Ditemukan 131 data
6 — 5
,M.H.parplainf2fs24tabtab PaniteraPengganti,parparditap0widctlparsI360sIlmult1tx 720tx1440tx2160tx2880tx3600tx4320tx5040tx5 760tx6480tx7 200tx 7920tx8640tx9360tx10080parparditapOwidctlparsl360sIlmult1tqctx2041tqctx6152tx6480tx7200tx7920tx8640tx9360tx10080tx10800tx11520tx12240tx12960tx13680tx14400plainf2fs24cf2tabtab Ttd.parplainf2fs24btabtab Drs.Harun AlRasyidparparditapOwidctlparqjsI360sIlmult1tx720tx1440tx2160tx2880tx3600tx4320tx5040tx5760tx6480tx 7 200tx7920tx8640tx9360tx1008Oplainf2fs24cfl Perincian
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: DRS.HARUN
72 — 29
Abas Basribagiannya sendiri ; Bahwa, Asbi dan Maripudin dapat tanah secara CumaCuma dari AbasBasni ; Bahwa, jual beli yang saksi tanda tangani ini benar tapi saksi tidak bacakarena dibawa ke rumah saksi dan saksi anggap benar dan tahunnyasaksi lupa dan semuanya pihak pembeli dan penjual serta saksisaksisemuanya hadir di Kantor Desa ; Bahwa, saksi tanda tangani surat jual beli itu di rumah pihak penjual danpihak pembeli masih kosong ; Bahwa saksi tidak tahu masalah pembayaran tanah tersebut ; Bahwa Drs.Harun
179 — 806
PerkebunanNusantara XII (persero) NTB sebagai PIHAK PERTAMA dengan Drs.Harun Al Rasyid jabatan Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagaiPIHAK KEDUA. Dengan disaksikan oleh Drs. H. Lalu Srinata jabatanKetua DPRD NTB.dengan cara membayar ganti rugi kepada PT.Perkebunan Nusantara XII (Persero), sebesar RP. 735.000.000 (tujuhratus tiga puluh lima juta rupiah ). Dan sekarang telah berubah hak dariHGU menjadi Hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi NusaTenggara Barat, masing masing dengan :a.
174 — 100
tidakmengisi formulir BB2 dan menyertakan lampiranlampirannya karena sebenarnyaDrs.Imam Hidayat sudah pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun, sesuai dengankutipan putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 30 Juni 1994 (vide bukti5051Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU KabupatenDeli Serdang Nomor : 162/BA/IX/2014 tanggal 25 September 2014 (videbukti T7) yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Objectum litis, pada intinyamempertimbangkan surat pengaduan atas nama Drs.Harun
Pembanding/Tergugat II : LINA FONG Diwakili Oleh : IRAWATY LAUW
Terbanding/Penggugat : SOE WENDY KONTARIA
45 — 15
Darwin Thamrin, kemudian Tergugat Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti dimana Tergugat dan IImengajukan alat bukti surat yang terdiri bukti bertanda T.I.II 1 s/d bukti bertandaTIIl18 dan saksisaksi Arnoldus,S.H. dan Saksi Drs.Harun Muhiddin serta 2 (dua)orang saksi ahli masingmasing saksi ahli Prof.DR.Alimuddin Ilmar , S.H.,Hum. dansaksi ahli Dr. Ir.Junus Mara MT.
47 — 19
ASURATI WARTABONEHalaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN GtoIsteri IT:4.SeMUHELMIN WARTABONEUNTEANI WARTABONE (Penggugat 2)NOVKAR WARTABONEHISMIATRI WARTABONE (Penggugat 3)a a fF YS YMNOVRAM WARTABONE telah meninggal dunia Tahun2011 tanpa memperoleh keturunanJASIN WARTABONE (Penggugat 1)MARYAM WARTABONE telah meninggal dunia pada tahun2012 dan dalam perkawinannya dengan Drs.HARUN DIKO(Tergugat 1.1) memperoleh 4 (empat) orang anak, masingmasing :1.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Diwakili Oleh : Aries Afrian Zain,SH.
Terbanding/Penggugat I : CUT MARDIANA binti H. TEUKU MARKAM
Terbanding/Penggugat II : T. KARYA MUDA M bin H. TEUKU MARKAM
70 — 45
Penandatangan nota dinas tersebut adalah Drs.Harun Al Rasyid (NIP. 470030538) sebagai Sekwilda Provinsi DKIJakarta pada tanggal 14 Januari 1998 sedangkan menurut riwayatkepegawaian, Drs. Harun Al Rasyid tidak menjabat sebagai SekwilProvinsi DKI Jakarta pada saat penandatangan nota dinas tersebut,sehingga kebenaran isi nota dinas meragukan.
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memed Gunawan,M.Sc, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, dalam point 1disebutkan keterangan saksi ahli dari koperasi yaitu Saudara Drs.Harun Abdullah yang menyatakan bahwa pembelian alsintan untukpengolahan tanah harus diadakan dengan dana murni BP3D KTNAsendiri, sedang petani akan memanfaatkan jasa alsintan tersebutdengan sistem menyewa, dan dana petani untuk menyewa berasaldari dana yang diambil dari KUT sesuai RDKK (vide butir 2.6 suratSesdal Bimas tersebut di atas) adalah benar.
AGUS SETIAWAN, S.E.
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK REPUBLIK INDONESIA
194 — 49
terpisah, baik Hukum materilnya maupun HukumFormilnya, termasuk lembaga pelaksananya.MENGADILI Menyatakan Majelis Hakim perkara perdata a quo tidak berwenang untukmemeriksan dan mengadili perkara ini karena secara absolut merupakankewenangan yang berada dalam ruang Lingkup Hukum Pidana/HukumPublik.Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang pun memiliki pendapatyang sama sebagaimana pertimbangan (halaman 30) dan amar (halaman 31)Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 23 Mei 2018 (antara Drs.Harun
153 — 75
PerkebunanNusantara XII (persero) NTB sebagai PIHAK PERTAMA dengan Drs.Harun Al Rasyid jabatan Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagaiPIHAK KEDUA. Dengan disaksikan oleh Drs. H. Lalu Srinata jabatanHalaman 16daril10Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/PDT.G/2016/PN.PyaKetua DPRD NTB.dengan cara membayar ganti rugi kepada PT.Perkebunan Nusantara XII (Persero), sebesar RP. 735.000.000 (tujuhratus tiga puluh lima jutarupiah ).