Ditemukan 131 data
85 — 31
Maria Magdalena Andriati Hartono dari sejak semula hinggasampai saat ini belum pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh PenyidikPolres Metro Jakarta Timur, meskipun pernah menghadap bersama kuasahukumnya ke Penyidik Polres Metro Jakarta Timur setelah memperoleh SuratTanggapan dan Penjelasan dari Irwasda Polda Metro Jaya;a Alamat Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, dari sejak semula hingga sampai saatini masih tetap beralamat di JI.
ERWIN MARTUA NAINGGOLAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
504 — 518
./2020/Ros SDM, tanggal 7 Agustus 2020 yang akandilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020;Bahwa dalam pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Karierterhadap anggota Polri atas nama PENGGUGAT dipimpin langsungoleh Wakapolda Metro Jaya dan dihadiri oleh InspekturPengawasan Daerah Metro Jaya (Irwasda Metro Jaya), KabidkumPolda Metro Jaya, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Karo SDMPolda Metro Jaya dan Ankum atau perwakilan dari Satker SatBrimob Polda Metro Jaya, maka dengan segala pertimbanganSidang Dewan
100 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
MenurutPengacara saya, Beliau mengikuti gelar perkara di Polda Kalteng yangdipimpin oleh Irwasda Polda Kalteng, Kombes Nicholas, dan juga dihadiribeberapa orang perwira dari Polda Kalteng.
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
381 — 702
Khusus tentang Rekapitulasi Waktu YangDibutuhkan Dalam Setiap Tahap Penanganan Perkara Tindak PidanaHalaman 54 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN KsnKhusus, yang didownload dan di print. dari linkhttps://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170137/peraturanjaksaagungnoper017aja072014 , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P31;32.Fotocopy sesuai dengan asli, tanda terima Laporan atas Tindak PidanaPungli Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 yangditujukan kepada Bapak IRWASDA
233 — 123
Ade Wahyudin bukan tanggung jawab KepalaDesa yang baru ; Bahwa saksi tahu dan melihat secara langsung bahwa rehabkantor desa tersebut sudah dilaksanakan karena minggu yanglalu saksi melaksanakan rapat minggon se Kecamatan CilamayaWetan dilaksanakan di Kantor Desa Tegalsari namun berapapersennya saksi tidak tahu ; Bahwa mengenai LPJ Kepala Desa yang lama itu sudahdiperiksa oleh Irwasda Karawang dan hasilnya juga adaditembuskan kepada Kepala Desa yang lama tapi ke saksi belummelihat LPJ nya ; Bahwa
134 — 16
persidangan untuk menjelaskan hal tersebut tetapipermintaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah dikabulkan olehMajelis Hakim ;Bahwa sejak tingkat Penyidikan di Kepolisian, Terdakwa sudah diancamdengan pasal melanggar Pasal 47 Undangundang Nomor 18 Tahun 2004tentang Perkebunan, tetapi tidak dapat dilanjutkan karena Pasal tersebuttelah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi ;Bahwa masih di tingkat Penyidikan, Penyidik memberi penangguhanpenahanan dengan pertimbangan tidak terdapat cukup bukti ;Bahwa setelah Irwasda
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
173 — 68
Fotokopi NOTA DINAS DIRRESKRIMUM POLDA JAMBIKEPADA IRWASDA POLDA JAMBI, KABIDKUM POLDA JAMBI DANKABID PROPAM POLDA JAMBI NOMOR : B/ND562/VI/RES.1.11./2021/DITRESKRIMUM, TANGGAL 8 JUNI 2021 PERIHAL UNDANGANGELAR PERKARA KHUSUS, sesuai dengan aslinya di beri tanda T49;50. Fotokopi SURAT KAPOLDA JAMBI NOMORB/190/VI/RES.1.11./2021/Ditreskrimum, TANGGAL 8 JUNI 2021PERIHAL UNDANGAN GELAR PERKARA KHUSUS KEPADA PIHAKTERLAPOR A.N. SUTRISNO, sesuai dengan aslinya di beri tanda T50;51.
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
150 — 138
Dengantembusan surat: Bupati Dairi, Inspektorat Kabupaten Dairi, CamatKabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda TIIV/Ti;Fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan wilayahSUMUT Nomor: 0224/KLA/0093.2015/mdn/VII/2015 tanggal 31 Agustus2015 kepada Inspektur Pengawas Daerah (IRWASDA) kepolisian DaerahSumatera Utara perihal Permintaan Klarifikasi terkait dengan DugaanMalaadministrasi, dengan tembusan surat : Kapolda Sumut, Polres Dairi,Kepala Desa Parbuluan VI, selanjutnya diberi tanda TIV
182 — 110
Sakit Bhayangkara / Kuasa PenggunaAnggaran, karena pada saat pembukaan rekening tahun 2012sudah terdakwa tuliskan seperti itu di Blanko specimen tandatangan di BRI Bengkulu.Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan uang BLU rumahsakit di BRI tanpa melapor kepada Kepala Rumah sakit mengenaikegunaan penarikan uang tersebut.Bahwa setiap melakukan penarikan dana rumah sakit, terdakwatanpa melampirkan rincian kegunaan dari uang tersebut.Bahwa bagian keuangan Rumah Sakit rutin dilakukan pemeriksaanoleh Irwasda
untuk menutupi perbuatannya tersebutterdakwa telah membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan secaratidak benar seolaholah uang tersebut masih ada dalam kas Rumah Sakitdan telah dipergunakan untuk belanja Rumah Sakit serta dipergunakan untukpembayaran ganda pemeliharaan alat kesehatan .Menimbang, Terdakwa selaku Kepala urusan Keuangan dan BendaharaPengeluaran pada Bulan Juli 2016 sampai dengan Agustus 2016 telahmembuat Laporan Keuangan dan telah ditembuskan sebagai laporan untukdiperiksa oleh Irwasda
JEFRI ASHARI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISISAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
262 — 152
Bangka Belitung telah mengundang Irwasda Polda KepBabel, Kabid Propam Polda Kep. Babel, Kabid Hukum Polda Kep. Babel danKayanma Polda kep.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
419 — 1074
Tim Pengelolaan Anggaran dipimpin Sekda; Bahwa Tim Anggaran kalau di Aceh namanya Tim AnggaranPemerintah Aceh (TAPA) yang diketuai Sekda beranggotakan 3orang Asisten, Kabag Perencanaan Keuangan Daerah, KepalaBappeda, Irwasda dan Karo Hukum; Bahwa dalam tugas sebagai Wagub, saksi dilibatkan dalamtugas yang dilibatkan dan juga tidak dilibatkan dalam tugas yangtidak dilibatkan; Bahwa Saksi tidak mengetahui pengelolaan anggaran DOKAsebab tidak harus tahu, sebab di awal ketika dilantik antaraIrwandi Yusuf