Ditemukan 126 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-09-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — H. ZAENI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN., II. PT. DELTA MEGASENTUL., III. JODI CARISSA LEO BUNGA;
6931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • M.H, M.B.L.;Lexyndo Hakim, S.H, M.H, M.Kn.;H. Jaedi, S.H.;Suheru Prayitno, S.H.;Rafaela A. Kusuma, S.H.;Aldrien Steven Patty, S.H. (Advokat Magang);Tika Prastika, S.H. (Advokat Magang);Dodi Oscard, S.H.
Register : 25-01-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 B/PK/PJK/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Jur) Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Register : 08-04-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
8050 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Jur) Arbijoto,M.Fil;M.B.L.;M.H.
Register : 01-09-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1209 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Jur) Arbijoto,M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
24076 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Jur)Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
483259
  • ., M.B.L., M.Fil selaku Ahli Pidanadipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana menggali mengenaiapa yang berhubungan dengan apa yang dipermasalahkan, dimanadalam hal tersebut mengarah pada suatu kepastian hukumBahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi mengandung unsur kerugian negaraBahwa yang berwenang dalam menghitung kerugian negara adalahBadan Pemeriksa KeuanganBahwa terhadap perkara yang