Nomor 889 K/Pdt/2016Menolak eksepsi Terbantah (Terbantah Penyita);Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Pembatah bukanlah Pembantah yang benar dan beritikat baik(ter kwaader trouw); Menolak bantahan Pembantah Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Ro100.000,00 (seratus ribu rupiah);Bahwa dalam kasasi a quo tidak permah dibicarakan tentang Perdamaianarntara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi yang seharusnya legalisasiPerjanian Perdamaian Nomor 3291//SS/X

;Bahwa mengingat pertimbangan Majelis Hakim tersebut Para PemohonKasasi/semula Para Pembanding/semula Para Pembatah sangat keberatanatas pertimbangan Majelis hakim a quo, karena Para Pembanding semulaPara Pembantah dalam bantahannya jelasjelas menyampaikan bahwaPenetapan Eksekusi Nomor 04/Pdt/Eks/2012/PN BGR., juncto Nomor68/Pdt/G/2009/PN BGR., tertanggal 17 April 2014, serta Berita AcaraPelaksanaan Eksekusi Pengosongan tangggal 19 Mei 2014 adalah cacathukum adapun yang menjadi alasan hukumnya adalah

BadanPertanahan Nasional (BPN), sehingga oleh karena itu obyek sita eksekusiyang merupakan tanah dan bangunan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 427dengan luas 119 m2 atas nama Cecelia Wijaya yang terletak di jalan BosoeriRt 02/03 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternatesudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar ;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak, makapada amar putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 04/Pdt.Plw/2016/PNTte, perlu ditambah dengan Menyatakan Pembatah

., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 12 Oktober 2015;Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembatah/ParaPembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kassasi/ParaTerbantah/Para Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2015;Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terbantah/Para Terbandingmengajukan tanggapan memori kasasi yang

Lalu mengapa dalam perkara ini para Pembatah Il, Ill, IVdan V, kembali digugat, dipaksa ikut berperkara dengan tuduhan telahmelakukan perobuatan melawan hukum dan penghunian tidak sah,padahal seumur hidupnya para Pembatah Il, Ill, IV dan V tidak pernahmenghuni rumah tersebutdan akhirnya ikut dihukum berat, tanah danHalaman 53 dari 59 hal.Put. Nomor 548 K/Pdt/20163)8.rumah miliknya disita?.

Padahal para Pembatah Il, Ill, IV dan V sudahtidak berminat memiliki tanah dan bangunan objek sengketa;Sebaliknya;e Mengapa para terbantah yang tidak pernah menghuni dan menguasairumahnya, namun mengaku sudah membeli rumahnya dari pemiliknyaseorang warga Swiss, atas dasar surat kuasa yang dibuat di Zurich,padahal surat kuasa bukanlah bukti hak atas tanah (lihat BuktiP21), danmembayar ke sebuah Bank di Swiss (lihat BuktiP1, halaman 6), namunsetelah membayar mereka ternyata tidak pernah bisa menunjukan

Mengabulkan tuntutan provisionil Pembatah;2. Menghukum Turut Terbantah Sia Joe Sing atau siapapun yangmendapat hak darinya untuk:a. Membongkar atau membuka kembali pintu gerbang besi yangmenutup jalan masuk ke Kantor Pembantah yang berada dilokasitanah sengketa Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 140141, KelurahanKaret Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;b.

Deli Tua,Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenalterletak di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor,Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saudara Piti Br.SOMDIFING.... 2... ee ceeeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeaaeeeseneeeeeneneeetenaees 200 M;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk PangkalanMaSYNircrnescescaccemmecnass couse snnounemeunweuns enexe ,~Bahwa Terbanding/Pembatah

Atas Penetapan Sita EksekusiNo. 34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 26 Nopember 2015 Jo.Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No.34/Eks/2012/489/Pdt.G/2004/PN Mdn tanggal 11 Februari 2016, sehinggaTerbanding/Pembantah/Pelawan mengajukan gugatan Derden VerzetReq Nomor: 221/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn, dan Terbanding/Pembatah/Pelawandapatmembuktikandalil bantahannya, jika dicermati isipertimbangan hukum sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalamperkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan

Nomor : 221/Pdt.B/2016/PN.Mdn danTerbanding/Pembatah/Pelawan dapat membuktikan dalil bantahannyasebagai Pembeli tanah dari ahli waris Alm. R. Moelyadi (Chairul Slamet dansaudarasaudaranya) sesuai dengan bukti P1 dan kepemilikanR.Moelyadi didukung oleh P2, P3, P4, P5 sejak tahun 1970, jauh sebelumada pembebasan tanah oleh Pertamina (Pembanding/Terbantah I/TerlawanI) pada tahun 1981 tidak tercantum nama R.

kebendaan lainnya,DAPAT MENGEKSEKUSI haknya SEOLAH OLAH TIDAK TERJADIKEPAILITANHal 26 dari hal 59 putusan Perkara No. 797 /Pdt.G/2015/PN DpsKemudian jika dikaitkan dengan UU No 4 Tahun 1996, tentang HakTanggungan atas tanah beserta Benda Benda yang berkaitan dengan Tanah,Pasal 21 yang berbunyi : Apabila pemberi Hak tanggungan dinyatakan Pailit, pemegang HakTanggungan tetap berwenang melakukan segala Hak yang diperolehnyamenurutketentuan Undang Undang iniBerdasarkan fakta Hukum diatas maka dalil Pembatah

Bahwa dalam dalil Bantahannya Pembatah tidak pernah mendalilkanmengenai hubungan hukum antara Pembantah dengan Terbantah Ill,dan juga Pembantah tidak pernah meminta perbuatan/tindakan hukumapapun terhadap Terbantah Ill di dalam Petitum Bantahannya, sehinggaterhadap Bantahan yang demikian menjadi tidak jelas/kabur (ObscuurLibel).7.

Cipaganti AsiaPerkasa;Bahwa dalam dalil Bantahannya Pembatah tidak pernah mendalilkanmengenai hubungan hukum antara Pembantah dengan Terbantah Ill, dan jugaPembantah tidak pernah meminta perbuatan/tindakan hukum apapun terhadapTerbantah Ill di dalam Petitum Bantahannya, sehingga terhadap Bantahan yangdemikian menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Libel).Hal 47 dari hal 59 putusan Perkara No. 797 /Pdt.G/2015/PN DpsBahwa senyatanya Terbantah Ill sudah tidak memiliki kewenangan lagiterhadap jaminan Hak

tanah berbatasan tanah obyek sengketabagian belakang dengan batasbatas sebelah utara berbatas denganKarimuddin, sebelah Selatan berbatas Yuddin T, sebelah barat berbatasBennu dan sebelah timur berbatas dengan kali/sunga Tanah milikRadiman Mattaang ; Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh dari hasil pembagian dariTeddu Kepala Kampung ; Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah diperkarakan yang menangadalah Radiman Mattang karena saksi pernah jadi saksi dalam perkarasebelumnya ;Menimbang, bahwa Pembatah

tujuh ratus enam puluh delapan jutalima ratus sepuluh ribuempat ratus empat belas rupiah) Bahwa dari uraian tersebut mohon supaya Majelis Hakim menetapkanjumlah tagihan Pembantah II/Pemohon Il kepada Debitur Pailit (FannyHalim) sejumlah sebesar Rp. 2. 768.510.414, ( dua milyar tujuh ratusenam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu empat raus empatbelas rupiah) Dalam daftar piutang tetap;Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Terbantah telahmengajukan tanggapan sebagai berikut untuk Para Pembatah

puluh riburupiah) dan setelah diverifikasi oleh Terbantah / Termohon dari bukti yangdiajukan maka tidak ditemukan hubungan hukum antara Debitur Pailit PerkaraNo. 22/Pdt.Sus/PKPU/PN Niaga Sby dengan Kreditur Lucia Suryani Widjoyo,SH;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg ParaPembantah berkewajiban untuk membuktikan bantahannya tersebutdi atas;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, ParaPembantah telah mengajukan bukti berupa surat bertanda PPI1 sampaidengan PPI99 sedangkan Pembatah

pemohonan renvoi prosedur daripara Pembantah harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Bantahan PembantahIl yang menyatakan Debitur Fanny Halim belum membayar hutangnya sebesarRp. 2. 768.510.414, ( dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratussepuluh ribu empat raus empat belas rupiah) atas jasa pembuatan akta jual belibeserta atministrasinya;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Pembantah Il bahwasampai saat ini masih ada 2 sertifikat yang masih ditahan oleh Pembatah

,Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pembatah serta Terbantah;Hakim Anggota, Hakim Ketua,1. Sarwedi, SH., MH. Sigit Sutriono, SH, M.Hum.2. Sifaurosidin,SH., MH.Panitera Pengganti,H. Usman, SH., M.Hum.Halaman 66 Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus Renvoi Prosedur/2018/PN.Niaga Sby

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970Tanggal 21 Nopember 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan yangtidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa apa yangdituntut, harus dinyatakan tidak dapat ditenma;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAHI, memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikanputusan ;Menolak Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Bantahan PEMBATAH tidak dapat diterima

TERBANTAH Memohonkepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenolak Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Bantahan PEMBATAH tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard) karena Bantahan Error In Persona dan Obscuur LibelDALAM PROVISIMenyatakan, menolak Permohonan Provisi PEMBANTAH untukseluruhnyaDALAM REKONVENSI Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya Memerintahkan

Tinggidalam perkara ini untuk menghilangkan pertimbangan sebagaimanatersebut di atas dan selanjutnya membatalkan Putusan Judex Factitersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut;Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah adalah tidak jelas/kaburkarena tidak ada dalildalil yang dikemukakan oleh Pembatah

titik 15 dapat disimpulkan bahwa Pembantah mengakui telahmengalihkan hak atas sebidang tanah, bangunan obyek sengketa tersebutdiatas kepada Terbantah Il dan kini Pembantah berkeinginan agarTerbantah Il mengalihkan kembali haknya atas bidang tanah bangunanobyek sengketa tersebut diatas kepada Pembantah ;Oleh karenanya bantahan Pembantah obscuur libel ;Bahwa kemudian apabila kita simak surat bantahan Pembantah adalahhanya mengenai hubungan hukum antara Pembantah dengan Terbantah Il.Oleh karenanya Pembatah

Bp.Kartodikromo dan bukan Kartopawiro, bahwa Pembatah tidak kenal nama BpKartopawiro serta tidak ada hubungan hukum apapun dengan nama Bp. Kartopawirosebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan tersebut;Bahwa hal tersebut di atas perlu kita cermati bersama bahwa Putusan PengadilanNegeri tanggal 24 April 1991 Nomor 99/Pdt.G/1990/PN.Ska jo Putusan PengadilanTinggi Semarang tanggal 30 Desember 1991 No. 661/PDT.

Perkara pada tanggal 21Oktober 2014, sehinggal hal tersebut tidak relevan diajukan padaperkara Bantahan, karena Upaya Hukum Bantahan dibatasi hanyaterhadap Sita Eksekusi (sita jaminan) yang tidak sesuai denganprodesur;Terhadap hal ini Yurisprudensi mensyaratkan, sebagai berikutPutusan MARI No. 1038.K /Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 :Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkaraNo. 91a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa hanyalaheksekusinya saja dan bukan materi pokoknya;Bahwa Pembatah

Hal inimenimbulkan kebingungan apakah Pembatah bermaksud mengajukanperkara Bantahan atau Perbuatan Melawan Hukum..?.Sebagai pertimbangan ................00Sebagai pertimbangan Majelis Hakim, mengenai tidak dibenarkannyapenggabungan gugatan adalah, sebagai berikut :Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986.

sedangkan gugatan bantahan yang di13daftarkan oleh pembantah 12 Februari 2013 atau selang satu hari dari relaas panggilanPengadilan eksekusi tersebut;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terbantah I Mayjelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsiterbantah I dari angka 1 s/d angka 4, ternyata sudah masuk pokok perkara, karena untukmengetahui bahwa pembantah tidak mempunyai kualitas maupun tidak memiliki personastandi in judicio dan pembatah

Bahwa dengan diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) tanah berikutbangunan rumah diatasnya, milik Pembatah tersebut, oleh Juru SitaPengadilan Negeri Kelas . A Palembang, sesuai menurut Berita AcaraPenyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor16/BA.Pdt.G/2001/PN.Plg tanggal 9 April 2001, sangat merugikanPembantah.

upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara aquoadalah tidak dapat diterima secara hukum; Bahwa terjadinya perbedaan tanggal salinan putusan perkara No.284/Pdt,G/2006/PN, Bdg yang diterima oleh Pembantah dengan yangditerima oleh Terbantah I, sebenamya tidak perlu dipermasalahkankarena secara substansi salinan putusan tersebut adalah sama dantidak ada yang berbeda, kecuali ada perbedaan dalam isinya dan atasperbedaan tersebut menimbulkan suatu) akibat hukum bagi Pembantah,misalnya upaya hukum dari Pembatah

Muhammad teyeb Abdullah tahun 1981 yang tidak diketahuioleh pembatah penerbitan sertifikat tsb.13.Bahwa objek tersebut di atas adalah benar milik Pembantah (MAHMUDalias MAHMUD BIN HASU) dan hingga saat ini masin SPPT pun dibayaroleh Pembantah.

., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menerbitkan APHT No. 17/2009,pihakpihak tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo sehinggabantahan yang diajukan Pembatah kurang pihak ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksamabantahan ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah dalam dalildalil bantahannya mempersoalkan tentang proses lelang dilakukan tidak sesuaidengan undangundang karena pelelangan dilakukan melalui internet dan tanpaproses pengadilan

pokok perkara yangmemerlukan pembuktian, oleh karenanya erksepsi keempat, kelima dan keenam dariTerbantah tidak berdasar dan harus ditolak ;Menimbang, bahwa eksepsi ketujuh dan kedelapan adalah Posita Bantahantidak memiliki keSesuaian dengan petitum yang dimintakan pembantah danPembantah adalah Pembantah beritikad buruk karena telah mencantumkan dalilyang keliru/tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti denganseksama dalildali gugatan Pembatah

baik posita maupun petitum telah diuraikandengan seksama yang mempersoalkan tentang proses pelelangan terhadap obyeksengketa dalam perkara a quo yang tidak sesuai dengan undangundang sehinggaproses tersebut merugikan pihak Pembantah, dengan demikian menurut PendapatMajelis Hakim, Posita dan Petitum bantahan Pembatah telah sesuai dan salingberhubungan, tentang apakah Pembatah beritikad buruk hal ini Menurut PendapatMajelis Hakim telah masuk dalam pembuktian pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Terbantah

denganhukum acara perdatae Bahwa objek sengketa didalam perkara perlawanan aquo tidakjelas serta apakah antara petitum Primair yang satu denganyang lainnya saling bertentanganMenimbang, bahwa atas eksepsi dari Terbantah tersebut,Pembantah telah memberikan tanggapan yang pada pokoknyamenyatakan bahwa eksepsi dari Terbantah tersebut tidak beralasanhukum, dengan mengemukakan alasan selengkapnya sebagaimanadiuraikan dalam repliknya ;Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi dari Terbantahserta tanggapan dari Pembatah

tersebut, Majelis Hakim berpendapatsebagai berikut :e Bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Terbantah sertatanggapan dari Pembatah tersebut diatas, setelah memeriksadalil eksepsi dari Terbantah serta tanggapan dari Pembantahtersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dariTerbantah tersebut telah menyangkut dan memasuki materipokok perkara, karena untuk mengetahui/menentukan apakahbantahan Pembantah error in persona, bantahan Pembantahkabur, dasar pengajukan gugatan bantahan aquo merupakanpenggabungan

akibat hukum yang timbulsetelah adanya putusan dalam perkara asal ataupun sebaliknya yang justruberhubungan dengan hak Pembantah, dan lagipula secara formil Pembantahmaupun Terbantah dalam perkara asal yakni perkara No. 56/Pdt.G/2013/PN Pmstelah didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dan perlawanan ini diajukanke Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menjatuhkan putusan dalam perkaraasal dan yang wilayah hukumnya meliputi obyek yang akan dilakukan eksekusi,maka daripada itu gugatan Perlawan Pembatah

tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa oleh karena Pembatah adalah pihak dalam perkaraasal dengan demikian maka Gugatan Pembantah ini tidak memenuhi syaratformalitas untuk pengajuan gugatan Perlawanan pihak ke tiga (Danden verzet);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembantah dinilai tidak memenuhisyarat formalitas maka gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapatditerima (Niet onvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut makadiatas maka petitum perlawanan