Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2. Assosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (Aptmi)

DIREKTUR) JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIKINDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdekabarat Nomor 8, Jakarta 10110, dalam hal inimemberi kKuasa kepada : 1. SRI LESTARI RAHAYU, S.H., LLM. ;2. ADI KARSYAF , S.H :3. Ir. ADOLF R. TAMBUNAN, Msc. ;4. SAHAT, S.H., M.H. ;5. M ISRAYADI, S.H., M.H :6. Drs JHONY P. SIMBOLON ;7. MARLEN MANURUNG, S.E.;8. FITRIYADI, S.H ;9.

NURDIANSYAH, S.H :Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor156/G/2009/PTUN JKT.Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada KantorDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan Republik Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: HH.47/1/5/DJPL 09tertanggal 21 Oktober 2009, selanjutnya disebutSEDAGA avrwss wnacnie vx warwarwan a ws va x wm are wae TERGUGAT ;2. ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA(APTMI), diwakili oleh1.

bersengketa ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober2009, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 6 Oktober 2009, di bawah Register perkara Nomor156/G/2009/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidangPemeriksaan Persiapan tanggal 10 Nopember 2009, yangmengemukakan alasan alasan sebagai berikutKeputusan TUN = yang menjadi Obyek SengketaKeputusan Direktur Jendral Perhubungan

Bahwa dalam pasal 2, Peraturan Menteri PerhubunganNo. 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan danPengusahaan Tally di Pelabuhan disebutkan bahwapenyelenggaraan tally yang dilakukan olehperusahaan tally berperan mewakil i kepentingan pemilik barang/muatan, pengangkut, perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, penyelenggara/pengelola pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat untuk memperlancar kegiatan arus lalulintas barang dan membantuPemerintah dalam hal iniDepartemen Perhubungan, Departemen

Laut Republik Indonesia mengeluarkan Obyek Sengketa yangmemuat materi mengenai : teknis pedomanpelaksanaan pembayarantarif pelayanan jasa tally dipelabuhan hal ini = menunjukkan bahwa DirekturJenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia telahmelampaui kewenangannya sebagai pengawas~ atasPeraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2007tersebut sehingga bertentangan peraturan perundangundangan dan Asas Kepastian Hukum ;Bahwa selain dari pada itu, dalam membuat dan ataumengeluarkan Obyek Sengketa, Tergugat

.- Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq DirjenPerhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,berkedudukan di Jin Dayanu Ikhsanuddin, KelurahanKatobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Dalam halini memberi Kuasa Kepada : WAHYUDDIN, S.H., RUSLAN,S.H., M.H., YUNIARTI, S.H., dan WA ODE NURNILAM, S.H.

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Ri/Tergugat I, tanggal 18 September 1996, GS No: 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat ternadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

NomorWP.1V/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978, Surat KeputusanPemerintah Dati Il Buton(Tergugat II) Nomor : 82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978tentang penyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambarikepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara, serta Sertifikat Hak MilikNo.03tanggal 18 September tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan RepublikHal. 19 dari 36 Putusan No. 65/PDT/2017/PT SULTRAIndonesia, Putusan perkara perdata Nomor: 31/Pdt.G/1991/PN.BB tanggal 31Oktober

, hingga saatini dimiliki dan dikuasaioleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta ganti rugi kepadaPemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materi:Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar gantirugi, sementara semua hal yang menyangkuteksistensi tanah objek sengketa yangsaat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnyadengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat ini menjadimilik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

Diwakili oleh RENDRA PRIADIWIRAWAN, S.Pd
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

., Pemroses Perjanjian Hukum, Bagian HukumDan KSLN;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara pada Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan dan Sekretariat Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementerian Perhubungan, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor: 8, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 05/KONST/SBK/PELB/IX2019,tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:Telah membaca:Penetapan

meresponssebagaimana Surat Tergugat Nomor SRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019,Perihal : Jawaban Sanggahan tender Pekerjaan Lanjutan Laut Sebukuyang ditujukan kepada Penggugat;Bahwa terhadap Surat Tergugat sebagaimana Surat NomorSRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019, Perihal : Jawaban Sanggahantentder Pekerjaan Lanjutan Laut Sebuku yang ditujukan kepadaPenggugat, maka Penggugat telah kembali mengajukan Surat Nomor :09/SKBPS/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, perihal Laporan Pengaduanyang ditujukan kepada Menteri Perhubungan

Bahwa dengan lIulusnya Penggugat dalam semua dokumen yangdiajukan melalui aplikasi online LPSE dalam seleksi melalui aplikasionline tersebut, maka tindakan Tergugat yang melakukan pengecekanulang telah menyalahi Ketentuan Standar Dokumen PengadaanSecara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang diterbitkanoleh Kementerian Perhubungan karena verifikasi faktual lapanganesensinya adalah hanya terbatas pada pengecekan fisik peralatanbukan pada dokumendokumen dari alatalat tersebut, sehinggaProses

Penggugat belum seluruhnnya menempuh upaya administratif.Penggugat belum mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) apabila tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dariTergugat;Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.f.Penggugat telah menempuh upaya yang tidak benar sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (selanjutnya disebut dengan "Perpres 16 Tahun 2018") denganmengajukan Laporan Pengaduan kepada Menteri Perhubungan

GUBERNUR DKI JAKARTA CQ DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA >< MULYADI, SH

DINAS PERHUBUNGAN DKIJAKARTA, beralamat di Jalan Taman Jati Baru No.1,Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus lbukotaJakarta 10150, dalam hal ini diwakili oleh Kepala DinasPerhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta selanjutnya memberi kuasa kepada 1. NurFadjar, S.H.,M.Si., 2. Haratua D. P. Purba, S.H., 3. IrnwanIsdaryanto, S.H., 4. Johan Horas Irwanto, S.H., 5. R, DedyRustam S, S.H., 6. Handry Hidayat, S.H., 7. AdityoNugroho, S.H., 8. Canang Datu Hariyoso, S.H., 9.

harus berlanggung jawab ataskelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya; Kepada pengemudi/pemilik/joenanggung jawab kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi ;a. menarik/menderek kendaraan bermotor;b. penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor; Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a danb, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendin; Setelah dilakukan penderekan segera dilakukan pemberitahuankepada pemilik kendaraan oleh Dinas Perhubungan

Bahwa selain itu Tergugat dalam melakukan penderekan kendaraan jugamengacu pada angka 2 sampai Instruksi Kepala Dinas Perhubungan danTransportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 2 Januari2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PenderekanKendaraan Karena Parkir Sembarangan, yang menyatakan :2.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta) telah dengansewenangwenang melakukan pemindahan Kendaraan/MobilNisan Nomor Polisi.

B.29 ZUL atas nama MULYADIVmilikPENGGUGAT dengan ditaris dengan mobil Derek yang parker diJIl.Gajah Mada tanpa ijin Penggugat dan selanjutnya dibawa keKantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sehingga PENGGUGATmengajukan Gugatan Perdata berdasarkan pada ketentuan PasalHal 25 dari 32 halaman Putusan No. 476/Padt/2017/PT.DKI1365 Jp.Pasal 1367 KUHPerdata karena merasa dirugikan secaraMateriil maupun Imaterriil ;.

Penggugat:
SUKARDI SIMANDALAHI
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Cq. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat

Ali Murtolo; Ismail; Mustakem; Hartatik; Bupati Malang cq Kepala Dinas Perhubungan

-MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk

Udara;Bahwa setahu saksi tanah itu milik dirjen perhubungan udara yangdigunakan oleh perhubungan udara;Bahwa setahu saksi tanah itu milik perhubungan udara;Bahwa setahu saksi pada waktu dibangun tower itu tidak ada kompleindari orang lain;Bahwa tower yang dibangun itu ditanah milik perhubungan udara;Bahwa setahu saksi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1999 adaorang lain yang mengklaim bahwa tanah itu milik mereka dan merekadatang dengan memasang patokpatok Itu terjadi tahun 19911992;Bahwa pada

Hak Atas TanahTanahDepartemen Perhubungan c.q.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat 1). Artinya bila benar Departemen Perhubungan c.q. DirektoratJenderal Perhubungan Udara (Tergugat !) ada memiliki dokumen yangberkaitan dengan proses pembebasan dan peralinan hak atas tanah objeksengketa tersebut, maka sudah sewajarnya bila Departemen Perhubunganc.q.

Angkasa Pura (Persero) padatanggal 26 Juni 1995, yang diterbitkan berdasarkan Surat PernyataanPelepasan Hak Atas TanahTanah Departemen Perhubungan c.q. DirektoratJenderal Perhubungan Udara, No.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat l) dan juga oleh pihak PT.

TRI DIAN REJEKI VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. DKI JAKARTA

Suprapto Nomor 160, Blok A8, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat kedudukan di JalanTaman Jatibaru, Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalamhal ini diwakili oleh Ir. U. Pristono, M.T., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta;Halaman 1 dari 14 halaman.

Rihanatul Insiyah, S.E. keempatnya kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Dinas Perhubungan ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta, beralamat kantor di JalanTaman Jatibaru, Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyatabahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugattelah

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Derah Khusus Ibu KotaJakarta Nomor 73/2012, tertanggal 20 Februari 2012 TentangPencabutan Izin Operasi Angkutan Taksi, knususnya yang menyangkutperusahaan Penggugat yaitu PT.

Tridian Rejeki, yang tercantum dalamnomor urut 7;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Derah Khusus Ibu KotaJakarta Nomor 1105/2012, tertanggal 21 Februari 2012, TentangPencabutan Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Sewa, khususnyayang menyangkut perusahaan Penggugat yaitu. PT. Tridian Rejeki,yang tercantum dalam nomor urut 17;Tenggang Waktu;2.

Penggugat dan Perusahaan modal lemah dan Tergugattidak mengutamakan pada pemberian perlindungan dan pembinaan kepadaperusahaanperusahaan untuk bisa berkembang, melainkan mematikanperusahaan bermodal lemah;Sehingga, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor73/2012, tanggal 20 Februari 2012, Tentang Pencabutan Izin OperasiAngkutan Taksi dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Subechi Adikara; Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang; PT. Juanda Aero Jasa

EDI CASMANTO Melawan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

. ; tinggal eRe RARE SRE SRS Se eS seePekerjaan Semarang Indah D 19/39 A,Semarang j= === seas seas seas s eee seFROOGLE fet mm em a wm = me ee mien men momUntuk selanjutnya a d isebut oe sebagai eePENGGUGAT ; we eee eee eeee MELAWANNama Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATENTempat : PEMALANG:; Kedudukan Jalan HOS.

Menteri Perhubungan R>I Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I Cq Kepala Bandara Mutiara Palu

Menteri Perhubungan R>ICq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I Cq Kepala Bandara MutiaraPalu, berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh Kelurahan Birobuli Utara,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ISRAFULHAYAT, S.H., DKK, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan R.I,beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta dan Bandar Udara Sis AlJufriPalu alamat Jalan Abdul Rahman Saleh, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SU 4 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014, dan telah didaftarkan

Menyangkut gugatan penggugat pada point 19 bahwa tidak benar dan beralasanhukum jika penggugat menyatakan tergugat III mengambil dan atau merampastanah masyarakat tanpa ganti rugi, karena tanah bandara tersebut merupakanmilik Perhubungan Udara (Kementerian Perhubungan) dalam hal ini dibuktikankepemilikan sertifikat hak pakai.B. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa eksepsi dalam pokok perkara ini, masuk juga dalam pokok perkara yangtidak dipisahkan.2.

Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 61/Desa Birobuli tanggal 26Nopember 1991 atas nama Departemen Perhubungan R.I. Cq. KepalaBandar Udara Mutiara Palu ; (Tanda T.IL1).2. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Birobuli tanggal 16 April1980 atas nama Departemen Perhubungan RI. Cq. Kepala BandaraUdara Mutiara Palu ; (Tanda T.L2).403. Foto copy Sertifikat hak pakai No. 2/Desa Birobuli tanggal 16 April1980 atas nama Departemen Perhubungan RI Cq Kepala Bandara UdaraMutoara Palu ; (Tanda T.L3). 4.

Foto copy Sertifikat hak pakai No. 47/Desa Birobuli tanggal 28 April1987 atas nama Departemen Perhubungan RI Cq.

BIDEYAKUBA, SAHADO, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahubungan pekerjaan dengan mereka, sedangkan yang pihak lain dalam perkaraini saksi tidak mengenalnya 541Bahawa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 1958, dan saksimerupakan pensiunan pegawai bandara di departemen perhubungan pada tahunBahwa, Selama saksi bekerja di perhubungan tahun 1970, saksi tidak pernahmendengar bahwa MUSLIMIN TENGGO (Penggugat) memiliki tanah di arealbandara ; 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nananBahwa

Diwakili oleh RENDRA PRIADIWIRAWAN, S.Pd
Terbanding/Tergugat : DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN VS TINGGAL Bin MUDAM DKK

., StafSub Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum pada SekretariatJenderal, Kementerian Perhubungan,Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;melawan:1. TINGGAL Bin MUDAM, bertempat tinggal di KampungBidara, RT 004/RW 001, Kelurahan Marunda, KecamatanCilincing, Jakarta Utara,2. LATIP Bin PALAM CUI, bertempat tinggal di Kampung PalLama, RI OO01/RW 06, Kelurahan Pantai Makmur,Kecamatan Tarumajaya, Bekasi,3.

Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 atas nama Departemen Perhubungan Rl,berkedudukan di Jakarta, seluas 90.940 M? yang terletak di KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKIJakarta;b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 43 atas nama Departemen Perhubungan RI,berkedudukan di Jakarta, seluas 116.920 M? yang terletak di KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKIJakarta;c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 atas nama Departemen Perhubungan RI,cq.

Addendum Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antaraDepartemen Perhubungan dengan PT Mandiri Dipta:Nomor SPA.7/ PL.407/PHB98;Cipta tanggal 24 Februari 1998;Nomor 010/ADD/MDCDPHB/II/98;c. Addendum Il Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antaraDepartemen Perhubungan dengan PT Mandiri Dipta:Nomor SPA 22 Tahun 2001;Cipta tanggal 5 Juni 2001;Nomor 031/ADD/MDCDPHB/V/01;d.

Nomor 1417 K/Pdt/2005 antara Djeni binti DjananCs melawan PT Mandiri Dipta Cipta, Departemen Perhubungan dkk.;6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penetapan SitaEksekusi yang dimohonkan oleh para Terlawan terhadap tanah yangdikuasai oleh Pelawan, sudah sepatutnya dibatalkan/dinyatakan tidakberkekuatan hukum, oleh karena sebagai berikut:Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2010a.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq. Kepala BadanPendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Mengingat perkara perlawanan a quo tidak jelas siapa mewakili apa yangnanti dapat diminta pertanggung jawaban hukumnya di kemudian hari makasah menurut hukum perkara perlawanan Pelawan untuk ditolak sebab BadanPendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Republik IndonesiaHal. 8 dari 16 hal. Put.

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA R.I Cq. KEPALABANDARA MUTIARA PALU DKK

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA R.I Cq. KEPALABANDARA MUTIARA PALU, berkedudukan di Jalan AbdulRahman Saleh Kelurahan Birobuli Utara, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya A.S. Ariwibowo, S.H., dan kawankawan, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di lingkunganKementerian Perhubungan R.1, beralamat di Jalan MerdekaBarat Nomor 8 Jakarta Pusat dan Bandar Udara Sis AlJufriPalu alamat Jalan Abdul Rahman Saleh, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Maret 2014;2.

obyek sengketa yakni pada bagian utara yang di atasnya telah dibangunruangan VIP Bandara Mutira termasuk pembuatan jalan pada bagian baratdan selatan, sejak tahun 1980an Penggugat beserta ahli waris lainnyatanpa kenal lelan secara terus menerus berusaha memperjuangkan hakdalam bentuk permintaan berupa ganti rugi dari Tergugat I, II dan III, denganmendatangi maupun menyurati pihakpihak terkait dalam hal ini mulai ditingkat, Walikota, Kelurahan, Kecamatan Gubernur, DPRD Provinsi, maupunKementerian Perhubungan

kewenangan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah karenamerupakan asset Provinsi Sulawesi Tengah;Menyangkut Point 16, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill sudahmelakukan secara prosedur karena pembuatan SKPT sesuai dengan aturandan syaratsyarat ketentuan yang berlaku di pemerintahan;Menyangkut gugatan Penggugat pada point 19 bahwa tidak benar danberalasan hukum jika Penggugat menyatakan Tergugat III mengambil danatau merampas tanah masyarakat tanpa ganti rugi, Karena tanah bandaratersebut merupakan milik Perhubungan

Udara (Kementerian Perhubungan)dalam hal ini dibuktikan kKepemilikan sertifikat hak pakai;Dalam Eksepsi Tergugat V S/D Tergugat XVI dan Tergugat XIX:A.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU, dk.

. & Partners beralamat di JalanBangau Putih Nomor 14 Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Oktober 2017;Pemohon Kasasi;1.Lawan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGANUDARA DI JAKARTA, cq.

., dan kawankawan, masingmasingKepala Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara,Kasubag. Advokasi Hukum, Kepala Seksi Teknik danOperasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu dan Para Staff pada Subag.Advokasi Hukum pada Bagian WHukum SetditjenPerhubungan Udara dan Para Staff pada UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufriHalaman 1 dari 8 hal. Put.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI. DI JAKARTA CQ. DIRJEN. PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS 1 MUTIARA SIS AL JUFRIE PALU SULAWESI TENGAH, dk. ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAdi Jakarta cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA di Jakartacq.

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNITPENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS MUTIARASIS ALJUFRIE PALU, yang diwakili oleh Kepala KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu, Benyamin Noach Apituley, S.E., berkedudukan diJalan Abdul Rahman Saleh, Palu, Sulawesi Tengah, dalamhal ini memberi kuasa kepada: Rudi Richardo, S.H., M.H.dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil padaLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat diJalan Mardeka

Pemohon:
Satya Maritiawan
Termohon:
Pemerintahan RI Cq Kementrian Perhubungan DIRJEN Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri Palu (Terbanding)

Dirjen Perhubungan UdaraUPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu JI. Abdulrahman Saleh di Palu, Sulawesi Tengah,Dalam hal diwakili oleh : 1. RUDI RICHARDO,SH.,MH., 2. GIDEONP. MANUSUN BUTARBUTAR, SH., 3. YUNIZA DIANTINI, SH.,4. GALI SARJONO,SH., 5. ROBERT AMROSIUS SIANTURILSH.,6. IKA WAHYUNINGSIH,SH., 7. RASUD MOHAMAD,SH.,8. ISKANDAR,SH., dan 9.

SYAFRUN, Kesemuanya adalah PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kantor UnitPenyelenggara Bandara Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 303/1.23.XV/UPBUMutiara2016 tanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah Register Nomor :292/SK/2016/PN.Pal tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;Halaman 1

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRIE PALU, Dk

Penggugat:
SINDORO TJOKROTEKNO,
Tergugat:
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Camar Nomor 96A, KelurahanBandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, 75117 Kalimantan Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebutsebagai Penggugat ;LawanDinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Perhubungan KotaSamarinda, beralamat di Jalan MT. Haryono Kota Samarinda, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya H. Tejo Sutarnoto, S.H., M.Si., H.