• Pasal 468 Kitab Undangundang Hukum Dagang, menegaskan:Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjagakeselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampaisaat penyerahannya.

  OOCL Indonesia (Tergugat II) adalah sebagai subagen darisebuah perusahaan pelayaran nasional yang bertindak sebagai agen umum(general agent) untuk prinsipalnya, dalam hal ini carrier/Pengangkut yaituOOCLL tersebut di atas. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwaTergugat Il sebagai subagent, selain mewakili kKepentingan general agent.Tergugat Il juga secara tidak lagsung mewakili kepentingan carrier/Pengangkut. dalam hal ini OOCLL.

  menuntut penyerahan barang ditempat tujuan sesuai dengan konosemen, kecuali bila ia menjadipemegang tidak sah menurut hukum";Pasal 468 KUHDagang yang menegaskan tanggungjwabTermohon PK dan II sebagai Pengangkut untuk menyerahkan3.212 unit motor kepada Pemohon PK:Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untukmenjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saatpenerimaan sampai saat penyerahannya.

  Pemohon PK:Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjagakeselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaansampai saat penyerahannya.

  Kemudian membebaskan Termohon PK dan Termohon PK Il selaku pengangkut dari kewajibannyamenyerahkan motor atau membayar ganti rugi atas 3.212 unit motoryang belum diserahkannya kepada Pemohon PK sampai sekarang.Padahal kewajiban sebagai pengangkut tersebut sangat jelas diaturdalam Pasal 506, Pasal 510, Pasal 468 dan Pasal 472 KUHDagangJo. Pasal 1865 KUHP;Ill.

• Menyatakan barang bukti berupa: * 1 (Satu) unit Sarana Pengangkut KM. JAYA SENTOSA dengan 1 (satu) unitmesin merk Nissan Diesel4D (Nomor mesin tidak dapat di Identifikasi); Muatan KM. JAYA SENTOSA berupa Kayu teki sebanyak 1.550 batang;= 1 (satu) buah kompas warna hitam;Dirampas Untuk Negara; 1 (satu) lembar Pas kecil No. 552./PHBKV/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal02 Agustus; 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.

  Secara nyataekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingatsegi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat beadan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspordianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disaranapengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;Dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM.

  (Outward Manifest) denganKode BC 1.1 j === 99 2 20 nnn no nnn a nnn nnn nnn enn onedan sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 7A ayat (2)Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.Dan pada Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya menjelaskan barang yangtelah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari pabean dianggaptelah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

  yang sarana pengangkutnya akan berangkat menujukeluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barangyang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupaManifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM.

• Pemberitahuan pabeandisampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean atau tempat lainyang disamakan dengan kantor pabean; Bahwa sesuai Pasal 7A ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006,sarana pengangkut yang akan datang dari luar Daerah Pabean/Luar Negeriwajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kekantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut.

  Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor158/PMK.04/2017 tanggal 10 November 2017 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, disebutkan bahwa kewajiban penyerahan Rencana KedatanganSarana Pengangkut (Pemberitahuan Pabean BC 1.0) dilakukan paling lambat24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut laut dariluar Daerah Pabean/Luar Negeri, atau paling

  lambat sebelum kedatangansarana pengangkut dalam hal waktu tempuh kurang dari 24 jam.

  Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor158/PMK.04/2017 tanggal 10 November 2017 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barangdan/atau. orang, dan/atau Orang atau kuasanya yang berwenangmelaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen

  Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atautempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakanpemberitahuan pabean;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7A ayat (1) UndangUndang Nomor 17Tahun 2006, sarana pengangkut yang akan datang dari luar Daerah Pabean/LuarNegeri wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut.

• Menyatakan barang bukti berupa:a. 1 (satu) unit sarana Pengangkut KM. BAROKAH dengan 1 (satu) unit mesin merkTianli Type ZS1125,30 HP, 2200 RPM, No. 216012206;b. 1 (satu) unit GPS Merk OSCA;c. 1 (satu) unit kompas warna hijau;d. 1 (satu) unit teropong merk SUPER ZENITH warna hitam;Dirampas untuk Negara;e. 1 (satu) buah KTP, NIK : 1274032802700002, An.

  PUTRI MARIA ditegah oleh Tim Patroli BC5002 karenamengangkut bawang merah sebanyak + 2.000 karung (belum dilakukanpencacahan) tanpa dilindungi dokumen manifest, Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UUNomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkut memasuki daerahpabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.

  Dandidalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud dengan manifes yaitudaftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganbaik yang diperoleh dari keterangan SaksiSaksi, alat bukti surat maupun keteranganTerdakwa dan didukung oleh barang bukti menerangkan bahwa KM.

  PUTRI MARIA ditegah oleh Tim Patroli BC5002 karena mengangkut bawang merah sebanyak + 2.000 karung (belum dilakukanpencacahan) tanpa dilindungi dokumen manifest, Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UUNomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkut memasuki daerah pabeanHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2017/PN. Tbkwajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit sarana Pengangkut KM.

• Pemohon Banding dengan jumlah barang 1OOOMT, TarifBea Keluar 18%, Kurs 1 USD = Rp9.194,00, dan kemudian oleh Terbandingditetapkan jumlah barangnya menjadi 1.008,765MT;Menurut Terbanding: bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah perbedaan pendapatatas jumlah barang ekspor antara PEB dan LHP, jumlah yang diberitahukandalam PEB didasarkan pada dokumen invoice, packing list, dan bill of lading,sedangkan jumlah yang dituangkan dalam LHP berdasarkan hasil pengukuranjumlah muatan di kapal/sarana pengangkut

  kesalahan, eksportir dapat melakukan pembetulan data pemberitahuanpabean ekspor yang telah didaftarkan, setelah mendapat persetujuan dari kepala kantorpabean atau pejabat yang ditunjuk.2) Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmenyangkut jenis, jumlah, nomor kontainer, jenis valuta, dan/atau nilai FOB barang, dapatdilayani sebelum barang masuk ke kawasan pabean, kecuali dalam hal:a. short shipment, paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut

  barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejakkeberangkatan sarana pengangkut.bahwa Pemberitahuan Ekspor diatur dalam Pasal 11A UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan sebagai berikut :1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean,2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barangpribadi penumpang, awak sarana pengangkut

  Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP40/BC/2008, tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspormenyatakan Untuk mengetahui jumlah barang ekspor yang pemuatannya kesarana pengangkut metalui pipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatanberdasarkan basil pengukuran alat ukur di bawah pengawasan DirektoratJenderal Bea dan Cukaipada D. Analisa butir 5 sampai dengan 95. bahwa di atas sarana pengangkut TB. Viking Laut/ BG.

  Terbanding telah melakukan pemeriksaan jumlah barang ekspor pada saat selesai dimuat disarana pengangkut tersebut dengan hasil total muatan 4.842,075 MT untuk 3 (tiga) PEBtersebut,7.

• memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai pengamanan patroli laut.

  Pada saat ditengah laut : menentukan sasaran patroli sesuai dengan perintah Kepala SeksiPenindakan menghentikan sarana pengangkut memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai pengamanan patroli laut. Bahwa KM.

  Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yangdiangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luardaerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

  Bahwa benar berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan: Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut. Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajid mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

  Bahwa benar berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan: Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut. Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajidb mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

• pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) buah mesin Bubut,
• 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut

  Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) buah mesin Bubut, 1 (Satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1(Satu) buah lemari box besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biruDikembalikan kepada saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.Si. ALias ADETULUNG 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki MegaCarry APV Wama Biru DT 9607 PEDikembalikan kepada saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL4.

  LUKASHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (Satu) buah mesin Bubut, 1 (Satu)buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (Satu) buah lemaribox besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru tanpa sepengetahuandan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.Si.ALias ADE TULUNG = sehingga mengakibatkan saksi ADEK ALIWERO,SE.,M.Si.

  LUKAS Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (Satu) buah mesin Bubut, 1 (Satu)buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (Satu) buah lemaribox besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru tanpa sepengetahuandan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ADEK ALI WERO, SE.,M.Si.ALias ADE TULUNG sehingga mengakibatkan saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.Si.

  Poasia Kota Kendari,Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN KdiBahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (Satu) buahalat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (Satu) buah lemaribox besi, dan 1 (Satu) buah drum plastik warna biru,Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (Satu) buah mesin Bubut, 1 (Satu)buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (Satu) buahlemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru dengan caramemuatnya menggunakan 1 (satu) unit Mobil

  Poasia Kota Kendari,Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksiBahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (Satu) buahalat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (Satu) buah lemaribox besi, dan 1 (Satu) buah drum plastik warna biru,Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (Satu) buahalat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (Satu) buah lemariHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdibox besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru yaitu dengan

• untuk dikeluarkan dari daerahpabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barangekspor ;Bahwa dengan demikian secara nyata ekspor terjadi pada saatbarang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segipelayaran dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabatbea dan cukai disepanjang garis pengawasan barang kespor,maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saatbarang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akanberangkat keluar daerah pabean ;Bahwa pengertian daerah

  pabean berdasarkan pasal 1 angka 2UU No. 17 tahun 2006 adalah wilayah RI yang meliputi darat,perairan dan ruang udara diatasnya serta tempattedmpattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen ;Bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkatmenuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut ;12e Bahwa pengangkut juga wajib mencantumkan barangsebagaimana dimaksud diatas dalam manifestnya apabila

  saranapengangkutnya menuju keluar daeran pabean ;e Bahwa yang dimaksud manifest adalah daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain saksisaksi tersebut Jaksa PenuntutUmum juga telah memanggil saksi Kamal Bin H.

  Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai denganpemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1).Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006pada pokoknya telah mewajibkan kepada pengangkut yang saranapengangkutnya akan berangkat menuju ke luar ataupun kedalamdaerah pabean yang mengangkut barang impor maupun barang ekspor,untuk menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yangdiangkutnya, sebelum keberangkatran sarana pengangkut ;17Menimbang, bahwa dengan demikian

  pengangkut termasukpula terdakwa sebagai nakhoda KM.

• Malang untuk mengambil pakaian.> Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama denganSaksi IRVAN KUSUMA RIADI (Dalam penuntutan terpisah) melanjutkanperjalanan menuju rumah Rizal (DPO) yang berada di Kec.GondanglegiKabupaten Malang untuk mengambil BKC HT atau rokok tanpa pita cukaiyang akan dikirimkan ke Karawang kemudian Terdakwa bersama denganSaksi IRVAN KUSUMA RIADI (Dalam penuntutan terpisah) memasukkanBKC HT atau rokok tanpa pita cukai kedalam sarana pengangkut lalu sekitarpukul 13.30

  Malang kemudian saksi dan Petugas yang lain melakukan pengejaranlalu sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya di Jalan Raya Talangagung, KecamatanKepanjen, Kabupaten Malang, saksi dan Petugas yang lain berhasilmenghentikan sarana pengangkut tersebut, selanjutnya Perwakilan dariPetugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan tanda pengenal kepadasopir (terdakwa) sarana pengangkut tersebut serta menjelaskan bahwa saksidan Petugas yang lain adalah Petugas dari KPPBC TMC Malang hendakmelakukan pemeriksaan sarana

  pengangkut karena diduga memuat BKC HTatau rokok tanpa dilekati pita cukal, selanjutnya dilakukan pemeriksaan,didapatkan dalam kendaraan tersebut terdapat BKC HT atau rokok jenis SKMmerek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 8.800 bungkus tanpa dilekatipita cukai dan BKC HT atau rokok jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20sejumlah 9.900 bungkus tanpa dilekati pita cukai.

  pengangkut karena diduga memuat BKC HTatau rokok tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan,didapatkan dalam kendaraan tersebut terdapat BKC HT atau rokok jenis SKMmerek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 8.800 bungkus tanpa dilekatipita cukai dan BKC HT atau rokok jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20sejumlah 9.900 bungkus tanpa dilekati pita cukai.

• ------------------------------------------------

MENGADILI SENDIRI

• Menyatakan terdakwa SULAIMAN Bin SOYONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

1. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha dibidang Penangkapan, Pengangkutan dan Pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;
2. Memiliki dan mengoperasikan Kapal Pengangkut

   Kelompok Usaha Bersama dan atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenNunukan;------------------------------------------------------------------------------------------

   1 (satu) lembar surat izin Penangkapan Ikan No. 52.3.3/D-1/SIPI/PK/25/FD/2009; 1 (satu) lembar Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan no. 52.3.3/D-1/TPKP-PK/06-TG.R/2009;-----------------------------------------------------------------

   1 (satu) lembar Surat Ijin Kapal Pengangkut

   Sei Nyamuk Kabupaten Nunukan danketika sampai di Sei Nyamuk sekitar pukul 15.15 KMN RIZKI yang dinahkodai oleh terdakwa dihentikan olehsekoci KRI TSL 824 dan memerintahkan kepada terdakwa untuk merapat ke KRI TSL 824;Setelah terdakwa mendekat dan merapat ke KRI TSL 824, selanjutnyaterdakwa di perintahkan untuk naik ke KRI TSL 824 untuk diperiksa dan temyata setelah dilaknkanpemeriksaan terhadap terdakwa sebagai nahkoda KMN RIZKI diketahni bahwa KMN RIZKI yang dinahkodaioleh terdakwa adalah Kapal Pengangkut

   tertentu dalam bulan Nopember 2010 tahun atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2010,bertempat di Perairan Sungai Nyamuk /Laut Sulawesi pada posisi titik kordinat 04 .0956 U dan 117 5502 T dan merupakanlaut Territorial Indonesia yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalamWilayah Perairan Republik Indonesia atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Nunukan, Memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal Pengangkut

   Sei Nyamuk Kabupaten Nunukan danketika sampai di Sei Nyamuk sekitar pukul 15.15 KMN RIZKI yang dinahkodai oleh terdakwa dihentikan olehsekoci KRI TSL 824 dan memerintahkan kepada terdakwa untuk merapat ke KRI TSL 824;Setelah terdakwa mendekat dan merapat ke KRI TSL 824, selanjutnyaterdakwa di perintahkan untuk naik ke KRI TSL 824 untuk diperiksa dan temyata setelah dilakukanpemeriksaan terhadap terdakwa sebagai nahkoda KMN RIZKI diketahui bahwa KMN RIZKI yang dinahkodaioleh terdakwa adalah Kapal Pengangkut

   Menyatakan barang bukti berupa :(Seribu Rupiah); 1 (satu) unit KMN RIZKI;2 (dua) unit mesin kapal merk Dong Feng 24 PK; Dirampas untuk Negara; 1 (Satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan No. 52.3.3/D1/SIPIPK/25/FD/2009; 1 (satu) lembar tanda Pencatatan kegiatan Perikanan No. 52.3.3/Dl/TPKPPK/06TG.R/2009; 1 (satu) lembar surat ijin Kapal Pengangkut ikan : 523.3/D.1/SIKPIKP/9PC/2009; oo 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Ikan No. 523.3/D. 1 /21 PD/2010; Terlampir dalam berkas perkara; 4.

   Memiliki dan mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia yang melakukan Pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIKPI;3.

• Pribadi Penumpang melebihi batas nilaiPabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihantersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan :Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui :

  00.000.000,00(seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau;Berupa Barang Dagangan;Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidakmembawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a;Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai :Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui JalurHijau;Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atauAwak Sarana Pengangkut melalui

  sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melaluiJalur Merah;Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa olehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau;Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK. 04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan :Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana

  /Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang/impor yang dibawa dehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau3 Pasal 14 ayat huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :1 Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan: e.

  Penumpang atau Barang Pribadi AwakSarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "Lost and Found!

• lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

memberitahukan Rencana KedatanganSarana Pengangkut (RKSP) ke KPPBC tujuan paling lambat 24 (dua puluhempat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut; Bahwa untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluhempat) jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat saat lego jangkardi perairan Pelabuhan, untuk sarana pengangkut melalui laut; Bahwa pada saat kedatangan, pengangkut wajid menyerahkanpemberitahuan berupa inward manifest kepada pejabat KPPBC tujuan; Bahwa dalam hal kapal yang datang

RAJAWALI GT.15No. 1985/PPf adalah barang impor karena berasal dari Satun, Thailandyang merupakan luar daerah pabean; Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor158/PMK.07/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan PemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, nahkodaKM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf adalah pengangkut sehinggabertanggungjawab atas seluruh dokumen KM.

pengangkut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut atau inward manifestwajib diserahkan oleh pengangkut ke kantor pabean kedatangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sarana pengangkut KM.

• Keputusan Dirjen Bea dan Cukai nomor KEP08/BC/1997 tentangpenghentian, pemeriksaan dan penegahan sarana pengangkut danbarang diatasnya serta penghentian pembingkaran dan penegahanbarang ;.

  sarana pengangkut (RKSP) kekantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut.

  Pada Pasal 7A ayat (1) UU No.17 tahun 2006 pengangkut yang saran pengankutnya memasuki daerahpabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest,jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasukidaerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yangdiangkutnya.

  YUSUF binNANGRA, ADRIANSON SIHURE bin DOMAGUS dan AFANDI binCAMPU dengan sarana pengangkut KLM PUTRI TANJUNG bertolak/menuju ke Kolaka Sulawesi Tenggara, Indonesia ;Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.

  atas Undang Undang Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan :Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari :a. luar daerah pabean; ataub. dalam daerah pabean yang mengangkutbarang impor, barang ekspor, dan/atau barang asaldaerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalamdaerah pabean melalui luar daerah pabean,wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali saranapengangkut darat ;21Ad. 3.Menimbang, bahwa

• , Pelintas Batas danBarang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluhdolar amerika ) per orang atau FOB USD.1.000( Seribu US Dollar ) per

  keluarga untuk setiap kedatangan diberikanpembebasan bea masuk.2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungutbea masuk dan pajak dalam rangka impor.e Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

  Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidakmembawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.2.

  yang terdaftar sebagai barang Lost and Found sebagaimanadimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukanpemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan AwakSarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan

  , Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, PejabatBea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atasbarang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak SaranaPengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.2 pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan:(1).

• Bengkalis termasuk DaerahPabean Indonesia, yang berlaku sagala ketentuan tentang UUKepabeanan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 21/BC/2009tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, Ahlimenjelaskan, yang dimaksud pengangkut adalah orang, kuasanya atau yangbertangungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atauorang dan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau daratyang dipakai untuk

  Penyerahan Pemberitahuan Rencanakedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut; Bahwa yang dimaksud Manifes sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 tahun 2006 adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut.

  yang akan berangkat ke luardaerah pabean harus dilakukan di kawasan pabean tetapi dalam hal tertentudapat dimuat di luar kawasan pabean melalui permohonan pemuatan barangekspor di luar kawasan pabean yang diajukan oleh eksportir atau kuasanyadengan izin kepala kantor pabean;c Untuk pengangkut ang mengangkut barang ekspor wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatansarana pengangkut yaitu berupa Outward Manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri

  Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 108/PMK.04/2006;e Bahwa kapal KM.

  Menurut aturan undangundang, untuk pengangkut yang mengangkut barangekspor wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut yaitu berupa outward manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanHal. 19 dari 23 halaman PUTUSAN No.: 181/PID.SUS/2013/PN.DUMPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut

• Memerintahkan agar barang bukti berupa :------------------------------------------------- 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan KM. Putra Bahari Pratama-18 (27), muatan KM. Putra Bahari Pratama-18 berupa ikan seperti cakalang, baby tuna, layang, tongkol sebanyak total 36.468 (tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan);----------------------------------------------------------------- 1 Bundel Dokumen KM.

  Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan KM. Putra Bahari Pratama18 (27),muatan KM. Putra Bahari Pratama18 berupa ikan seperti cakalang, babyHal. I dari21 halaman Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2016/PN Dpstuna, layang, tongkol sebanyak total 36.468 (tiga puluh enam ribu empatratus enam puluh delapan), ; 1 Bundel Dokumen KM.

  Putra Bahari Pratama 18 merupakanjenis kapal perikanan pengangkut, yang digunakan untuk mengangkut ikanport to port sesuai dengan Pelabuhan Pangkalan maupun PelabuhanMuat/Singgah yang tertera pada Surat Izin Kapal Pengangkut IkanBahwa saat pemeriksaan kegiatan pembongkaran ikan KM. Putra BahariPratama 18 di Pangkalan Pendaratan Ikan Kedonganan dirinya hanyamelihat Ikan Cakalang dan Baby Tuna dalam keadaan fresh;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.3.

  Putra Bahari Pratama18 adalah kapalperikanan dan jenis kapal pengangkut ikan;Ahli menerangkan bahwa dokumen perikanan yang harus ada diatas kapalKM.

  Benoa, SIKPI (Surat Ijin KapalPengangkut Ikan) nomor : 523.32/2238/BPMP tanggal 17 pebruari 2016dan Surat jin Nomor 523.3/21127/BPMP untuk melakukan kegiatan usahapenangkapan dan pengangkut ikan dengan menggunakan kapal motor;Ahli menerangkan bahwa sesuai yang tertera dalam SIKPI (Surat jjinKapal Pengangkut Ikan) nomor : 523.32/2238/BPMP. atas nama KapalPUTRA BAHARI PRATAMA18 mempunyai 2 (dua) Pelabuhan Pangkalanyaitu : PU.

  ;Terdakwa menyesali perbuatannya ; +722 222 oonMenimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dariPenuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan,Hakim memandang telah adil dan patut ; 200 soe one nne noeMenimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan KM. Putra Bahari Pratama18 (27),muatan KM.

• Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017penerimaan negara atas impor barang yang dilakukan olehpenumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas";Bahwa dalam peraturan tersebut memang Kantor Pelayanan Beadan Cukai menerima pembayaran penerimaan Negara (salahsatunya adalah PPN Impor) namun terbatas untuk impor barangyang dilakukan hanya oleh penumpang, awak sarana pengangkut,dan pelintas batas, tidak termasuk perusahaan/importirsebagaimana yang dijalankan oleh Pemohon Banding.

  atau barang pribadi awak saranapengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganpenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikanoleh penumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanyadengan menggunakan:a.

  Jasa pelayanan manifest kedatangan sarana pengangkut(inward manifest);Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, AwakSarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, diatur:Pasal 6:Halaman 18 dari 32 Halaman.

  Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017(1)Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapppengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikan olehenumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanya denganmenggunakan:a.Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk barangpribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapengangkut yang terdaftar di dalam manifes;CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atauawak sarana pengangkut

  Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayan impor untuk barang impor yang tidakdikenakan pungutan impor;2.

• Menetapkan Barang Bukti berupa: a. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal SB. PRO EXPRESS 03 dengan 5 (lima) unit mesin "Yamaha 200 PK Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor : S385/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 September 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB.

  PRO EXPRESS 03 ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sesuai surat persetujuan hibah benda sitaan negara berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. PRO EXPRESS 03 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 07 September 2017.; Hibah barang bukti mendapat persetujuan dari tersangka Sdr.

  DICKE bin DUDDU alias DIKI, dkk sesuai pernyataan tanggal 07 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat nomor : S- 395/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, Berdasarkan Surat Perintah Hibah Barang Bukti nomor : SPHBB-033/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 September 2017, penyidik telah menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 KUHAP yaitu melakukan hibah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut

  ) dan Manifest yang merupakan dokumen muatan kapal,yang didalamnya mencantumkan rincian barang yang dimuat di dalamsarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (rencana kedatangansarana pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kKepabeanan yangdiatur dengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasikepabeanan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen idetitasperusahaan, serta mendaftarkan sarana pengangkut yang akandipergunakan

  Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor,dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalamdaerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukanrencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkutdarat;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkanbagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnyadalam manifest sehingga apabila ada pengangkut

  ) dan Manifest yang merupakandokumen muatan kapal, yang didalamnya mencantumkan rincian barang yangdimuat di dalam sarana pengangkut, Untuk dapat mengajukan RKSP (RencanaKedatangan Sarana Pengangkut) dan Manifest, sebagai pemberitahuan pabeanpengangkut harus terlebih dahulu melakukan registrasi kepabeanan yang diaturdengan PMK 179 Tahun 2016, khusus untuk pengangkut registrasi kepabeanandilakukan dengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan

  dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatanpengimporan barang dan yang wajib mengajukan manifest adalah pengangkut,manifes yang telah diajukan dan diterima oleh pejabat Bea dan Cukaiselanjutnya mendapatkan nomor dan tanda pendaftaran, yang biasanya disebutnomor dan tanggal BC 11, sedangkan terhadap barang yang masuk

  ) danManifest sebagai pemberitahuan pabean, pengangkut harus terlebih dahulumelakukan registrasi kepabeanan sebagaimana diatur dalam PMK No.179/PMK.04/2016, knusus untuk pengangkut registrasi kepabeanan dilakukandengan mendaftarkan seluruh dokumen identitas perusahaan sertamendaftarkan sarana pengangkut yang akan dipergunakan, dengan tidakadanya nomor registrasi kepabeanan maka pengangkut tidak akan dapatmembuat dan mengajukan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut)dan Manifest, sehingga tidak

• dan diperlakukan sebagai barang ekspor , secara nyataekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat segipelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan Pejabat Bea dan Cukaidisepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadipada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkatkeluar daerah pabean dan terhadap perbuatan Terdakwa La Ulama Bin Lahaa(Alm) dengan menggunakan sarana pengangkut yakni kapal KM.

  , sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UUNo.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan 513Bahwa Bedasarkan pasal 9A Ayat (1) Huruf a UU No.17 tahun 2006 tentangKepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akanberangkat menuju keluar daerah Pabean wajid menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut, dan berdasarkan UU No.17 tahun 2006tentang Kepabeanan pasal 9A diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya menju keluar daerah pabean wajib

  , sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UUNo.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Bedasarkan pasal 9A Ayat (1)Huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkutyang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah Pabeanwajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnyasebelum keberangkatan sarana pengangkut, dan berdasarkan UU No.17 tahun2006 tentang Kepabeanan pasal 9A diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya menju keluar daerah pabean wajib mencantumkan

  Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai barang Ekspormenurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah Barang yangtelah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telahdiekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

• Tbk> Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA02/WBC.04.BD.03/BC20008/2017 tanggal 10 Januari 2017; danSelanjutnya KM. SETIA PANI berikut muatan, dan awak kapal diserahkan keKantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuatBerita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA02/WBC.04/BD.03/BC20008/2017 tanggal 12 Januari 2017.Bahwa KM. SETIA PANI berikut muatan yang diangkut, yang sedang sandar diDermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

  Jadi pengangkut yangberasal dari luar daerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya.Bahwa ahli menyatakan pengangkut sesuai pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun2006 adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalahNakhoda kapal yang membawa muatan barang tersebut.Bahwa ahli menyatakan sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangdimaksud

  Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan adalahpenyelundupan yang melanggar Undangundang Kepabeanan.Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukanBARANG BUKTI berupa: 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

  TbkMenimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17Tahun 2006 ditegaskan bahwa Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukiDaerah Pabean WAJIB mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifestnya.Dan dalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud MANIFEST yaitudaftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganbaik dari keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwa, alat bukti Surat dan didukungoleh

  Dalam Penjelasan pasal 7Aayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barangberupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajibmembawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.Menimbang, bahwa terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa denganmenggunakan kapal KM.