Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yangtermuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha.Bahwa Saksi Royandi Hutasoit, S.S., atas arahan dan perintah dari TerdakwaDirektur Utama Joni Sihotang (PT. GDS) melaksanakan semua kegiatan dilapangan mulai dari kegiatan untuk mengkoordinir kegiatan lapangan seperti urusanadministrasi seperti pembayaran, penebangan, pengangkutan, distribusi alat berat,dan lainlain dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Umum PT.

izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK,pemrakarsa wajib mencantumkan izin peruntukan penggunaan lahan.

Gorga Duma SariCopy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Samosir Nomor522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan PertimbanganTeknis Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) an. PT.Gorga Duma Sari.Laporan Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan lokasi permohonan IPK atasnama PT.

Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuat dalampeta lampiran IPK seluas 715 ha.Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 5 dari 153 halaman(4) Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT.

Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuatdalam peta lampiran IPK seluas 715 ha.(4) Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT.

Yang diberikan IPK seluas 605 (enam ratus lima) hektarsedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 (tujuh ratus lima)hektar. Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT.

Bahwa Saksi menilai IPK tidak perlu diterbitkan jika kayu tidak punya nilai ekonomisdalam nilai tegakkan dan PT. GDS melakukan penebangan kayu setelah IPK terbit; Bahwa salah satu motivasi diizinkannya PT.

Bahwa perbedaan dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Lokasi (IL), dan IzinPeruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah IPK dikeluarkan oleh Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kab.

PLS ) atas Izin PemanfaatanKayu (IPK) PT. PLS diareal HGU PT. Ondop Perkasa Makmur, dari saksiSaut Nainggolan yang pada saat itu sebagai Humas PT.DPIK ;e Bahwa tugas PT. DPIK adalah melaksanakan pekerjaan dan kewajiban atasseluruh kegiatan operasional IPK PT. PLS di areal HGU PT. Ondop PerkasaMakmur berdasarkan adanya perjanian kerjasama dengan PT.

PLS adalah sampai habis masa Izin Pemafaatan Kayu (IPK ) PT. PLS ;e Bahwa setahu saksi target kayu atas IPK PT. PLS adalah sebanyak lebih kurang69.000 m3, sedangkan produksi kayu secara fisik yang sudah di LHP kanadalah sebanyak kirakira 39.000. m3 ;e Bahwa untuk pembayaran PSDH, DR dan RHH IPK PT.

( diberi tanda T.I,I,01,V,VI 31 );Fotocopy Surat dari IPK PT.

PLS dengan PT.DPIK, Legalisasi No. 361/2008 untuk Land Clearing IPK PT. PLS dan kayukayu IPK PT. PLS tersebut untuk dijual, dan batas waktu perjanjian kerjasamatersebut adalah selama 6 (enam) bulan, dengan volume 69.000. m3 ;e Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT. PLS berlaku selama 1 (satu) tahun, sejakbulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 dan mengenai adanyaPerpanjangan IPK PT.

DPIK ;e Bahwa untuk IPK PT. PLS yang dikerjakan oleh PT. DPIK, PT. PLS tidakpernah mengeluarkan biayabiaya operasional dan kewajiban atas IPK PT.PLStersebut, karena IPK PT. PLS tersebut adalah tanggung jawab dari PT. DPIKsendiri ;e Bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan pernah datangmengecheck ke areal IPK PT. PLS di HGU PT.

strong>;

, mengajukan IPK tersebut kepada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dengan SuratPengajuan IPK No.

Sampai dengan akhir Desember 2009 Perseroan belummengajukan permohonan IPK dan permohonan persetujuanpembukaan lahan untuk persemaian dan infrastruktur;3.

Kepada Dishutbun mengenai pengajuan IPK tersebut.

DishutounMerauke juga mengetahui bahwa Penggugat sudah melakukanpengurusan penerbitan IPK atas areal jin Lokasi dan sedangmelakukan proses pengurusan IPK yang kemudian tertundaberdasarkan advis dari Dishutoun Merauke sendiri akibat diterbitkannyaperaturan baru Menteri Kehutanan tersebut.

Justru proses perijinan selanjutnya terhambat diDishutoun Merauke untuk pengurusan IPK sebab Dishutobun Meraukemenyatakan agar Penggugat mempelajari dan mempersiapkan terlebihdahulu seluruh proses perijinan IPK berdasarkan peraturan tentangprosedur IPK dari Menteri Kehutanan RI;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, Penggugat menghadap danbertemu dengan Tergugat di Hotel ShangriLa Jakarta, gunamelaporkan secara lisan tentang perkembangan kegiatan Penggugat.Pada saat itu Surat Keputusan Bupati Merauke

Bukit Tapuk; Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 348 / 2009 tanggal 01 Juli 2009tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP) pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.

Bukit Tapuk sejak dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) Areal Penggunaan Lahan (APL) Desa Sayoang Desa AmasingKota dan kegiatan yang telah dilakukan "PT.

Bahwa JPKAPL diterbitkan berdasarkan KepmenhutNo.SK.382/MenhutI/2004, tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK)sebagaimana keterangan saksi Ahli H. lorahim Ahmad, S.E., dan IrHal. 17 dari 25 hal. Put.

PenerimaanDaerah Halmahera Selatan tanggal 2 Oktober 2007 sebesarRp143.514.352,00 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran(SPP) dimuka untuk SP3, pembangun kebun kelompok tani danInfrastruktur Pedesaan dari IPK Pemukiman yang dikeluarkan olehDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera SelatanNo.522.3/348/2007 tanggal 23 Juli 2007; Telah membayar setoran luran IPK CV. Bukit Tapuk bag. EkonomiRek.

Apabila ada IPK yang tidak mencantumkantanggal/oulan/tahun berakhirnya berarti bertentangan dengan Kep.Menteri Kehutanan Nomor SK. 382 / Menhut Il / 2004 tanggal 18Oktober 2004 tentang IPK. Bahwa adapun jangka waktu masaberlakunya surat Izin IPKAPL milik CV. Bukti Tapuk yang dikeluarkanoleh Bupati Halmahera Selatan Tahun 2008 hanya berlaku dalam jangkawaktu 1 tahun.

Nomor : B546/IPK.2/KP/II/2015, tanggal 23 Februari2015 tentang Pengangkatan Sdr. M.

B3308/IPK.2/IPK.2/KP/X1/2016,tanggal 1 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);Surat Panggilan No. B3513/IPK.2/IPK.2/KP/XII/2016,tanggal 16 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Pemeriksaan No. B3560/IPK.2/KP/XII/2016,tanggal 21 Desember 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Panggilan No. B3559/IPK.2/KP/X1I/2016, tanggal 22Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Pemeriksaan No.

B3604/IPK.2/KP.03.06/XII/2006, tanggal 28 Desember 2016(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat tanggal 28 Desember 2016, perihal laporanpemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin atas nama M.Afandi Juluhun (fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI No.B3609/IPK.2/KP.03.06/XII/2016, tanggal 30 Desember2016 tentang Penjatuhan hukuman disiplin PNS tingkatsedang (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Panggilan No.

O2/IPK.2.03/KP.03.06/II/2017,tanggal 16 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Februari 2017(fotokopi dari fotokopi);Surat Panggilan No. B1203/IPK.2/KP.03.06/V/2017,tanggal 10 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUNJKT. Bukti T 27 : Pembentukan Tim Pemeriksa No.

melaporkan kepada Deputi Bidang IPK LIPI berdasarkanHalaman 44 dari 50 halaman.

setidaktidaknya disuatu tempatHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Stbdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksadan mengadili, aoedengan' terangterangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengajamenghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkanlukalukaal, perbuatan mana dilakukan' terdakwa dengan carasebagali: Berawal pada Hari Kamis tanggal 16 AgustusAgustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB anggota IPK

diantaranya saksi korbanIRWANSYAH , saksi A JELITA SINURAYA dan saksi FADIL bersama saksiSYAHPUTRA BANGUN ALS TONGAT datang menemui saksi EDI SYAHPUTRAGINTING ( Ketua PAC IPK KUALA ) untuk berkumpul dengan maksud dantujuan memberikan bantuan dikarenakan ada pihak lain yaitu dari Ormas PPyang akan melakukan penyerangan.Bahwa saksi JELITA SINURAYAbersama saksi FADIL dan saksi SYAHPUTRA BANGUN ALS TONGATberangkat menuju rumah saksi EDI SYAHPUTRA GINTING denganmengendarai 1 ( satu ) unit mobil taft

Setibanya dirumah saksi EDISYAHPUTRA GINTINGA A para saksi yaitu saksi JELITA SINURAYA , saksiFADIL , saksi SYAHPUTRA BANGUN ALS TONGAT dan saksi korbanIRWANSYAH melihat sudah banyak anggota IPK sedang berkumpul.Bahwa selanjutnya saksi korban IRWANSYAH kemudian dengan berjalan kakimenuju warung kopi dekat rumah saksi EDI SYAHPUTRA GINTING untukmelakukan pemantauan situasi disekitaran lokasi tersebut apabila sewaktuwaktu terjadi penyerangan dari pihak Ormas PP.

penyerangandengan menggunakan senjata tajam berupa klewang , panah dan batu sertasenapan angin.Mengetahui kedatangan anggota PP tersebut selanjutnyaanggota IPK yang berada didalam warung tersebut yang salah satunya adalahsaksi korban IRWANSYAH kemudian berusaha menyelamatkan diri namun saatakan berusaha melarikan diri posisi saksi korban IRWANSYAH saat itu sudahdikepung sekitar 20 ( dua puluh ) orang yang diantaranya saksi korbanHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN StbIRWANSYAH kenal

SYAHPUTRA GINTING yang dirusak oleh terdakwa yaitukaca jendela depan rumah rusak dan pecah akibat lemparan batu dan motorHonda Bebek yang diparkir dihalaman depan rumah rusakA serta Plang IPKyang dirusak oleh terdakwa bersama para pelaku lainnya.Bahwa peristiwatersebut karena anggota PP hendak menguasai lahan perkebunan PT.LNKKebun Bekiun yang selama ini dikuasai oleh saksi EDI SYAHPUTRA GINTINGyang merupakan anggota IPK .Bahwa akibat perbuatan terdakwa NIKOFEBRINA SEMBIRING ALS TUKI, saksi korban

Medan Tuntungansetelah selesai menghadiri pelantikan PAC IPK Medan Denai kKemudian ROYSILABAN berserta rombongan anggota IPK Medan Tuntungan iringiringanhendak pulang menuju Medan Tuntungan melalui Jalan Brigjend KatamsoHal. 2 dari 35 hal, Putusan Nomor 364 K/PID/2017sesampainya di Jalan Brigjend Katamso ROY SILABAN berserta rombongananggota IPK Medan Tuntungan melihat lebih kurang 30 (tiga puluh) orangberkumpul dekat Pos PAC PP Medan Maimon ketika ROY SILABAN bersertarombongan anggota IPK Medan

Medan Tuntungansetelah selesai menghadiri pelantikan PAC IPK Medan Denai kemudian ROYSILABAN berserta rombongan anggota IPK Medan Tuntungan iringiringanhendak pulang menuju Medan Tuntungan melalui Jalan Brigjend Katamsosesampainya di Jalan Brigjend Katamso ROY SILABAN berserta rombongananggota IPK Medan Tuntungan melihat lebih kurang 30 (tiga puluh) orangberkumpul dekat Pos PAC PP Medan Maimon ketika ROY SILABAN bersertarombongan anggota IPK Medan Tuntungan hendak melewati Gg.

Medan Tuntungansetelan selesai menghadiri pelantikan PAC IPK Medan Denai kemudian ROYSILABAN berserta rombongan anggota IPK Medan Tuntungan iringiringanhendak pulang menuju Medan Tuntungan melalui Jalan Brigjend Katamsosesampainya di Jalan Brigjend Katamso ROY SILABAN berserta rombongananggota IPK Medan Tuntungan melihat lebih kurang 30 (tiga puluh) orangberkumpul dekat Pos PAC PP Medan Maimon ketika ROY SILABAN bersertarombongan anggota IPK Medan Tuntungan hendak melewati Gg.

Medan Tuntungansetelah selesai menghadiri pelantikan PAC IPK Medan Denai kemudian ROYSILABAN berserta rombongan anggota IPK Medan Tuntungan iringiringanhendak pulang menuju Medan Tuntungan melalui Jalan Brigjend Katamsosesampainya di Jalan Brigjend Katamso ROY SILABAN berserta rombongananggota IPK Medan Tuntungan melihat lebih kurang 30 (tiga puluh) orangberkumpul dekat Pos PAC PP Medan Maimon ketika ROY SILABAN bersertaHal. 9 dari 35 hal, Putusan Nomor 364 K/PID/2017rombongan anggota IPK Medan

izin yang diperlukan dalam rangka pengusahaan, pengelolaanserta pemanfaatan kayu pinus negara (tanaman reboisasi) tersebut yaituberupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana ternyata dariKeputusan Bupati Dairi Nomor 52.2/36/II/2009 tentang Izin PemanfaatanKayu (IPK) tertanggal 17 Februari 2009, terdaftar atas nama Tergugat II ic.Joseph Situmorang, S.H., dikeluarkan oleh Bupati Dairi;Bahwa disamping hal tersebut di atas, pada angka 6 huruf (b) SuratPerjanjian Kerja tertanggal 01 Februari 2008,

secara tegas disepakati danditetapbkan, Bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar kepadaPenggugat, perongkosan, jasa dan biaya lainnya di luar biaya pengurusanizin, sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas jutarupiah);Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melaksanakan Izin PemanfaatanKayu (IPK) sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Dairi Nomor52.2/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17Februari 2009 tersebut, dengan mengambil kayukayu dari lahan yangtermaktub

dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut sejak dari bulanFebruari 2009 dan telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2009yang lalu;Hal 2 dari 22 hal.

Kayu (IPK) dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6huruf (6) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebutkepada Penggugat;Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang hingga saatini, tidak bersedia membayar pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b) Surat PerjanjianKerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebut, telah menunjukan iktikad tidakbaik dari Tergugat dan Tergugat II, dimana dengan sikap dan perbuatantersebut secara

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung menanggung,untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, biayapengurusan izin pemanfataan kayu (IPK) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima)persen setiap bulannya terhitung sejak buan Februari 2009 sampai dibayar lunas ;6.

DPD II KabupatenBengkalis pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul21.00 WIB di Kantor IPK Jalan Lintas Duri Dumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana jabatan KetuaUmum tersebut digantikan oleh Saksi HAJRUL SYAH SINULINGGAsehingga membuat terdakwa merasa tidak terima dengan suratkeputusan dari IPK DPD Pekanbaru tersebut, lalu terdakwamenghubungi Saksi DEDI AFRIZAL Bin MARZUKI dan Saksi SURYADARMA Alias ENDA Bin MAYUNIS (berkas perkara terpisah) dantidak berapa

DPD II KabupatenBengkalis pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul21.00 WIB di Kantor IPK Jalan Lintas Duri Dumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana jabatan KetuaUmum tersebut digantikan oleh Saksi HAJRUL SYAH SINULINGGAsehingga membuat terdakwa merasa tidak terima dengan suratkeputusan dari IPK DPD Pekanbaru tersebut, lalu terdakwa7menghubungi Saksi DEDI AFRIZAL Bin MARZUKI dan Saksi SURYADARMA Alias ENDA Bin MAYUNIS (berkas perkara terpisah) dantidak

Saksi FRANSISCUS LUMBAN GAOL:Bahwa saksi kenal terdakwasebagai Ketua IPK DPD IlBengkalis, namun saksi tidakada hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi ditangkap olehpihak Kepolisian pada hariRabu tanggal 03 Desember2014 sekitar pukul 14.30 WIBdi Kantor IPK Kulim JalanLintas Duri Dumai KM. 09Duri Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis;Bahwa pada hari Rabutanggal 26 Nopember 2014sekitar pukul 21.00 WIB diKantor IPK Jalan Lintas DuriDumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis diterimasurat

Saksi AGUS IWAN MULYONO :Bahwa saksi kenal terdakwasebagai Ketua IPK DPD IlBengkalis, namun saksi tidakada hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi ditangkap olehpihak Kepolisian pada hariRabu tanggal 03 Desember2014 sekitar pukul 13.30 WIBdi Kantor IPK Kulim JalanLintas Duri Dumai KM. 09Duri Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis;Bahwa pada hari Rabutanggal 26 Nopember 2014sekitar pukul 21.00 WIB diKantor IPK Jalan Lintas DuriDumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis diterimasurat

Saksi SURYA DARMA :Bahwa saksi kenal terdakwasebagai Ketua IPK DPD IlBengkalis, namun saksi tidakada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa saksi ditangkap olehpihak Kepolisian pada hariRabu tanggal 03 Desember292014 sekitar pukul 16.00 WIBdi Mess Bianglala Delta JalanRangau KM.02 DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis.Bahwa pada hari Rabutanggal 26 Nopember 2014sekitar pukul 21.00 WIB diKantor IPK Jalan Lintas DuriDumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis diterimasurat pembekuan

Pengajuan permohonan beasiswa pendidikan dilampiri dengan fotocopy ijasah terakhir yang relevan, transkip nilai semester pertamasampai terakhir yang dilewati dengan ketentuan nilai IPK 3,0 bagiyang kuliah di Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, dan IPK 3,3 bagiyang kuliah selain pada Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, suratketerangan sudah/ sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi, suratketerangan tidak pernah cuti dari perkuliahan, foto copy KTP orangtua, foto copy KK, foto copy akte kelahiran.d.

Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada PerguruanTinggi Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) danSekolah Tinggi llmu Kesehatan Jembrana (STIKES) denganpersyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5.Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan beasiswa bagiMahasiswa STIKES dan STITNA terdakwa tidak mempedomani PeraturanBupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana kegiatan yangdilaksanakan terdakwa pada saat itu yaitu :1.

Mengumumkan pemberian bantuan beasiswa dari PemerintahKabupaten Jembrana bagi mahasiswa Diploma Tiga (D3) dan StrataHal 13 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN DpsSatu (S1) pada STITNA dan STIKES T.A 2009 dengan pengumumanNomor : 422.5/209/Disdikporaparbud/2009 tanggal 20 Pebruari 2009yang isinya tidak mencantumkan syarat IPK.3.

Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untukMahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepada BupatiJembrana, dengan surat Nomor : 422.5/182/Dikporaparbud/2009tanggal 16 Pebruari 2009 pada intinya menyebutkan besaran beasiswayang diterima setiap anak per semester untuk mahasiswa baru maupunmahasiswa lama, tanoa menyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.4.

kurang dari2,0 (IPK

Lokasi Industri kayu Izin PemanfaatanKayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua .

Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan atas pelaksanaankegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu sertainformasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada GubernurProvinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusan kepada DinasKehutanan dan Konservasi Provinsi Papuad. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerjaf.

) yang telah di Perbaharui oleh TergugatNo. 522/45/2011 tentang Pemberian Izin Pemanfatan Kayu (IPK)kepada PT.Sumber Kayu Utama pada areal PembangunanPerkebunan kelapasawit di KampungBahwa Benar IPK Berdasarkan Keputusan Gubernur ProvinsiPapua No. 109 tahun 2009, tentang Luas blok tebang, JatahProoduksi dan Rincian kelompok jenis yang dapat di manfatkandengan limit diameter 30 Cm, Up.Bahwa Blok tebang IPK, dan rencana jalan angkut Kayu sesuaiPeta dengan Skala 1: 100.000.Bahwa tanggapan Tergugat atas

Lokasi Industri kayu Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) tersebut terletak di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu sertainformasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada GubernurProvinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusan kepada DinasKehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Melaksanakan kegiatannyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejakditerbitkannya IPK;Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan KerjaMelaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dari Areal IPK sesuaiketentuan Peraturan Perundangundangan

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju yang terdapat bercakdarah, 1 (satu) buah baju yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celanapanjang jeans yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah cincin bermatakan batuyang terbuat dari perak, 1 (satu) buah jas IPK, dikembalikan kepada yang berhak;4.

Pada saat itu terdakwa ditemani seorang temannya yang bernama saksiErwinsyah dan kemudian terdakwa berkata kepada lakilaki Chinese tersebut :KAU BUKAN IPK YA ? Kemudian lakilaki Chinese tersebut menjawab : SAYAIPK KOK BANG Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi :" KAU TIDAK TANDA SAMA AKU 2? lalusaksi koroban menjawab lagi : TIDAK BANG. Bahwa mendengar hal tersebut membuat saya makin tersinggung dikarenakansaya merupakan WAKIL KETUA IPK PAC MEDAN BARAT.

Bahwa tujuan saya pulang kerumah saya yaitu untuk mengganti baju danmengenakan jas IPK sementara teman saya tetap mengikuti saya kembali lagikekoskosan jalan kangkung . Bahwa benar setibanya kembali dikoskosan Jalan Kangkung Medan tersebutsekitar pukul 18.30 wib. Saya langsung mencari korban yang membuat hatiterdakwa tersinggung tadi.

Pada saat itu terdakwa ditemani seorangtemannya yang bernama saksi erwinsyah dan kemudian terdakwa berkatakepada lakilaki Chinese tersebut : KAU BUKAN IPK YA ? Kemudian lakilakiChinese tersebut menjawab : SAYA IPK KOK BANG .. Dan terdakwa kembalimenanyakan : KAU TIDAK TANDA SAMA AKU ??? lakilaki Chinese tersebutmenjawab lagi : TIDAK BANG. Mendengar hal tersebut membuat terdakwa makintersinggung dikarenakan terdakwa merupakan WAKIL KETUA IPK PAC MEDANBARAT.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju yang terdapat bercakdarah, 1 (satu) buah baju yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celanaHalaman 13panjang, jeans yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah cincin bermatakan batuyang terbuat dari perak, 1 (satu) buah jas IPK dikembalikan kepada yang berhak;6.

Uang Penggantian Hak 15% x Rp420.258.000,00 ..= Ro 63.038.700,00Jumlah IPK yang menjadi hak Pengugat (a+b+c) ..= Rp483.296.700,00Dikurangi Komponen IPK yang telah dibayar oleh:Hal. 10 dari 30 hal.Put.Nomor 22 K/Pdt.SusPHV/201411.d. PT. Pelindo VV (PD 45 Tahun 2008) Rp142.500.000,00e. DP4 (Nilai Tunai Manfaat Pensiun) Rp 44.731.000,00 (+)Jumlah yang telah dibayar (PT.

Sampai dengan tanggal 1 Nopember 2012, Tergugat tidak jugamemenuhi kewajibannya untuk membayar kekurangan IPK kepadaPenggugat, melainkan hanya menyampaikan tanggapan sesuai suratDireksi PT.

Pelindo VV (Persero) agar membayar sisa/kekurangan IPK pensiunkepada 54 (lima puluh empat) orang pekerja termasuk di dalamnya atasnama Penggugat, yang terdiri dari:1) Uang Pesangon 2 x 9 x Rp14.181.000,00 ........... =Rp255.258.000,002) Perumahan, pengobatan Rp255.258.000,00 x15% =Rp38.288.700,00Jumlah kekurangan IPK menurut Mediator ...... =Rp293.546.700,00h.

Sebagai informasi bahwa posisi saldo kewajiban utangImbalan Pasca Kerja (IPK) per 31 Desember 2011 mencapai sebesar +Rp28 miliar, termasuk di dalamnya hakhak Penggugat dan karyawan purnabhakti lainnya.

Dan dari hasil perhitungan tersebut, selanjutnya Tergugatmelakukan pencadangan kewajiban IPK dengan membukukan dalamNeraca Perusahaan (PT.

No. 2374 K/Pid.Sus/201 1hal ini dapat berakibat terjadinya penyalagunaan masa berlakunya IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dimaksud..

CV.Bukit Tapuk;Peta Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pembukaan Lahan untukPerluasan Pemukiman Penduduk pada Areal Penggunaan Lain (APL) an.CV.

), mengisyaratkan bahwa Kawasan Hutan Areal PenggunaanLain pada ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain(APL) yang dimiliki oleh Terdakwa .

Tapuk; Peta Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pembukaan Lahan untukPerluasan Pemukiman Penduduk pada Areal Penggunaan Lain (APL) an.CV.

BukitTapuk; Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 348 / 2009 tanggal 01 Juli 2009tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP)pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Loreng IPK BK 1998 GM yangdigunakan, yang di dalamnya terdapat senjata tajam; Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari mobil inova Loreng IPK BK1998 GM tersebut, saat itu Terdakwa bersama dengan Batu Surbaktialias Batu, Ilfron Gusti Nasution Alias Rendy, Suradi Zul Darma AliasDarma, Irfan, Eko Prananta Tarigan, Rio Prayoga, Andi Alias Gondong,sedangkan Iqbal, Wankil Alias Andos, dan Andi Alias Gondong berhasilmelarikan diri.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Loreng IPK BK 1998 GM yangdigunakan, yang di dalamnya terdapat senjata tajam; Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari mobil inova Loreng IPK BK1998 GM tersebut, saat itu Terdakwa bersama dengan Batu Surbaktialias Batu, Ifron Gusti Nasution Alias Rendy, Suradi Zul Darma AliasDarma, Irfan, Eko Prananta Tarigan, Rio Prayoga, Andi Alias Gondong,sedangkan Iqbal, Wankil Alias Andos, dan Andi Alias Gondong berhasilmelarikan diri.

Alatsudah ada di dalam mobil masingmasing.Bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Loreng IPK BK 1998 GM yangdigunakan, yang di dalamnya terdapat senjata tajam;Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari mobil inova Loreng IPK BK1998 GM tersebut, saat itu Terdakwa bersama dengan Batu Surbaktialias Batu, Ilfron Gusti Nasution Alias Rendy, Suradi Zul Darma AliasDarma, Irfan, Eko Prananta Tarigan, Rio Prayoga, Andi Alias Gondong,sedangkan Iqbal, Wankil Alias Andos, dan Andi Alias Gondong berhasilmelarikan

Alat sudahada di dalam mobil masingmasing.Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Loreng IPK BK 1998GM yang digunakan, yang di dalamnya terdapat senjata tajam;Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari mobil inovaLoreng IPK BK 1998 GM tersebut, saat itu Terdakwa bersama dengan BatuSurbakti alias Batu, Ifron Gusti Nasution Alias Rendy, Suradi Zul Darma AliasDarma, Irfan, Eko Prananta Tarigan, Rio Prayoga, Andi Alias Gondong,sedangkan Iqbal, Wankil Alias Andos, dan Andi Alias Gondong

Tergugat, sebagai pemilik lahan menyerahkan lahan seluas 700 ha (tujuhratus hektar) kepada Penggugat; Tergugat mampu dan bersediamengurus izin pemanfaatan kayu (IPK) mulai dari izin pencadanganhutan sampai dengan izin penjualan kayu untuk lahan tersebut danmemberikan kuasa kepada Penggugat untuk menebang dan menjualkayu di lahan tersebut;Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.PBR.

Tergugat wajib menyelesaikan izin pemanfaatan kayu (IPK) mulai dariizin pencadangan hutan sampai dengan izin penjualan kayu danmenyerahkan hasilnya kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat danTergugat serta Tergugat membantu Penggugattuntuk mendapatkanpembeli kayu tersebut;. Tergugat memberikan kuasa pemanfaatan kayu proyek Seminai Tunggalkepada Penggugat dengan ketentuanketentuan yang tercantum dalamSurat Perjanjian Kerjasama ini.

Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat atas dana yang diaambil untuk keperluan pengurusan izin pemanfaatan kayu (IPK) mulaidari izin pencadangan hutan sampai dengan izin penjualan kayu tersebut;Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.PBRj. Jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa : SuratKeterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dengan Nomor 06/SKPT/VII/1993tanggal 9 Agustus 1993 atas nama M.

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir huruf j diatas akandikembalikan setelah IPK mulai dari izin pencadangan hutan sampaidengan izin penjualan kayu, diserahkan oleh Tergugat kepadaPenggugat atau bila hasil penebangan kayu dapat didokumenkan olehTergugat;. Apabila masih terdapat halhal yang belum dan tidak cukup diatur dalamKesepakatan, kedua pihak sepakat untuk membuat addendumberdasarkan kesepakatan bersama.

Dan Jaminan akandikembalikan hanya setelah IPK mulai dari izin pencadangan hutan sampaidengan izin penjualan kayu, diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugatatau bila hasil penebangan kayu dapat didokumenkan oleh Tergugat.

terhadappemegang IPK CV.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014 tentang izinPemanfaatan kayu (IPK);Pasal 36Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:a. Melunasi PSDH, DR dan PNT;6).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhutll/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)5.

;Bahwa benar keberatan Pengusaha IPK pemegang izin APLdikenakan PNT;Bahwa benar CV.

Dwi Mitra masih aktif dalam anggota ASOSIASI;Bahwa benar belum ada menyampaikan laporan kepada ASOSIASImengenai kegiatan izin IPK;Bahwa benar Izin perusahaan CV. Dwi Mitra di areal lahanperkebunan;Bahwa benar kewajiban PNT dulu dibebankan kepada pemegang izinIPK APL sedangkan IPK HTI tidak setelah ada putusan MA;(3). Ir.

Hasil hutan kayu adalahhasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayupacakan yang berasal dari kawasan hutan;Pengangkutan hasil hutan kayu adalah kegiatan memindahkan hasil hutandengan alat bantu atau tidak dari titik awal menuju titik akhir;Adapun ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.62 / MenLhkSetjen / 2015 tentang Ijin PemanfaatanKayu;Permohonan IPK diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepadaBalai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

yang tidak memenuhi persyaratan, pejabat penerbitIPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja sejakpermohonan diterima;Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan pejabat penerbit IPK dalamjangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima menerimapertimbangan tehnis kepada Balai Pemantauan Pemanfaaatan hutanproduksi dengan melampirkan persyaratan permohonan;Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehtanan Nomor : P.62 / MenlthkSetjen /2015 tentang

dalam jangka waktu 14 hari kerja memberikan SuratPersetujuan IPK (Surat Perintah) dan Kepada Pemohon diwajibkan untuk:Membuat rencana penebangan dalam jangka waktu 50 hari kerja sejakditerimanya surat perintah;Melaksanakan penataan data blok tabungan IPK dan diselesaikan palinglambat 50 hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah;Pelunasan pe,ohonan kewajiban pembayaran PSDH, DR, dan PNT yangdinbayar sebesar 25 % dari penetuan jumlah pengenalannya;Dalam hal memenuhi kewajibabn, pejabat peneribit

IPK dalam jangak waktu14 hari kerja menerbitkan keputusan pemberian IPK;11Dalam hal pemohon tidak dapat melaksanakan kewjiban dalam jangka waktu50 hari kerja, Surat Persetujuan IPK dibatalkan;Kewajiban yang harus di penuhi oleh perorangan terhadap pemanfaatanhasil hutan di luar kawasan hutan yakni melakukan penebangan pohon ataumemanen atau memungut hasil huttan di mana diatur dalam peraturanmenteri nomor P.62/MENiHKSetjen/2015 tentang izin pemanfaatan kayupada pasal 30 yang berbunyi Pemegang IPK

wajib melaksanakanketentuaan sebgai berikut: Melunasi PSDH, DR dan PNT; Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatanIPK sesuai dengan peraturan perundangundangan; Melaksanakan keiatan nyata di Ilpapangan selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterbitkannya IPK; Melaksanakan penata usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan; Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dankebakaran hutan; Sesuai dengan Pasal 1 angka (3) Perusakan