Ditemukan 2065564 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemusyawaratan
Penelusuran terkait : Fatahillah ramli. Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri; Bupati bungo vs supriadi dan ketua badan permusyawaratan dusun (bpd) sirih sekapur Kec. jujuhan Kabupaten bunggo Provinsi jambi; H. moch. supriyadi Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo Kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Ii. h. heri achmadi Sh. Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 Desa trosobo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo; - ahmad.sh melawan - 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan) - 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis - 3.camat bantan - 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
443 — 153
  • Penggugat:
    Muhamad bin Gana
    Tergugat:
    1.Bupati Tegal
    2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
    Pasal 9 huruf h dan Peraturan Daerah Kabupaten TegalNomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa jo.
    Pasal 32 ayat (2) huruf gPeraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanHal 31 dari 66 halaman Putusan Nomor:83/G/2020/PTUN.SMGDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Jo.Pasal 77 ayat (2) g Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018tentang Kepala
    Pasal 32 ayat (3) PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yangpada intinya manyatakan :Apabila kepala desa berhenti, Badan PermusyawaratanDesa melaporkan dan/atau mengusulkan kepada Bupati/Walikota
    Pasal 33 dan Pasal 34 PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo.Pasal 77 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah denganPeraturan Bupati
    Pasal 32 ayat (2) huruf cPeraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, jo.Pasal 77 ayat (2) c Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan PeraturanBupati Tegal
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-05-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 96/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 9 Juli 2020 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER dan BAIDOWI
90 — 11
  • KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER dan BAIDOWI
    KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI,KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER ; Tempat Kedudukan Balai Desa Kemiri, KecamatanPanti, Kabupaten Jember ; Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il memberikankuasa kepada : 02= nnn nnn nnn nne nce nne ce nne1. FREDDY ANDREAS CAESAR, SH. ; 2. SLAMET AMIRUDIN, S.H.; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokad, pada kantor Advokad FREDDY A. CAESAR &Rekan beralamat di Jalan Cendrawasih Gg.
    Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 02 Tahun2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih ,diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas nama3. Mewajibkan kepada Tergugat dan Tergugat Il Mencabut SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa : a. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa KemiriNomor 09/PPKD/IX/2019 Tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilin, Desa Kemiri Kecamatan Panti, KabupatenJember, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas namaBAIDOWI., b.
    Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupaKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Ilberupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa KemiriTerpilin, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas namaBAIDOWI ; == 722222 ooo nnn n nnn4.
    membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya a quo, maka pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkaratersebut diambil alin menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkaraini di tingkat banding, karena dalam menerbitkan obyek sengketa sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkanobyek sengketa Il yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat Il berupaKeputusan Badan Permusyawaratan
    Fupialh ) ~ nnn nminDemikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakimpada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis,PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBYHalaman 11 dari 13 halamantanggal 9 Juli 2020, oleh DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. sebagai HakimKetua Majelis, Hj.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 01-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 22-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 54/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 21 Desember 2017 — ABU BAKAR MELAWAN KETUA PANITIA PEMILIHAN PENGHULU TANJUNG LEBAN, KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU TANJUNG LEBAN, PENGHULU TANJUNG LEBAN, KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TANJUNG LEBAN, CAMAT KUBU
78 — 24
  • ABU BAKAR MELAWAN KETUA PANITIA PEMILIHAN PENGHULU TANJUNG LEBAN, KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU TANJUNG LEBAN, PENGHULU TANJUNG LEBAN, KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TANJUNG LEBAN, CAMAT KUBU
    KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TANJUNGLEBAN, berkedudukan di Jalan Syafii Jais, KepenghuluanTanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir,Kode Pos 28991, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;5. CAMAT KUBU, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan TelukMerbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, KodePos 28991, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :1. FADLI, SH ;2. IRWAN, AR, SH, MH ;3.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 26-06-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 14 Nopember 2023 — AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju
2.Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar
3.Bupati Takalar
76 — 13
  • AMIRUDDIN
    Tergugat:
    1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju
    2.Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar
    3.Bupati Takalar
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 6 Mei 2021 — MISTA
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang
2.Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang
Intervensi:
HERI SUDEWO, SH
244 — 189
  • MISTA
    Tergugat:
    1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang
    2.Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang
    Intervensi:
    HERI SUDEWO, SH
    Pada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanyamengajukan surat kepada Panitia Pemilihan Kepala DesaWanaherang dan Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang,Camat Gunung Putri, dan Bupati Bogor, namun tidak ada respon,sehingga Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagaimana diaturdalam Pasal 14 ayat (8) huruf u Peraturan Bupati Kabupaten BogorNo. 66 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan :(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
    Dengan demikian sebagai Subyek HukumTata Negara terbawah sistim pemerintahan adalah Kepala Desadan/ Badan Permusyawaratan Desa (BPD);c.
    Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Positaangka 5 sehubungan surat kedua yang dikirim Penggugat olehkuasa hukumnya yang tidak dicantumkan Tanggal sebagaimanamestinya ditujukan kepada Bupati Bogor, Camat Gunung PutriKabupaten Bogor, Ketua Panitia Pilkades Desa Wanaherang danKetua Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang, sudahditanggapi oleh pihak terkait dengan rincian sebagai berikut :Halaman47dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.a.)
    Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil PenggugatPosita angka 5 dan 6 sehubungan surat kedua yang dikirim Penggugatoleh kuasa hukumnya yang tidak dicantumkan Tanggal sebagaimestinya ditujukan kepada Bupati Bogor, Camat Gunung PutriKabupaten Bogor, Ketua Panitia Pilkades Desa Wanaherang dan KetuaBadan Permusyawaratan Desa Wanaherang, sudah ditangapi olehpihak terkait dengan rincian sebagai berikut :1.
    Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp.577,000,;(lima ratus tujuh pulihtujuh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, pada hari Senin, tanggal26 April 2021, oleh Kami, ZABDI PALANGAN,S.H., selaku Hakim KetuaHalaman95dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H. dan WAHYUDI SIREGAR,S.H.M.H.,masingmasing selaku Hakim Anggota.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-09-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 160/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 26 Nopember 2013 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN
44 — 10
  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESABINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATENPAMEKASAN, Berkedudukan di Dusun Eper, RT. 008/RW.Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 160/B/2013/PTTUNSBY002, Desa Bindang, Kecamatan Pasean KabupatenPamekasan ;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :1. ERIES JONIFIANTO, S.H. 52. KARTIDJO, S.H. 5;0 22020 03. ANDIKA WIJAYA, S.H. 54. BUYUNG AGENG ISLAMI, S.H. ;5. KURNIAWAN D. J. S.H.M.M. 56. WAHYU ONGKOWIYONO, S.H. ;7.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 83/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Juni 2013, yangdimohonkan banding tersebut;3.Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000, ( Dua ratus lima puluh ribuHalaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 160/B/2013/PTTUNSBY.Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkanpada
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 22-11-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO
Tanggal 16 Desember 2022 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSTIKA

3. PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN BOALEMO
146 — 40

  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSTIKA

    3. PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN BOALEMO

Pengadilan PTUN SURABAYA
Putus : 27-06-2013 — Upload : 26-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 83/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 27 Juni 2013 —
77 — 22
  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN, 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN
    Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadiobyek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah SuratKeputusan Tergugat ( Badan Permusyawaratan Desa / BPD ) DesaBindang Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapancalon terpilin Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) Desa Bindang, KecamatanPasean, Kabupaten Pamekasan, yang ditetapbkan berdasarkan Surat dariTergugat Il ( Panitia Pemilihan Kepala Desa / P2KD ) Desa Bindang,Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, perihal
    Kepala Desa Bindang saat iniyang berakhir juga pada tanggal 9 Juni 2013 dan sekaligus kami mohon agarpemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat ;Berdasarkan uraian uraian yang telah dikemukakan diatas, bersama iniPenggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : Mengabulkan.......Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah demi hukum Surat Keputusan Tergugat ( Badan Permusyawaratan
    Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 15 Tahun 2013Tentang Penetapan Calon Terpilin Pemilinan Kepala Desa ( Pilkades )Desa Bindang Kecamatan Pasean tertanggal 20 Mei 2013 ditujukanuntuk seluruh proses Pemilihan Kepala Desa Bindang dan tidakditujukan secara terkhusus kepada Penggugat ;12b.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-03-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 67 / B / 2013 / PT.TUN.SBY
Tanggal 28 Mei 2013 — WAKIL KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), DESA PUNCAK JERINGO. III.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PUNCAK JERINGO, Periode 2012-2018 VS ABD. KARIM
59 — 18
  • WAKIL KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), DESA PUNCAK JERINGO. III.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PUNCAK JERINGO, Periode 2012-2018 VS ABD. KARIM
    Menyatakan batal : 20 son noe non nnn en nena Obyek sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat berupaKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor188.45/426/PMPD/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentangPemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa PuncakJeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode2012201 8 yannnnnnnnnnnnne nnn ee eee eeeHal.4 dari 16 Hal Perkara 67/B/2013/PT.TUN.SBY Obyek sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat Il berupaKeputusan Badan Permusyawaratan
    Mewajibkan kepada : Tergugat untuk mencabut obyek sengketa 1 berupa KeputusanBupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012, tanggal6 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara KepalaDesa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten LombokTimur Periode 20122018 ; Tergugat Il untuk mencabut Obyek sengketa 2 berupaKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa PuncakJeringo Kecamatan Suela Nomor: 12/K.BPD/2012, tanggal 23Mei 2012 tentang Penetapan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pilkada
Register : 14-05-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 18-10-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 10 Oktober 2013 — - RAKHMAN SETIONO melawan - KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA; - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
102 — 32
  • - RAKHMAN SETIONO melawan- KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIRKECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA , berkedudukan di Jalan Petinggi UmarKampung Jawa RT.
    Bahwa Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara(Tergugat I) serta Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ilir (Tergugat II) padasaat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusanpemerintah yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yangbersifat hukum publik ;c.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLoa Duri Ilir Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Nama CalonKepala Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan tertanggal 05 April 2013 yangHalaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUNSMDdikeluarkan oleh Tergugat4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor : 411.1/1211/BAPEMASPEMD/I1//2013 tertanggal 28 Maret 2013 tentang Hasil Test Calon Kepala DesaLoa Duri llir Kecamatan Loa5.
    Desa (BPD) Desa Loa DuriTlir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 19 OktoberT.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLoa Duri Ilir Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia PemilihanKepala Desa (PILKADES) Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan ;T.23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLoa Duri Ilir Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penetapan NamaNama CalonKepala Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000 (limaratus enam puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 olehPENGKI NURPANJI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE,S.H., M.H. dan ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., masingmasing sebagaiHakim Anggota.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 20-10-2022 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sit
Tanggal 9 Mei 2023 — Penggugat:
ABUL HASAN
Tergugat:
Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Turut Tergugat:
1.Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
84 — 5
  • Penggugat:
    ABUL HASAN
    Tergugat:
    Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
    Turut Tergugat:
    1.Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
    2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-03-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 64/B/2017/PT.TUN.SBY
Tanggal 16 Mei 2017 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDAENG, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO dan ABDUL ZURI
26 — 0
  • KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDAENG, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO dan ABDUL ZURI
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 154/ B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2016 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WEDOROKLURAK, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO
54 — 48
  • KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WEDOROKLURAK, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO
    KETUABADANSIDOARJO, berkedudukan di DesaWedoroklurak, Kecamatan Candi, KabupatenSidoarjo, selanjutnya disebut sebagai .wannnn== TERGUGAT PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)WEDOROKLURAK, KECAMATAN' CANDI,KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan diDesa Wedoroklurak, Kecamatan Candi,Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiwannnn= TERGUGAT Il yang dalam perkara ini Tergugat dan TergugatIl memberi kuasa kepada :AGUS SETIONO, S.H. dan RACHMADBASUKI, S.H., Warga Negara Indonesia, ParaAdvokat dan Konsultan Hukum Kantor
    Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU, tanggal10 Agustus 2016, oleh: SASTRO SINURAYA, S.H., selaku Ketua Majelis,DR. RATNA HARMANI. S.H.,CN.,M.H dan MOH. HUSEIN ROZARIUS.S.H.,MH ,masingmasing selaku Hakim Anggota.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-11-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 37/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 11 April 2017 — ARMIN DIDIN Melawan 1.BUPATI KATINGAN 2.CAMAT TEWANG SANGALANG GARING 3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG 4.KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA, DESA KARYA UNGGANG
98 — 49
  • ARMIN DIDINMelawan1.BUPATI KATINGAN2.CAMAT TEWANG SANGALANG GARING3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG4.KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA, DESA KARYA UNGGANG
    Selanjutnya disebut TERGUGAT Il; : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG : Jalan Lintas Tumbang Samba KM. 28, Kecamatan TewangSangalang Garing. Selanjutnya disebut TERGUGAT III; : KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA,DESA KARYA UNGGANG; Hal. 2 dari 118 hal. Put.
    T.4 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 11/KEPBPD/KU/IX/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Ulang Kepala Desa Karya Unggang KecamatanTewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, tertanggal6 September 2016 (foto copy sesuai dengan asili) ;5.
    T.IIL84 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 11/KEPBPD/KU/IX/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Ulang Kepala Desa Karya Unggang Kecamatan TewangSangalang Garing Kabupaten Katingan, tertanggal 6 September 2016 (foto copy sesuai dengan asli);35.
    Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karya Unggang Nomor: 11/KepBPD/ KU/ IX/ 2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Ulang Kepala Desa Karya Unggang Kecamatan TewangSangalang Garing, Kabupaten Katingan (Vide Bukti P3 = TI. 4);4.
    Pathoni) merangkapKetua Badan Permusyawaratan Desa Karya Unggang; Menimbang, bahwa mengenai Tergugat Ill yang merangkap tugas sebagaiKetua BPD dan Ketua Tim Verifikasi menurut Majelis Hakim tidak ada ketentuanperaturan perundangundangan yang melarang hal tersebut.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 70/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 23 April 2020 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMULYO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK. 3. H. SUBIYANTO
114 — 31
  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMULYO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK. 3. H. SUBIYANTO
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMULYO KECAMATANMANYAR KABUPATEN GRESIK, Tempat Kedudukan, di Kantor DesaSukomulyo, Jalan KH. Bisri Il No. 26 Desa SukomulyoKecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. MASRURON, S.AQ.; >2.
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Wno
Tanggal 5 September 2017 — Penggugat: RUKAMTA Tergugat: 1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. DESA DADAPAYU 2.H. WASIKIN S.Ag 3.WAGIMAN 4.NOVIANA KHOERIAH D. SH 5.NURDIYATI 6.AGUS S 7.SUWADI 8.MUSIYAR 9.SUDONO
97 — 13
  • Penggugat:RUKAMTATergugat:1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. DESA DADAPAYU2.H. WASIKIN S.Ag3.WAGIMAN4.NOVIANA KHOERIAH D. SH5.NURDIYATI6.AGUS S7.SUWADI8.MUSIYAR9.SUDONO
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 26-07-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 1 Oktober 2013 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TALAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
77 — 36
  • KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TALAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-08-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 219 / B / 2016 / PT.TUN.JKT
Tanggal 7 September 2016 — .; II.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA, KABUPATEN GUNUNG MAS.;
38 — 9
  • .;II.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA, KABUPATEN GUNUNG MAS.;
Pengadilan PN BATURAJA Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN BATURAJA Nomor 29/Pdt.G/2021/PN BTA
Tanggal 14 Januari 2022 — Penggugat:
Sarwan Efendi
Tergugat:
1.Panita Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
59 — 36
  • Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 140/ 29/ PAN.PILKADES.DM/2021 tanggal 7 April 2021; Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih; Membebankan biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.590.000,00 (dua juta lima
    Penggugat:
    Sarwan Efendi
    Tergugat:
    1.Panita Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo
    2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Drh
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
1.OTNIEL TIBALIMETEN
2.PITER TOUWELY
3.GOTLIEF SARDELY
Tergugat:
3.SULCE SAPASURU/L
4.HERMANUS MANAKANE
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHIATALA
134 — 32
  • Penggugat:
    1.OTNIEL TIBALIMETEN
    2.PITER TOUWELY
    3.GOTLIEF SARDELY
    Tergugat:
    3.SULCE SAPASURU/L
    4.HERMANUS MANAKANE
    5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHIATALA
    Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Drh sebagai Penggugat III;DanSULCE SAPASURU /7 L, bertempat tinggal di Desa Lohiatala,Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, menurutsurat gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Drh sebagaiTergugat I;Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 23/Padt.G/2020/PN DrhHERMANUS MANAKANE, bertempat tinggal di Desa Lohiatala,Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, menurutsurat gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Drh sebagaiTergugat Il;BADAN PERMUSYAWARATAN
    Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untukmentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujuitersebut; Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1.205.000,00 (Satu juta dua ratus lima ribu rupiah) secara bersamasama,Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan