AQI y2uArtinya : Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan, maka Hakim bolehmemeriksa gugatan tersebut beserta buktibuktiNNyang diajukan dan diberikan putusan atasnya Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggilsecara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, makaTergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat,akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan denganpermasalahan sengketa perkawinan dimana dalam prosespemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus

uvwArtinya Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksagugatan tersebut beserta buktibukti yang diajukandan diberikan putusan atasnya Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggilsecara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, makaTergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat,akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan denganpermasalahan sengketa perkawinan dimana dalam prosespemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus, olehkarenanya

AQI y2uArtinya : Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan, maka Hakim bolehmemeriksa gugatan tersebut beserta buktibuktiyang diajukan dan diberikan putusan atasnya Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggilsecara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, makaTergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat,akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan denganpermasalahan sengketa perkawinan dimana dalam prosespemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus

AQI y2uNNArtinya Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan, maka Hakim bolehmemeriksa gugatan tersebut beserta buktibuktiyang diajukan dan diberikan putusan atasnya Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggilsecara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, makaTergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat,akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan denganpermasalahan sengketa perkawinan dimana dalam prosespemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus

AQI y2uArtinya : Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan, maka Hakim bolehmemeriksa gugatan tersebut beserta buktibuktiyang diajukan dan diberikan putusan atasnya Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggilsecara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, makaTergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat,akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan denganpermasalahan sengketa perkawinan dimana dalam prosespemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara perdaa nomor 372/Pdt.P/2019/PN Wsb di dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Negeri Wonosobo yang tersedia untuk itu;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 181.000,00 ( seratus delapan

Tentu saja, hal ini menjadikan penerapan Perda a quotidak hanya secara nyata menyebabkan kerugian kepada Pemohonsebagai pelaku usaha perkelapasawitan dari aspek regulasi yangtidak memberikan kepastian hukum, namun juga menyebabkandampak pada aspek faktual yang berimbas pada kerugian materiilyang potensial pasti akan dialami oleh Pemohon dan pelaku usahaperkelapasawitan lainnya di Kabupaten Landak apabila Perdaa quo diterapkan;11.

Bahwa pelaku usahaperkelapasawitan di Kabupaten Landak berdasarkan ketentuan Perdaa quo bahkan tidak bisa membangun perkebunan masyarakatmelebihi jumlah 30% (tiga puluh per seratus) dari luas arealperkebunan yang diusahakannya;Penerapan ketentuan ini tentu saja potensial pasti akan menimbulkanmasalah bagi pelaku usaha perkelapasawitan di Kabupaten Landakkarena faktanya kondisi setiap pelaku usaha berbedabeda.

No. 2939 K/Pdt/2011 Menetapkan lamanya ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.Dst( Foto Copy Amar Putusan terlampir).Bahwa mohon kiranya dipertimbangan juga Putusan Perkara Perdata No. 122/PDT/2010 / PT.SBY. jo Perkara Perdaa No. 09 / Pdt.G / 2009 / PN.MLG. dalamperkara yang sama dimana Pemohon Kasasi selaku Penggugat Pembanding , dansdr. R. TONY PRASETYO SUDIHARTONO sebagai Tergugat / Terbandingbersama ABY KUSTANTI WANATARA dan PT.

PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, terutama Perdaa quo Pasal 41 ayat (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukanperbuatan yang menjadi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,diberikan sangsi administrasi dan dapat diberhentikan sementara darijabatanya selama 6 bulan dan Pasal 42 ayat (1) Apabila selamapemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat(1), yang bersangkutan dapat merubah sikap dan perilakunya serta dapatditerima oleh masyarakat maka Perangkat

Bahwa Pemohon , Il, Ill, VV, V, VI, VII, Vill dan X adalah individuindividu yang seharihari melakukan aktivitas keseharian di wilayahProvinsi Jawa Tengah, seperti apa yang disebutkan di bawah ini :1.1.1.2.Pemohon dan Pemohon Il adalah Safuan dan Suntarisebagai individu yang bekerja sebagai nelayan dan perempuannelayan dan tinggal di kawasan pesisir Kabupaten Kendal.Pemohon dan Pemohon Il memiliki hubungan sebab akibat(causal verban atau inerlikej in semen hangen), karena Perdaa quo dalam bagian mengingat

Pemohon Ill memiliki hubungan sebab akibat(causal verban atau inerlikej in samen hangen), karena Perdaa quo dalam bagian mengingat menggunakan UndangUndangNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisirdan PulauPulau kecil. Undangundang ini memperkenalkandan mengatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir(HP3), yaitu hak pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom airsampai dengan dasar laut.

Pembentukan Perda a quo tentang RTRW ProvinsiJateng tahun 20092029 sebagaimana diakui dan menjadi dalilkeberatan Para Pemohon mengenai kronologis penyusunan RTRWadalah benar karena Termohon dalam proses pembentukan Perdaa quo telah melalui tahapan atau proses sesuai peraturanperundangundangan termasuk telah melibatkan masyarakatsebagaimana diamanatkan Pasal 53 UndangUndang Nomor 10Tahun 2004.

Bahwa terhadap ketentuan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 15UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 belum dapat dimuat dalamperda a quo karena belum ada peraturan pelaksanaan tentang KLHS,sehingga wajar dan beralasan apabila dalam perda a quo belum diaturmengenai KLHS dimaksud, sehingga pabila peraturanpelaksanaannya sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka dapatdilakukan dengan melakukan evaluasi atau perubahan terhadap perdaa quo untuk disesuaikan dengan ketentuan mengenai KLHS.

tersebut;Menimbang bahwa bila memperhatikan dari isi perjanjian tersebut juga yangdibuat dihadapan notaris bahwa perjanjian tersebut telah pula ditanda tangani oleh keduaHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2015/PN Lgsbelah pihak dan disaksikan oleh para saksi maka Perjanjian yang mereka buat adalahtidak ada unsur kehilafan ;Menimbang, bahwa dengan demikian persetujuan/perjanjian antaraPenggugat dengan para Tergugatmemenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUH.Mevinbang, bahwa pase 1238 KUM, Perdaa

tersebut;Menimbang bahwa bila memperhatikan dari isi perjanjian tersebut juga yangdibuat dihadapan notaris bahwa perjanjian tersebut telah pula ditanda tangani oleh keduaHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2015/PN Lgsbelah pihak dan disaksikan oleh para saksi maka Perjanjian yang mereka buat adalahtidak ada unsur kehilafan ;Menimbang, bahwa dengan demikian persetujuan/perjanjian antaraPenggugat dengan para Tergugatmemenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUH.Mevinbang, bahwa pase 1238 KUM, Perdaa

kesepakatan yang secara tertulis dapatmengikat para pihak yang membuat kesepakatan karena tidak memenuhi1320 KUHPerdata;Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat yangharus dipenuhi untuk dapat memenuhi sahnya suatu perjanjian,yaitu :Pasal 1320 KUH Perdata;Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empatsyalat:1 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 2 Suatu pokok persoalan tertentu; 3 Suatu sebab yang tidak terlarang ; Dengan melihatrumusan pada Pasal 1320 KUH Perdaa

Menyatakan Terdakwa WAHYU GUNAWAN Als OMPONG danterdakwa II ADITYA PANDU PERDAA Als ADIT, tindak pidana tanpahak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual belli, menukar atau menyerrahkan NarkotikaGolongan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaanprimair kami;2.

tersebut merupakan bagian dari HGU Nomor karenatidak ada diukur dan dimasukan dalam peta lokasi HGU Nomor 1/1990;e Bahwa dengan demikian Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidakmendasarkan suatu fakta yang riil berdasarkan keadaan yang ada dihubungkandengan hasil persidangan setempat yang tidak ada mengukur HGU milikTermohon Kasasi;e Bahwa oleh karena Judex Facti salah dalam menerapkan tentang obyekterperkara maka putusan Judex Facti harus dibatalkan;Bahwa Judex Facti melanggar hukum acara perdaa

peryaratan yang sifatnya formal yang paling utama adalah ApakahPenggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal / undividualMenimbang, bahwa hal ini perluagar tidak terjadi kekeliruan di masa yang akandatang, seolah olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa makaPenggugat dapat bertindak sebagai PenggugatMenimbang, bahwa Pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan olehUndang Undang Perlindungan Konsumen tidak disepakati secara general sepertinya13.Hukum Acara Perdaa

Oleh sebab itu judex facti telah melampaui kewenangan yangdimilikinya dimana pada perkara yang terjadi pada Pemohon Kasasimerupakan perkara yang dapat dikualifisir sebagai perkara perdaa bukanperkara pidana.

Bahwa oleh karena obyek a quo tersebut adalah harta waris keluarga yangbelum dibagi oleh Terlawan II, Ssudah sepantasnya apabila PelawanHalaman 4 Putusan Nomor 449/PDT/2020/PT Sby12).meminta bagian dari sebagian harta itu kepada Terlawan II sebagaimanaketentuan Pasal 608 BW/KUH Perdaa Jika benda yang baru ituterbentuk dari berbagai bahan kepunyaan beberapa orang, karenaperbuatan salah seorang pemilik itu, maka yang menjadi Pemilik terakhirbenda tersebut, harus membayar harga kepunyaan orangorang

Bahwa, karena Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati antaraPenggugat dengan Tergugat yang waktu itu berkapasitas sebagaipihak yang mewakili Perusahaan, karenanya sesuai dengan Pasal1338 ayat 1 Kitab Undangundang Hukum Perdaa, Perjanjian Kredittersebut harus ditaati oleh kedua pihak. Oleh karena itu tindakanperubahan yang dilakukan oleh pihak bank diatas kesepakatanbersama hukum terhadap Tergugat bertanggung jawab secaratanggung renteng..

tidakberlaku lagi, karena orangnya (Abdurrahim dan Siti Aer)telah meninggal;Bahwa menurut ketentuan Pasal 285 Rbg Akta Otentikmengikat kepada pihakpihak, ahli warisnya dan orang yangmemperoleh hak (Onverkrijgende), sehingga ke 2 (dua) putusanperkara perdata tersebut mengikat kepada TUK, PUK dan TTKI;Bahwa dari uraian diatas jelaslah bahwa perkara sekarang ini,yaitu perkara bantahan No.30/Pdt.BTH/2009/PN.Pdg. adalahNe Bis In Idem dengan putusan perkara perdata No.58/Pdt.G/1987/PN.PDG. dan perkara perdaa