Ditemukan 13364 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Juni 2012 — ABDUL GHONI, M.Pd. ;
2510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL GHONI, M.Pd. ;
    ;Bahwa setelah penyerahan persyaratan tersebut, beberapa waktukemudianyaitu pada tanggal 12 November 2008, Terdakwa mendapat kabardari Abdul Hamid, M.Pd.!.
    ABDUL GHONI, M.Pd. tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan LebihSubsidair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaandakwaantersebut ;3. Memulinkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, harkat sertamartabatnya ;4.
    ABDUL GHONI, M.Pd. Terdakwa tidak pernah menandatanganiproposal maupun NPHD, selain itu Terdakwa tidak pernah melaksanakankegiatan yang dimaksud tersebut. Lebih lanjut Terdakwa membuka rekeningatas nama STIT Miftahul Ulum tersebut atas suruhan dari Dr.
    ABDUL GHONI,M.Pd. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian padaMasyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kedungdung ModungKabupaten Bangkalan, berdasarkan SK No. 159/A.40/479/I/2006 tanggal12 Januari 2006, mendapatkan informasi dari saksi Abdul Hamid, M.Pd.l.
    Farid Afandi, SE., M.Si ;Bahwa benar, setelah penyerahan persyaratan tersebut, beberapa waktukemudian yaitu pada tanggal 12 November 2008, Terdakwa mendapatkabar dari saksi Abdul Hamid, M.Pd.!.
Putus : 23-05-2011 — Upload : 01-07-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 21/PID/2011/PT.BTN
Tanggal 23 Mei 2011 — M.Pd
7046
  • M.Pd
    ARIFIN PARDEDE, M.Pd. selaku Pejabat PembuatPerikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi, KementerianNegara Koperasi dan UKMRI sebagai pihak pertama denganPengurus Koperasi Serba Usaha HARKAT KITA; Desa Rahong,Kec. Malimping, sebagai pihak kedua dengan mengetahuiDrs. FACHRI HIDAYAT, M.Si selaku Kepala Kantor Koperasidan UKM Kabupaten Lebak dan terdakwa Drs. ARIFINPARDEDE, M.Pd. selaku Asisten Deputi Urusan Industri,Kerajinan dan Pertambangan ; Terdakwa Drs.
    ARIFIN PARDEDE, M.Pd. selaku Pejabat PembuatPerikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi, KementerianNegara Koperasi dan UKMRI sebagai pihak pertama denganPengurus Koperasi Serba Usaha MAJU JAYA; DesaKaduagung Barat Kec. Cibadak sebagai pihak kedua denganmengetahui Drs. FACHRI HIDAYAT, M.Si selaku KepalaKantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak dan terdakwaDrs. ARIFIN PARDEDE, M.Pd. selaku Asisten Deputi UrusanIndustri, Kerajinan dan Pertambangan ; Terdakwa Drs.
    ARIFIN PARDEDE, M.Pd. selaku Pejabat PembuatPerikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi, KementerianNegara Koperasi dan UKMRI sebagai pihak pertama denganPengurus Koperasi Serba Usaha RAYA MASA; Desa SalarasaKec. Warunggunung sebagai pihak kedua dengan mengetahuiDrs. FACHRI HIDAYAT, M.Si selaku Kepala Kantor Koperasidan UKM Kabupaten Lebak dan terdakwa Drs. ARIFINPARDEDE, M.Pd. selaku Asisten Deputi Urusan Industri,Kerajinan dan Pertambangan ;Terdakwa Drs.
    ARIFINPARDEDE, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Perikatan/KontrakDeputi Bidang Produksi. KSU MAJU JAYA; Desa Kaduagung Barat Kec. Terdakwa saksiDrs. ARIFIN PARDEDE, M.Pd. selaku Pejabat PembuatPerikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi.KSU RAYA MASA; Desa Salarasa Kec. Warunggunung Nomor:497/SPP/Dep.2/1V/3,4&5/XII/2006 tanggal bulan Desember2006 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. ARIFINPARDEDE, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Perikatan/KontrakDeputi Bidang Produksi. KSU KARYA MANDIRI; kel.
    ARIFINPARDEDE, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Perikatan/KontrakDeputi Bidang Produksi. KSU WIJAYAKUSUMA; Desa Situregen Kec. Panggarangan Nomor494/SPP/Dep.2/1V/3,4&5/XII/2006 tanggal bulan Desember2006 yang ditanda tangani olehterdakwa saksi Drs. ARIFINPARDEDE, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Perikatan/KontrakDeputi Bidang Produksi. Daftar Rincian Permintaan kelima Koperasi Pembayaran yangditanda tangani oleh terdakwa Drs.
Putus : 18-12-2012 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/PID.SUS/2012/PN.GTLO
Tanggal 18 Desember 2012 — ., M.Pd
4455
  • ., M.Pd
    Darwis Salim,M.Sc., M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional KotaGorontalo yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA)Proyek Pengadaan Quran dan Buku lIqra pada Dinas PendidikanNasional Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2007 mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo Nomor:900/DIKNASTU/05a tanggal 02 Januari 2007 tentang pengangkatanAZIS RAZAK, S.Pd., M.Pd selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) pada Proyek Pengadaan Quran dan Buku Iqra padaDinas Pendidikan
    ., M.Pd selaku PPTK, Syafrudin Djamil selakuKetua Panitia Lelang dan Drs.
    ., M.Pd selakuPAjn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nner nnn enn nn nnnnnnemnmmn nemaBahwa perbuatan terdakwa AZIS RAZAK, S.Pd., M.Pd selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah menerimapemberian berupa sejumlah uang dari pihak rekanan pada ProyekPengadaan Quran dan Buku lIqra pada Dinas Pendidikan NasionalKota Gorontalo Tahun Anggaran 2007, telah bertentangan denganketentuan yang berlaku yakni :Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang
    Darwis Salim,M.Sc., M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional KotaGorontalo yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA)Proyek Pengadaan Quran dan Buku lIqra pada Dinas PendidikanNasional Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2007 mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo Nomor900/DIKNASTU/05a tanggal O02 Januari 2007 tentangpengangkatan AZIS RAZAK, S.Pd., M.Pd selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pengadaan Quran dan BukuIqra pada Dinas Pendidikan
    ., M.Pd selaku PPTK, Syafrudin Djamil selakuKetua Panitia Lelang dan Drs. Darwis Salim, M.Sc., M.Pd selakuPengguna Anggaran (PA);""""Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa AZIS RAZAK, S.Pd., M.Pdyang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pengadaan Qurandan Buku lIgqra pada Dinas Pendidikan Nasional Kota GorontaloTahun Anggaran 2007 dengan cara :1.
Putus : 07-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — YANSAR, M.Pd bin NANDU
243106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YANSAR, M.Pd bin NANDU
    PUTUSANNomor 412 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telahmemutus perkara Terdakwa:Nama lengkap : YANSAR, M.Pd bin NANDU;Tempat lahir : Makassar;Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 31 Maret 1975;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Empat, RT. 7, Nomor 72,Kelurahan Kampung Empat, KecamatanTarakan
    Yansar, M.Pd bin Nandu, M.M. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 12 huruf f UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.
    No. 412 K/Pid.Sus/2018Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pid.SusTPK/2016/PN Smr tanggal10 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Yansar, M.Pd bin Nandu tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair danSubsidair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair danSubsidair tersebut;Menyatakan Terdakwa Yansar, M.Pd bin Nandu
    No. 412 K/Pid.Sus/2018 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor40/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr tanggal 10 April 2017 atas namaYansar, M.Pd bin Nandu; Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam RUTAN; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pid.SusTPK/2016/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, yang
    No. 412 K/Pid.Sus/2018MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa YANSAR, M.Pd bin NANDU telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"*KORUPSI SECARA BERSAMASAMA;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan;3.
Putus : 06-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 18/PID.SUS/2013/PT.BTN
Tanggal 6 Januari 2014 — ,M.Pd .
6130
  • ,M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair ; ---------2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -------------------------------------------------3. Menyatakan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ; --------------------------------------4.
    ,M.Pd .
    ,M.Pd ;Tempat lahir : Garut ; Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun/ 27 Februari 1960 ; Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl.
    ,M.Pd. (Ketua YayasanMahardhika) selaku Penanggungjawab Administrasi Keuangandalam keanggotaan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP MahardhikaNomor : 097/Kep/P2S/ RRBSMP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, padabulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat diSekolah Menengah Pertama (SMP) Mahardhika Pasir Ampo Jalan KH.Moh.
    No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum tanggal 02 September 2013, No.Reg.Perkara :PDS01/0.6.15/05/2013, yang pada pokoknya menuntut agar MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :Menyatakan terdakwa AWAN JUANDA, S.IP, M.Pd. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang
    M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan; .
Putus : 20-12-2018 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — ., M.Pd
17365 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Pd
    Menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd., terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;2.
    ., M.Pd., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan denganperintah agar Terdakwa segera ditahan;3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd.,M.Pd., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;4. Menyatakan barang bukti berupa :a.
    Menetapkan supaya Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd., dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1949 K/Pid. Sus/2018Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 80/Pid.SusTPK/2017/PN.Mks., tanggal21 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, SPd.
    ,M.Pd. tersebut di atas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primarr,Subsidair atau Dakwaan Kedua;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua DakwaanPenuntut Umum;3. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya;4.
    Muhammad Basri,M.Pd; Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dikembalikankepada Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd.,M.Pd; Uang tunai sebesar Rp5.151.800,00 (lima juta seratus lima puluhsatu ribu delapan ratus rupiah), dikembalikan kepada Saksi Drs.Muhammad Basri, M.Pd;5.
Register : 14-08-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 3 Februari 2016 — NILMA LAFRIDA, M.Pd
10941
  • NILMA LAFRIDA, M.Pd tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa Dra. NILMA LAFRIDA, M.Pd dari dakwaan Primair;3 Menyatakan terdakwa Dra. NILMA LAFRIDA, M.Pd terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;4 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dra.
    NILMA LAFRIDA, M.Pd dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) tahun dan 6 ( Enam ) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan.;5. Menyatakan masa penahanan Kota yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Lamanya Pidana yang dijatuhkan dari Terdakwa ; 6. Menghukum terdakwa Dra.
    NILMA LAFRIDA, M.Pd membayar uang pengganti sebesar Rp 79.007.091,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah); dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, bila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
    NILMA LAFRIDA, M.Pd
    M.Pd.1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari KANTORKAS PASAR BARU Nomor Rekening2106.0210.002347. An.
    Nilma Lafrida, M.Pd Kepala Sekolah Penanggung Jawab2. Dra. Nilawati Guru Ketua3. Suardi Staf TU Bendahara4. Muharni, A.Md Staf TU Sekretaris5.
    NILMA LAFRIDA, M.Pd tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimanadalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa Dra. NILMA LAFRIDA, M.Pd dari dakwaan Primair;3. Menyatakan terdakwa Dra.
    NILMALAFRIDA, M.Pd terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAKPIDANA KORUPSI sebagaimana dalamdakwaan Subsidiair ;4 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dra.NILMA LAFRIDA, M.Pd dengan pidanapenjara selama 2 ( Dua ) tahun dan 6( Enam ) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.
Register : 10-07-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN.Dps.
Tanggal 23 Oktober 2014 — ,M.Pd
170
  • ,M.Pd
Putus : 01-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/PID.SUS/2012
Tanggal 1 Mei 2012 — ARIFIN PARDEDE, M.Pd
4129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARIFIN PARDEDE, M.Pd
    Arifin Pardede, M.Pd. selaku PejabatPembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi ;9. Daftar Rincian Permintaan kelima Koperasi Pembayaran yangditandatangani oleh Terdakwa Drs. Arifin Pardede, M.Pd. selakuPejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi danBendaharawan K. Sumarno senilai Rp 910.000.000,00 ;10.Surat Permintaan Pembayaran kelima Koperasi yangditandatangani oleh Terdakwa Drs.
    Arifin Pardede, M.Pd. selaku Pejabat PembuatPerikatan/ Kontrak Deputi Bidang Produksi ;. Surat Pernyataan SPPLS untuk kelima Koperasi yangditandatangani oleh Terdakwa Drs. Arifin Pardede, M.Pd. selakuPejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi ;. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kelima Koperasi masingmasing sebagai berikut :e KSU Harkat Kita, Desa Rahong, Kec.
    Malimping, Nomor :495/SPP/ Dep.2/IV/3,4&5/XII/2006 tanggal bulanDesember 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs.Arifin Pardede, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi ;e KSU Maju Jaya, Desa Kaduagung Barat, Kec. Terdakwasaksi Drs. Arifin Pardede, M.Pd. selaku Pejabat PembuatPerikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi ;e KSU Raya Masa, Desa Salarasa Kec.
    Arifin Pardede, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi ;. Surat Pernyataan SPPLS untuk kelima Koperasi yang ditandatanganioleh Terdakwa Drs. Arifin Pardede, M.Pd. selaku Pejabat PembuatPerikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi ;. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kelima Koperasi masingmasing sebagai berikut :e KSU Harkat Kita, Desa Rahong, Kec.
    Arifin Pardede, M.Pd. selaku PejabatPembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi dan BendaharawanK. Sumarno senilai Rp 910.000.000,00 ;10. Surat Permintaan Pembayaran kelima Koperasi yang ditandatangani olehTerdakwa Drs. Arifin Pardede, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi masingmasing sebagai berikut :KSU Harkat Kita, Desa Rahong, Kec.
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
8329
  • FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
    Fakhruddin M.Pd , Suryadi, DediPurwana, saksi Ir.
    Fakhruddin,M.Pd selaku PPK tidak lagi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya baik dalamperoses pengesahan HPS maupun dalam menetapkan pemenang lelang, bahkanTerdakwa DR. FAKHRUDDIN, M.Pd dan saksi Ir.
    Bedjo Sujanto, M.Pd.= Pejabat Pembuat Komitmen : Dr. Fakhruddin Arbah, M.Pd.= Bendahara Pengeluaran : Fenny Daruny, SE.= BPP Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T): Rita Aryani, S.PdHal.19 dari 211 hal.
Register : 13-05-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Pwk
Tanggal 23 Mei 2022 — Pemohon:
NURROMLAH, M.Pd
236
  • Pemohon:
    NURROMLAH, M.Pd
Putus : 12-02-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2527 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 12 Februari 2019 — ., M.Pd
20263 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Pd
    ., M.Pd:: Kediri;: 54 tahun/20 November 1957:: Perempuan;: Indonesia:Alamat: Dusun Joho, RT.007, RW.002,Desa Joho, Kecamatan Wates, KabupatenKediri;: Islam;: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah KotaKediri (Kabid Pendaftaran Penduduk padaDinas Kependudukan dan PencatatanSipil/Mantan Pejabat Pelaksana TeknikKegiatan (PPTK) dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pengasdaan pencetakanbuku kerja siswa SMA dan SMK KotaKediri Tahun Anggaran 2009);Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan:Terdakwa diajukan
    No. 2527K/Pid.Sus/2018Menyatakan Terdakwa Umi Laila, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak Pidana Korupsisebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Umi Laila, S.Pd., M.Pd. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidair:Menghukum Terdakwa Umi Laila, S.Pd., M.Pd. tersebut oleh karena itudengan hukuman penjara
    Menyatakan Terdakwa Umi Laila, S.Pd,M.Pd. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4. Menghukum Terdakwa Umi Laila,S.Pd, M.Pd. tersebut oleh karena itudengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), denganHal. 5 dari 13 hal. Put.
    Membebani Terdakwa Umi Laila, S.Pd, M.Pd. untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pid.Sus/KS/2013/PNSby juncto Nomor 06/Pid.Sus.TPK/2013/PT SBY juncto Nomor24/Pid.Sus/2012/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkanbahwa pada tanggal 6 Mei 2013, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap
    Menyatakan Terdakwa UMI LAILA, S.Pd., M.Pd terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;3.
Putus : 08-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pdt.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 8 Agustus 2016 — - MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.Pd
10923
  • Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.Pd. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;--------------------------------------------2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;------3.
    Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.Pd. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-------------------------4.
    - MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.Pd
    Nama lengkap : MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.Pd. ;2. Tempat lahir : Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango;3. Umur/tanggal lahir: 53 tahun / 13 Desember 1 962;4. Jenis kelamin > LKIlAKI~ == non nnn nnn nm en nnn nnn rennin nen nemnnmnnnnnnnnnennns5. Kebangsaan > INdONneSia ++ 2= non ae nnn nn nnn ne nme cree een nee one6. Tempat tinggal =: JI. K.H.
    Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
    Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd. dari segala hukuman;ALAU: == =n = nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nn nen nae nn en ne nn ee ne en nae nae ne nee nnn ne nen ee3. Melepaskan Terdakwa MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd. dari segala tuntutanhukum (ontslag van alle rechtsvervolging; atau: 22" 02222 ne 4. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ; === = n= n= nnn enn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nn ne nnn nn ee nee nn cn nee5.
    ., M.Pd. tersebut dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;6.
    ., M.Pd. tetap juga bersalah, maka kami mohon agar TerdakwaMOHAMMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd. diberikan putusan yang seadiladilnya danhukuman yang seringanringannya dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd. sangat koopertif dalampersidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan, sehingga persianganberjalan dengan lancer tanpa suatu halangan yang berarti; Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd. didakwa dalam
Register : 24-02-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan PN MUARO Nomor 34/Pid.B/2010/PN.MR
Tanggal 30 Juni 2011 — M.Pd
11212
  • Aprizal HS, M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs. Aprizal HS, M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
    M.Pd
    Aprizal HS,M.Pd.
    Aprizal HS,M.Pd. (Pimpinan PKBM Dharmasraya) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan KabupatenDharmasraya (Drs.
    Sumarni, M.Pd. Pihak Kedua PembinaPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dharmasrayatersangka Drs.
    Aprizal HS, M.Pd.
Putus : 24-03-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2315 K/PID.SUS/2014
Tanggal 24 Maret 2015 — ., M.Pd.;
174118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Pd.;
    Bahwa Terdakwa SITA ERNY, S.Pd,M.Pd., bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir adalahKepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikandan Olah Raga Pemerintah Kota Bima Kota, Nusa Tenggara Barat.
    No. 2315 K/PID.SUS/2014diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan caracara antara lainsebagai berikut: Bahwa ia Terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd. bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil dengan jabatan terakhir adalah Kepala Bidang Pendidikan Non Formaldan Informal pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Pemerintah Kota Bima,Nusa Tenggara Barat.
    Bahwa sesuai dengan keterangan dari pihakBank BNI Kantor Pelayanan Ambarrukmo, Sleman Yogyakarta dan berdasarkan print out rekening Koran milik saksi MUHAMMAD TAUFIK ADAM di BankBNI Yogyakarta nomor rekening 0140556772 ternyata dana atau uang dalamrekening atas nama MUHAMMAD TAUFIK ADAM tersebut, sebagian besartelah ditransfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Bima nomor 53564839milik Terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd.
    SITA ERNI, S.Pd., M.Pd., sebagai warga negara yang mengetahuihakhaknya dengan potensial haknya dapat dirugikan akibat dari adanyasuatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Aparatur Kepolisiansebagai penerima laporan sekaligus selaku Pelapor dengan menggunakanLaporan Model A sebagaimana ketentuan Perkap Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana BAB II Pasal 5 ayat (2);. Bahwa Hj.
    Sita Erny, S.Pd., M.Pd.,dalam kurun waktu bulan Januari 2009 sampai dengan April 2013 sebesarRp9.602.903.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tigaribu rupiah) dan setoran tunai oleh M. Taufik Adam ke rekening BNI CabangNusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 53564839 a.n.
Register : 20-12-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 19-01-2024
Putusan PN WATAMPONE Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Wtp
Tanggal 3 Januari 2024 — ., M.Pd.
2.Arismawati, S.Pd., M.Pd.
1911
  • ., M.Pd.
    2.Arismawati, S.Pd., M.Pd.
Register : 30-04-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN PACITAN Nomor 5 / Pdt.P / 2015 / PN Pct
Tanggal 18 Mei 2015 — IMAM MUTTAQIN, M.Pd dan 2. DWI CAHYANI NUR APRIYANI M.Pd.
382
  • Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yaitu IMAM MUTTAQIN, M.Pd. dan DWI CAHYANI NUR APRIYANI, M.Pd. terhadap seorang anak perempuan bernama ANNISA SYAFA UMMAH yang dilahirkan di Malang pada tanggal 30 Juni 2012 anak ke-4 (empat) dari suami istri SUWITO dengan SRI INDRAYATI adalah sah menurut hukum ;3.
    IMAM MUTTAQIN, M.Pd dan 2. DWI CAHYANI NUR APRIYANI M.Pd.
    IMAM MUTTAQIN, M.Pd. Umur 28 tahun, Alamat Jl. Yos Sudarso,RT 01 RW 02, Dusun Kradenan, DesaBangunsari, Kecamatan Pacitan,Kabupaten Pacitan, Agama slam,Pekerjaan PNS ;2. DWI CAHYANI NUR Umur 30 tahun, Alamat Jl.
    Menyatakan bahwa Pengangkatan Anak yang dilakukan olehPara Pemohon yaitu IMAM MUTTAQIN, M.Pd. dan DWICAHYANI NUR APRIYANI, M.Pd. beralamat di Jl. Yos Sudarso,RT 01 RW 02 Dusun Kradenan, Desa Bangunsari, Kec.Pacitan, Kab. Pcitan terhadap seorang Anak yang bernamaANNISA SYAFA UMMAH, jenis kelamin perempuan, dilahirkandi Malang, pada tanggal 30 Juni 2012, anak ke4 (empat) darisuami istri SUWITO dengan SRI INDRAYATI adalah sahmenurut hukum ;3.
    Lanjut Usia danABDUL MADUJID, AKS, NIP : 19640611 199010 1 001 selakuPetugas Sosial, surat bukti P.11Laporan Sosial ll Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berisi HasilKunjungan Kedua Rumah COTA atas nama IMAM MUTTAQIN,M.Pd dan DWI CAHYANI NUR APRIYANI, M.Pd tertanggal 3Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangi oleh Dra.
    sesuai dengan hakhak dankebutuhan Anak dibuat dan ditanda tangani oleh IMAMMUTTAQIN, M.Pd dan DWI CAHYANI NUR APRIYANI, M.Pdtertanggal 20 April 2015, surat bukti : P.14Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PN Pct.15.
    Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon yaitu IMAM MUTTAQIN, M.Pd. dan DWI CAHYANI NURAPRIYANI, M.Pd. terhadap seorang anak perempuan bernamaANNISA SYAFA UMMAH yang dilahirkan di Malang pada tanggal30 Juni 2012 anak ke4 (empat) dari suami istri SUWITO denganSRI INDRAYATI adalah sah menurut hukum ;3.
Register : 25-01-2023 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Smg
Tanggal 14 Februari 2023 — Pemohon:
Ricky Wasito M.pd
241
  • Pemohon:
    Ricky Wasito M.pd
Putus : 24-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pid.Sus-LH/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
176192 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
Putus : 16-10-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN KEPANJEN Nomor 518/Pid.B/2017/PN.Kpn
Tanggal 16 Oktober 2017 — Mariyoto, S.Pd, M.Pd bin Soekarto
22538
  • ., M.Pd. Bin Soekarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;5. Menetapkan barang-barang bukti: Nihil.6.
    Mariyoto, S.Pd, M.Pd bin Soekarto
    ., M.Pd. Bin Soekarto, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mariyoto, S.Pd., M.Pd.
    Namun saya yakin dan percaya, beberapa bulan proses persidangan ini,Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan putusan hukum, yang seadiladilnya bagi saya, Terdakwa Mariyoto, S.Pd., M.Pd.
    ., M.Pd.
    Namun saya yakin dan percaya, bahwa dalam prosespersidangan ini, Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan putusanhukum, yang seadiladilnya bagi saya, Terdakwa Mariyoto, S.Pd., M.Pd. BinSoekarto berdasarkan sebuah kebenaran dan fakta materill, sertaberdasarkan keyakinan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang Mulia;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa Mariyoto, S.Pd., M.Pd.
    Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Terdakwa Mariyoto, S.Pd., M.Pd. BinSoekarto tidak diterima;2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraNomor 518/Pid.B/2017/PN.Kpn., atas nama Terdakwa Mariyoto, S.Pd..M.Pd. Bin Soekarto tersebut di atas;3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksisaksi di bawah sumpah yaitu pada pokoknya sebagai berikut:1.