Ditemukan 173 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-03-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 Oktober 2017 — EFIRISNAWATI ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
83 — 46
83 — 46
bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalahKeputusan Tergugat, bukan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika,karena itu eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa suatugugatan tidak dapat dikatakan kabur apabila Jelas dasar hukum yang dijadikanalasan gugatan, jelas objek sengketanya, dan jelas apa yang diminta ( Petitum )serta Jelas Subjeknya, hal ini juga yang seperti Pendapat Soemaryono,SH danAnna Erliyana
Register : 19-10-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 17-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 77/G/2012/PTUN-SMG. Tanggal 13 Maret 2013 — SURIPTO bin SUHARJO Melawan 1. BUPATI BANJARNEGARA 2. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSALAM
84 — 29
84 — 29
(Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia,Jakarta, 1994, halaman 82).Menimbang, bahwa menurut Anna Erliyana, penggunaan diskresi ataufreies ermessen oleh Badan/Pejabat administrasi negara dimaksudkan untukmenyelesaikan persoalanpersoalan penting dan mendesak serta tibatiba yangsifatnya kumulatif. Bisa saja muncul persoalan yang penting tapi tidak mendesakuntuk segera diselesaikan.
Suatu persoalan baru dapatdikualifikasi sebagai persoalan penting apabila persoalan tersebut menyangkutkepentingan umum, sedangkan kriteria kepentingan umum harus ditetapkan olehsuatu peraturan perundangundangan (Anna Erliyana, Keputusan Presiden,Analisis Keppres RI 19871998, Program Pasca Sarjana FH UniversitasIndonesia, Jakarta, 2005, halaman 138);Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan padadoktrin di atas, untuk dapat diterbitkannya keputusan diskresi bebas harusdipenuhi beberapa
Register : 16-07-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 41/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 15 Juli 2015 — JONATHAN W.S., S.H;MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA
61 — 41
61 — 41
Anna Erliyana, S.H., M.H., dalam bukunya Tuntunan Praktik Beracaradi Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 1414 menyebutkan bahwasecara materiil suatu gugatan harus menyebutkan dasar gugatan yangdiantaranya berisi uraian tentang alasanalasan menggugat sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Putus : 11-12-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2012 Tanggal 11 Desember 2012 — DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA vs PT. SMART TELECOM
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
,dan Anna Erliyana, SH., MH., dalam bukunya Tuntunan Praktik Beracaradi Peradilan Tata Usaha Negara halaman 8 yang menyebutkan);9 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 UU PNBP Jo.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
290 — 494 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 494 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anna Erliyana, S.H., M.H.1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 155 ayat (2) menyatakan, "Selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakansegala kewajibannya."
Anna Erliyana,S.H., M.H., yaitu secara hukum frasa atau kalimat di dalam Pasal 155ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan, terkait dengan selamaputusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja buruh harusmelaksanakan segala kewajibannya.Artinya, dari pekerja harus tetap bekerja dan dari pengusaha harustetap membayar upah atau hakhak yang biasa diterima.
Anna Erliyana, S.H., M.H., yaitu untuk kepastian hukum,khususnya dari pihak pekerja yang secara sosiologis lemah walaupunsecara hukum sama kedudukannya,7. Pasal 155 ayat (2) dan ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 memberikan perlindungan pekerja dari kemungkinan ataupotensi arogansi pengusaha, khususnya ketika terjadi PHK secaramelawan hukum (unfair dismissal).
Register : 27-11-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 1 Mei 2013 — 1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;
2.TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA;
3.REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA;
1.SENAT UNIVERSITAS INDONESIA;
2. PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI);
126 — 65
126 — 65
Anna Erliyana, SH.MH., Jabatan Staf AhliMendikoud Bidang Hukum, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH MH. DFM. Jabatan :Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Wolter B.W. Siringoringo, SH. Jabatan Kepala BagianBantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;lriyanto Nainggolan, SH.
Anna Erliyana, SH.MH., Jabatan Staf AhiiMendikbud Bidang Hukum, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;3. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH MH. DFM. Jabatan :Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Wolter B.W. Siringoringo, SH. Jabatan Kepala BagianBantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5. lriyanto Nainggolan, SH.
Register : 30-12-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 311/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 19 Juni 2017 — 1.MULYANA, 2. MULYADI;1.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 3.PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
115 — 42
115 — 42
Anna Erliyana, S.H.
Register : 18-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 — I. ELLIANA WIBOWO., II. PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA KATOLIK YAKOBUS KELAPA GADING VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
139 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anna Erliyana, S.H.
Register : 15-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 15 Nopember 2016 — ELLIANA WIBOWO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, dkk
108 — 170
108 — 170
Anna Erliyana, S.H., M.H.
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — PT. INDIRATEX SPINDO VS KEPALA PERWAKILAN INDONESIA DI LONDON;
346 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
346 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anna Erliyana, S.H., M.H., padapokoknya menerangkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketaberdasarkan peraturan perundangundangan dikarenakan tugas pokok danfungsi;Halaman 41 dari 47 halaman.
Putus : 07-01-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2012 Tanggal 7 Januari 2014 — GUNTUR ISMAIL, DKK vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
87 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANNA ERLIYANA, SH., MH, Staf Ahli Mendikbud bidangHukum, Kementerian Pndidikan da Kebudayaan, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;. Dr. A. PANGERANG MOENTA, SH., MH., DFM, Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di Jl.
Register : 18-05-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT Tanggal 22 Nopember 2016 — MANGASI SITUMEANG, S.H., LL.M ; JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
138 — 83
138 — 83
Menurut Soemayono, SH dan Anna Erliyana, SH., MH dalambukunya Tuntutan Praktik Beracara Di Peradilan Tata UsahaNegara, PT Primamedia Pustaka, Jakarta, 1999, halaman 12angka 3 huruf c dan huruf d, menyatakan :3. Bentuk dan Penandatanganan GugatanSesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Uu Nomor5 Tahun 1986 Guatan harus dibuat tertulis, halHalaman 29 dari 149 halaman.
selanjutnya disebut Perjaa Nomor PERO15/A/JA/07/2013) (fotokopi sesuai denganfotokopi);Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 21 Tahun 2010 tentang KetentuanPelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (fotokopisesuai dengan fotokopi);Putusan Mahkamah Agung Nomor : 108PK/TUN/2011 tanggal 12 Oktober 2011, halaman22 angka 14 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Buku Tuntunan Praktik Beracara di Pengadilan TataUsaha Negara, karangan Soemaryono, S.H. danAnna Erliyana
Putus : 21-05-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2014 Tanggal 21 Mei 2014 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR vs KEPALA CABANG PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG SANGATTA, dk
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anna Erliyana, S.H., M.Hdalam bukunya yang berjudul Tuntunan Praktik Beracaradi Peradilan Tata Usaha Negara halaman 8 yaitu sebagaiberikut :* Adanya ketentuan Pasal 48 bagi para pihak yang bersengketa merupakanprosedural yang penting karena hal itu berkaitan dengan kompetensi atauwewenang mengadili ;3 Bahwa terkait objek gugatan yang Tergugat III terbitkan,secara jelas dan nyata, peraturan perundangundanganperpajakan memberikan kewenangan kepada Tergugat IIIuntuk menyelesaikan secara administratif
Register : 20-10-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk Tanggal 16 Maret 2016 — IRPAN, DKK LAWAN P.T ADHYAKSA DHARMASATYA
267 — 726
267 — 726
Anna Erliyana, S.H., M.H.1. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 155 ayat (2) menyatakan, "Selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakansegala kewajibannya." Penjelasan Pasal 155 : Cukup jelas;2.
Anna Erliyana,S.H., M.H., yaitu secara hukum frasa atau kalimat di dalam Pasal 155ayat (2) UndangUndang Ketenagakerjaan, terkait dengan selamaHalaman 55 dari 159 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2015/PN Pikputusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja buruh harusmelaksanakan segala kewajibannya.. Artinya, dari pekerja harus tetap bekerja dan dari pengusaha harustetap membayar upah atau hakhak yang biasa diterima.
Anna Erliyana, S.H., M.H., yaitu) untuk kepastian hukum,khususnya dari pihak pekerja yang secara sosiologis lemah walaupunsecara hukum sama kedudukannya,. Pasal 155 ayat (2) dan ayat (8) UU 13/2003 memberikanperlindungan pekerja dari kemungkinan atau potensi arogansiHalaman 56 dari 159 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2015/PN Pikpengusaha, khususnya ketika terjadi PHK secara melawan hukum(unfair dismissal).
Register : 11-06-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 121/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DR. Imanuel E. Blegur, M.Si,
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
230 — 134
DR. Imanuel E. Blegur, M.Si,
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
230 — 134
ANNA ERLIYANA, S.H., M.H. Bahwa sengketapemilihan itu adalah suatu sengketa yang sangat khusus baik subjeknyamaupun objeknya, karena dalam sengketa pemilihan sesuai dengan UU Pemilu,UU Pilkada subjeknya adalah calon Gubernur, calon Bupati, calon Walikota dansubjek lawannya adalah KPU. Objeknya adalah terhadap putusan KPU.
Putus : 05-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 K/TUN/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 — PT. BAKRIE INVESTINDO, vs KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan Anna Erliyana, SH., MH., Penerbit PT.
Register : 23-03-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 September 2017 — KAHARUDIN LATIEF ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
177 — 96
177 — 96
Bahwa selanjutnya menurut Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH,MH dalam bukunya Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata UsahaNegara menyebutkan harus adanya syarat formil dan materil dalampengajuan Gugatan. Syarat formil berisi jati diri (identitas) PENGGUGATdan syarat materiil berisi dasar Gugatan yang biasa disebut denganposita atau fundamentum petendi dan tuntutan atau petitum;7.
Register : 24-02-2009 — Putus : 29-06-2009 — Upload : 24-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 07/G/2009/PTUN.SMD Tanggal 29 Juni 2009 — -PT. ADITYA KIRANA MANDIRI vs
-BUPATI KUTAI KARTANEGARA
-PT. BARA SEJATI
218 — 56
218 — 56
., Anna Erliyana, SH. MH padatanggal 13 Mei 2009; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat telahmengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda T1sampai dengan T9, yaitu :1. Bukti T1 : Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor ; 540/049/KPEr/DPE IV/VI/2008 Tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksploitasi ( KW KTN 2008049 Ep) tanggal O05 Juni 2008.( Fotocopy );.
Register : 30-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2019/PTUN.SRG Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
1.ADITYA NUGRAHA
2.INDRAJIT BAYU AJI
3.FAHRINIKO PANGESTU KURDI
4.MANGGITA AGUNG SIREGAR
5.ANDHIKA WIRATAMA GUSMAR
6.ADHITYA AJI PAMUNGKAS
Tergugat:
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
1066 — 2876
1.ADITYA NUGRAHA
2.INDRAJIT BAYU AJI
3.FAHRINIKO PANGESTU KURDI
4.MANGGITA AGUNG SIREGAR
5.ANDHIKA WIRATAMA GUSMAR
6.ADHITYA AJI PAMUNGKAS
Tergugat:
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
1066 — 2876
Anna Erliyana, S.H, M.H memberikan penjelasan sebagai berikut Bahwa Pengumuman terkait Objek Gugatan merupakanBentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat diPengadilan Tata Usaha Negara.
Ana Erliyana, yangdihadirkan dipersidangan oleh Tergugat menyatakan pendapatnya bahwaterkait Objek Gugatan merupakan Bentuk Keputusan Tata Usaha Negarayang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga terhadapsemua peraturan yang telah dibuat PKN STAN harus diikuti dan dipatuhioleh semua sivitas akademika PKN STAN.2.
Register : 22-03-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 25 Juli 2017 — WAWAN SETIAWAN, AMK ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
67 — 50
67 — 50
a quo adalah Keputusan Tergugat,bukan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, karena itu eksepsi yang demikianharus dinyatakan tidak diterima;Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.Menimbang bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa suatugugatan tidak dapat dikatakan kabur apabila Jelas dasar hukum yang dijadikanalasan gugatan, jelas objek sengketanya, dan jelas apa yang diminta ( Petitum )serta Jelas Subjeknya, hal ini juga yang seperti Pendapat Soemaryono, S.H.dan Anna Erliyana