Ditemukan 131 data
TARJONO,SH
Terdakwa:
YUDI PURNOMO
79 — 89
Laporan Pertanggungjawaban DD Tahap II Tahun 2021 (Posyandu) Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban DD Tahap III Tahun 2021 (Posyandu) Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III (Penanganan Stunting) Tahun 2021 Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) bendel LAporan Pertanggungjawaban DD Tahap I Tahun 2021 (Insetif
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
162 — 86
insetif saksi tidak terima ;Bahwa saksi menerangkan benar ada tunggakan gaji ditahun 2018sebanyak 2 bulan yaitu bulan Mei dan Juni 2018 ;Bahwa di tahun 2019 ada tunggakan gaji sampai sekarang belumdibayarkan yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus 2019 ;Bahwa saksi menerangkan pada saat pak Yoksan Batlayar masuk danmenjabat sebagai direktur gaji itu Ssudah ada tunggakan dari direkturyang lama ;Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu alasan sampai adatunggakan pembayaran gaji ;Bahwa saksi menerangkan
194 — 84
Fajar Subekti, MM. dan pada tahun 2004 = sampaidengan tahun 2008 yang menjadi Kepala Bagian KeuanganBambang Poerdjanarko, SE.Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Cilacap pernahmenerima insetif PBB bagian dari pusat sebesar Rp.1.531.534.146, (satu miliar lima ratus tiga puluh satujuta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empatpuluh enam rupiah) dan pada tahun 2006 PemerintahKabupaten Cilacap menerima insentif PBB bagian daripusat sebesar Rp. 2.354.626.036, (dua miliar tiga ratuslima puluh
154 — 69
tersebut diatasuntuk menutupi dana yang dibutuhkan pada tahun 2014.saksi dimintai tanda tangan oleh Sri Wahyuni, Bernard Nainggolantersebut pada bulan Januari yang saat itu dijadikan satu dengan SuratPerintah Tugas yang riil dan sudah diberikan tanda halaman manayang harus saksi tanda tangani sehingga saksi tidak cek satupersatu.saksi menerima honor dari bulan Agustus sampai dengan bulanDesember 2013 namun besarnya saksi sudah lupa.selain honor saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, jugamenerima uang insetif
saksi sudah tidak ingat lagi dan juga menerima uanginsetif/transport kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) per bulan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November danDesember 2013 diberikan setelah DIPA ada, dan sekitar bulan April2014 di Mes Satker Penyediaan Rumah Untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi NTT, saksi jugatelah menerima uang terima kasih dari saksi Bernard Nainggolansebesar Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah).e sumber dana untuk uang insetif
176 — 44
. : Rp. 320.910.000,e Bahwa bukti penerimaan uang hanyalah tanda terima kwitansi yang ditandatangani bersamasama anggota DPRD Kota Cirebon tersebut di atas;e Bahwa terhadap tunjangan insetif diberikan kepada pegawai di SekretariatDPRD Kota Cirebon diambilkan dari anggaran tunjangan kesejahteraan, danmenurut saksi Eka Sambuja, hal itu. merupakan bagian dari anggarantunjangan kesejahteraan tersebut;e Bahwa dalam buktibukti SPJ (surat pertanggungjawaban) ada pembayarantunjangan KGB (kenaikan gaji pegawai
93 — 42
,Sedangkan untuk Kelompok Tani limpahan dari Kecamatan lumbis keKecamatan Sebuku sebanyak 12 Kelompok Tani yaitu 12 KelompokTani x Rp 63.500.000,= Rp.762.000.000,;Bahwa benar selain itu bendahara saksi Sri Rusmiani juga mencaikanuang Insetif Untuk Kelompok Tani di Kecamatan Lumbis sebanyak 9Kelompok Tani yang terdiri daria). 5 Kelompok Tani yang mempunyai lahan 50 Ha 5 Kel Tani x Rp 63.500.000, = Rp 317.500.000,b). 2 Kelompok tani yang memiliki lahan 40 Ha2 Kel Tani x Rp 50.800.000, = Rp 101.600.000
1.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
2.FAJAR ALAMSYAH MALO,SH.
3.I KOMANG PRASETYA,SH.
4.AHMAD BAYHAQI, SH.
5.REZA SAFETSILA YUSA,SH
6.NISSA JUNILLA MAHARANI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALI SALAD
213 — 0
keperluan SPP definitif Pembayaran upah jasa tenaga petugas air,-beserta lampirannya;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor:0049/SPP/10.01/2017, tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp. 55.450.000,-untuk keperluan SPP definitif Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan,-beserta lampirannya;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor:0050/SPP/10.01/2017, tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp. 4.100.000,-untuk keperluan SPP definitif Pembayaran insetif
210 — 63
.+ Sumber dana untuk uang insetif/transport dan uang terima kasih yangditerima adalah dari Bendahara Pengeluaran SRI WAHYUNI yangdidapat dari anggaran kegiatan operasional yangdipertanggungjawabkan secara tidak benar/fiktif.** Uang ucapan terima kasih tersebut atas kebijakan dari Ir. TONIRUSMARSIDIK B.E., MUM.
menutupi dana yang dibutuhkan pada tahun 2014.Terdakwa dimintai tanda tangan oleh Sri Wahyuni, BernardNainggolan tersebut pada bulan Januari yang saat itu dijadikan satudengan Surat Perintah Tugas yang riil dan sudah diberikan tandahalaman mana yang harus terdakwa tanda tangani sehinggaterdakwa tidak cek satu persatu.Terdakwa menerima honor dari bulan Agustus sampai dengan bulanDesember 2013 namun besarnya terdakwa sudah lupa.Selain honor terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, jugamenerima uang insetif
186 — 42
Septo Kalnadi menyampaikan kepada saksi bahwaKota Cilegon akan mendapatkan Dana Insetif Daerah (DID).Selanjutnya mengenai pencairan DID tersebut saksi tidak mengetahuisecara detail karena hal tersebut merupakan hal yang teknis, dan yangmengetahuinya Sdr. Septo Kalnadi selaku Kepala DPPKD.Bahwa benar anggaran sebesar Rp. 20 Milyar tersebut dari pendidikandialokasikan untuk pembangunan Dermaga Trestle sebagaimana dimintaoleh Walikota Cilegon Sdr. Aat Syafaat.
Terbanding/Terdakwa : I DEWA NYOMAN WIRATMAJA alias DEWO
243 — 35
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diwakili Oleh : NI NENGAH SALIANI, S.H
467 — 62
1 (satu) bundel copy Surat Bupati Tabanan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Insetif Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahap II dengan jumlah 49,178,885,766.39 tanggal 31 Desember 2018 yang sudah di legalisir.
1 (satu) bundle copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 26013/SP2D-LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 pada dinas Pariwisata senilai Rp. 69.938.512 yang sudah dilegalisir.