Pemohon:
Maman Hidayat, S.Pd
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Polda Jabar cq Polres Banjar cq Kepolisian Sektor Banjar

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANJAR ARTHASARIGUNA

Penggugat:
Rosmada Banjar Nahor
Tergugat:
Ramlen Situmorang

Penggugat:
SALIMUN
Tergugat:
PT PB (BANJAR SARI)

Penggugat:
Rosmada Banjar Nahor
Tergugat:
Ramlen Situmorang

HAJI MUHAMMAD SUHAIMI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, HOWARD GENIAL

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukanJalan. Menteri Empat No. 17, Kabupaten Banjar MartapuraKalimantan Selatan;Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :1. Nama : SAWILYAH, SHNIP. : 19600619 198403 2001Jabatan : Kasubsi Sengketa, Konflik2. Nama : ZAINUDDIN, SHNIP. : 19610414 198403 1001Jabatan : Plt. Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013;Selanjutnya disebut sebagai ...............:c6 TERGUGAT ;2.

Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah perwatasan yang terletak diJalan A.Yani KM.16.100, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, PropinsiKalimantan Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.582, Tanggal 18 Juli1978, Surat Ukur No.545/1978, Tanggal 7 Juli 1978, Atas Nama H.MuhammadSuhaimi (PENGGUGAT) dengan luas 19.552 M22.

Bahwa alangkah terkejutnya Pihak PENGGUGAT setelah mendapatkaninformasi dari pegawai kantor notaris dan PPAT Wenny Herlianty,.SH,.Mkn yangmenjelaskan bahwa sertifikat hak milik PENGGUGAT tersebut telah diprosespada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar untuk dibalik nama dan dipecah.18.

SIDDIK ke Kantor Agraria (Sekarang Kantor Pertanahan)Kabupaten Banjar, berdasarkan Alas Hak/ SURAT KETERANGAN No. 111 /a3/1978 tanggal 16 Juni 1978, terletak diJalan A. Yani Km.16,100 Gambut.4.

Bahwa Tergugat 2 Intervensi adalah sebagai pembeli sebidang tanah yangterletak di Jalan A.Yani Km.16.000, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar yangdulunya adalah kepunyaan Penggugat.3.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sabtu Wear bin Johan Wear) dengan Pemohon II (Wajid Hanubun binti Banjar Hanubun) yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Sabtu Wear bin Johan WearWajid Hanubun binti Banjar Hanubun

PENETAPANNomor 0223/Pdt.P/2016/PA TIaneDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraitsbat nikah, yang diajukan oleh :Sabtu Wear bin Johan Wear, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, alamat Danar, Kecamatan KeiKecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaiPemohon ;Wajid Hanubun binti Banjar Hanubun, umur 56 tahun, Agama Islam,

Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.TIBahwa pada tanggal 01 Mei 1986, Pemohon dan Pemohon Il telahmelangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Imam MasjidDesa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten MalukuTenggara yang bernama Balkud Raharusun;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Ilyang bernama Banjar Hanubun dengan saksi nikah masingmasingbernama Gani Ngabalin dan Abdul Koar Ngabalin dengan maskawinberupa Uang Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sabtu Wear bin JohanWear) dengan Pemohon Il (Wajid Hanubun binti Banjar Hanubun) yangdilaksanakan pada tahun 1986 di Desa Danar Ternate, Kecamatan KeiKecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara;3.

Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayahkandung Pemohon Il bernama Banjar Hanubun;3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il Banjar Hanubun,dengan saksisaksi nikah adalah Gani Ngabalin dan Abdul Koar Ngabalindan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dantelah terjadi ijab qabul;4.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sabtu Wear bin JohanWear) dengan Pemohon Il (Wajid Hanubun binti Banjar Hanubun) yangdilaksanakan pada tahun 1986 di Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei KecilTimur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;Hal 7 dari 9 Pen. Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.TI3.

HAMLANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARSHAFIAH BINTI DAMIN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukan diJalan Menteri IV Nomor 17 Martapura, Kabupaten Banjar ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/60063.03/I/2017, Tanggal 2Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 92/60063.03/IIV2017 tanggal 15 Maret 2017, memberikan kuasa kepada :Halamantdari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJM1. SYAIFUDDIN, SH., Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;2.

., Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;3. RISYAD ABROR WIBAWA, SH.,. Jabatan Analis Permohonan Hak Tanah danPendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;4.

., Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Banjar;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilin alamat pada KantorPertanahan Kabupaten Banjar, Jalan Menteri IV Nomor 17 Martapura ;Selanjutnya disebut Sebagal .............:.0.cecece ee eeesetetetetttteeettesseeeeeees TERGUGAT ;2 SHAFIAH BINTI DAMIN., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di JalanKenanga RT.003, RW.001, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, KabupatenBanjar, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;Berdasarkan

Pada tanggal 09 Nopember 2016, lewat kuasanya mewakili untuk dan atasnama KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR yangpada saat itu Sebagai TERGUGAT telah menyampaikan Bukti SuratTergugat yaitu Buku Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut;4.

RAHMAN NASRUDINAlias RAHMAT Bin TALBAB IBRAHIM, SARKIYAH Binti TALBAB IBRAHIM dan ZAINIBin TALBAB IBRAHIM (kesemuanya sebagai Penggugat) melawan Kepala KantorHalaman36dari49 Putusan Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.BJMPertanahan Kabupaten Banjar (sebagai Tergugat) dan SHAFIAH Binti Alm.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, dk vs HAJI MUHAMMAD SUHAIMI

Penggugat:
1.ASOSIASI KABUPATEN PSSI BANJAR,
2.PENGURUS KABUPATEN PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA (PRSI) KABUPATEN BANJAR
3.PENGURUS FEDERASI OLAHRAGA KARATE INDONESIA KABUPATEN BANJAR
4.PENGURUS CABANG IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA KABUPATEN BANJAR
5.PENGURUS KABUPATEN (PENGKAB) FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA (FPTI) KABUPATEN BANJAR
6.PENGURUS KABUPATEN PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA KABUPATEN BANJAR
7.PENGURUS KABUPATEN PERSATUAN GULAT SELURUH INDONESIA

KABUPATEN BANJAR
8.PENGURUS PERSATUAN BINARAGA FITNESS INDONESIA (PBFI) KABUPATEN BANJAR
9.PENGURUS CABANG PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA KABUPATEN BANJAR
10.SEKRETARIAT IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA (ISSI) KABUPATEN BANJAR
Tergugat:
1.KONI KABUPATEN BANJAR 2017-2021 (in casu Ketua Umum KONI Kabupaten Banjar 2017-2021, VICTOR NUSAN SIREGAR,
2.PANITIA PENGARAH (SC) PENYELENGGARA MUSYAWARAH OLAHRAGA KABUPATEN (MUSORKAB) BANJAR TAHUN 2021 (in casu Ketua SC,

SOFYAN AH, MM
3.PANITIA PELAKSANA (OC) PENYELENGGARA MUSYAWARAH OLAHRAGA KABUPATEN (MUSORKAB) BANJAR TAHUN 2021 (in casu Ketua OC, KUN NASRULLAH
4.TIM PENJARINGAN CALON KETUA UMUM KONI KABUPATEN BANJAR 2021-2025 (in casu Ketua Tim Penjaringan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Banjar 2021-2025, RADEN SUYATMAN
Turut Tergugat:
1.KETUA UMUM KONI TERPILIH KABUPATEN BANJAR DALAM MUSYAWARAH OLAHRAGA KABUPATEN (MUSORKAB) BANJAR TAHUN 2021 (in casu H.USTMAN EFENDI)
2.KONI PROVINSI

YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA VS DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR

PUTUSANNomor 410 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA, berkedudukan diJalan Indrasari RT. 3, Desa Indrasari, Kecamatan MartapuraKota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yangdiwakili olen Ketua Yayasan Hj.

Nor Wahidah, berdasarkanAkta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan MartaBerlian Nomor 2 tanggal 18 Desember 2013, berkedudukandi Jalan Indrasari RT. 3, Desa Indrasari, KecamatanMartapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi KalimantanSelatan;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR,berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 2 Martapura,Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalamhal ini memberi kuasa kepada Rusniansyah Marlim, S.H.

,dan kawankawan, Para Advokat pada LKBH KoprpriKabupaten Banjar, beralamat di Jalan A Yani Nomor 2Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 1 Desember 2015;Termohon Kasasi;Dan1. Drs. FAKHRIAN HIFNI, M.M, bertempat tinggal di JalanSalak Nomor 41, RT. 002 RW. 002, Kelurahan GuntungPaikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;2.

RUDYARIFFIN (Bupati Banjar periode 20002005), bertempatHalaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 410 K/Pdt/2018tinggal di Jalan Gatot Subroto, Nomor 34 B, RT. 027,Kelurahan Antasari Besar, Kecamatan BanjarmasinTengah, Kota Banjarmasin atau Jalan Garuda Nomor 81 A,RT. 01 RW. 02, Kelurahan Komet, Kecamatan BanjarbaruUtara, Kota Banjarbaru;4. Hj.

Tergugat Il dan Tergugat IV Tidak Lagi Punya Kepentingan atauSamenhang dengan Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik IndonesiaKabupaten Banjar dan Yayasan Marta Berlian Husada;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Il, Ill dan IVmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);C.

-Penggugat- ISMED INONO ANWAR-Tergugat-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,

SAMSUL BAHRAEN BANJAR/KAPITA

Manhuri
Tergugat:
Bupati Kabupaten Banjar

Peraturan DaerahKabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentangPerusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar);b. AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);c.

Selanjutnya dengan mengacu pada diktumkeempat Keputusan Bupati Banjar Nomor 161 Tahun 2015 dan diktum ketigaKeputusan Bupati Banjar Nomor 163 Tahun 2015, Badan Pengawas PD. PasarBauntung Batuah Kabupaten Banjar didalam Surat Badan Pengawas PD.Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Nomor : 028 /BP/PD.PBB/2017,Perihal : Hasil Sidang atas Pemberhentian Direksi PD.

Banjar, tanggal 9 Agustus 2017.

dan Umum Perusahaan Daerah PasarBantuang Batuah Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/572/KUM/2017 tentang Pemberhentian Direktur Operasional dan UmumPerusahaan Daerah Pasar Bantuang Batuah Kabupaten Banjar.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentangPerusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

MUHRANSYAHKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARIWAN SURYADI OEI

. & REKAN.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJM.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukandi JI. Menteri Empat No 17, Martapura Kalimantan Selatan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/60063.03/I/2016tertanggal 13 Januari 2016 telah memberikan kuasa kepada:1. Nama : SYAIFUDDIN, S.H.NIP : 19630311 198903 1 002Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Banjar.2.

Nama : RISYAD ABROR WIBAWA, S.H.NIP > 19891101 201402 1 001Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah danPendaftaran Tanah pada KantorPertanahan Kabupaten Banjar.Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada KantorPertanahan Kabupaten Banjar, di JI.

Banjar, Kalimantan Selatan atas nama IWAN SURYADI OEIdan ada sertifikat lainnya yang belum diketahui kepastiannya.Bahwa adanya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08900, Tanggal 11Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 6 Maret 2008Luas 2.450 M , yang terletak di Jalan A.Yani KM. 17.150, KelurahanGambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atasnama IWAN SURYADI OElI dan ada sertifikat lainnya yang belumdiketahui kepastiannya.Bahwa karena diketahui objek gugatan

Muhransyah (Penggugat) tercantumbahwa tanah milik penggugat (H.Muhransyah) adalah terletak di JI.A.Yani KM 17.200 Kecamatan Gambut , Kabupaten Banjar ProvinsiKalimantan Selatan dengan ukuran panjang : 255 meter dan Lebar 21meter , sedangkan Tergugat II Intervensi adalah Pemegang SertipikatHak Milik Nomor : 05316/GMB/2008 tanggal 06 Maret 2008, Luas :2.450 M, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, atas nama Iwan Suryadi Oei yang terletak di JalanA.

Bukti T.ll.Intv.16 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten BanjarKepada Camat SeKabupaten Banjar danPembakal/Lurah SeKabupaten Banjar Nomor:100/305/Pem Perihal Standard an ProsedurPenerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) olehPembakal/Lurah tertanggal 29 Maret 2016;17. Bukti T.Il.Intv.17 : Surat dari Camat Kecamatan Gambut kepada paraLurah dan Pambakal Nomor : 140/084/GBT PerihalHalaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor: 01/G/2016/PTUN.BJUM.18. Bukti T.ll.Intv.18 :19. Bukti T.II.Intv.1920.

Penggugat:
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar

Dinas PerikananKabupaten Banjar, TMT 30 April 2019 adalah suatu penetapan tertulisyang diterbitkan oleh Bupati Banjar selaku Pejabat Tata Usaha Negarayang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagiPENGGUGAT," Bersifat konkret adalah Keputusan Bupati Banjar Nomor: 888/07PPPK.2/BKDPSDM tanggal 12 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Kasi Penyuluhan Dinas PerikananKabupaten Dati II Banjar;c. Tahun 2001 sebagai Kasi Penyuluhan Dinas PerikananKabupaten Banjar;d. Tahun 2001 sebagai Kasubdin Penyuluhan & PengawasanMutu Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banjar;e. Tahun 2002 sebagai Kasubdin Usaha Tani & PenyuluhanPerikanan Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Banjar;f. Tahun 2009 sebagai Kabid Kelautan & Sumber Daya DinasPerikanan & Kelautan Kab.Banjar;g.

Dalam dasar gugatan (Posita) telah disebutkan Penggugat adalahseorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Banjar.

Dalam kegiatan rapat tersebut diputuskan agarPemerintah Kabupaten Banjar melalui! BKDPSDM Kab.

(Fotokopi sesuai Aslinya);Halaman 60 Putusan Perkara Nomor :19/G/2019/PTUN.BJM.3.4.5.10.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Keputusan Bupati Banjar Nomor : 862/018PPPK.2/BKDPDSM tentang PencabutanKeputusan Bupati Banjar Nomor : 862/127Binapeg/BKD.

Penggugat:
HARNIAH ST
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BANJAR

Yani KM.31,5, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;Selanjutnya disebut SCDaQal ......... 6.6 ccc cee ceeceeaeee ees PENGGUGAT;MELAWANBUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Berkedudukan diJalan Jenderal A. Yani No. 2 Kelurahan Keraton, KecamatanMartapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;Dalam hal ini memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 180/441/KUM tertanggal 7 September 2021 kepada:1. Nama : Hj. ST.

kuasa hukumnya mengajukan keberatan ataspemberhentian Penggugat kepada Bupati Banjar melalui Surat Nomor01/RH.RS/S/V1/2021/Bjb tertanggal 23 Juni 2021, Perihal Keberatan AtasPemberhentian ASN atas nama Harniah,S.T. dan diterima oleh BadanKepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Banjar pada tanggal 29 Juni 2021, yang mana pengajuankeberatan oleh Penggugat tersebut diperhitungkan berdasarkan BeritaAcara Serah Terima obyek sengketa telah melampaui tenggang waktudapat diajukannya

Bukti P 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya petikan KeputusanBupati Banjar Nomor: 821.2012BANGPEG/BKDtertanggal 06 Agustus 2015;4. Bukti P 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor:01/RH.RS/S/VI/2021/Bjb, tertanggal 23 Juni 2021,perihal: Keberatan atas Pemberhentian ASN atas nama:H. Harniah,S.T.;5. Bukti P5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pengirimankepada Bapak Bupati Banjar, Kab. Banjar melalui PosIndonesia;Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 276. Bukti P67.

Harniah,S.T., tertanggal 8 Juli 2021;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor:02/RH.RS/B/V1/2021/Bjb, Perihal Banding atasKeputusan Bupati Banjar No. 800/375PPK.2/BKSDMTerkait Keberatan atas Pemberhentian ASN atas nama:H.

;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Banjar Nomor:800/375PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 8 Juli 2021, Hal:Tanggapan terhadap Surat Keberatan atas PemberhentianPutusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 29ASN atas nama H.

Banjar Adat/Pekraman Blungbang Banglimelawan1. BUPATI BANGLI dk

SALINANPUTUSANNomor 102/Pdt/2018/PT DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :Banjar Adat/Pekraman Blungbang Bangli, yang dalam hal ini diwakili olehDrs.!

Bahwa Penggugat adalah merupakan Masyarakat persekutuan hukumAdat yang berkedudukan atau disebut Banjar Pekraman Blungbang,Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang memilikitanah persekutuan HukumAdat (Hak Ulayat), yang ditempati olehkramanya / warganya.

Tanah Persekutuan Hukum Adat mana diberikankepada para warganya berupa Tanah Pekarangan Desa ( PkKd ) yangmana semua warganya menempati, menguasai, mengayahkan /melaksanakan kewajiban terhadap Tanah Pekarangan Desa ( PKd )yang ada diwilayah Banjar Adat / Pekraman Blungbang Bangli denganmasingmasing setiap kramanya / warganya memiliki daftar indukpenguasaan tanah PKd tersebut berupa Pipil,Persil,Luas ,Kls danbatasbatas antara warga satu dengan yang lainnya ;2.

Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memanggil para pihakdalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memeriksa dan menyidangkanperkara ini, memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Penggugat adalah Masyarakat persekutuan hukumAdat Banjar Pekraman Blungbang, Kelurahan Kawan, KecamatanBangli, Kabupaten Bangli ;Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah Tanah PekaranganDesa ( PKD ) sah milik Penggugat ( Banjar Adat / Pekraman Blungbang

Putu Rupadana, M.Simewakili banjar Adat/Pekraman Blumbang Bangli melawan PejabatTata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBangli, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Halaman. 16 dari 22 Putusan Nomor 102/ PDT/2018/PT DPS(vide: Putusan Sela Perkara No. 15/Pdt.G/2018/PN Bli, halaman 11alenea 2 s/d alenea 3);.

Melawan Kepala Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

PARAPENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KELURAHAN GAMBUT, KECAMATAN GAMBUT,KABUPATEN BANJAR, berkedudukan hukum danberkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 14, 800.,Selanjutnya disebut Sebagai ............cccccceeeeeee eesTERGUGAT ;Pengadilanmembaca :Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telahPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor : 41/PEN.DIS/2013/PTUN.

(sepuluh ribu delapan ratus lima puluh tigameter persegi), terletak di Jalan Ahmad Yani Km 16,20., KelurahanGambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi KalimatanSelatan ;Bahwa, sebagaimana objek tanah tersebut diatas, padatanggal 07 Februari 1985 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.1564, Kelurahan Gambut ( dahulu Desa Gambut ) atas nama: 1.ABDUL RAHMAN BIN HAJI TARMUM dan 2.

tidakmelanggar aturan hukum;Bahwa, sebagaimana atas objek sengketa dibuat olehTergugat, dan bukan dilakukan atas kehendak Tergugat sendiri,melainkan untuk memenuhi atas permintaan dariABDURRAHMAN.HT yang akan dipergunakan sebagai penggantiSURAT/ SEGEL tanah yang hilang ;Bahwa, terhadap atas objek sengketa yang telah dibuat danmenurut Tergugat adalah sudah sah menurut hukum, karenapembuatannya telah disetujui dan ditandatangani olehABDURAHMAN.HT, para Saksisaksi dan Kepala Kecamatan Gambut,Kabupaten Banjar

HT yang di buat oleh Kepala KelurahanGambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.2. Bukti P. 2: Foto copy sesuai dengan aslinya Daftarhadir Rapat Musyawarah masalah tanah di Jalan A. YaniKm. 16 Rt. 02 Kelurahan. Gambut pada tanggal 30 Juli2013.3.

Bahwa perbuatan Tergugat (Kepala Kelurahan Gambut,Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar) yang telah menerbitkanSurat Keterangan Hak Milik Adat/ Perwatasan AtasTanahNomor : 51/IIKG/1985 tertanggal 21 Mei 1985, atas namaAbdurrahman HT (vide bukti P1 = T1) bertentangan dengan :e Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 9 Tahun 2004Tentang perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan Peraturan

Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Selatan, Cq.Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar
2.Ketua DPRD Kabupaten Banjar
3.Ketua KPU Kabupaten Banjar