Ditemukan 513 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 114/Pdt.P/2019/PN NBA
Tanggal 14 Agustus 2019 — Pemohon:
BETI
2916
  • dari 6 halaman Penetapan Nomor 98/Padt.P/2019/PN Nbamerupakan anak kandung Pemohon dengan seorang lakilaki bernama EFENDI,dikarenakan kedua orang cucu Pemohon tersebut telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUPARMAN danADRIANUS LASARUS;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
Register : 13-04-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Ptk
Tanggal 15 April 2021 — Pemohon:
LIM AI TJENG
133
  • sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Lim Pue Hie danFung Seng;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
Register : 26-01-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Ptk
Tanggal 11 Februari 2021 — Pemohon:
Chairuddin
254
  • adalah jjin untuk merubah nama anak Pemohon di dalam AktaKelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak yang semula bernama AdibahHafidzah diganti dengan nama Adinda Qudsiyah,;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Mariyahla dan saksi Maryani;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
Register : 28-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 351/Pdt.P/2018/PN Ptk
Tanggal 15 Oktober 2018 — Pemohon:
REKA GANDITA WIRDAYANTI
233
  • semula tertulisREKA GANDITA lahir di BATU AMPAR pada tanggal 9 Agustus 1996 menjadiREKA GANDITA WIRDAYANTI lahir di PONTIANAK pada tanggal 9 Agustus1996 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi YANG PURNAMAdan DESI WULANDARI ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang
Register : 25-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 10-06-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Nba
Tanggal 9 Oktober 2019 — Pemohon:
IYAN
2014
  • dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P 5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi YOSEF, SE danKRISTIAN ARGA;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama, bulan dan tahun Kelahiran Pemohon dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
Register : 06-04-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7721
  • bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007, Balitbang
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Ptk
Tanggal 5 Maret 2021 — Pemohon:
TJHANG MIAU TJUNG
174
  • penulisan nama Pemohon, KutipanPaspor Pemohon yang semula tertulis DJONG SIAT FA diperbaiki menjadi nama LINDA,sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan kepadaKantor Imigrasi Kota Pontianak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan NegeriPontianak berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini ;Menimbang, bahwa menurut Buku IT Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang
Register : 18-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Pemohon:
LIM SOI SIM Alias HENDRY SUPARJO
153
  • saksi, yaitu saksi Erhandi Kusuma,Hang dan Tjhang Fo Tjhun Als Vinsensius;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Ptk
Tanggal 2 April 2019 — Pemohon:
ROSTATY
203
  • mengembalikan / mencabut Akta Kelahiran Pemohonyaitu Akta Kelahiran Nomor 1335/DM/1990 tanggal 19 Pebruari 2019 yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota PontianakMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SIM SON dan LIM SUMANTO;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Ptk
Tanggal 5 Maret 2021 — Pemohon:
LIM MUI NGIM
143
  • 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi A Meng dan saksiRusnawati Als Lim Mui Eng;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
Register : 30-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Plp
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
Rustam Taruk SE ahli waris alm So Lingkua
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Bupati Luwu
2.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Walikota Palopo
3.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
5.Andrew
6.Haji Musa
7.Johannes alias Awe
8.Ambo Guttu
9.Jantje Lode Wick
10.Ronny Yauri
11.Hengky
12.Charles
13.Herman Sugianto
14.Jufri
15.Thoheni
16.Siswand Maeloa
17.Jimmi
18.Deni
19.Dedi
20.Edi Prayitno
21.Anton
22.Ucok
23.Umar
24.Arkanul
25.Jumang
26.Sardi
27.Nani
28.H. Darwis
29.Hamida
30.Ani Makku
31.Mama Imma
32.H. Ahmad Renreng
33.Zirmayanto SH
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo
3.Pemerintah Kecamatan Wara Kota Palopo
13665
  • tertanggal O6 Februari 2020, Kuasa Penggugat telahmelakukan pencabutan perkara :Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yangdikeluarkan oleh Balitbang
Register : 27-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 729/Pdt.P/2019/PN Ptk
Tanggal 19 Desember 2019 — Pemohon:
NG TENG HO
5733
  • Yunus;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo.
Register : 10-10-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 437/Pdt.P/2018/PN Ptk
Tanggal 18 Oktober 2018 — Pemohon:
YUSUF MAITIMU
193
  • pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohonpada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis YUSUF menjadi YUSUFMAITIMU ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi NOVIYANTI LIUdan KINANTI DWI PUSPARANI ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang
Register : 21-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 648/Pdt.P/2019/PN Ptk
Tanggal 12 Nopember 2019 — Pemohon:
HENDRI WAHYUDI
153
  • pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk merubah nama anakPemohon yang bernama TAN ABDURRAHMAN ADZIKRA WAHYUDI menjadiTAN ABDURRAHMAN ADZIKRA;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Triadi Rahmawandan Herry Sutarji;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang
Register : 27-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 202/Pdt.P/2019/PN Ptk
Tanggal 4 April 2019 — Pemohon:
ZULKARNAEN
205
  • setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan Akte Kematian orangtua Pemohon yangbernama ABDURRAHMAN;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ISMAIL dan saksi HAJUAN;Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN PtkMenimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
Register : 14-03-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 39/Pdt.P/2018/PN NBA
Tanggal 20 Maret 2018 — Pemohon:
YONDNES NAIK TUA SIBORO
3421
  • yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalahPemohon mohon diberi ijin memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis YONDNESNAIK TUA SIBORO diperbaiki menjadi JONES NAIK TUA SIBORO;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SATINI dan ANDREASANDI;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
13925
  • Untuk pelaksanaan DIPA PSP Balitbang tersebut, Menteri PendidikanNasional yaitu M. Nuh selaku Pengguna Anggaran (PA) padaDepartemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengangkat Prof. Dr. H.Mansyur Ramly selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Balitbang Depdiknas TA 2010 dan mengangkat Suhenda selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP)Balitbang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.514/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010. Setelah itu Prof.
    Amir Hamzah adalahbukan pegawai Balitbang dan tercatat sebagai pegawaiPoliteknik Negeri Bandung.
    Adapunproyek Tahun 2010 dibawah unit Balitbang Kemendiknas, Tahun 2011dibawah Sekjen karena adanya Reformasi Birokrasi, sehingga pada Tahun2010 pengurusan administrasi dan keuangan dibawah Balitbang sedangkanTahun 2011 pengelolaan administrasi dan keuangan dibawah Sekjen.e Bahwa yang merencanakan proyek tersebut adalahKementrian, dengan tujuan untuk mendapatkanpendataan dan pemetaan satuan pendidikan seluruhIndonesia (SD, SMP, SLTA,/SMK, Madarasah).
Register : 17-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 631/Pdt.P/2019/PN Ptk
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon:
ROSIATI
204
  • Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah ijin untuk mencatatkan kematian orangtua Pemohon yangbernama Nurhaniah binti Hermansyah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MUHAMMAD ARMAYADI dansaksi MOHAMAD YUSUF;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
Register : 23-03-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Ptk
Tanggal 26 Maret 2021 — Pemohon:
TAN TJENG HUI ALS SYAFEI
233
  • saksi, yaitu saksi Fu Li Tjeng aliasListya dan Tan Tjeng Tong alias Hengki:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
Register : 09-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 529/Pdt.P/2019/PN Ptk
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
YAP SIAN LIE
173
  • pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk menambah nama PemohonSIAN LIE menjadi YAP SIAN LIE;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Tju Kui Tjhin Als Susidan Budi Hartono;Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang