Hanura dengan mengundang semua Ketua DewanPimpinan Cabang Partai Hanura se Kalimantan Timur di Kantor DPDPartai Hanura Prov.

Kalimantan Timur telah melahirkan Keputusan yaitu telahdisepakati olen para Ketua DPC Partai Hanura se Prov. Kalimantan Timurbahwa DPD Partai Hanura Prop. Kalimantan Timur dan Para Ketua DPCPartai Hanura se Prop.

., denganmengatasnamakan DPP PARTAI HANURA yang mendasarkan padaAkta No. 10 B tanggal 18 Januari 2018 tentang Susunan PengurusDPP Partau HANURA Hasil Munaslub II yang dibuat oleh ZainulAhmadi, SH., MJn, Notaris di Jakarta dan Keputusan Munaslub DPPHalaman 15 dari 54 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN SmrPartai HANURA masingmasing, yaitu:a) Surat Keputusan Nomor: Kep/007/Munaslub/I/Hanura/I/2018 danNomor; Kep/008/Munaslubll/Hanura/I/2018 tanggal 18 Januari2018 tentang Penetapan Sdr.

Tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang mengangkat TergugatIll dan Tergugat IV sebagai Ketua DPD Partai HANURA danSEKJEN DPD Partai HANURA sesuai dengan Surat KeputusanNo : SKEP/431/DPPHANURA/I/2018 tanggal 27 Januari 2018adalah sah, mengingat Tergugat dan Tergugat Il saatmenerbitkan Surat Keputusan tersebut masih menjabat sebagaiKetua Umum DPP Partai HANURA dan Sekretaris JenderalDPP Partai HANURA;3.3.

Gugatan Penggugat premature karena permasalahan ini merupakan konflikinternal dalam tubuh partai Hanura sehingga harus terlebin dahuludiselesaikan melalui Mahkamah Partai Hanura;1.

atas nama Penggugat dari DPD/Dewan Pimpinan DaerahPartai Hanura Provinsi Sulawesi Utara, Surat Pengantar dimaksud bernomor63/DPDHANURA/SULUT/VI/2012 ;= Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu bernomor A/108/DPPHANURA/ V/2012 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yangditujukan kepada DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Hanura ProvinsiSulawesi Utara ;= Surat Keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura bernomorSkep/269/DPPHANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian dari keanggotaanPartai Hati Nurani

;= Terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik Partai ;Hal inilah yang dimaksud dengan Pelanggaran terhadap Organisasi Partai dalam Hal iniPartai Hanura sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai HanuraPada Bab III Pasal 4, namun selama ini secara fakta hukum Penggugat selaku anggotaPartai Hanura tidak pernah melakukan perbuatan/pelanggaran terhadap organisasiPartainya sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura BabIII Pasal 4 tersebut ;Bahwa

No. 186 K/Pdt.SusParpol/2013Hanura yang merupakan ketentuan dasar tertinggi pada organisasi kepengurusan PartaiHanura (Bab XVIII Tata Urutan Peraturan Partai Hanura), oleh karena itu demikepentingan Hukum serta kepastian Hukum maka, Surat Keputusan Tergugat I/DPP(Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura Nomor Skep/269/DPPHANURA/V/2012Tentang Pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura haruslahdibatalkan (Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 3 Ayat (32) Huruf u ;Bahwa oleh karena organisasi

DPP Partai Hanura untuk dapat memproses permohonan pencabutanKTA atas nama Ibu Yetty Karamoy adalah tidak sah dan tidak berdasar karenabertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)Partai Hanura ;Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat I/DPP (DewanPimpinan Pusat) Partai Hanura Nomor SKEP/269/DPPHANURA/ V/2012,tentang pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura yangditerbitkan sebagai akibat dari Surat Rekomendasi Tergugat III/DPC PartaiHanura

terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura,karena bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga) Partai Hanura ;Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Yetty Karamoy tetap sebagaiAnggota Partai Hanura/Kepengurusan Partai Hanura Tingkat DPC (DewanPimpinan Cabang), dalam kapasitasnya sebagai Wakil Sekretaris DPC (DewanPimpinan Cabang) Kabupaten Minahasa Utara ;Memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota PartaiHanura tingkat kepengurusan DPC (Dewan Pimpinan

M ENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaHANURA HANGGA REKSA Als ANGGA Bin SUHENDARtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Terdakwa:
HANURA HANGGA REKSA als ANGGA bin SUHENDAR

SusParpol/2018/PN.Bjmanggota Partai Hanura Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun oleh KetuaDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kab.HSS keinginanPENGGUGAT ditolak dengan tegas baik secara lisan maupunpemberitahuan lewat watshap (WA) Hand Phone.Bahwa PENGGUGAT juga mempertanyakan kepadaKetua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kab.HSS apakahsudah menerima surat Tanggal 15 Juli 2018 yang dikirimkan olehPENGGUGAT perihal pengunduran diri sebagai anggota Partai HanuraKabupaten Hulu Sungai,

dan dijawab secara tegas olehKetua DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kab.HSS tidak tau dan tidakpernah menerima surat yang dikirimkan oleh PENGGUGAT sampai saatini.Bahwa dikarenakan adanya penolakan KetuaDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kab.HSSatas suratTanggal 15 Juli 2018 yang dikirimkan oleh PENGGUGAT perihalpengunduran dirisebagai anggota Partai Hanura Kabupaten Hulu Sungai, kemudianPENGGUGAT yang terlanjur didata sebagai anggota PartaiNASDEM padaTanggal 20 Juli 2018 secara resmi

Memerintahkan kepada TERGUGAT untukdapat merehabilitasi harkat dan kedudukan PENGGUGAT dalamkeadaan semula sebagai SEBAGAI SEKRETARIS DAN ANGGOTA DPCPARTAI HANURA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.7.

Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenaiSurat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat(Hanura) Provinsi Kalimantan Selatan No. 024.A/DPDHANURA/KS/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : "Keputusanpemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai HANURA KabupatenHulu Sungai Selatan.2.

ABDI) kepada DPC Partai HANURA Kabupaten Hulu SungaiSelatan pada tanggal 15 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan"9engunduran diri sebagai Anggota Partai HANURA Kabupaten HuluSungai Selatan.Bahwa dengan demikian dalil Penggugat point 12 yang menyatakantindakan Tergugat Mengeluarkan sekaligus menghentikan SaudaraRahman Abdi (Penggugat) sebagai Sekretaris dan Anggota DewanPimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Hulu Sungai Selatansebagai perbuatan "maaladministrasi dan "perbuatan melawan hukum(Onrechtmatigedaad

menambahkan pertimbangan dalam Provisi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah merupakan tindakan sementara atau pendahuluan karena adanya hal-hal yang mendesak untuk dilakukan sebelum materi dalam pokok perkara dibahas, karena pada prinsipnya tuntutan Provisi tidak berhubungan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi dari Pembanding / dahulu Penggugat adalah Menetapkan Penundaan Surat Keputusan Nomor : SKEP / 1124 / DPP-HANURA

Nurdin Tampubolon sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tertanggal 30 Juli 2018, serta Surat No : B / 117 / DPP-HANURA / IX / 2018, Perihal : Pengajuan PAW Anggota DPR RI Fraksi Hanura tertanggal 10 September 2018 yang ditanda tangani oleh Terbanding I /

dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II hingga perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi sudah

Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPRRI Fraksi HANURA (Vide Bukti P9), yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarAD/ART Partai HANURA, in casu Penggugat tidak pernahmelanggar AD/ART Partai Hanura serta Penggugat tidak pernahdiperiksa atau dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Hanuraterkait pelanggaran apapun;Cc.

DKIterkait Penguggat sebagai anggota Partai Hanura dan sebagai Ketua FraksiPartai Hanura DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014 2019 ;24.

Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPR RI Fraksi HANURA ( Vide Bukti P9 ), yang padaintinyamenyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarHal. 18, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT.

DKIPEMBANDING' sebagai Anggota Partai Hanura dan tidak dapatmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) PEMBANDING sebagaiAnggota DPR RI, dengan kata lain Pemberhentian yang dilakukan PARATERBANDING yang mengatasnamakan DPP Partai Hanura merupakantindakan ilegal / melanggar Hukum.

sebagaianggota Partai Hanura sekaligus mengajukan PAW PEMBANDINGsebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan/Legal Standing untuk bertindakmengatasnamakan DPP Partai Hanura.

anggota dan pemberhentian antar waktuanggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, bertentangandengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura khususnyabertentangan dengan asas partai (vide Pasal 11 Anggaran DasarPartai Hanura) dan bertentangan dengan misi Partai Hanura (vide :Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Hanura) bertentanganHal. 2 dari 10 hal.

: Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar partai Hanura),bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 serta peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia ;Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan DPC Partai Hanura No.

Saudara Sudjono Budiono,bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura danperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia selanjutnyamenyatakan bahwa surat DPP partai Hanura a quo batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan surat DPD Partai Hanura, Provinsi Jawa Timur Nomor :SB.138/A/DPD.JTM/HANURA/IV/2011 tanggal 04 April 2011 perihalusulan pemberhentian anggota dan pemberhentian antar waktu anggotaDPRD Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, bertentangan denganketentuan anggaran

No. 557 K/PDT.SUS/201 1surat DPP Partai Hanura a quo batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;4.

Menyatakan Surat Keputusan DPC Partai Hanura KabupatenBojonegoro nomor SKEP.028/DPCBJN/HANURA/IV/2011 tanggal 25April 2011 tentang Pemberhentian Saudara Sudjono Budiono dariKeanggotaan Partai Hanura, bertentangan ketentuan anggaran dasarPartai Hanura dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP Partai Hanura aquo batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;5.

(DPD) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Provinsi Maluku, Penggugat telah loyalitas dalammemperjuangkan dan membesarkan Partai HANURA di ProvinsiMaluku sehingga Perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) pada Pemilihan Umum tahun 2008 sangat signifikan.

Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/305/ DPPHANURA/III/2013, tanggal 06 Maret 2013, tentang Pemberhentiandari Keanggotaan Partai HANURA atas nama La Ode Salimin,. Surat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : A/075/ DPPHANURA/III/2013, tanggal 06 Maret 2013 tentang PersetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku atas namaLa Ode Salimin, S.Pd. :.

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanti Nurani Rakyat(HANURA) Provinsi Maluku No. 92/DPDHANURA/III/2013, tanggal15 Maret 2013 tentang Penarikan Anggota DPRD Provinsi Malukudari Partai HANURA. :.

di awali dengan klasifikasi, vertifikasi,peneguran dan peringatan kepada anggota atau pengurus yangdilakukan DPP Partai Hanura, sebabe Selama ini Penggugat tidak pernah diberi peringatan tertulis oleh PartaiHanura maksimal dua kali; e Tidak ada Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh DPD maupunDPP Partai Hanura kepada Penggugat; 2020000e Tidak ada pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura; e Pemberhentian Penggugat dan Pergantian Antara Waktu (PAW) tanpamelalui badan kehormatan,

Bidang Hukum dan Tim Pergantian Antar Waktu(PAW) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura sebagaimana yang diaturoleh AD/ART dan PO.

Edi Sukamto, Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Musi RawasUtara Nomor 30/DPCHANURA/MTR/IX/2016 perihal Usulan PergantianAntar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, tertanggal 5September 2016, Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Musi RawasUtara Nomor SKEP/24/DPCHANURA/MTR/VIII/2016 tentangPencabutan Status Keanggotaan Partai Hanura tanggal 15 Agustus 2016adalah perbuatan melawan hukum;Halaman 5 dari 18 hal. Put.

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum) dan ataubatal demi hukum;Menyatakan Surat DPC Partai Hanura Nomor SKEP/24/DPCHANURA/MTR/VIII/2016 tentang Pencabutan Status dari KeanggotaanPartai Hanura tanggal 15 Agustus 2016, Surat DPD partai Hanura ProvinsiSumatera Selatan Nomor 090/DPNHANURA/SS/VIII?

(tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum) danatau batal demi hukum;Menyatakan Keputusan Dewan Kehormatan Partai hanura Nomor15/DKDPP/HANURA/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016 tidak sah (tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum) dan ataubatal demi hukum;Menyatakan Keputusan Dewan Kehormatan Partai hanura Nomor15/DKDPP/HANURA/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016 tidak sah (tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum) dan ataubatal demi hukum;Menyatakan bahwa

Hanura DPRDKabupaten Musi Rawas Utara atas nama Sdr.

Edi Sukamtobertentangan dengan ketentuan AD/ART Partai Hanura dan peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia, selanjutnyamenyatakan bahwa Surat DPP Partai Hanura tersebut tidak sah (tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum) dan ataubatal demi hukum tidak sah;6. Menyatakan Keputusan Dewan Kehormatan Partai Hanura Nomor14/DKDPP/HANURA/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016 tidak sah (tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum) dan ataubatal demi hukum;7.

AMING. dengan demikian dukungan DPC Partai .@ HANURA kepada Pasangan Calon Saudari Hj. ANNE RATNA sMUSTIKA, SE dan. Saudara H. AMING harus dibatalkan. red.

Bahwa DPP Partai HANURA telah thempertegas kembali dukungannyaSY kepada PARA PENGGUGAT melalui Surat Keterangan dan Penegasan eaCo Nomor : 002/SKET/DPP HANUWRA/I/2018 Tertanggal 23 Januari 2018 yang oOditanda tangani Ketua Umi dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Hanura *(vide Bukti P49); S prim nmr einen nnnnenenin nim ame ae19.

DariHilpdesk KPU RI teknis pencalonan@gmail.c com kepada stafeekretariat TERGUGATpencalonan dari DPP HANURA. Selanjutniya hasil kajian analisatahun Memperhatikan ketentuaneyterkait dengagy dokumendokumenTERGUGAT menyampaikan bahwa doktimen yaitu Surat KeputusanDPP HANURA NO. SKEP/OBZ/DPP HANURA/I/2018Pengambilalian Wewenang + wvsy Hal 36 dari 60 hal Put No. VGIPILKADA/2018/8F.

Anne Ratna Niustika, SE dan Bapaslon Wakil Bupati atas pama :H.Aming, yangsdiusung oleh gabungan Partai Politik yaitu GOLKAR (8Kursi), PKB Kursi), HANURA (4 Kursi), NASDEM (4 Kursi)DEMOKRAT(3 Kurs. dan PAN (3 Kursi) telah mendaftarkan kehadapan KomisiPentithan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta.lenokap syarat pencalonan telah diajukan khususnya dokumen Modelwe B.1KWK dari DPP Hanura, yaitu Surat Kepuiusan yang dkeluarkan olehKetua Umum DPP Hanura dengan Sekrettis Jenderal DPP Hanura Nomor:SKEP/B/045

Purwakaxt) HANURA (4 Kursi DPRD Kab.S Purwakarta)PKS (tidak ada Kursi), defigan melampirkan Surat KeputusanS yang dikeluarkan oleh Ketua Umut DPP Hanura Nomor SKEP/087/DPP SsCO HANURA/I/2018tentang Pengambilalinan Wewenang DPC Partai Hanura .Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat tanggarsJanuari 2018 yang gitandatangari oleh Ketua Umum DR. OESMAN LSAPTAdan Wakil Sekrtaris Jenderal DRS.

Maka dari pada ituTergugat III telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 130/PDT/2017/PT.PLG13.Bahwa Tergugat / Dewan Perwakilan Cabang Partai Hanura pada tanggal 14 Agustus2016 mengeluarkan surat Nomor : 23/DPCHANURA/MTR/VII/2016 Tentang Perihal :Usul Pergantian antar Waktu Anggota Fraksi Hanura DPRD Kab. Musi Rawas Utaraan. Sdr. Edi Sukanto, surat DPC Partai Hanura Kab.

: 130/PDT/2017/PT.PLG16.Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Dewan Kehormatan Partai Hanura telahmengeluarkan Putusan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Termohon Edi SukamtoNomor Putusan 15/DKDPP HANURA/VII/2016 telah menjatuhkan putusan.1.

Edi Sukamto tertanggal 5September 2016, surat DPC Partai Hanura Kab.

: Usul Pergantian antar WaktuAnggota Fraksi Hanura DPRD Kab.

MusiRawas Utara nomor : SKEP/24/DPCHANURA/MTRY/VIII/2016, TentangPencabutan status dari keanggotaan Partai Hanura tanggal 15 Agustus 2016,Bertentangan dengan ketentuan AD/ART Partai HANURA dan PeraturanPerundangundangan yang berlaku di indonesia selanjutnya menyatakan bahwaSurat DPC partai HANURA tersebut tidak sah (tidak mempunyai kekuatanhukum yang Mengikat secara hukum) dan atau batal demi hukum..

MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA(sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat No.A/738/DPPHANURA/XII/2016tentang MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA.

/XII/2016tentang MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA.

MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA.

mengundang dalam musnalub adalah KetuaUmum Partai Hanura;Bahwa saksi menyatakan semua anggota DPD Partai Hanura hadir di Musnalub;Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui Bapak Oesaman Sapta adalahDewan Penasehat Partai Hanura dalam Rapimnas Partai Hanura;Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan dalam pemilihan Ketua UmumPartai Hanura dan secara aklamasi memilin Bapak Oesman Sapta sebagaiKetua Umum Partai Hanura;Bahwa saksi menyatakan dalam pandangan umum semua menyetujui OesmanSapta sebagai Ketua

Umum Partai Hanura;4.

(dilakukanpenuntutan secara terpisah), karena merasa curiga kemudian saksiSUPOMO dan saksi BAYU PUSPITO langsung melakukan penggeledahanterhadap diri Terdakwa dan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG binDEDI HANURA, lalu ketika digeledah pada diri Terdakwa tidak ditemukanbarang bukti Narkotika, namun pada diri Saudara INDRA SATYA aliasBEGENG bin DEDI HANURA ditemukan 1 (satu) unit HandphoneBlackberry warna putih tipe 9300 berikut Sim Card TRI dan 1 (satu) paketkantong plastik kecil Narkotika jenis shabu

dengan berat brutto 0,2 gramyang ada di dalam keliman celana depan yang Saudara INDRA SATYAalias BEGENG bin DEDI HANURA kenakan, yang mana menurutketerangan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURAbarang bukti 1 (satu) paket plastik Narkotika jenis shabu dengan beratbrutto 0,2 gram diperoleh dengan cara membeli dari Saudara KEMPES(DPO) untuk dijual kembali kepada GOGOT (DPO), setelah itu Terdakwadan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA berikutbarang bukti dibawa ke Polsek Kalideres

untuk pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara INDRA SATYA alias BEGENGbin DEDI HANURA dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasaiHal. 2 dari 11 hal.

(dilakukan penuntutan secara terpisah) yangmengajak Terdakwa untuk menemui teman Saudara INDRA SATYA aliasBEGENG bin DEDI HANURA yang berada di Jalan Prepedan RT. 005/03Hal. 3 dari 11 hal.

No. 1932 K/PID.SUS/2014Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, lalu pada saattiba di tempat dimaksud Terdakwa bertanya kepada Saudara INDRASATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA emang mau nunggu siapa?

Penyidik Atas Kuasa PU:
ADE HANURA, SH
Terdakwa:
1.BAMBANG bin JANCIK panggilan BAMBANG
2.GULET SIAHAAN panggilan AAN

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berkedudukan diJl. Tanjung Karang No 7 Jakarta Pusat.10230 Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi MalukuUtara yang berkedudukan di kelurahan kalumata depan Premium Kec KotaTernate Selatan.Kota Ternate.97718 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) KabupatenHalmahera Barat, sementara berada di Kediaman Fonny Suwatalbessy DesaAkelamo Kec Sahu Timur Kab.Halmaera Barat. 97753 Selanjutnya disebutsebagai Tergugat III;4.

Menyatakan surat keputusan Tergugat IV Nomor: SKEP/02/DPCHanura/HB/IX/2016 tanggal 6 september 2016 tentang pencabutan KartuTanda Anggota (KTA) Partai Hanura tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada turut Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu angota DPRD Kabupaten Halmaherabarat dari Partai Hanura Nomor : 22/B/DPCHANURA/HB/IX/2016 tanggal13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;7.

Menyatakan sah Surat Pernyataaan tentang tidak di PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barattertanggal 3 Oktober 2014 ;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyaikekuatan hukum;9.

Menyatakan Permohonan Kasasi para pemohon kasasi 1 Dewan Pimpinancabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten HalmaheraBarat ,2. Deny Palar SE tersebut tidak dapat diterima;2.

HANURA, Tergugat dimintakesediaannya untuk ~~ menjadi Ketua UmumPartai HANURA dan setelah Tergugat menyatakan kesediaannya, kemudian secaraaklamasi dengan suara bulat Para PesertaMunas Partai HANURA memilih Tergugat sebagai Ketua Umum Partai HANURA danakhirnya atas persetujuan peserta Munas,Pimpinan Sidang menetapkan Tergugat dengan suara bulat sebagai ketua umumterpilih Partai HANURA masa jabatan tahun20102015 sesuai dengan Surat KeputusanMunas No.: 05/KEP.MUNASI/HANURA/I1/2010tanggal 6 2 2010

Gugatan1.umum terpilih DPP partai HANURA masa bakti2010 2015;.

No. 081 K/PDT.SUS/20111.1dieberdasarkan Agenda Munas Partai Hanura.

dari Pleno ke 5 ke Pleno ke 2 tantangPemilihan Ketua Umum Partai Hanura 20102015.

No. 01/KEP.MUNASI/HANURA/D/2010.

Bahwa akan tetapi tanpa dinyana, Ketua DPD Partai HANURA ProvinsiRiau melalui SMSnya pada taggal 21 Maret 2011 yang kemudiandilanjutkan dengan pertemuan pada tangal 29 Maret 2011 dimanaPenggugat diberitahu bahwa DPD Partai HANURA Provinsi Riau telahmenerima Surat Persetujuan dari DPP Partai HANURA tentangPenggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat;.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dewan Pimpinan DaerahPartai Hati Nurani Rakyat Provinsi Riau Surat No: 86/DPD RIAU/HANURA/III/2012 yang ditujukan kepada DPC Partai HanuraKabupaten Bengkalis tanggal 27 Maret 2012, maka sudahsepantasnya DPD Partai Hanura Provinsi Riau dijadikan parapihak dalam perkara a quo;2.

Surat Dewan Pimpinan Daerah HANURA Provinsi Riau Nomor:70/DPDRIAU/HANURA/X1/2011, tanggal 3 November 2011perinal Permohonan Penggantian Antar Waktu a/n. SaudaraH.Revolaysia;b. Rekomendasi Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian AntarWaktu DPP Partai HANURA Nomor: 013/TP.PPAWDPP/11/2012 tertanggal 1 Februari 2012;4.

Bahwa oleh karena dalam Surat DPP Partai HANURA Nomor: A/035/DPPHANURA/II/2012 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktuberdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah HANURA Provinsi RiauNomor: 70/DPDRIAU/HANURA/XI/2011, tanggal 3 November 2011perinal Permohonan Penggantian Antar Waktu a/n.

Bahwa dengan tidak masuknya pihak Ketua Dewan Pimpinan DaerahPartai Hanura Provinsi Riau sebagai Tergugat karena tidak adanya buktiatau tidak adanya surat surat yang menjadi objek gugatan yangdikeluarkan DPD Partai Hanura Propinsi Riau yang langsung bagiPenggugat untuk menjadi bukti dalam gugatan di Pengadilan;c.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)yang berkedudukan di The City Tower Lt. 18 Jalan MH. Thamrin No 81Jakarta Pusat 10310 selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Cq.Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yangberkedudukan di The City Tower Lt. 18 Jalan MH. Thamrin No 81Jakarta Pusat 10310 selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT Il;3.

BENNY RHAMDANI, Tempat Lahir Cimahi Tanggal 03 Maret 1969Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Anggota DPD RI, sekaligus sebagai Ketua Bidang OrganisasiDPP Partai Hanura dan Plt. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi MalukuUtara, yang berkedudukan di The City Tower Lt. 18 Jalan MH.

Saudara Ir.Muhammad Natsir Thaib Dari Ketua DPD Partai HANURA Provinsi MalukuUtara dan Pengangkatan Saudara Benny Rhamdani Sebagai PelaksanaTugas (Pit) Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara ;Bahwa perbuatan Tergugat tersebut (sebagaimana dijelaskan pada poin 3 diatas) dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu Penggugatsama sekali tidak mengetahui alasanalasan mengapa sehingga Penggugatdiberhentikan sebagai Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utarakarena Penggugat sama

Partai HANURA maka Penggugatakan menjelasakan bahwa Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC PartaiHANURA pada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara didasarkanpada Peraturan Organisasi No.PO/02/DPPHANURA/IV/2015 dan suratEdaran DPP Partai HANURA No.

A/050/DPPHANURA/III/2017 tanggal 20Maret 2017, sehingga Penggugat sama sekali tidak melakukanpelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga danKode Etik Partai HANURA ;Bahwa terdapat kejanggalan dalam Surat Keputusan Tergugat No:SKEP/051/DPPHANURA/V1II/2017, yakni pada bagianMemperhatikan yakni pada poin nomor 2 Nota Organisasi DewanKehormatan DPP Patai HANURA No:16/NOTADK/VII/2017, tanggal 27Juli 2017 perihal Rekomendasi PLT DPD Partai HANURA Provinsi MalukuUtaraBahwa tanpa alasan yang

Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lagi dalam putusan Hakim, sebelum selesainya masa percobaan selama 6 (enam) bulan; ------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Barang bukti berupa : -----------------------------------------------------------------------a. 1 (satu) Bundel DPT TPS 26 dan TPS 27 Kel Pal Lima Kec Pontianak Barat.b. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA

NO URUT 2 ANTONG NOVIANTI.c. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2 ANTONG NOVIANTI.d. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2 ANTONG NOVIANTI.e. 1 (satu) bundel data-data hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, di tps 26 DAN TPS 27Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ------------------------------------------------------------------ Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara

Menyatakan barang bukti berupaa. 1 (satu) Bundel DPT TPS 26 dan TPS 27 Kel Pal Lima KecPontianak Barat. b. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2ANTONG NOVIANTI.c. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2ANTONG NOVIANTI. d. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2ANTONG NOVIANTI. e. 1 (satu) bundel datadata hasil pemungutan danpenghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, ditps 26 DAN TPS 27Dilampirkan dalam berkas

No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Bahwa untuk membuktikan surat dakwaanya Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupaa. 1 (satu) Bundel DPT TPS 26 dan TPS 27 Kel Pal Lima KecPontianak Barat.b. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2ANTONG NOVIANTI.c. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2ANTONG NOVIANTI.d. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2ANTONG NOVIANTI.e.

No.2 an.ANTONG NOVIANTI dari Caleg DPRD Kota Pontianak Dapil 2Pontianak Barat, ALKAP SYUHADA dan SYAIFUL pemilih diTPS 26 memilin Caleg partai Hanura No.2 an.

Pontianak Barat.Bahwa Jumlah DPT di TPS 26 sekita 291, untuk perolehansuara ANTONG NOVIANTI sebagai Caleg Partai Hanura No.Urut 2 Dapil 2 (dua) Kec. Pontianak Barat sebanyak 128suara;Bahwa Saksi mengetahui itu dari ALKAP SUHADA danSAIFUL BAHRI;Bahwa pada awalnya Saksi menjadi kenal dan menerimauang serta kartu nama ANTONG NOVIANTI sebagai CalegPartai Hanura No. Urut 2 Dapil 2 (dua) Kec.

PontianakBarat di TPS 27 = 72 suara, di TPS 26 = 129Suara.Bahwa Terdakwa kenal kartu nama CalegPartai Hanura No. Urut 2 Dapil 2 (dua) Kec.Pontianak Barat an. ANTONG NOVIANTI adalahTerdakwa sendiri sebagai calegnya, dan kartutersebut ada yang Terdakwa bagikan kepadarelawan dan perorang pada saat sosialisasi.Bahwa benar Terdakwa ada memberikankartu peraga nama Caleg Partai Hanura No.Urut 2 Dapil 2 (dua) Kec.

Penyidik Atas Kuasa PU:
ADE HANURA, SH
Terdakwa:
1.BANI bin BAKRI panggilan ABAN
2.SUKIRNO bin SUNARTO panggilan SUKIR

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP-PARTAI HANURA), dkk. dan 1. GUBERNUR JAWA BARAT, dkk.

SK DPP Partai HANURA No. A/014/DPPHANURA/XI/2011;Bahwa sedangkan, terbitnya Surat Keputusan DPP Partai HANURA No.A/014/DPPHANURA/XI/2011 tersebut, didasari atas surat dari DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka No. 031/DPCMJK/HANURA/III/ 2011 tanggal18 Maret 2011;11.Bahwa terkait pengusulan dan/atau pengajuan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kotadiatur dalam Anggaran Dasar Partai Hanura, yaitu dalam:Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus/201212.13.14.15.16.

Dalammengusulkan dan mengajukan PAW atas diri Penggugat, (surat dari DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA,tertanggal 18 Maret 2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/2011);Bahwa karena Tergugat III telah mengusulkan dan mengajukan PAW atas diriPenggugat langsung kepada Tergugat I tanpa melalui Tergugat II, maka perbuatanTergugat III dalam hal surat tersebut (surat dari DPC Partai HANURA KabupatenMajalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA, tertanggal 18

No. 729 K/Pdt.Sus/201217.18.19.20.ZL;22.Padahal Anggaran Dasar Partai HANURA dalam hal ini telah mensyaratkan untukitu (mohon lihat pula Surat Keputusan DPP Partai HANURA No.

/Penundaan atas pelaksanaan suratdari DPP Partai HANURA No.

A/014/DPPHANURA/XI/ 2011, tertanggal 30 November 2011, TentangPersetujuan Pergantian Antar Waktu;e Surat DPD Partat HANURA Provinsi Jawa Barat Nomor: A.063/DPDJB/ HANURA/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012,Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD; Surat DPC Partai HANURA Kabupaten Majalengka No. 031/DPCMJK/HANURA/II/2011 tanggal 18 Maret 2011 Perihal Surat RekomendasiPenetapan No.