Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Wes, ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.ido~/ mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 35/ Pid.CR/ 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama lengkap : Timon Kebrob alias Timon ;Tempat

permohonan pencabutan perkaraNo. 19/Pdt.G/2017 PN Bar yang diajukan secara tertulis oleh Kuasa hukumPenggugat tertanggal 15 November 2017, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut perkara tersebut yaitu. perkara nomor:19/Pdt.G/2017 PN Bar;Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabutsurat gugatan tersebut dilakukan pada saat Persidangan Pertama dan pada saat ituPara tergugat belum hadir meskipun telah dipanggil dan relas panggilan dari yangbersangkutan juga belum diterima karena delegasi

Pengadilan Negeri Makassardan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku Il Pedoman TeknisAdministrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007Mahkamah Agung RI Tahun 2008 bahwa Gugatan dapat dicabut, jika tergugatsudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatpersetujuan dari tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a guo penggugatmengajukan pencabutan gugatan pada saat persidangan pertama sehingga tidakmemerlukan

delegasi melalui Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 29 April 2021; Turut Terbanding III semula Turut Tergugat dalam Konpensi/Turut Tergugatdalam Rekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 28 April 2021;Halaman 41 dari 50 halaman putusan Nomor 295/PDT/2021/PT BDGTurut Terbanding IV semula Turut Tergugat II dalam Konpensi/TurutTergugat dalam Rekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 28 April 2021;Permohonan banding tersebut

disertai/diikuti dengan memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Juni 2021dan telah diberitahukan kepada:Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalamRekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat padatanggal 24 Juni 2021;Turut Terbanding semula Tergugat II dalam Konpensi/Turut Tergugat dalamRekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 24 Juni 2021;Turut Terbanding Il semula Tergugat

Ill dalam Konpensi/Turut Tergugatdalam Rekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 23 Juni 2021;Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat dalam Konpensi/Turut Tergugatdalam Rekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 22 Juni 2021;Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II dalam Konpensi/TurutTergugat dalam Rekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2021;Menimbang, bahwa kepada para pihak

telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada:Kuasa Pembanding semula Terggugat dalam Konpensi/Penggugat dalamRekonpensi pada tanggal 20 April 2021;Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalamRekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat padatanggal 26 April 2021;Turut Terbanding semula Tergugat II dalam Konpensi/Turut Tergugat dalamRekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 30 April

2021;Turut Terbanding Il semula Tergugat Ill dalam Konpensi/Turut Tergugatdalam Rekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 29 April 2021;Halaman 42 dari 50 halaman putusan Nomor 295/PDT/2021/PT BDG Turut Terbanding III semula Turut Tergugat dalam Konpensi/Turut Tergugatdalam Rekonpensi secara delegasi melalui Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 28 April 2021; Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II dalam Konpensi/TurutTergugat dalam Rekonpensi secara delegasi

Bahwa Pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakan pelimpahankewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalah penyerahan wewenanguntuk membuat besl/uit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain.

Katapenyerahan berarti ada perpindahan tanggung jawab dari yang memberidelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris), sehinggaapabila dilihat dari pertanggung jawabannya, Delegasi diiringi denganpenyerahan tanggung jawab sehingga penerima delegasi akan bertanggungjawab penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya, ketika penyerahandelegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi tersebut berwenangmenciptakan suatu produk hukum ;"=5.

SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 OktoberMenimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan PerangkatDesa oleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi,delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitandengan tanggung gugat (l/iability/responsibility) di depan PengadilanAdmin istrasi; 22222 sen ene nn nnn nnn nnn neePutusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 9Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangandi bidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturanperundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhiperaturan perundangundangan

a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dariwewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahansebagai berikut : Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atasnama (a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), danmelaksanakan tugas (M.1t)j 2222 ono nnn none nee non een nn nnn ene neMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan cirikhas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi

, ketikaentitas atas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danaMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidak terjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

,Menimbang ternyata Pemohon tidak hadir walaupun menurut BeritaAcara Panggilan Sidang pertama Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bgr, tanggal 16 Juli 2018, yang telah dibacakan disidang dan menurut Berita Acara Panggilan Sidang kedua Delegasi PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bgr, tanggal 31 Juli 2018,Pemohon tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh kuasanya atau orang lainyang sah untuk hadir dipersidangan;Menimbang berdasarkan Pasal 2 ayat (4)

PAL SEO PUTRI sebagai Turut Tergugat (Turut Terbanding 1)melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Februari2020 ; CV Duta Prestasi sebagai Turut Tergugat II (Turut Terbanding Il)melalui delegasi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan NegeriTanjungpinang pada tanggal 19 Maret 2020 ;Menimbang bahwa, terhadap Putusan tersebut, Penggugat melaluiKuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dariAkta Permohonan banding Nomor Nomor 09/AKTA/PDT/2020/PN.

Btm joNomor 156/Pdt.G/2019/PN Bim, tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Batam.Bahwa Permohonan banding tanggal O4 Maret 2020 tersebutdiberitahukan kepada :Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 119/PDT/2020/PT PBR Ahli Waris Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batampada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam padatanggal 20 Maret 2020 ; Tutut Terbanding II melalui delegasi yang dilaksanakan oleh JurusitaPengadilan Negeri Tanjungpinang

pada tanggal 19 Maret 2020;Menimbang bahwa, Pembanding telah mengajukan Memoribandingnya tertanggal 17 April 2020 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2020 ;Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telahdiberitahukan serta diserahkan kepada : Ahli Waris Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batampada tanggal 27 April 2020 ; Turut Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam padatanggal 27 April 2020 ; Tutut Terbanding II melalui delegasi

2020;Menimbang bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding, TurutTerbanding dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra MemoriBanding :Bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas perkara (inzage); Telah pula disampaikan pemberitahuan inzagemelalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam kepada : Kuasa Pembanding pada tanggal 23 Maret 2020 ; Ahli Waris Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding II melalui delegasi

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru memahami danmenerapkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan PendelegasianWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Departemen Agama;Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumputusannya menganggap terdapat kesamaan antara wewenang berdasarkanMandat/Kuasa dan wewenang berdasarkan Delegasi

Majelis Hakim Bandingtelah tidak cermat memahami wewenang berdasarkan Mandat/Kuasa danwewenang berdasarkan Delegasi, padahal didalam Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 tersebut jelasjelasperbedaannya;Bahwa kewenangan berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat diatursecara tegas didalam Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNo. 492 Tahun 2003 yang uraian mengenai pejabat yang diberi kuasa, jenisjenis mutasi, subyek yang terkena mutasi serta lingkup mutasi telah diatursecara

No. 186 K/TUN/2008mutasi telah diatur secara tegas pula didalam Lampiran Il Keputusan MenteriAgama RI No. 492 Tahun 2003;Bahwa putusan Majelis Hakim Banding nyatanyata mengandungkesalahan dalam penerapan hukum karena didalam pertimbangan hukumnyapada halaman 9 paragraf ketiga menyatakan kewenangan Kepala KantorWilayah Departemen Agama dalam menandatangani Surat Keputusan MutasiPenggugat/Pembanding adalah suatu delegasi dari Menteri Agama RTIdengan mengacu pada Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia

Ketentuan ini sejalandengan tindakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang memutasiTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Jabatan StrukturalEselon IV;Bahwa Majelis Hakim Banding telah pula tidak mencermati ketentuandidalam Lampiran Il Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003tentang wewenang berdasarkan Delegasi jelasjelas hanya menyangkutHal. 8 dari 11 hal. Put.

;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hariSenin, tanggal 10 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon Ill masingmasing hadirkuasanya sedangkan Termohon dan Termohon Il tidak hadir di persidangan untukbaik secara sendiri maupun menunjuk Kuasa yang sah untuk itu;Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan dalam perkara ini telah pulamemeriksa Relaas Panggilan Sidang untuk Termohon dan Termohon Il, danselanjutnya Relaas Panggilan Sidang untuk Termohon dan Termohon Il melaluipanggilan delegasi

tersebut belum diterima oleh Hakim Praperadilan dalam perkara aquo, oleh karena itu atas perintah Hakim Praperadilan dalam perkara a quo terhadapTermohon dan Termohon Il dipanggil lagi melalui panggilan delegasi untukmenghadiri sidang pada Senin tanggal 21 Nopember 2016;Menimbang, bahwa sebelum persidangan dibuka pada hari Senin tanggal 21Nopember 2016, Hakim Praperadilan telah menerima Surat Pernyataan tertanggal 03Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Marzuki Samosir (Prinsipal/ Pemohon)yang

2017Penggugat adalah berada pada kebijakan Pokja yang saat itu menilai proseslelang yang dilakukan, dan Pokja bebas dari intervensi manapun di dalambekerja, termasuk dalam hal ini tidak ada intervensi dari Gubernur.Selaku kepala daerah telah memberikan pendelegasian kewenangan kepadaPengguna Anggaran (SKPA), sehingga secara yuridis seluruh kewenanganserta tanggungjawab dari pemberi kewenangan menjadi beralih kepada pihakyang menerima kewenangan tersebut (SKPA), karena pelimpahankewenangan secara delegasi

adalah pelimpahan tugas dan tanggungjawabdari pemberi delegasi kepada penerima delegasi.

Adanya pelimpahankewenangan secara delegasi memiliki konsekuensi, sehingga pihak yangmelimpahkan kewenangan tidaklah dapat menggunakan kewenangannyatersebut kembali sebelum dicabutnya dasar pemberian kewenangan tersebut,dengan demikian segala bentuk tanggungjawab menjadi tanggung jawabpihak yang telah menerima delegasi kewenangan tersebut yaitu SKPA ULPdan Pokja dan bukan menjadi tanggungjawab pemberi delegasi (GubernurAceh) sebagai Tergugat.Dengan demikian, dalam hal ini jika terjadi Kesalahan di

Setelah Ketua DewanPerwakilan Daerah Propinsi Sumatera Utara berada di ruang VIP/Lobbydengan perantaraan JAPORMAN SARAGIH (Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Sumatera Utara) maka utusan/delegasi massa dari PropinsiTapanuli yang dipimpin oleh Ir.

massa pengunjuk rasa tersebut untuk melakukan sidangparipurna pengesahan pembentukan Protap pada saat itu karena tidak adadijadwalkan, akan tetapi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PropinsiSumatera Utara minta agar sidang paripurna Propinsi Tapanuli dilakukankeesokan harinya tanggal 04 Februari 2009 setelah lebih dahulu dibahas dandisetujui dalam rapat Panitia Musyawarah (PanMus) yang diagendakan padahari itu sekitar pukul 15.00 Wib, namun delegasi massa pengunjuk rasa tidakmenyetujuinya untuk

Menetapkan biaya perkara pada Pemohonmenurut hukum;Subsidair : Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon telah dipanggilmelalui delegasi pemanggilan pada Pengadilan Agama Padang pada tanggal14 Januari 2016, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan padatanggal 11 Februari 2016 relaas panggilan tersebut belum diterima oleh Majelis,dan Pemohon juga tidak hadir dipersidangan ;Bahwa pada hari sidang yang telah

ditetapkan pada tanggal11 Februari 2016, Termohon telah datang menghadap dipersidangan;Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 17 Maret 2016, Pemohontelah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi pemanggilan padaPengadilan Agama Padang pada tanggal 07 Maret 2016, namun berita acararelaas tersebut menyatakan bahwa alamat Pemohon tidak lengkap, sedangkanPemohon juga tidak hadir dipersidangan;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datangmenghadap ke muka sidang dan

Relaas pemberitahuan pernyataan banding (bantuan delegasi) melaluiPengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 13 Juni 2019 permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding;4. Memori banding tertanggal 20 Juni 2019 yang diajukan olehPelawan/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAmbon tanggal 21 Juni 2019 dan sehelai turunannya telah diserahkankepada Terlawan/Terbanding (melalui delegasi) tertanggal 26 Juni 2019;5.

Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Ambon kepada Pelawan/Pembanding tanggal 14Juni 2019, dan kepada Terlawan/Terbanding melalui delegasi tertanggal 13Juni 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut, terhitung 14(empat belas) hari sejak hari berikutnya daripemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Nomor 135/Pdt.Plw/2018/PN Amb,dibacakan/diucapkan pada tanggal 5 Desember 2018 tanpa

Bahwa untuk sidang tanggal 29 Agustus 2018 dalam Berita Acara Sidangtercatat pihak Terlawan tidak hadir, padahal oleh Juru Sita Terlawan telahdipanggil berdasarkan panggilan delegasi melalui Pengadilan NegeriJakarta Barat sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemanggilan tanggal15 Agustus 2018 akan tetapi tidak ada balasan dari Pengadilan NegeriJakarta Barat (pemanggilan belum dilaksanakan); Bahwa untuk sidang tanggal 19 September 2018 Terlawan telah dipanggilberdasarkan panggilan delegasi melalui Pengadilan

Bantuan Pemanggilan tanggal 3 SeptemberHal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT AMB2018 dan berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 13 September2018 Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat telan memanggilTerlawan sesuai alamat namun dialamat tersebut nama Terlawan tidakdikenal dan panggilan tidak diteruskan di kantor Kepala Desa ataudipanggil melalui panggilan umum (pemanggilan tidak sah); Bahwa untuk sidang tanggal 10 Oktober 2018 Terlawan telah dipanggillagi berdasarkan panggilan delegasi

Pasal 1 angka 23 Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintah berbunyi sebagai berikut ; delegasi adalah pelimpahankewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badanHal 3 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUNMDNdan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dantanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, yang pada prinsipnyamemuat syaratsyarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di PengadilanTata Usaha

Me netapkan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;Subsidair : Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggilmelalui delegasi pemanggilan pada Pengadilan Agama Padang pada tanggal14 Januari 2016, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan padatanggal 11 Februari 2016 relaas panggilan tersebut belum diterima oleh Majelis,dan Pemohon juga tidak hadir dipersidangan;Bahwa pada hari sidang yang telah

ditetapkan pada tanggal11 Februari 2016, Termohon telah datang menghadap dipersidangan;Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 17 Maret 2016, Pemohontelah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi pemanggilan padaPengadilan Agama Padang pada tanggal 07 Maret 2016, namun berita acararelaas tersebut menyatakan bahwa alamat Pemohon tidak lengkap, sedangkanPemohon juga tidak hadir dipersidangan;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datangmenghadap ke muka sidang dan

Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 21Agustus 2019, Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal2 Oktober 2019 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patutsedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh alasanyang sah, Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil melalui delegasi ke PengadilanNegeri Bekasi menurut Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/

PN Ckr,tanggal 20 Agustus 2019, Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PNCkr, tanggal 19 September 2019, yang telah dibacakan di sidang, telahdipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh alasan yang sah, Tergugat IX hadir Sendiri, Tergugat X tidakhadir tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnyameskipun sudah dipanggil melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Semarangmenurut Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr

ke Pengadilan Negeri Cibadak menurut Berita Acara PanggilanNomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 20 Agustus 2019, Berita AcaraPanggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 24 September 2019, yangtelah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah,Tergugat XV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakilnya meskipun sudah dipanggil melalui delegasi ke Pengadilan NegeriCiamis menurut Berita

Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal22 Agustus 2019, Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr,tanggal 26 September 2019, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggildengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh alasan yang sah, Tergugat XVI hadir sendiri, Tergugat XVIItidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnyameskipun sudah dipanggil melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pemalangmenurut Berita Acara Panggilan

Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 21Agustus 2019, Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal25 September 2019, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil denganpatut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan olehalasan yang sah, Tergugat XVIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil melalui delegasi kePengadilan Negeri Purwokerto menurut Berita Acara Panggilan Nomor144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal

Asshiddigie, SH).Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu (staatorgan, public office, public oficial) hendak mengatur, mengurangi hak,dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subjekhukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satusatunyabentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalahdalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwa bentukperaturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi

Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembagapelaksana yang diberi delegasi kKewenangan, dan bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturanyang didelegasikan;1.10.2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturanpelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; atau1.10.3.

Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasiankewenangan dari UndangUndang atau Lembaga pembentukundangundang Kepada Lembaga penerima delegasikewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yangmendapat delegasi, dengan demikian jelas bahwa Lembagapelaksana undangundang, baru dapat memiliki kKewenanganuntuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat umum jikaoleh Undangundang sebagai primary legislation memangHalaman 5 dari 19 halaman.

Olehkarena itu. syarat utama pendelegasian kewenanganpengaturan itu adalah harus ada perintah atau pendelegasianyang resmi dari undangundang;1.11.Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundangundangan di bawah undangundang haruslah didasarkan ataslegislative delegation of rule making power dari pembentuk undangaundang kepada penerima delegation of rule making power ataupenerima delegasi untuk membuat peraturan perundangundangandibawahnya;1.12.

Bahwa Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada Lembaga lainitu tidak dapat lagi ditarik kembali oleh Lembaga pemberi delegasi,mengingat delegasi adalah merupakan pemberian, pelimpahan, ataupengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihaklain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri;1.13.Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untukmengadili perkara pengujian dan pengujian legalitas dari:1.13.1.

enam ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yangmenyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Pembanding semulaHal 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2021/PT PDGPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal22 Juni 2021, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secarasah kepada Terbanding semula Tergugat secara delegasi

Memori Banding atasPutusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Pyhtanggal 22 Juni 2020;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang telah disampaikankepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juli 2021,kepada Terbanding Il, Ill dan IV semula Tergugat Il, III dan IV masingmasing pada tanggal 14 Juli 2021, dan kepada Terbanding semulaTergugat secara delegasi

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;e Relaas Turut Tergugat I melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;e Relaas Turut Tergugat I melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013 ;e Relaas Turut Tergugat I tanggal 9 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;Untuk Turut Tergugat IIe Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013 ;Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013 ;Relaas Turut Tergugat

II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;Untuk Turut Tergugat IIIRelaas Turut Tergugat II tanggal 17 September 2013 sidang tanggal 25 September 2013Relaas Turut Tergugat III tanggal 2 Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013Relaas Turut Tergugat III tanggal 14 Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013Relaas Turut Tergugat II tanggal 13 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013Untuk Turut Tergugat IVe Relaas Turut Tergugat

IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember

2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I, TurutTergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga Tergugat HI, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dianggap tidakmenggunakan haknya dalam persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No.1

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Pengadilan Negeri Bengkalisselaku delegasi Pengadilan Negeri Pekanbaru melaksanakan SitaEksekusi atas objek perkara yaitu berupa kebun kelapa sawit yangterletak di Blok F08 sampai dengan Blok F35 dan Blok G10 sampaidengan G34 Desa PklI.

Ekesepsi Obscuur Libel;Bahwa Pembantah dalam Bantahannya mengajukan Bantahan(Perlawanan/Verzet) atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi Panitera / SekretarisPengadilan Negeri Bengkalis.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Pembantah pada halaman 4,5, dan 6 angka 3 dan 4 surat Bantahannya, menurut Terbantah adalahsuatu hal yang tidak perlu ditanggapi karena apa yang dilakukan olehPengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan delegasi dari PengadilanNegeri Pekanbaru, sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku;20205.

Eksepsi Obscuur Libel :Bahwa Pembantah dalam Bantahannya mengajukan Bantahan(Perlawanan/Verzet) atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi Panitera / SekretarisPengadilan Negeri Bengkalis.

No. 124/PDT.G/2011/PN.PBR tertanggal 20 Mei 2014dan meminta bantuan delegasi kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untukmelaksanakan sita eksekusi yang dimaksudkan dalam penetapan tersebut,oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis selanjutnya mengeluarkanPenetapan dengan surat No. 16/PDT/EKSPTS/2014/PN.PBR Jo. No. 124/PDT.G/2011/PN.