 16 Januari 2015 jumlah hutangPEMBANTAH sebesar Rp 10.981.090.276..b.

Bukti P3a berupa Foto copy Penetapan Aanmaning Pengadilan NegeriCilacap Nomor 11/Pdt.Eks/2014/PN Clp;13. Bukti P3b berupa Foto copy Berita Acara Aanmaning (tegoran) olehKetua Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 8 Juli2014;14. Bukti P3c berupa Foto copy Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan NegeriCilacap Nomor 11/Pdt.Eks/2014/PN Clp;15. Bukti P3d berupa Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor11/Pdt.Eks/2014/PN Clp tanggal 23 Oktober 2014;16.

BuktiT42 berupa Foto Copy Surat tanggal 03 September 2013 dariT43 berupaRonny Imron kepada BCA perihal penawaranmenebus sertifikat pabrik Menggala C;Foto Copy Surat tanggal 6 Desember 2013 dariRonny Imron kepada BCA perihal permohonanpenebusan tanah;T44 berupa Foto copy Bertita Acara Teguran / Aanmaning Nomor11/B.A.Pdt.Eks/2014/PN Clp Selasa tanggal 8 Juli2014;T45 berupa Foto copy Bertita Acara Teguran / Aanmaning Nomor11/B.A.Pdt.Eks/2014/PN Clp tanggal 19 Agustus2014;T46 berupa Foto copy Bertita

Acara Teguran / Aanmaning Nomor11/B.A.Pdt.Eks/2014/PN Clo tanggal 37 Agustus2014;T47 berupa Foto copy Bertita Acara Teguran / Aanmaning NomorT48 berupaT49 berupaT50 berupa11/B.A.Pdt.Eks/2014/PN Clp tanggal 03September 2014;Foto Copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor11/Pdt.Eks/2014/PN Clp pada hari Kamis 23Oktober 2014 atas sebidang tanah pekaranganSHM Nomor 10 / Cilempuyang a.n.

BUPATI SUKOHARJO tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa Terlawan mendaftarkan permohonan Aanmaning dan eksekusiatas Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal27 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor69/Pdt/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015 Jo.

Putusan PengadilanNegeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 OktoberHalaman 11, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal18 Mei 2017;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melaksanakanAanmaning (pertama) pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Aanmaning II(kedua) pada tanggal 6 September 2017;Bahwa Aanmaning II (kedua) Para Pelawan mendaftarkan perlawananpada tanggal 6 September 2017 dengan register Nomor80/Pdt.Plw/2017/PN Skh dengan

Mengingat bahwamengenai pokok perkara secara nyata telah diperiksa, dipertimbangkandan diputus oleh Majelis Hakim sampai pada putusan mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa kapan tereksekusi dapat mengajukan perlawanan, hal ini tentusaja terkait dengan prosedur pengajuan permohonan eksekusi olehPemohon Eksekusi dalam hal ini Terlawan;Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri melakukanteguran (Aanmaning) kepada pihak yang kalah

dalam perkara agardalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negerimelakukan terguran (Aanmaning), maka pihak yang kalah dalamperkara harus mematuhi amar putusan pengadilan.

Dan apabila telahlewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidakmau melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka KetuaHalaman 12, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMGPengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita PengadilanNegeri untuk melaksanakan sita eksekusi;Terbukti bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atas permohonanAanmaning dan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan telahmelaksanakan Aanmaning dan Aanmaning II;Terbukti bahwa 8 hari setelah Aanmaning dan Aanmaning

Karena aanmaning bukan merupakan putusan ataupunpenetapan pengadilan yang mengikat. Aanmaning hanyalah tindakanprocedural administrative dari pengadilan kepada Para Termohon eksekusisebelum putusan dilaksanakan. Sehingga menempatkan aanmaning sebagaiobjek gugatan sebagaimana tertuang dalam dalih posita (Vide: halaman 2angka 1) dan petitum (Vide: halaman 4 angka 3) Para Pelawan adalahHalaman 15 dari 72. Putusan No. 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr.sangat keliru.

3 .......ccccccscccccsecsessssssnsecesececssssssaeeeseceeese Dan supaya Terlawan I ketahui bahwa selama ini Para Pelawan tidak pernahdiaanmaning oleh Pengadilan Agama Singaraja, karena Para Pelawan sebagaipihak ketiga tidak ada hubugannya dengan masalah aanmaning yang dilakukanterhadap Terlawan II/Bunadin dkk, tersebut karena masalah para Pelawan bukansebagai pihak Tergugat dalam perkara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tersebut olehkarena itu sebaiknya Terlawan I belajar lagi tentang aanmaning, agar nanti

tidaklagi memberikan alasan yang ngawur dan konyol seperti sekarang ini; ...............8 Bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi Terlawan I yang menyatakan bahwaPara Pelawan telah melakukan perlawanan terhadap aanmaning tanggal 2Agustus 2010 adalah salah objek, karena aanmaning bukan merupakan putusanatau penetapan pengadilan yang mengikat; alasan eksepsi dari Terlawan IHalaman 33 dari 72.

Bunadin bin Mat Teken)telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada; 0.0.0... ee ee eeeeeeeeeeeeeereeeese Aanmaning keI (pertama) tertanggal 27 Juli 20103 oe eeeeeeeeeeeeeeeeeeneeese Aanmaning keII (kedua) tertanggal 02 Agustus 20103 ....... ee ee eeeeeeeeeeeeeHalaman 41 dari 72.

Sehingga menempatkan aanmaning sebagai objekgugatan sebagaimana tertuang dalam dalih posita (vide:halaman 2angka 1) dan petitum (vide: halaman 4 angka 3) Para Pelawan adalahsangat keliru.

yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapatditerima untuk diajukan sebagai buktibukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :1Bukti P1: Surat Mahkamah Agung R.I Nomor. 100/Dju.4/HK.02/1/15/12KP/2015 tanggal 21 Januari 2015.Bukti P.2 : Surat Mahkamah Agung R.I Nomor. 15659/659K/PDT/2015 tanggal 6 Mei 2015.Bukti P.3: Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor. 025/LSP/IV/2016 tanggal 25 April 2016.Bukti P.4: Risalah Panggilan Aanmaning

Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS tanggal 29 Juni 2016 tentang telah memanggil IbnuHajar untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa.Bukti P.5 : Risalah Panggilan Aanmaning Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS tanggal 29 Juni 2016 tentang telah memanggil AbuBakar, SE untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa.Bukti P.6 : Berita Acara Aanmaning Perkara Eksekusi HakTanggungan Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Terlawan telahmengajukan buktibukti

menguatkan dalildalil perlawanannya, para Pelawantelah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6sedangkan untuk menguatkan sangkalannya Terlawan telah mengajukan bukti surat yangdiberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.13.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahanhukum tersebut diatas, seperti yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;Menimbang, bahwa pada pokoknya sengketa hukum aquo secara substansibertitik tolak pada Berita Acara Aanmaning

Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS memanggil Abu Bakar, SE agar datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 (bukti P.4), RisalahPanggilan Aanmaning Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS memanggil Ibnu Hajar agardatang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa tanggal 19 Juli2016 (bukti P.5) dan Berita Acara Aanmaning Perkara Eksekusi Hak TanggunganNomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLgs tanggal 19 Juli 2016 (bukti P.6);12Menimbang, bahwa sebagaimana dari gugatan

(buktiT.6) dan Nomor. 1.666/2011 (bukti T.8), maka pengajuan permohonan Eksekusi HakTanggungan tersebut ke Pengadilan Negeri Langsa tidaklah bertentangan dengan hukumHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G.BTH/2016/PN Lgs14kecuali dalam Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 174/2011 (bukti T.12)pengajuan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut ke Pengadilan Negeri Idi;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Aanmaning

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmembatalkan atau setidaktidaknya untuk menangguhkan sampai tanggal 30Agustus 2012, pelaksanaan eksekusi yang mengurangi hak sewa Pembantahadanya Tegoran/ aanmaning Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. (bukti P3)dengan segala konsekwensi hukumnya yang berkaitan dengan pelaksanaanlebih lanjut dari Penetapan Sita Jaminan Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.tanggal 2 September 2002 Jo.

Gunung Jaya Agung pailit, maka permasalahan yang dihadapiTerbantah s/d Ill haruslah diselesaikan melalui sidang Pengadilan Niagasebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun1998 tentang Kepailitan ;Bahwa berdasarkan atas dalildalil fakta dan hukum sebagaimanadiuraikan di atas, kiranya Bantahan terhadap Surat Tegoran/aanmaning Nomor102/Pdt.G/ 2002/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Januari 2006 adalah benar dankarenanya beralasan untuk dikabulkan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di

Menyatakan Pembantah sebagai penyewa yang sah dan beritikad baik atasobyek sita jaminan Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., yaitu bangunanpabrik/kantor dan mesinmesin produksi pembuatan kertas yang terletak dandikenal umum di jalan Imam Bonjol No. 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. 28Karawaci Kilometer 3 (KM.3) Tangerang, yang berdiri di atas tanah seluas26.012 M2, sehingga karenanya mendapat perlindungan hukum atas hakmenikmati Sewanya ;Menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi atas Surat tegoran(aanmaning

Suri Karya Kertasingo Industri yang diwakili oleh RiyaniTjokronegoro selaku Direktur Utamanya sebagai Termohon Eksekusi telahdiberikan Tegoran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan, agar ia Termohon Eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari setelahdiberi Tegoran (aanmaning) mau secara sukarela memenuhi isi/ounyinyaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. Jo.

Bahwa atas Tegoran (aanmaning) tersebut Termohon Eksekusi dan PT. LeoGraha Sukses Primatama telah mengajukan keberatan/permohonanpenundaan eksekusi sebagaimana diuraikan dalam suratnya Nomor 03/SrtPN/SKKI/05 tanggal 11 Januari 2006 dengan alasan antara lain adanyaBantahnan dari PT. LEO GRAHA SUKSES PRIMATAMA dalam perkaraNomor 12/PDT.G/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 9 Januari 2006 ;.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 SRI WAHYUNI, mendapatrelaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Bywdari Pengadilan Negeri Banyuwangji;2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 SRI WAHYUNI datang keKantor Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memenuhi panggilanaanmaning tersebut;3.

Bahwa alasan SRI WAHYUNI memohon kepada Ketua Pengadilan NegeriBanyuwangi tersebut adalah karena obyek yang dimohonkan ekskekusiHalaman 2 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT SBY10.11.oleh TERLAWAN adalah harta milik SRI WAHYUNI dan MOCHAMMADANIS HENDRAWAN;Bahwa setelah dipanggil aanmaning tersebut, SRI WAHYUNI mendatangiPELAWAN dan mengabarkan adanya permohonan eksekusi TERLAWANNomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw dan mengabarkan proses aanmaningyang dialami SRI WAHYUNI kepada PELAWAN;Bahwa alasan SRI WAHYUNI

menjelaskan perkara permohonan eksekusiNomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw tersebut kepada PELAWAN karenaSRI WAHYUNI adalah ibu PELAWAN dan MOCHAMMAD ANISHENDRAWAN adalah ayah PELAWAN;Bahwa MOCHAMMAD ANIS HENDRAWAN dan SRI WAHYUNI adalahorangtua PELAWAN yang dapat dibuktikan dengan KARTU SUSUNANKELUARGA milik PELAWAN;Bahwa MOCHAMMAD ANIS HENDRAWAN atau ayah PELAWAN tidakdipanggil Aanmaning dalam permohonan eksekusi TERLAWAN Nomor:7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw;Bahwa ayah PELAWAN tidak termasuk pihak dalam

permohonan eksekusiTERLAWAN Nomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw, hal tersebut bisa dilihatdari Relaas Panggilan/Aanmaning Nomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Bywyang memanggil SRI WAHYUNI berdasarkan risalah Lelang 177/48/2019tanggal 22 Maret 2019, dalam perkara antara: CHRISTIAN ANDHIKEsebagai PEMOHON EKSEKUSI melawan SRI WAHYUNI sebagaiTERMOHON EKSEKUSI;Bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Aanmaning Nomor:7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw tersebut satusatunya pihak yang menjadiTERMOHON EKSEKUSI dalam permohonan

Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Desember 2015 telahmenerbitkan Penetapan Aanmaning No.

Bahwa penerbitan Penetapan Aanmaning tersebut dilakukan terhadap Putusansebagaimana tersebut angka 1 adalah terhadap objek sengketa yaitu tanahyang terletak di Karang Anyar RW. 13 RT. 37 No. 70 Kelurahan Karang Jati,Kecamatan Balikpapan Tengah;Kota Balikpapan dengan ukuran Panjang 65 M, lebar 75 M dan luas 4.875 M?

) agar dalam waktu 8 (delapan) hari sejakPenegoran (aanmaning) melaksanakan kewajibannya untuk membayar danmelunasi hutang kepada Pemohon Eksekusi;DAN :Memanggil pula pihak Pemohon Eksekusi untuk turut hadir pada pelaksanaanPenegoran (Aanmaning) tersebut di atas;Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan Relas Panggilan Aanmaning NomorE.18.201569/Pdt.G/1998/PN Bpp guna memanggil Turut Terlawan agar datangmenghadap Ketua Pengadilan Pengadilan Balikpapan, masingmasing pada tanggal15 Desember 2015

Put No. 204/PDT/2017/PT.SMRBahwa atas terbitnya Penetapan Aanmaning No.

Put No. 204/PDT/2017/PT.SMR10.2000 juncto Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 69/Pdt.G/1998/PN.Bpptanggal 29 Juni 1999 tidak memiliki kekuatan hukum;Menyatakan Penetapan Aanmaning No.

Bahwa sebagaimana tersebut pada relaas panggilan aanmaningtertanggal 5 dan 17 November 2020 namun pada saat aanmaning pihakpemohon eksekusi tidak hadir dan hakim yang melaksanakan aanmaninghanya menekan pada termohon eksekusi dengan memberikan waktu 8(delapan) hari untuk melaksanakan putusan secara suka rela, yangsemestinya dalam aanmaning pemohon eksekusi harus turut hadir karenadalam amar putusan sebagai tersebut di atas menyebutkan bahwapemohon eksekusi dihukum untuk menyerahkan 1/3 dari jumlah

Bahwa secara normatif atas tata cara aanmaning diatur padapasal 207 R.Bg yang secara teks menyebutkan memanggil pihak yangkalah untuk diperingatkan menjalankan putusan dimaksud, akan tetap!

dalam putusan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 20 Juli2020 yang amarnya sebagai tersebut di atas bahwa pemohon eksekusijuga masuk dalam pihak yang kalah dalam arti dihukum untukmenyerahkan 1/3 bagian dalam bentuk uang, maka logika hukumnya baikpemohon eksekusi maupun termohon eksekusi harus keduaduanyadipanggil untuk aanmaning, maka aanmaning yang dilakukan oleh hakimpengadilan agama Gorontalo pada tanggal 24 November 2020 cacatformil.3.

Penggugat mengajukanPermohonan eksekusi terhadap Putusan tersebut dengan kedudukanPenggugat sebagai Pemohon eksekusi dan Tergugat sebagai Termohoneksekusi;Menimbang, bahwa dengan permohonan eksekusi tersebut KetuaPengadilan Agama Gorontalo telah mengeluarkan Penetapan AanmaningHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 650/Pdt.Bth/2020/PA.GtloNomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Gtlo, tanggal 27 Oktober 2020 dengan memanggilkedua pihak untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember2020 untuk ditegur (aanmaning

tinggal di Taman KotaMadiun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juli2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiundengan Nomor 0033/Pdt.P/2014/PA.Mn dan suratsurat lain yangberkaitan dengan perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera atas namaPanitera) Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13A34/873/HK.05/VIIV2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknyatelah memberikan teguran (aanmaning

) kepada Pemohon bahwa dalamwaktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut dibuat agar menambahpanjar biaya perkara sebesar Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah),dengan catatan apabila Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran(aanmaning) tersebut, maka perkara Pemohon tersebut akan dicoret;Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaKota Madiun Nomor: W13A34/1115/HK.05/IX/2014 tanggal 29 September2014 yang isinya telah memberi teguran (aanmaning) kepada Pemohonsebagai Pemohon dalam perkara

TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN PERLAWANAN; Bahwa PELAWAN TERMOHON ~ EKSEKUSI Ill menerima RelaasPanggilan TEGURAN (Aanmaning) Nomor 13/EKS/2015/PN.BKS JunctoNomor 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, Juncto Nomor 218/Pdt/2006/PT.

Bks tanggal 04Oktober 2005;Bahwaatas panggilan TEGURAN (Aanmaning) tersebutPELAWAN TERMOHON EKSEKUSI Ill telah menghadiri Panggilandimaksud tepat waktu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 diwakili olehKuasanya dari Law Office REFER HARIANJA, SH & Partners, danPELAWAN TERMOHON EKSEKUSI Ill telah ditegur untuk segeramemenuhi isi Putusan sebagaimana tersebut dalam Surat TEGURAN(Aanmaning),;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri menjelaskan secara rinci tentangmaksud dan tujuan TEGURAN (Aanmaning) dimaksud bahwaLokasitanah

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menjelaskan secara rinci tentangmaksud dan tujuan TEGURAN (Aanmaning) dimaksud kepada Kuasahukum PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI Ill untuk segeramelaksanakan Isi /Bunyi Putusan tersebut secara Suka rela dalam waktu8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal dilakukannya Teguran(Aanmaning),;Halaman 7 dari 48 hal. Put. Nomor 1385 K/Pdt/20177.

Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPANKetua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal19 September 2012 Jo BERITA ACARA Aanmaning Nomor 46/EKS.G/2012/ PN.

Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPAN KetuaPengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19September 2012 Juncto BERITA ACARA Aanmaning Nomor 46/EKS.G/2012 / PN.

Berdasarkan penjelasan hukum di atas, maka sesuai dengan aturanPelaksanaan Keputusan Hakim pada Pasal 196 dan Pasal 197 ayat (1) HIR,adalah patut dan adil apabila disamping melakukan tegoran (aanmaning)terhadap si debitur, juga harus melakukan tegoran (aanmaning) terhadap siHalaman 3 dari 21 hal. Put.

BahkanTerlawan sendiri sebagai Bank (kreditur), belum pernah secara patutmelakukan somasi/peringatan baik kepada Pelawan maupun Pelawan Il;padahal yang akan disita maupun yang akan dilelang nantinya adalah hartabenda miliknya penjamin hutang (Para Pelawan):Debitur (Terlawan Il) memang sudah ditegor (di aanmaning) melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi terhadap pihakpenjamin/penanggung hutang atau pemberi hak tanggungan belum pernahdilakukan tegoran (aanmaning) oleh Pengadilan Negeri

Nyatanya sesuai dengan tegoran (aanmaning) yang dilakukan oleh PengadilanNegeri Jakarta Selatan yang ditegor hanyalah si debitur (Terlawan Il) saja,sedangkan pihak penjamin hutang/si pemberi hak tanggungan sama sekallibelum pernah ditegor (di aanmaning);15.Berdasaraka alasan hukum seperti diuraikan diatas, dimana tegoran/aanmaning ternyata belum dilakukan terhadap para penjamin hutang/sipemberi hak tanggungan, yaitu Pelawan dan Pelawan Il, maka dengansendirinya terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran

Oleh karena telah terjadi pelanggaran terhadap syaratsyarat penyitaan (sitaeksekusi) dengan sendirinya penyitaan tersebut harus diangkat dandikembalikan seperti kKeadaan semula dimana sita eksekusi dan tegoran(aanmaning) belum dilakukan;17.Bahwa alas an lain yang Para Pelawan kemukakan didalam perlawanan iniadalah sehubungan dengan bunyi Pasal 1131 BW juncto Pasal 1831 danPasal 1832 BW;a.

Sel, tanggal 26 Juni 2009; Penetapan teguran/aanmaning pengosongan dari Pengadilan NegeriJakarta Selatan Nomor 14/Eks.RL/2011/PN Jkt. Sel, tanggal 31 Mei 2011; Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 14/Eks.RL/2011/PN Jkt.

Bahwa oleh karena tanah yang dimohon eksekusi oleh Terlawan adalahmilik Pelawan /Termohon Aanmaning/Termohon Eksekusi, maka Pelawankeberatan atas permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan/PemohonAanmaning/Pemohon eksekusi melalui Surat permohonanya tanggal 6Februari 2017 dan harus dinyatakan ditolak;4. Bahwa oleh karena tanah sawah yang dimohon eksekusi tersebutadalah obyek tanah telah bersertifikat atas nama H.

Mengabulkan perlawanan Pelawan/Termohon aanmaning/Termohoneksekusi untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Pelawan/Termohon aanmaning/Termohon eksekusi adalahPelawan/Termohon aanmaning/ Termohon eksekusi yang beritikad baik;3.

Menghukum kepada Terlawan/Pemohon Aanmaning/Pemohon Eksekusiuntuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;SUBSIDAIRJika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa Pelawan dan/atau kuasa hukumnya, dan Terlawan telah hadir dipersidangan pada hari sidang pertama;Bahwa Pelawan tetap ingin melanjutkan perlawanan eksekusi terhadapTerlawan;Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang