undangundang No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau Kedua terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa mengacu pada sifat yang secara inheren melekat padasebuah dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam pembuktian perkara a quoMajelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yangmemiliki kualifikasi delik yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan sesuaiHalaman 13 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Mkddengan alur keterbuktian

serbukkristal dengan bobot 0,385 gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna biru,setelah dilakukan pemeriksaan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA,terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika, dalam persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan berupa (satu) buah topi warna putih, (satu) buah hand phone merkCross warna hitam, (satu) buah ATM BCA;Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal inifakta keterbuktian

untukdirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yangdidapat pada saat pelaku ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 Gram untuk kelompokMetamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlahbarang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, dan oleh karena dalam perkara a quo terbuktibahwasanya berat total serbuk kristal yang mengandung Metamfetamina yang disitadalam perkara ini tersebut adalah seberat 0,385 gram, maka jelas hal tersebut turutmemperteguh fakta keterbuktian

tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkanharus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruhfakta yang terungkap di persidangan serta faktorfaktor yang mempengaruhiterwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatanpendekatan tersebut, dandengan secara komprehensif mempertimbangkan faktorfaktor yang melatarbelakangiperbuatan Terdakwa, sifat dan cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa dalamperkara a quo, serta juga fakta keterbuktian

terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP,mengenai barang bukti yang digunakan untuk perkara ini berupa :1 (satu) paket sabusabu bobot 0,385 gram, (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) buahhand phone merk Cross warna hitam, oleh karena barangbarang bukti tersebutmerupakan barangbarang yang digunakan sebagai alat di dalam tindak pidanaNarkotika sebagaimana keterbuktian

kasasi yang diajukan PemohonKasasi l/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi l/para Terdakwa danalasan kasasi pemohon kasasi II/Penuntut Umum tidak dapatHalaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4510 K/Pid.Sus/2019dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkanhukum dengan pertimbangan bahwa putusan judex facti in casuPengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah Putusan PengadilanNegeri Sidoarjo tentang keterbuktian

Oleh karena itu terhadap hal semacam initidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi; Bahwa alasanalasan dasar permohonan kasasi l/para Terdakwaatas keterbuktian dakwaan in casu dengan alasan putusan judexfacti tersebut tidak berdasar faktafakta di persidangan, karena tidakterdapat cukup bukti untuk dapat menyatakan kesalahan paraTerdakwa tersebut. /n casu bahwa yang dikonsumsi paraTerdakwa bukanlah Narkotika shabu melainkan tawas.

Penetapan Nomor 168/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

pemohon dinilai terlalu tinggi;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah namaanak pemohon tersebut, dengan harapan anak pemohon tersebut akan menjadianak yang lebih baik;Menimbang, bahwa pemohon telah melakukan selamatan yang secaraadat mengandung maksud memperkenalkan nama anak pemohon tersebutkepada masyarakat;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.SkwMenimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.PkbMenimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahranjang antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah ranjang antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.Menimbang

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, jugadengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggalantara Penggugat dengan Tergugat.Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Padt.G/2021/PA.SkwMenimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak

Keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas,maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalamperkara ini serta untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akanberpegang teguh dan berpedoman kepada halhal sebagai berikut: Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah; Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah,Hakim harus pula memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt

meninggal dunia,kesemuanya bersepakat hendak membuat surat jual beli tanah tersebut, dalam artimemperbaharui perikatan jual beli tersebut, yakni dari Pemohon dan seluruh saudarakandung Pemohon (ahli waris Almarhum RATNO) sebagai penjual kepada Pak Sarnisebagai pembeli tanah berikut bangunan tersebut, di mana atas alasan (latar belakang)dan tujuan sedemikian, Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasan dimaksud tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya tidak sedikitpunmengeliminir keterbuktian

petitum kedua permohonan Pemohon sebagaimanadipertimbangkan sebelumnya, sepanjang tentunya perikatan jual beli di maksud jugatetap harus mempedomani ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan juga ketentuan Pasal1338 KUHPerdata; Menimbang, bahwa keterbuktian segenap posita pendukung atas dalil petitumkedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yangcukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud,namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi

dan makna keterbuktian dalilpetitum kedua permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaikiredaksional keterbuktian petitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya, yaitu dariyang semula petitum kedua di maksud berbunyi : Menetapkan Hukum, bahwapemohon adalah wali/kuasa sah dari anak yang masih dibawah umur, bernama :FAJAR PURNOMO AJI, Lahir di Magelang pada tanggal 18 juli 1998, anak darisuami istri RATNO dan SETYANINGSIH, untuk menjual tanah darat berikutbangunan rumah Sertifikat Hak Milik

Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat HukumTerdakwa atas keterbuktian dakwaan in casu, yang pada pokoknyamohon untuk membatalkan putusan judex facti tersebut danmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena perbuatanTerdakwa in casu merupakan hubungan hukum perdata;Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakanpernghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk padapemeriksaan kasasi:In casu, judex facti dalam mempertimbangkan

keterbuktian dakwaanPenuntut Umum tersebut telah dengan cermat mempertimbangkanfaktafakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Direktur PT.Cahaya Sandi Pratama setelah mendapat Surat Tugas PembebasanLahan Kawasan Industri Kendal dari PT.

Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan denganketerangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untukdijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalildalil Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenaibuktibukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkanPenggugat dalam gugatan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukanfaktafakta sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Penggugat melangsungkanpernikahan dengan Tergugat.

No. 522/Pdt.G/2015/PA Mrs.cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil gugatan Penggugat, dan menjadidasar bagi Majelis Hakim menetapkan faktafakta sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun tidakpernah rukun sebagai suami istri. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak selesaiakad nikah yaitu sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang atau selamakurang lebih 1 tahun 8 bulan.

Tentang terbuktinya unsur dakwaan Oditur Militerdalam tuntutannya yaitu:1)Unsur ke1 : MiliterPenasihat Hukum sependapat dengan OditurMiliter tentang keterbuktian unsur ke1Militer yang terbukti secara sah danmeyakinkan.Unsur ke2: Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalamwaktu damai lebih lama daritiga puluh hariBahwa sesuai fakta hukumdipersidangan perbuatan yang dilakukanTerdakwa adalah karena ketidaktahuan atautidak memahami bahwa Terdakwa sehinggatidak masuk

Putusan Nomor: 146K/PM.III12/AD/X/2019Bahwa Penasihat Hukum tidaksependapat dengan keterbuktian unsurtersebut sebagaimana pendapatnya OditurMiliter dalam surat tuntutannya padahalaman 7 huruf e yang menyatakanTerdakwa sejak tanggal 13 Mei 2019 sampaidengan tanggal 30 Juni 2019 atau selama 44(empat puluh empat) hari secara berturutturut meninggalkan kesatuan tanpa jinkarena dalam kurun waktu tanggal 13 Mei2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019Terdakwa telah ijin dari Kesatuannya untukmengurus administrasi

Terdakwa pernah mendapatpenghargaan dari negara berupa Satya LencanaDharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan VIIItahun.Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukumbaik dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukumandisiplin (Kumplin).Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya,menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi.: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militerdalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatsebagai berikut:1.Bahwa mengenai keterbuktian

Putusan Nomor: 146K/PM.III12/AD/X/2019MenimbangMenimbanguraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkanterhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sendiri sebagaimana uraianpertimbangan dalam putusan ini.: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi halhal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalamNota Pembelaannya (pleidooi) dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut:1.

Bahwa karena keberatan Penasihat Hukumsebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya(Pleidooi) berkaitan dengan keterbuktian unsurtindak pidana yang dilakukan Terdakwa, makaMajelis Hakim akan menanggapinya sekaligus danbersamaan dalam pertimbangan mengenaipembuktian unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan sebagaimana uraian pertimbangandalam putusan ini.2.

Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa GedeonDidik Prabowo adalah seorang Militer dengan pangkat Serma danpada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara iniTerdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Ba Korem 074/Wrt Surakarta.Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur kesatu Militer telah terpenunhi.Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat denganOditur Militer sepanjang keterbuktian unsur kesatu : Militer.2.

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaiin yang sah tersebut, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan,baik senjata atau perlengkapan lainnya dan Negara Kesatuan RIdalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan TerdakwaKorem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasimiliter.Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpajin, telah terpenuhi.Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat denganOditur Militer Sepanjang keterbuktian

Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui olehumum bahwa selama bulan Juli 2017 sampai dengan September2017, tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakanbahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur ketiga : "Dalam waktu damai, telah terpenuhi.Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat denganOditur Militer sepanjang keterbuktian unsur ketiga "Dalam waktudamai.4.

Bahwa benar waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalahlebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadipengetahuan umum kalau waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hariadalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh hari).Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari, telah terpenuhi.Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat denganOditur Militer sepanjang keterbuktian unsur keempat : Lebih lamadari tiga puluh hari.Bahwa oleh karena

Bahwa mengenai keterbuktian unsur kedua dakwaan Oditur Militer, PenasihatHal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 205K/PM II08/AD/VIII/2019Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dan menyatakan Unsur Kedua OditurMiliter Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas ataudengan semaunya melampaui perintah sedemikan itu tidak terbuktinya secara sah danmeyakinkan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memberikanstatement bahwa keadaan Monas Jakarta sudah genting tapi Terdakwa

Bahwa mengenai keterbuktian unsur kedua dakwaan Oditur Militer khususmengenai pelaksanaan perintah dinas, benar Terdakwa telah melaksanakan perintahpengamanan hasil Pilpres 2019 di Monas namun Terdakwa menyadari bahwastatement Terdakwa yang menyatakan negara dalam keadaan genting tidak semestinyadiucapkan oleh Terdakwa karena Terdakwa sendiri menyadari Terdakwa hanyalahprajurit yang berpangkat Serda tidak mempunyai kewenangan menyatakan haltersebut, oleh karenanya Oditur Militer berpendapat bahwa

meskipun Terdakwamelaksanakan perintah namun perintah tersebut dilampaui oleh Terdakwa, olehkarenanya keberatan Penasihat Hukum tentang keterbuktian unsur harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan.Berdasarkan uraian di atas, Oditur berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum, tidak menunjukkan kekeliruan Oditur dalam halpembuktian unsur maupun penerapan hukum, bahkan Oditur Militer bertambah yakinbahwa apa yang dituntutkan itu adalah meyakinkan.Bahwa

Bahwa benar Terdakwa sudah berdinas sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan 11bulan lagi akan memasuki masa pensiun.Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer baik keterbuktian unsur dakwaandan permohonan penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebihlanjut dalam putusan ini.Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.

Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum tentang keterbuktian unsur pidananyadan penyampaian mengenai halhal yang meringankan yang disampaikan oleh Penasihathukum dalam akhir pledooinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalampembuktian unsurunsur pidana dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.Menimbang, bahwa mengenai tanggapan/Replik Oditur Militer terhadap pledooiPenasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa berkaitan dengankedudukan Saksi dan juga barang bukti dalam perkara

Facti tidak salah menerapkan hukum ;Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benarmengenai pembuktian unsurunsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militerberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan danmenyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri"sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian

Oleh karenanya menjadi petunjukakan kebenaran perbuatan yang didakwakan in casu ;Justru terdapat alat bukti yang cukup dari fakta yang saling bersesuaianuntuk menyatakan keterbuktian dakwaan in casu, yakni keteranganTerdakwa yang menyatakan telah mengkonsumsi sabu pada tanggal 17April 2016 bersama Sdr. lwan telah menyebabkan urine Terdakwa ketikadilakukan pemeriksaan di Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim padatanggal 29 April 2016 positif mengandung Metamphetamine.

Dengan demikian bahwa penyebab positif urine dandarah Terdakwa in casu karena Terdakwa memang mengkonsumsiNarkotika sabu ;Berdasarkan keadaankeadaan tersebut bahwa putusan Judex Facti yangmenyatakan keterbuktian dakwaan in casu sudah tepat dan benar karenanyaharus dikuatkan ;Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untukmembebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer in casu, harus ditolak ;Bahwa alasan Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi Medan yangmenambah masa pidana putusan Judex

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

peraturanperundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Unrpara saksi di persidangan yang pada pokok keterangan mereka selaras dengansuratsurat bukti yang telah diajukan Pemohon.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian segenap posita pendukung atas dalilpetitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelasmenjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di