Oleh karena tempat kediaman Pemohon tersebut termasukdalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, dan perkara yang diajukanoleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one partyonly), sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatifPengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanpermohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon suatu hak atau dalamhal ini untuk ditetapbkan sebagai wali terhadap seorang anak, berdasarkanPasal

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Prgipenetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenParigi Moutong, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, dan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Balai Harta Peninggalan Makassar;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihaksemata (for the benefit of one party only), maka segala biaya yang timbul dalamperkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan danketentuan

Nomor 108/PDT/201 7/PT DkIpengembang, untuk selanjutnya akan dijual kembali kepadaPIHAK KETIGA dengan program dan benefit khusus dariPIHAK KEDUA. ;Bahwa perjanjian tersebut mengenai jual beli antara Tergugat II(PIHAK PERTAMA) dan Tergugat (PIHAK KEDUA) yangmengatur diantaranya mengenai Obyek dan Harga Jual Beli, TataCara Pembelian serta Hak dan Kewajiban masingmasing pihak;2.

PIHAK PERTAMA tidak terlibat dan tidak bertanqqungjawab atas segala paket promosi dan benefit khusus yangditawarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA selakucalon pembeli/pemesan.Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, ayat 2, dan ayat 5 yangdiKutib yaitu:2.PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh transaksipenjualan unit kepada pihak ketiga selakupembeli/pemesan sesuai metode dan skema pembayarandan benefit yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Hak Dan Kewajiban Para Pihak,Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama ayat 6, yang dikutib yaitu : PIHAK PERTAMA tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atassegala paket promosi dan benefit knusus yang ditawarkan oleh PIHAKKEDUA kepada PIHAK KETIGA selaku calon pembeli/oemesan.Bahwa Tergugat Il menolak dalil Para Penggugat dalam positagugatnnya pada angka 4 gugatannya.

Pihak Pertama tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atassegala paket promosi dan benefit knusus yang ditawarkan olehPIHAK KEDUA kepada pihak ketiga selaku calon pembeli/pemesan.Bahwa Sebagaimana di atur dalam Perjanjian Kerjasama PembelianCondotel Secara Kolektif, tertanggal 24 September 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Monika Antonputri, SH., Mkn. Nomor :037A/Leg./IX/2012/Rangkap Dua, Pasal 4 Hak Dan Kewajiban ParaHal 46 dari61hal. Puts. Perk.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh transaksipenjualan unit kepada pihak ketiga selaku pembeli/ pemesansesuai metode dan skema pembayaran dan benefit yangditentukan oleh PIHAK KEDUA.

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pengadilanberwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;Menimbang bahwa tentang kewenangan pengadilan maka harusdipertimbangkan tentang apakah benar perkara ini termasuk dalamwilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Batusangkar ;Menimbang bahwa tentang perkara ini, dalam praktek hukumacara perdata Indonesia, perkara permohonan (perkara volunteer)memiliki karakteristik sebagai berikute Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata(for the benefit

Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit ofone party only);b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnyatanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences withanother party);c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetap!bersifat mutlak satu pihak (exparte);Menimbang bahwa M.

Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk mempermudah dalam mengurus hakhak atas tanah milik pemohondikarenakan adanya penulisan yang salah karena selama ini Pemohonmengalami kesulitan dalam pengurusan terkait dengan administrasi pertanahanyang dimilikinya;Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai bahwa materi permohonanPemohon adalah tidak secara tegas diatur oleh peraturan perundangan, namunmaterinya sudah memenuhi syaratsyarat, yaitu masalah yang diajukan berisikepentingan sepihak (for the benefit

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

walaupun demikian karena sifatnya,tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri,karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkansuatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktik peradilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair), atau sifatdari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit

walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

Nomor11. tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agamapada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan

bahwawalaupunantaraPemohondenganbee eeeeeees telahterjadiperceraian, namunhakasuh/walidarianak yangdilahirkanselamapernikahanmenjaditanggungjawabPemohondanmantansuamin ce ; artinyaadaduapihak yang berkepentingandalamhalini,Halaman5dari8putusanNomor182/Padt.P/2018/PA.MLGterlepasdariketentuanundangundangtentangsiapa yangberhakmemilikihakasuhterhadapanaktersebut;Menimbang, bahwapermohonan yangdiajukanPemohontidakmemenuhiketentuanperkara yangdiajukansecaravoluntairyaituyang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja(for the benefit

Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telahmenyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteriatau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama padawilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohonsendiri ( for the benefit of one party ) maka permohonan inibersifat voluntair ; karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut diatas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Bahwa berdasarkan SK No.12/AAJV2004, tertanggal24 Agustus 2004 Tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesiadan lkrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota AAul, yaitu :ATURAN MEMPEKERJAKAN TENAGA DAN MANAGERPEMASARANPoin 1 huruf bPerusahaan asuransi jiwa dilarang menunjuk/mengangkat tenagaatau manager pemasaran perusahaan asuransi jiwa lainnya denganposisi/benefit yang lebih tinggi dari yang dijabat/didapat dariperusahaan asuransi jiwa sebelumnya, kecuali sudah menjalaniposisi yang sama dengan

Tergugatmenyatakan berhenti sebagai Regional Manager dari perusahaanasuransi jiwa Tokio Marine Life ;Bahwa Tergugat memberitahu kepada pihak Penggugat, bahwa adaSK No. 12/AAJV/2004 Tanggal 24 Agustus 2004 Tentang Kode EtikAgen Asuransi Jiwa Indonesia dan lkrar Bersama PerusahaanAsuransi Jiwa Anggota AAudl, yaitu :ATURAN MEMPEKERJAKAN TENAGA DAN MANAGERPEMASARANPoin 1 huruf bPerusahaan asuransi jiwa dilarang menunjuk/mengangkat tenagaatau manager pemasaran perusahaan asuransi jina lainnya denganposisi/benefit

Perkara juga termasuk dalam Rekonvensi yang merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini ;Bahwa Penggugat Konpensi telah melanggar SK No. 12/AAJI/2004Tanggal 24 Agustus 2004 Tentang Kode Etik Agen Asuransi JiwaIndonesia dan lkrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa AnggotaAAuJl, yaitu :ATURAN MEMPEKERJAKAN TENAGA DAN MANAGERPEMASARANPoin 7 huruf bPerusahaan asuransi Jiwa dilarang menunjuk/mengangkat tenagaatau manager pemasaran perusahaan asuransi Jina lainnya denganposisi/benefit

MENGENAI PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN KERJAB.1.B. 2.B.3.Bahwa Bahwa Tergugat memberitahu kepada pihak Penggugat,bahwa ada SK No. 12/AAJV/2004 Tanggal 24 Agustus 2004 TentangKode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan likrar BersamaPerusahaan Asuransi Jiwa Anggota AAul, yaitu :ATURAN MEMPEKERJAKAN TENAGA DAN MANAGERPEMASARANPoin 7 huruf bPerusahaan asuransi jiwa dilarang menunjuk/mengangkat tenagaatau manager pemasaran perusahaan asuransi jiwa lainnya denganposisi/benefit yang lebih tinggi dari yang

merumahkan seluruh karyawan yangada terhitung sejak 1 Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentuguna mengamankan fasilitasfasilitas TERGUGAT;Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT telah mengambil kebijakankebijakan terhadapHalaman 3 dari 33 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjm10.kompensasi dan benefit

Bukti P.15 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei2020 dengan subject Kebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungandengan Keputusan Meliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 danDampak Ekonomi Yang Ditimbulkan;16.

SPM terpaksaharus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1 Mei 2020kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan Fasilitas Perusahaan;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.15 berupa MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 tentang KebijakanKompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan Meliburkan KaryawanAkibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi Yang Ditimbulkan, yang dibuatdan ditandatangani NENIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC MARINE

yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dapkaekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.

Oleh karenatempat kediaman Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Parigi, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifatkepentingan sepinak semata (for the benefit of one party only), sesuaiketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan AgamaParigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonanPemohon tersebut:;Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon suatu hak atau dalamhal ini untuk ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak, berdasarkanPasal

Wali meninggaldunia;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintankankepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinanpenetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenParigi Moutong, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, dan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Balai Harta Peninggalan Makassar,Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihaksemata (for the benefit

perbuatan tanpa hak, tidak sah ataumemanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau akses ke jasatelekomunikasi dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus, perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan caracara dan kondisi sebagai berikut : Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 saksi RIZKI YULIANTO yangbekerja sebagai IT Security managemen PT Telkomsel mendapati bahwa tigasistem jaringan milik telkomsel yaitu sistem Charging gateaway yaitu sistemyang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit

dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computerdan/atau sistem eiektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan caracara dan kondisi sebagai berikut : Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 saksi RIZKI YULIANTO yangbekerja sebagai IT Security managemen PT Telkomsel mendapati bahwatiga sistem jaringan milik telkomsel yaitu sistem Charging gateaway yaitusistem yang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit

Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan caracara dan kondisi sebagai berikut :Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 saksi RIZKI YULIANTO yangbekerja sebagai IT Security managemen PT Telkomsel mendapati bahwatiga sistem jaringan milik telkomsel yaitu sistem Charging gateaway yaitusistem yang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit

Telkomsel yang telahdiakses/diterobos pelaku adalah sebagai berikut :e Sistem Charging Gateway, yaitu. sistem yang digunakan untukmemberikan bonus ataupun benefit ke pelanggan Telkomsel;e Sistem Reflex (data base), yaitu sistem yang berisi servisservisTelkomsel seperti Blackberry, Flash, Talkmania, dll;e Sistem Tcash, yaitu Sistem pembayaran elektronik yang dapatdigunakan untuk menyimpan uang~ elektronik dan melakukanpembayaran elektronik pelanggan Telkomsel.Saksi menjelaskan bahwa sistem jaringan

agar ditetapkanpermohonan Akta Kematian ,untuk Kakak Perempuan Pemohon.Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebihdahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan NegeriTanjungkarang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkarapermohonan (volunteer jurisdiction);Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkarapermohonan memiliki karakteristik sebagai berikut: Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri ( for the benefit of one party )maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusansebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikansebagai

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang