di Kantor Polda Papua Barat.wonnne Bahwa berdasarkan keterangan ahli HASURA MULYANI, AMd barangbukti berupa 1 (satu) sachet yang berasal yang bersi kristal bening denganberat 0,4340 gramm setelah diuji Konfirmasi GCMS adalah PositifMetamfetamina Bahwa Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidak dapatdiperjualbelikan, diedarkan, dimiliki oleh perorangan ataupun organisasi danhanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dengan jumlah yangterbatas dan dengan pengawasan ketat dari Meneteri

Pasal 2 Peraturan Meneteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan(1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wiladik Indonesiaatau diluar negeri/ wiladik ekstra teritoiral Indonesia ternyata tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan dengan wali Hakim..

Pasal 32 Keputusan Meneteri Keuangangan RI No.557/KMK.01/1999 yang bunyinya Lesenes Pejabat Lelang,Penjual, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara,Advokat, Notaris, PPAT dan Penilai yang terkait denganpelaksanaan lelang dilarang menjadiPembeli........."2 j eee eee eee ee eee eeeBahwa selain daripada itu berdasarkan padaYurisprudensi Mahkamah Agng Indonesia No.1456.K/Pdt/1999 tertanggal 28 Juli 1999 yang padapokonyaberbunyi Se ee ee ee eeeveeeeee Untuk membuktikan apakah benar dalam pelaksanaaneksekusi

23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN AmbBahwa di Maluku ada areal yang terdapat mineral logam yang disebut batuCinnabar yang jika diolah akan menjadi cairan merkuri / raksa dan arealtersebut berada di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram BagianBarat dan areal tersebut belum ditetapkan sebagai wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) oleh Pemerintah;Bahwa perlu ditambahkan lagi bahwa Wilayah Pertambangan (WP) ProvinsiMaluku dan Maluku Utara sudah ditetapkan oleh Meneter ESDM berdasarkanKeputusan Meneteri

ESDM RI Nomor: 4002 K/30/MEM/2013 tanggal 19Desember 2013, yang sudah diubah dengan keputusan Meneteri ESDM RINomor 3671 K/30.MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang penetapanWilayah Pertambangan Kepulauan Maluku namun untuk Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) belum ditetapkan oleh Pemerintah.

akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodatayang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta inimenjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimanaketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.4, P5, P6, P7, P.8 dan P.9)adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Kartu Keluargaatas nama Pemohon, ljazah atas nama Pemohon, Kartu Pegawai Negeri SipilRepublik Indinesia atas nama Pemohon, Surat Keputusan Meneteri

Pasal 2 Peraturan Meneteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan(1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau diluar negeri/ wilayah ekstra teritoiral Indonesia ternyata tidakmempunyail wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan dengan wali Hakim.(2).

Memperoleh izin Meneteri dan/atau kepala sosial setempat;Menimbang, bahwa selain syaratsyarat tersebut, pengangkatananak juga harus memenuhi prinsipprinsip dalam peraturan perundangundangan dan hukum Islam :1.Bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anakdan perlindungan anak;Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnyamengenai asalusulnya dan orangtua kandungnya denganmemperhatikan kesiapan mental anak;Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasabantara anak

Sehinggapelaksanaan Parate eksekusi Harus Melalui Flat Ketua Pengadilan Negeri ;Bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 12 Tahun 2011 TentangPembukaan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki PeraturanPerundangundangan adalah :1 Undangundang Dasar Tahun 1945 ;2 Ketetapan MPR ;3 UndangUndang / Perpu ;4 Peraturan Pemerintah ;5 Peraturan Presiden ;6 Pertaruran Daerah Provinsi ;7 Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Meneteri Keuangan (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo PMK Nomor : 106/PMK.06/2013

Keputusan Meneteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 TentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) pada Pasal 36 Butir (3) yang menyebutkan : Bilamana dalampersidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir. Maka gugatannyadinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidakhadir. Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiranPelaku Usaha (VERSTEK).

Pertaruran Daerah Provinsi ;6.Peraturan Daerah; Sedangkan Peraturan Meneteri Keuangan (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturanperundangundangan . Apalagi Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor : 4Tahun 1996 tidak ada memerintahlan bahwa peraturan pelaksanaannya adalahPeraturan Menteri Keuangan,g).Bahwa menurut UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumenpada Pasal 54 ayat (4) Yo.

Keputusan Meneteri Perindustrian dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 Butir (3) yangmenyebutkan : Bilamana dalam persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir. Maka gugatannya dinyatakan gueur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir. Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK).

Pasal 2 Peraturan Meneteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan(1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau diluar negeri/ wilayah ekstra teritoiral Indonesia ternyata tidakmempunyail wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan dengan wali Hakim.(2).

ayah Penggugat masih dinasaktif pada Departemen PU, pernah ada surat dari Tergugat , surat tertanggal 18 Maret 1972, yang memerintahkan ayah Penggugat untukmengosongkan tanah bangunan obyek sengketa, dengan alasan bahwabangunan obyek sengketa akan dipergunakan untuk pegawai AkademiPelatihan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ATPUT, Bahwa terhadap surat perintah pengosongan dari Tergugat tersebutdiatas, ayah Penggugat telah mengajukan tanggapan via surat ter tanggal7 April 1972, ditujukan kepada Meneteri

perbuatanTergugat I menguasi tanah mili Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Para Tergugat telahmengajukan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut : Jawaban Tergugat I: bahwa dalam memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) ada obyek sengketaTergugat I mengajukan permohonan untuk memperoleh HGB atas tanahmilik Pemerintah Kota (TergugatII) seluas 30.274 m kepada pejabat yangberwenang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Meneteri

bahwa terhadap dalil tersebut Para Penggugat telahmengajukan bukti yaitu bukti P berupa Sertifikat Hak Milk Nomor 1344 SuratUkur Nomor 1196 tahun 1986 atas nama HAJJAH RAMSIAH ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugatmenyangkal sebagai berikut :Tergugat I: bahwa dalam memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) (bukti TI 1) Tergugat Itelah mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang yaituPemerintah Kota (TergugatlI) seluas 30.274 m, sebagaimana diatur dalamPeraturan Meneteri

UsahaPertambangan Mineral dan Batubara;Bahwa di Maluku ada areal yang terdapat mineral logam yang disebut batucinnabar yang jika diolah akan menjadi cairan merkuri / raksa dan arealtersebut berada di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram BagianBarat dan areal tersebut belum ditetapkan sebagai wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) oleh Pemerintah;Bahwa perlu ditambahkan lagi bahwa Wilayah Pertambangan (WP) ProvinsiMaluku dan Maluku Utara sudah ditetapkan oleh Meneter ESDM berdasarkanKeputusan Meneteri

ESDM RI Nomor: 4002 K/30/MEM/2013 tanggal 19Desember 2013, yang sudah diubah dengan keputusan Meneteri ESDM RINomor 3671 K/30.MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang penetapanWilayah Pertambangan Kepulauan Maluku namun untuk Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) belum ditetapkan oleh Pemerintah.

hukum diatas, MajelisHakim berpendapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberatkurang lebih 0,137 gram di dalam klip plastik teroungkus kertas warnamerah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang akandikonsumsi bersama dengan saksi BAMBANG SUGITO (Terdakwadalam perkara lain) adalah mengandung metamfetamina yangmerupakan jenis narkotika yang masuk dalam daftar narkotika golongan nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 dan dan Lampiran Peraturan Meneteri

Badan Narkotika Nasional RI, Nomor: 01/PB/MA/11/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun2014, Nomor: PER005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor:Perber/01/III/2014/IIl tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korbanPenyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran KetuaMahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Meneteri

Nomor: 90/Pid.Sus/2017/PN.PsoBahwa yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yangseluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkunganperairan.Bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untukmemperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakandengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapaluntuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah, dan/atau mengawetkannya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Meneteri

Kelautan dan Perikanan Nomor :PER. 30 / MEN / 2022 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa Jenisusaha perikanan tangkap meliputi :1. usaha penangkapan ikan;2. usaha pengangkutan ikan;3. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan, dan4. usaha perikanan tangkap terpadu.Bahwa sesuai dengan Peraturan Meneteri Kelautan dan Perikanan Nomor :PER. 30 / MEN / 2022 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik

di Kantor Polda Papua Barat.wonnne Bahwa berdasarkan keterangan ahli HASURA MULYANI, AMd barangbukti berupa 1 (satu) sachet yang berasal yang bersi kristal bening denganberat 0,4340 gramm setelah diuji Konfirmasi GCMS adalah PositifMetamfetamina Bahwa Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidak dapatdiperjualbelikan, diedarkan, dimiliki oleh perorangan ataupun organisasi danhanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian dengan jumlah yangterbatas dan dengan pengawasan ketat dari Meneteri

Pasal 2 Peraturan Meneteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan(1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau diluar negeri/ wilayah ekstra teritoiral Indonesia ternyata tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan dengan wali Hakim.(2).

Bahwa Termohon sebagai Perusahaan Asuransi sudah tidak memenuhipersyaratan sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 2Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, mengenai SolvabilitasKeuangan sesuai Pasal 11 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 dankarenanya telah diberikan sanksi oleh Departemen Keuangan berupaPembatasan Kegiatan Usaha (PKU) bahkan Termohon sudah direkomendasikan oleh Direktur Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RJ. kepada Meneteri Keuanganuntuk mencabut

dipersidangan sebagaimana dterangkan oleh 2 (dua) saksi dan dihubungkanadanya alat bukti surat bertanda P1 sampai dengan P16, telah ternyata bahwaPemohon bersama isterinya dalam melaksanakan pengangkatan anak tersebutyang fakta hukumnya dari permohonan ini telah diperoleh gambaran akankeberanan dan motif pengangkatan anak dan telah memenuhi prinsip dantujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo.Peraturan Meneteri

Peraturan Meneteri NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

;Bahwa Sertipikat Obyek Sengketa adalah pemecahan bidangdari Sertipikat Hak Milik No 3421/Desa Curug, dimana dalam prosespenerbitannya telah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.Peraturan Meneteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah antaralain: a.

Pasal 2 Peraturan Meneteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan(1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau diluar negeri/ wilayah ekstra teritoiral Indonesia ternyata tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan dengan wali Hakim.(2).