FERDYANSYA, Nrp : 94121268,, Jabatan Brigadir DirektoratSamapta Polda Papua Barat yang menurut pengakuan Kuasa Tergugat SKtersebutlah yang sudah final;Menimbang, bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29Desember 2020 dan tanggal 27 Januari 2021, Majelis Hakim telahmemberikan saran untuk memperbaiki gugatan dengan mendudukan objeksengketa yang sudah final sebagaimana tersebut di atas sebagai ObjekHalaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 60/G/2020/PTUN.JPRGugatan dalam Perkara a quo serta formalitas Gugatan

dengan saran Majelis Hakimsebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim yang tercantum dalamsetiap berita acara pemeriksaan persiapan;Menimbang, bahwa oleh karena kesempatan Penggugat untukmemperbaiki dan menyempurnakan gugatan dalam Pemeriksaan Persiapanterhitung sejak registrasi perkara tersebut secara ECourt dan PemeriksaanPersiapan pertama saat Majelis memberikan nasihat dan saran kepadaKuasa Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan khususmengenai objek sengketa serta uraian formalitas

bahwatenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak bersifat memaksa danHakim akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwagugatan tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kKesempatanuntuk memperbaiki gugatan, namun oleh karena dalam perkara ini Majelistelah berkalikali yaitu 4 (empat) kali memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan denganmelengkapi data, knususnya berupa objek sengketa yang sudah final sertauraian mengenai formalitas

tanggal 19 April2017; Bukti P.4 berupa fotokopi Pemberian Jaminan Fidusia Nomor 269tanggal 19 April 2019; Bukti P.5 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW15.00431261.AH.05.01 Tahun 2017; Bukti P.6 berupa fotokopi BPKB Jaminan Tergugat; Bukti P.7 berupa fotokopi Surat Somasi / Peringatan ke Tanggal 11Juli 2018; Bukti P.8 berupa fotokopi Surat Somasi II / Peringatan ke II Tanggal 17Juli 2018;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara,Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan formalitas

gugatan sederhanaPenggugat ;Menimbang, bahwa setelan Hakim meneliti dan mempelajari gugatanPenggugat, dalam Petitum angka 8 Penggugat memohon yang pada pokoknyaMenghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyekagunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dankosong ;Menimbang, bahwa sebagai syarat formalitas gugatan antara posita gugatandengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan,dengan demikian apabila hal tersebut tidak

demikiansesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan (posita), tidak dapat dimintadalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan atau dasar dari tuntutan /petitum gugatan Penggugat angkat 8 tersebut, dengan demikian sesuatu yang tidakdikemukakan dalam dalil gugatan (posita), tidak dapat diminta dalam petitum, makahal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) sehinggatidak memenuhi syarat formalitas

perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon Penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenaipokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka perlu dipertimbangkanapakah formalitas

permohonan Pemohon tersebut memenuhi formalitas bentukPermohonan ?

POKOK SENGKETA1.Keberatan Terhadap Formalitas Penerbitan Kep247/WBC. 10/2013Keputusan a quo salah obyek karena salah dengan mencantumkan penetapannilai pabean padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalam kerangkaCEPT ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarif MFN.Dalam pertimbangan hukumnya, Penetapan Terbanding dilakukan atas PIB aquo dengan nilai pabean CIF USD 412,553.23. Padahal keberatan yangdiajukan oleh Pemohon banding adalah atas PIB dengan nilai pabean USD228,499.09.

ALASAN BANDINGAlasan banding terhadap formalitas penerbitan Kep247/WBC. 10/2013Bahwa Keputusan Terbanding dalam Kep247/WBC.10/2013 tanggal 19Februari 2013 adalah salah obyek (error in objecto) karena salah denganmencantumkan penetapan nilai pabean sebagai pertimbangan hukumpenolakan keberatan padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalamkerangka CEPT ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarifMEN.

SURAT BANTAHAN1.Terbanding tidak menanggapi pokok sengketa formalitas penerbitan SPTNP a quo,2. Terbanding tidak menanggapi alasan banding Pemohon bahwa Terbanding secara sepihakmenolak/menggugurkan Form D yang diterbitkan oleh otoritas penerbit Malaysia tanpamengikuti ketentuan dalam Annex 8 OCP for the ROO Rule 13 paragraph 2 yaitu Form Dyang ditolak harus ditandai pada Kotak 4 dan asli Form D dikembalikan ke otoritas penerbitdalam jangka waktu tidak lebih dari 60 hari.

PENJELASAN TERTULIS PEMOHON DALAM SIDANG 3 OKTOBER 2013 (Surat NomorSNug/0930/Sid/IS/247/TX/2013 tanggal 30 Sep 2013)1.Formalitas penerbitan Kep247/WBC.10/2013 salah mencantumkan penetapannilaipabean padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalam kerangka CEPT ASEANTrade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarif MFN serta penetapan keberatanTerbanding atas PIB dengan nilai pabean CIF USD 412,553.23. Padahal keberatan diajukanatas PIB dengan nilai pabean CIF USD 228,499.09.

Formalitas penerbitan Kep247/WBC.10/2013:Bahwa Terbanding telah mengakui adanya kesalahan dalam konsideranMenimbang huruf a: ... menetapkan nilai pabean ... tidak berkesesuaiandengan konsideran Menimbang huruf g:... dasar permasalahan adalah FormD (fasilitas CEPTASEAN Trade in Goods (ATIGA)) tidak dapat diterima(digugurkan).Bahwa keberadaan konsideran Menimbang bagi sebuah keputusan PejabatTUN wajib berkesesuaian karena di dalam konsideran tersebut terteralandasan hukum setiap keputusan.

Rejang LebongPropinsi Bengkulu ;Bahwa terdakwa ada meminta nomor peserta ujian kepada anak saksiRina Yunia lalu saksi Rina Yunia serahkan nomor Ujian ke terdakwaketika itu terdakwa mengatakan nomor ujian itu akan diserahkan kepadayang urus di Palembang ;Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa anak saksi Rina Yuniaakan lulus Ujian tes PNS tersebut dengan mengatakan mengikuti tesPNS itu hanya formalitas saja karena yang urus sudah berangkat kePalembang , anak saksi pasti lulus ;Bahwa setahu saksi

terus menagihnya akan tetapi terdakwa tidak maumengembalikan dengan alasan bahwa orang yang urus itu di Palembangtelah meninggal dunia sehingga saksi mengingatkan sesuai perjanjiantempo hari bahwa saksi taunya berurusan dengan terdakwa saksi tidakmau berrusan dengan orang lain,Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN LigBahwa uang itu Belum dikembalikan hingga sekarang ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatanyaitu : keterangan saksi yang mengatakan ujian hanya formalitas

Rejang LebongPropinsi Bengkulu ;Bahwa saksi ada memberikan nomor peserta ujian atas nama saksikepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa nomoritu akan diserahkan kepada orang yang mengurus di Palembang ;Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada menjanjikan bahwa saksi akanlulus Ujian tes PNS dengan mengatakan bahwa mengikuti tes PNS itutt hanya formalitas saja , saksi pasti lulus karena yang urus sudahberangkat ke Palembang ;Bahwa saksi ikut Tes tersebut pada akhir Desember 2014 di

.100.000.000,(sertaus juta rupiah)akan dikembalikan ;Bahwa Orang tua saksi terus menagihnya akan tetapi terdakwamengatakan bahwa orang yang urus itu di Palembang telah meninggaldunia sehingga saksi Eden mengatakan sesuai perjanjian tempo haribahwa saksi taunya berurusan dengan terdakwa saksi tidak mau berurusan dengan orang lain, lalu terdakwa membuat perjanjian tertulisakan mengembalikan uang itu pada bulan April 2016 ;Bahwa terdakwa ada mengatakan bahwa mengikuti tes ujian PNS diPalembang hanya Formalitas

sehingga total uang milik saksiEdeng yang telah disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN LigMenimbang, bahwa setelah itu terdakwa ada meminta nomor pesertaujian kepada Rina Yunia dan ketika itu terdakwa mengatakan nomor ujian iniakan diserahkan kepada orang yang urus di Palembang, dan terdakwa jugamenjanjikan bahwa anak saksi Edeng yaitu Rina Yunia akan Lulus ujian TesPNS dengan mengatakan bahwa Tes PNS itu hanya formalitas

Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuaiketentuan kepada Pejabat Lelang;dan secara khusus, mencermati dengan seksama atas penerbitanPengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan oleh pihakTERGUGAT di surat kabar harian Jawa Pos Radar Blitar pada hari Jumat,tanggal 18 Oktober 2013 sesuai bukti : P6 yang telah dijadikan sebagaidata kelengkapan formalitas syarat sahnya pelaksanaan Lelang EksekusiHak Tanggungan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, sebagaimanatersebut dalam butir

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2014/PN Bit.dalam butir 3.1.6. di atas dengan satusatunya alasan hukumnya olehkarena di surat kabar harian Jawa Pos Radar Blitar pada hariJum/at, tanggal 20 September 2013 sesuai bukti : P5 telah ternyatatidak ditemukan adanya penerbitan Pengumuman Lelang UlangEksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan kredit PENGGUGATyang seharusnya secara hukum telah dijadikan sebagai datakelengkapan formalitas syarat sahnya pelaksanaan pelelangantersebut, sedemikian sehingga, atas halhal

itu secara alternatif telah terpenuhi pulasyarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH., Empat KriteriaPerbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi,diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991halaman 121);Dan sehubungan dengan perkara ini, atas tindakan pihak TERGUGAT yangtelah menerbitkan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di suratkabar harian Jawa Pos Radar Blitar, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober2013 sesuai bukti : P6 sebagai data kelengkapan formalitas

, tanggal 18 Oktober2013, dengan menunjuk pengumuman lelang terakhir, yaitu PengumumanLelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit di surat kabar harianJawa Pos Radar Blitar pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013;Menetapkan, menyatakan bahwa Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan terhadap jaminan kredit PENGGUGAT yang telah diterbitkanoleh pihak TERUGAT di surat kabar harian Jawa Pos Radar Blitar pada hariJumat, tanggal 18 Oktober 2013, yang telah dijadikan sebagai datakelengkapan formalitas

Menetapkan, menyatakan bahwa pihak TERGUGAT telah bersalah olehkarena telah menerbitkan Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan terhadap jaminan kredit PENGGUGAT di surat kabar harianJawa Pos Radar Blitar pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, yangtidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku di bidang lelang, sebagai data kelengkapan formalitas syaratsahnya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan padahari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013;6

KabupatenMukomuko yang saat gugatan ini didaftarakan terbukti faktanya wilayah KabupatenMukomuko masih merupakan yurisdikasi dari Pengadilan Negeri Arga Makmur,sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksadan mengadili perkara gugatan ini ;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat dalil gugatan,oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok materi gugatan ini,selanjutnya Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dulu mempertimbangkansah tidaknya formalitas

Apabila dikaitkan dengan formalitas pihak Penggugat, selaku pihakPenggugat dalam perkara ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk,Kantor Cabang Mukomuko. Namun Penggugat tidak menjelaskan alas haknyauntuk mengajukan gugatan ini kenapa tidak diajukan oleh PT BRI Cabang ArgaMakmur melainkan diajukan oleh PT BRI Cabang Mukomuko, sebagaimana terteradalam SPH tersebut.

Selanjutnya dalamperkara ini, Penggugat tidak mengajukan bukti terkait kewenangan pihak Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, sehingga hal tersebutmenimbulkan kekaburan dalam formalitas legal standing (alas hak) Penggugat dalammengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa faktanya Penggugat setelah membacakan gugatannyadan atas kesempatan yang diberikan Hakim di dalam persidangan, Penggugatmenyatakan dengan tegas tidak ada perubahan dan tetap pada dalil gugatannya,namun setelah diteliti

serta tidak jelasnya alas hakPenggugat untuk mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada surat pengakuanhutang, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur/ obscuur libel, olen karenanyagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatanPenggugat dan alat bukti lainnya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas

HERMANNOUYAGIR, Pangkat Brigpol, Nrp : 84080724, Jabatan Brigadir DirektoratSabhara Polda Papua Barat yang menurut pengakuan Kuasa Tergugat SKtersebutlah yang sudah final;Menimbang, bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29Desember 2020 dan tanggal 27 Januari 2021, Majelis Hakim telahmemberikan saran untuk memperbaiki gugatan dengan mendudukan objeksengketa yang sudah final sebagaimana tersebut di atas sebagai ObjekHalaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 59/G/2020/PTUN.JPRGugatan dalam Perkara a quo serta formalitas

dengan saran Majelis Hakimsebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim yang tercantum dalamsetiap berita acara pemeriksaan persiapan;Menimbang, bahwa oleh karena kesempatan Penggugat untukmemperbaiki dan menyempurnakan gugatan dalam Pemeriksaan Persiapanterhitung sejak registrasi perkara tersebut secara ECourt dan PemeriksaanPersiapan pertama saat Majelis memberikan nasihat dan saran kepadaKuasa Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan khususmengenai objek sengketa serta uraian formalitas

bahwatenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak bersifat memaksa danHakim akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwagugatan tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kKesempatanuntuk memperbaiki gugatan, namun oleh karena dalam perkara ini Majelistelah berkalikali yaitu 4 (empat) kali memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan denganmelengkapi data, knususnya berupa objek sengketa yang sudah final sertauraian mengenai formalitas

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yang hadirdipersidangan adalah Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan,Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;Menimbang bahwa sebelum jauh mempertimbangkan materi pokokpermohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahuluformalitas permohonan dan juga tentang kompetensi pengadilan;Menimbang bahwa terhadap formalitas

permohonan, dimana harus adasubjeknya yaitu Pemohon sendiri yang bernama Yustika Savira denganidentitasnya lengkap sebagaimana di dalam surat permohonan Pemohon, dandalam surat permohonan Pemohon mencantumkan dalildalil permohonannya,kemudian disertai pula dengan apa yang dimintakan;Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan secaraseksama terhadap formalitas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon,dimana Pengadilan mendapatkan semua unsurnya telah terpenuhi sehinggasecara formalitas

Penggugat berkewajiban membuktikan daliGugatannya, begitupula Tergugat dibebani membuktikan bantahannya;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Gugatannya, Penggugattelah mengajukan 4 (empat) surat bukti berupa P1 sd P4 namun tidakmengajukan saksi, dan Tergugat guna membantah dalil Gugatan Penggugatnamun Tergugat tidak mengajukan surat bukti dan saksi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan dalilPokok Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebin dahulu syarat formalitas

Gugatan Penggugat dan apabila syaratformalitas Gugatan penggugat telah memenuhi syarat, maka akandipertimbangkan dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, namun apabilasyarat formalitas Gugatan tidak dipenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya tidakakan mempertimbangkan Dalil Pokok Gugatan Penggugat dan Majelis Hakimakan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelan mempelajari secara teliti danseksama dari dasar gugatan Penggugat dan Petitum, maka Majelis Hakimmempertimbangkan

tidak jelasdan tidak lengkap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan Pasal 149 ayat RBg, oleh karena antara dasar GugatanPenggugat tidak berkesesuaian dengan Petitum Gugatan Penggugat dan jugabahwa point 3 (tiga) dalam Surat Gugatan Penggugat inipun juga tidak jelas dantidak lengkap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugatadalah kabur;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur, makaGugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat formalitas

Gugatan;Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pat.G/2020/PN SmrMenimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat formalitas Gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkanDalil Pokok Gugatan Penggugat dan Majelis Hakim menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakantidak dapat diterima, maka Penggugat pada pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal hal yangakan diajukan lagi, dan mohon putusan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenaipokok permohonan pemohon maka sudah sepatutnya dipertimbangkan lebih dahulumengenai formalitas

dari permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa yang termasuk dalam formalitas suatupermohonan diantaranya adalah bahwa didalam permohonan yang diajukanoleh Pemohon harus menjelaskan hubungan hukum antara Pemohondengan persoalan hukum yang dipersoalkan dan diantara dalildalilpermohonan tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lain yangdapat mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau obscuurlibel;Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohonmaka pada dalil poin

permohonan daluwarsa; Gugatan/permohonan melanggar kewenangan mengadili;Menimbang, bahwa dari penyebab gugatan/permohonan menjaditidak dapat diterima sebagaimana tersebut diatas, maka permohonanpemohon' tidak +=memenuhi = syarat pada urutan ketiga yaitugugatan/permohonan kabur (obscuur libel), yaitu posita dan petitum dalamgugatan/permohonan tidak saling mendukung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmaka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan pemohon tersebut tidakmemenuhi syarat formalitas

utk permohonan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhisyarat formalitas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidakdapat diterima (niet ont vankelijk verklraad).Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidakdapat diterima (niet ont vankelijk verklraad), maka petitumpetitumPermohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yangbersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdatabahwa

Dalam bukuHukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, 2013, Sinar Grafika: Jakarta pada halaman 418 M.Yahya Harahap menyatakan "merupakan bantahan atau tangkisan ditujukankepada halhal yang menyangkut syaratsyarat atau formalitas gugatan, yaitujika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yangmengakibatkan gugatan menjadi tidak sah yang karenanya gugatan tidakdapat diterima (/Jnadmissible) dan tidak boleh masuk dalam materi pokokperkara

Yahya Harahapmenyatakan untuk mengabulkan atau diterima atau tidaknya eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat cukuplah dengan menilai ketentuan perundangundangan dan asas formalitas hukum acara apakah gugatan yang diajukanoleh Penggugat sudah memenuhi syaratsyarat formalitas gugatan atauterdapat pelanggaran formil atau cacat formil;Memperhatikan pendapat hukum M.

POKOK SENGKETA1.Keberatan Terhadap Formalitas Penerbitan Kep107/WBC. 10/2013Keputusan a quo salah obyek karena salah dengan mencantumkan penetapannilai pabean padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalam kerangkaCEPT ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarif MFN.Akibatnya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai a quo menjadi cacathukum sehingga haruslah dibatalkan demi hukum.2.

ALASAN BANDINGAlasan banding terhadap formalitas penerbitan Kep107/WBC. 10/2013Bahwa Keputusan Terbanding dalam Kep107/WBC.10/2013 tanggal 25Januari 2013 adalah salah obyek (error in objecto) karena salah denganmencantumkan penetapan nilaipabean sebagai pertimbangan hukumpenolakan keberatan padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalamkerangka CEPT ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarifMEN.

SURAT BANTAHAN1.Terbanding tidak menanggapi pokok sengketa formalitas penerbitan SPTNP a quo,2. Terbanding tidak menanggapi alasan banding Pemohon bahwa Terbanding secara sepihakmenolak/menggugurkan Form D yang diterbitkan oleh otoritas penerbit Malaysia tanpamengikuti ketentuan dalam Annex 8 OCP for the ROO Rule 13 paragraph 2 yaitu Form Dyang ditolak harus ditandai pada Kotak 4 dan asli Form D dikembalikan ke otoritas penerbitdalam jangka waktu tidak lebih dari 60 hari.

PENJELASAN TERTULIS PEMOHON DALAM SIDANG 3 OKTOBER 2013 (Surat NomorSNug/0930/Sid/IS/107/LX/2013 tanggal 30 Sep 2013)1.Formalitas penerbitan Kep107/WBC.10/2013 salah mencantumkan penetapan nilaipabean padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalam kerangka CEPT ASEANTrade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarif MFN.

Formalitas penerbitan Kep107/WBC.10/2013:Bahwa Terbanding telah mengakui adanya kesalahan dalam konsideranMenimbang huruf a: ... menetapkan nilai pabean ... tidak berkesesuaiandengan konsideran Menimbang huruf g:... dasar permasalahan adalah FormD (fasilitas CEPTASEAN Trade in Goods (ATIGA)) tidak dapat diterima(digugurkan).Bahwa keberadaan konsideran Menimbang bagi sebuah keputusan PejabatTUN wajib berkesesuaian karena di dalam konsideran tersebut terteralandasan hukum setiap keputusan.

mengesahkan anak Pemohon menjadi anak sah dalam perkawinan antaraPemohon dengan suaminya berdasarkan Akta Perkawinan yang disahkan padatahun 2017;Bahwa sebelum melihat daripada bukti surat yang diajukan, Hakim akanmmpertimbangkan terlebin dahulu surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohondimana adanya perbedaan antara yang diajukan dengan yang didaftarkan di SIPP,ada yang satu pemohon dan dua orang pemohon, namun tetap ditanda tangani olehseorang Pemohon, oleh karena itu menurut Hakim dari segi formalitas

suratHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 46/Padt.P/2021/PN Skwpermohonan pemohon sudah tidak memenuhi syaratnya, oleh karena itu menurutHakim permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima, oleh karena itu Hakim tidakperlu lagi mempertimbangkan bukti yang lainnya karena formalitas permohonansudah tidak terpenuhi dari Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan' pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon tidak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk

Bahwa oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat dan TurutTergugat II adalah hanya formalitas di Koperasi KSP Kusuma Jaya diBatu dan yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Tergugat, Tergugat II dan Tergugat Ill, Tergugat IV maka Penggugat berusahauntuk bermusyawarah kepada Para Tergugat untuk dapatnyamengembalikan uang tabungan anggota/masyarakat dan depositoanggota masyarakat, tetapi Para Tergugat tidak bersedia untukmengembalikan tabungan para anggota /masyarakat dan depositoanggota masyarkat di

Bahwa oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat dan TurutTergugat II hanyalah formalitas belaka di Dalam Surat AnggaranDasar KSP KUSUMA JAYA di Batu dan kini ternyata Para Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum maka jelaslah bahwaAnggaran Dasar KSP Kusuma Jaya tertanggal 05 September 2003ada cacat tersembunyi, oleh karena itu Penggugat mohon kepadaPnegadilan Negeri Malang berkenan untuk menyatakan SuratAnggaran Dasar KSP KUSUMA JAYA tertanggal 05 september 2003untuk dinyatakan batal demi

Bahwa kemudian menurut Tergugat kepada Penggugat guna sekedarmemenuhi formalitas Tergugat meminta kepada Penggugat untukmelaksanakan pernikahan di gereja dan untuk memenuhi formalitas dikesatuan, hal ini dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2000;3.

Keberatan Terhadap Formalitas Penerbitan Kep165/WBC. 10/2013Keputusan a quo salah obyek karena salah dengan mencantumkan penetapannilai pabean padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalam kerangkaCEPT ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarif MFN.Dalam pertimbangan hukumnya, Penetapan Terbanding dilakukan atas PIB aquo dengan nilai pabean CIF USD 412,553.23. Padahal keberatan yangdiajukan oleh Pemohon banding adalah atas PIB dengan nilai pabean USD198,985.72.

ALASAN BANDINGAlasan banding terhadap formalitas penerbitan Kep165/WBC. 10/2013Bahwa Keputusan Terbanding dalam Kep165/WBC.10/2013 tanggal 5Februari 2013 adalah salah obyek (error in objecto) karena salah denganmencantumkan penetapan nilai pabean sebagai pertimbangan hukumpenolakan keberatan padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalamkerangka CEPT ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarifMEN.

SURAT BANTAHAN1.Terbanding tidak menanggapi pokok sengketa formalitas penerbitan SPTNP a quo,2. Terbanding tidak menanggapi alasan banding Pemohon bahwa Terbanding secara sepihakmenolak/menggugurkan Form D yang diterbitkan oleh otoritas penerbit Malaysia tanpamengikuti ketentuan dalam Annex 8 OCP for the ROO Rule 13 paragraph 2 yaitu Form Dyang ditolak harus ditandai pada Kotak 4 dan asli Form D dikembalikan ke otoritas penerbitdalam jangka waktu tidak lebih dari 60 hari.

PENJELASAN TERTULIS PEMOHON DALAM SIDANG 3 OKTOBER 2013 (Surat NomorSNug/0930/Sid/IS/165/TX/2013 tanggal 30 Sep 2013)1.Formalitas penerbitan Kep165/WBC.10/2013 salah mencantumkan penetapan nilaipabean padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalam kerangka CEPT ASEANTrade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarif MFN serta penetapan keberatanTerbanding atas PIB dengan nilai pabean CIF USD 412,553.23. Padahal keberatan diajukanatas PIB dengan nilai pabean CIF USD 198,985.72.

Formalitas penerbitan Kep165/WBC.10/2013:bahwa Terbanding telah mengakui adanya kesalahan dalam konsideranMenimbang huruf a: ... menetapkan nilai pabean ... tidak berkesesuaiandengan konsideran Menimbang huruf g:... dasar permasalahan adalah FormD (fasilitas CEPTASEAN Trade in Goods (ATIGA)) tidak dapat diterima(digugurkan).bahwa keberadaan konsideran Menimbang bagi sebuah keputusan PejabatTUN wajib berkesesuaian karena di dalam konsideran tersebut terteralandasan hukum setiap keputusan.

keterangan saksi tersebut diatas, Pemohonmembenarkan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keteranganPemohon sebagai berikut:Keterangan Pemohon DWI MARYONO dan NANIK FARIDA, Bahwa benar Pemohon adalah orangtua kandung dari MOCHAMADARIS ARI WIBOWO yang lahir di Jombang, tanggal 26 Juli 1991 danhingga sekarang berumur 20 tahun; Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini supayaMOCHAMAD ARIS ARI WIBOWO bisa ikut serta untuk mendaftarmenjadi TNI AD di Jayapura (Papua) sebagai syarat formalitas

sekarang telah menikah dengan MOHAMMADHANAFI SISWANTORO dan tinggal di Jayapura (Papua); Bahwa alasan MOCHAMAD ARIS ARI WIBOWO tinggal dengankakaknya tersebut karena membantu kakaknya mengurus anak dan ketikaada pendaftaran calon Bintara TNIAD di Papua, MOCHAMAD ARISARI WIBOWO disarankan oleh kakaknya untuk ikut mendaftar di Papuasaja, sehingga Pemohon sebagai orangtua kandung MOCHAMAD ARISARI WIBOWO mengajukan perwalian ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan perwalian tersebutadalah demi formalitas

menjalankankekuasaannya sebagai orangtua untuk mendampingi MOCHAMAD ARIS ARIWIBOWO untuk pendaftaran sebagai calon Bintara TNIAD di JayapuraPapua;Menimbang, .. .hal. 8.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka Hakimberpendapat bahwasanya MOHAMMAD HANAFI SISWANTORO telah cukupdipandang cakap untuk menjadi Wali yang sah dari MOCHAMAD ARIS ARIWIBOWO sebagai keluarga sedarah untuk mendampingi mengurusi segalasesuatu mengenai kepentingan dari anak tersebut sehubungan dengan khusustentang syarat formalitas

Mei 2021, namun mediasitersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;Bahwa, Majelis telan berusaha mendamaikan kedua belah pihakberperkara agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama secarakekeluargaan namun tidak berhasil, kKemudian dibacakanlah surat gugatanPenggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya tanpa ada perbaikan atau perubahan apapun;Bahwa sebelum pemeriksaan masuk ke dalam pokok perkara, MajelisHakim telah melakukan musyawarah terkait dengan formalitas

Samad Harianto, S.Ag., M.H., yang telah melaksanakan mediasiterhadap para pihak, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, olehkarena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokokperkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa, meneliti danmempertimbangan kelengkapan formalitas surat gugatan Penggugat dalamperkara a quo.

Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil sebuahgugatan adalah wajib, maka melaksanakan halhal/ketentuan yang membuatkesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalahHukum Formil/kelengkapan formalitas surat gugatan) hukumnya adalah wajibjuga.