Marsel Mau Meta NIP. 196108161994031004;

2. 2. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/334/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Drs.

Anton Suri NIP. 196506071990031014;

2. 3. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/335/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Romualdus Th. J. Manek, S.Pt.

NIP. 197206191997031005;

2. 4. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/336/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Drs. Alfredo P.

Marsel Mau Meta NIP. 196108161994031004;

3. 2. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/334/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Drs.

NIP. 197206191997031005;

3. 4. Keputusan Bupati Belu Nomor: BKPSDMD.862.3/336/KEP/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara Drs. Alfredo P.

Penggugat:
1.PERKUMPULAN BADAN PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN DAN APARATUR SIPIL
2.LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEUANGAN INDONESIA
Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia

Pembanding/Penggugat : ADY PURWANTO.dkk
Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terbanding/Tergugat III : 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukandi Jalan Sudirman No. 69, Jakarta Selatan, yang dalamsengketa ini memberikan kuasa kepada :1. Dr. TIN ZURAIDA, S.H.,Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;2. Drs. MUDZAKIR,Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi3. Ir BAMBANG DAYANTO SUMARSONO,Hal 4 dari 16 hal. Put. No. 193/B/2019/PT.TUN.JKTM.P.A, Asisten Deputi Pembinaan Integritas danPenegakan Disiplin SDMA;4.

,Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada KementerianPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK/02/M.PANRB/TUN/11/2018, tanggal 14 NovemberSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ilTERBIANDING) 2+:eseeceen eens cece een eeeeereeeneencneee3. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, berkedudukan di Jalan MayjenSutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, yang dalamsengketa ini memberikan kuasa kepada :1. Drs. HARUN ARSYAD, S.H.

Bahwa, ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diundangkanpada tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :Hal 14 dari 16 hal. Put.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

• Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
• Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 824.3/416/BKPP-3/2020, Tanggal 9 April 2020, Tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
• Mewajibkan kepada

Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 824.3/416/BKPP-3/2020, Tanggal 9 April 2020, Tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

Surat Keberatan Atas Mutasi Pegawai Aparatur Sipil NegaraA.n. RITA PERMATA SARI, S.Tr.Keb dan Permohonan,bertanggal 8 Mei 2020 dan telah lebih dari 10 (Sepuluh) hari kerjatetapi tetap tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dariTergugat ;b. Surat Permohonan Konfirmasi bertanggal 12 Juni 2020terkait Surat Keberatan Atas Mutasi Pegawai Aparatur SipilNegara A.n.

Bahwa setelahn masuknya gugatan perkara ini, Tergugatbaru memberikan tanggapan atau jawaban atas Surat KeberatanAtas Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara A.n.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Katingan Nomor : 824. 3/416/BKPP3/2020, bertanggal 9 April 2020 tentang Pemindahandan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ;4.

Menyatakan sah Surat Keputusan Objek sengketa berupaSurat Keputusan Bupati Katingan Nomor 824.3/416/bkpp3/2020,tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negaradi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, tertanggal 9 April2020 atas nama RITA PERMATA SARI, S.Tr.Keb;3.

BuktiP4 : Surat Keputusan BupatiKatingan Nomor : 824.3/416/BKPP3/2020, TentangPemindahan dan Penempatan Pegawai Aparatur SipilNegara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katinganatas nama Rita Permata Sari, S.Tr.Keb, tanggal 9 April2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;5. BuktiP5 : Surat Keberatan Atas MutasiPegawai Aparatur Sipil Negara atas nama Rita PermataSari, S.Tr.Keb dan Permohonan, tanggal 8 Mei 2020(fotokopi Sesuai dengan aslinya);6.

Negara RI, nomor : 027 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0609 Paringgonan;

Aparatur Negara RI, nomor : 004 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ...

;

Aparatur Negara RI, nomor : 024 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0606 Tanjung;

Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD N. 0610 Pintu Padang;

Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 003 / DPW / LITIPIKOR /TBS / X / 2018, tanggal ...

TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 003 / DPW / LITIPIKOR /TBS / X / 2018, tanggal ...

Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 004 / DPW / LITIPIKOR /TBS / X / 2018, tanggal ...

Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 003 / DPW / LITIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ...

dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 003 / DPW / LITIPIKOR /TBS / X / 2018, tanggal ...

NIP 196208171985102002

202010 1 004;-

hitam ukuran 42;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 687/I/2008 yang diterbitkan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Pebruari 2008 tercatat atas nama TJOA, Erik Susanto dan

Mirasari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

itu;

Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 026 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0608 Sibulusalam;

17 Desember 2018 perihal Tertib Administrasi;

Paran Batu;

TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 024 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0606 Tanjung;

Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD N. 0610 Pintu Padang;

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN & RB) CQ. PANITIA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN CPNS FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI 2 TAHUN 2013

Satriawijaya No. 1 Pandeglang Banten; 22222 eon nnn nnn nnn nnn non non nen nen nneSelanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2014/PTUNSRGll MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI (KEMENPAN & RB) CQ.

MENETAPKAN:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. menyatakan Pemohon adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

3. menyatakan Pemohon berhak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN);

4. membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

MENETAPKAN:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. menyatakan Pemohon adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

3. menyatakan Pemohon berhak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN);

4. membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Bahwa kemudian ditegaskan dalam Pasal 69B UndangUndang Nomor19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagai berikut:(1) Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, penyelidik ataupenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatussebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini berlakudapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negarasepanjang memenuhi

Dalam KetentuanUmum Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 telah ditentukan nomenklaturPegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksuddalam peraturan perundangundangan mengenai aparatur sipilnegara.

Bertolak pada ketentuan ini diatur lebih lanjut statuskepegawaian KPK sebagai sebagai aparatur sipil negara (ASN)dalam norma Pasal 24 yang selengkapnya menyatakan:(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2L ayat (Il huruf c merupakan warganegara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagaipegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggotakorps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesiasesual dengan

Foto kopi sesuai aslinya Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi PemberantasanKorupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, selanjutnya diberi tanda bukti P5;6.

Menyatakan Pemohon berhak dan memenuhi syarat untuk diangkatmenjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN);4.

Josia Abdisaputera di Gereja Bethel Indonesia Nafiri Allah, Green Ville, Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2007 dan telah dicatatkan kepada Kepala/Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4604/I/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas perkara a quo;

(Nama : FERDI TRIATMOJO) Kwitansi, terima dari FADLI MABRURI, diterima oleh OLIVIA tanggal 25 April 2020 sejumlah Rp. 35.000.000,- Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 25 April 2020 (FADLI MABRURI) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 November 2020.

(Nama : DARMAWANSYAH) Kwitansi, terima dari AGUSTIN, diterima oleh OLIVIA tanggal 19 Februari 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 19 Februari 2020 (AGUSTIN) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 November 2020.

(Nama : JADID ACHMADI) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : SEK.2-6128.SK.X Tahun 2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 18 Januari 2021. (Nama : RYAN IRAWAN) Surat Badan Kepegawaian Negara Penetapan NIP CPNS Pusat Nomor AG-12011000078, tanggal 11-01-2021.

(Nama : RYAN IRAWAN) Kwitansi, terima dari RIPKI HIDAYAT, diterima oleh OLIVIA sejumlah Rp. 35.000.000,- Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 22 Juni 2020 (RIPKI HIDAYAT) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 Desember 2021.

(Nama : ARIFIN MUDIAWAN) Kwitansi, terima dari SHELLA PERMATA, diterima oleh OLIVIA sejumlah Rp. 50.000.000, Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 14 September 2020 (SHELLA PERMATA) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 Desember 2020.

Ahmad Badung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara (LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Desember 2011 berlaku sampai 30 Juni 2012 1 (satu) lembar surat tugas atas nama Jhoni M. Ahmad Badung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara (LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Januari 2011Dirampas untuk dimusnahkan6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat tugas atas nama Jhoni M Ahmad Bandung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tertanggal 01 Desember 2011 berlaku sampai30 Juni 20121 (satu ) lembar surat tugas atas nama Jhoni M Ahmad Bandung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tertanggal 01 Januari 20124, Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah).

Ahmad Badung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Desember 2011 berlaku sampai 30Juni 20121 (satu) lembar surat tugas atas nama Jhoni M.

16.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi Safri Nur diLingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae TimurKabupaten Majene yang mengaku sebagai tim pemeriksa independendari salah satu Lembaga Pengawasan Aparatur Negara (LPAN)Sulawesi Barat untuk memeriksa laporan pertanggungjawabankelompok nelayan Tamo Indah yang dipimpin oleh saksi Safri Nur yangmenerima dana bantuan sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) dari pemerintah pusat melalui Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Majene ;Bahwa

Ahmad Badung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Desember 2011 berlaku sampai 30Juni 2012e 1 (satu) lembar surat tugas atas nama Jhoni M.

Anmad Badung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Januari 2011Dirampas untuk dimusnahkan6.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Majene pada hari RABU, tanggal 17 April 2013oleh KamiNURJAMAL, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMATDAHLAN, SH dan RAHMI DWI ASTUTI, SH.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 461 Tahun 2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas Nama Refly O Moningka, SSTP;<

/li>

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 461 Tahun 2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas Nama Refly O Moningka, SSTP;

Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat pada kedudukan atau Jabatan semula akibat dikeluarkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menghukum Tergugat untuk

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 461 Tahun2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pemindahan DanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan AdministratorDilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas Nama Refly OMoningka, SSTP;halaman 2 dari 7 halaman pts. Nomor perkara 50/G/2018/PTUN Mdo.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor 461 Tahun 2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang PengangkatanPemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam JabatanAdministrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas NamaRefly O Moningka, SSTP;4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat padakedudukan atau Jabatan semula akibat dikeluarkannya surat keputusanyang menjadi objek sengketa;5.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : a)2 (dua) lembar Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tanggal 17 Mei 2019. b) 1 (satu) lembar Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : S.KEP/771/1094/PANPEL.BKN/ V/2019 tanggal 24 Juni 2019. c) 1 (satu) lembar Surat Badan Kepegawaian Negara tanggal 24 Juni 2019. d) 1 (satu) lembar Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : CV 26-30/V 144-3/99 tanggal 4 November 2019.

f) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 3 September 2020. g) 1 (satu) lembar struk atau tanda bukti pengiriman Nomor Z761-CRM BCA Magelang 3 tanggal 31 Januari 2021. h) 1 (satu) lembar struk atau tanda bukti pengiriman Nomor ZK4L-CRM Giant SPM PKL 1 tanggal 11 Februari 2021. i) 1 (satu) lembar struk atau tanda bukti pengiriman Nomor ZK4L-CRM Giant SPM PKL 1 tanggal 14 Februari 2021.

k) 1 (satu) lembar Foto copy Skep Dewan Pimpinan Pusat Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara No:063-KTA/SK-KNA/V/2021. l) 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Hasil Rapat Nasional tanggal 18 Mei 2021. m) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara. n) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas tanggal 20 Mei 2021. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Nama : HERMALINA NONIA WUARLELA ;Tempat/Tanggal Lahir : WALERANG / 10 MEI 1968 ;Agama : KRISTEN PROTESTAN ;Pekerjaan : APARATUR SIPIL NEGARA ;Alamat : SPN PASSO RT.008/RW.002 DESA PASSO KEC. BAGUALA, KOTA AMBON, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadappermohonan Pemohon:Nama : HERMALINA NONIA WUARLELA ;Tempat/Tanggal Lahir : WALERANG/ 10 MEI 1968 ;Agama : KRISTEN PROTESTAN ;Pekerjaan : APARATUR SIPIL NEGARA ;Alamat : SPN PASSO RT.008/RW.002 DESA PASSOKEC.

Hisikia Loly ; Bahwa benar Pemohon tinggal di SPN Paso karena Pemohon bekerjasebagai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Polisi Negara Passo Maluku ; Bahwa saksi tahu mereka sebagai suami isteri sejak tahun 2005sampai alm. Hiskia Loly meninggal dunia ; Bahwa benar mereka sebagai suami isteri memperoleh seorang anakIshak Alfredo Loly atau biasa dipanggil Nando ;2.

Hisikia Loly ; Bahwa benar Pemohon tinggal di SPN Paso karena Pemohon bekerjasebagai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Polisi Negara Passo Maluku ;Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2019/PN.Amb, Bahwa saksi tahu mereka sebagai suami isteri sejak tahun 2005sampai alm.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sepertiga bagian dari gaji sebagai Aparatur Sipil Negara kepada Penggugat Rekonvensi dan sepertiga bagian dari gaji sebagai Aparatur Sipil Negara kepada anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan tunai saat penerimaan gaji;3.