., vs DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC-PKB) KABUPATEN BANYUMAS, dk

CHOIRUL ANAM
Tergugat:
DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PKB JAWA TIMUR

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BERAU, dkk.

Provinsi Kalimantan Timur in casu Tergugat II,Tergugat I mengadakan Rapat Pengurus DPC PKB Berau pada tanggal 30 Mei 2009,yang membahas masalah penggunaan Nomor Surat dan Stempel/Cap PKB Berau,dalam membuat Laporan Pribadi Dana Kampanye sebagai syarat wajib bagi Calegterpilih pada Pemilu Anggota Legislatif 2009;Bahwa dari hasil rapat DPC PKB Berau tersebut diatas, Pengurus DPC PKB danPenggugat telah dicapai kesepakatan yang isinya meminta kepada Penggugat agarmeminta maaf kepada Pengurus DPC PKB

Amin Suhadi selaku Ketua danSyachranie, S.Sos. selaku Sekretaris DPC PKB Berau, dimana saat itu saudaraSyachranie, S.Sos., telah diberhentikan sebagai Sekretaris DPC PKB Berau terhitungsejak bulan Oktober 2008, berdasarkan hasil rapat pleno DPC PKB Berau Nomor:17/DPC03/A.1/X/ 2008;Bahwa tidak berdasar menurut hukum, Penggugat diusulkan untuk diberhentikandari keanggotaan dan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Berau, karena denganalasan Penggugat membuat Laporan Pribadi Dana Kampanye sebagai syarat wajibbagi

dengan Surat Nomor: 02/Istimewa/XI, tanggal 10 November 2010, yang ditujukan langsung kepada KetuaUmum Dewan Tanfidz DPP PKB (Tergugat III) yang ditembuskan kepada KetuaUmum Dewan Syuro DPP PKB (KH.

Abdul Aziz Mansyur) dan DPW PKB16171819Provinsi Kalimanta Timur (Tergugat II) serta DPC PKB Kabupaten Berau (TergugatD;Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali a quo, Ketua DewanSyuro DPP PKB (KH. M. Abdul Aziz Mansyur) menerbitkan Surat tertanggal 13November 2010, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PKB (H. A.

No. 730 K/Pdt.Sus/201220212223yang ditembuskan kepada Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB, DPW PKBPropensi Kalimantan Timur (Tergugat IT) dan DPC PKB Kabupaten Berau (TergugatI) namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan dari DPP PKB;Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus DPC PKB Kabupaten Berau,terlebih dahulu diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah peringatan terakhir, maka Penggugat barulah dapat diberhentikansementara selama tiga bulan, sesuai

HASIM KAMSYAH; DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALTIM, ( DPC PKB ), DKK.

Bahwa dari hasil rapat DPC PKB Berau tersebut di atas,Pengurus DPC PKB dan Penggugat telah dicapaikesepakatan yang isinya meminta kepada Penggugat agarmeminta maaf kepada Pengurus DPC PKB Berau dalam rapattersebut dan memerintahkan kepada Penggugat membuatSurat Pernyataan Permintaan Maaf, maka permasalahanSurat Laporan Dana Kampanye Penggugat telah selesai ;.

Amin Suhadi selaku Ketua danSyachranie, S.Sos selaku Sekretaris DPC PKB Berau,dimana saat itu) saudara Syachranie, S.Sos, telahdiberhentikan sebagai Sekretaris DPC PKB Berauterhitung sejak bulan Oktober 2008, berdasarkan hasilrapat pleno DPC PKB Berau Nomor : 17/DPC03/A.1/X/2008;10.

Bahwaitidak berdasar menurut hukum, Penggugatdiusulkan untuk diberhentikan dari keanggotaan dankepengurusan DPC PKB Kabupaten Berau, karena denganalasan Penggugat membuat Laporan Pribadi Dana Kampanyesebagai syarat wajib bagi Caleg terpilih, yangmerupakan surat internal antara Anggota DPC PKB Beraudengan DPW PKB Provinsi Kaltim ;11.

Bahwa perkara a quo~ adalah keberatan terhadapkeputusan partai politik yakni' keberatan PenggugatataS pencopotannya sebagai anggota PKB berdasarkanSurat Keputusan DPW PKB Provinsi Kalimantan TimurNomor :110/DPW03/A.1/XI/2009 tertanggal 6 November2009 tentang Pemberhentian Sdr. Hasim Kamsyah(Penggugat) sebagai anggota PKB ;.

Hasim Kamsyah dariKeanggotaan DPC PKB Kabupaten Berau selaku WakilSekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Berautidak sah. (Vide hal. 4 surat gugatan).

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), DKK

., M.H. dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Law Firm Osep Doddy & Partners, berkantor di JalanYasir Hadibroto, Perum Ruko Bumi Asri A2, Kedamaian,Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Desember 2018;Pemohon Kasasi;1.Lawan:DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITANBANGSA (DPP PKB), berkedudukan di Jalan Raden Saleh,Nomor 9, Jakarta Pusat, diwakili oleh H. Abdul MuhaiminIskandar, selaku Ketua Umum DPP PKB dan M.

HanifDhakiri, selaku Sekretaris Jenderal DPP PKB, dalam hal inimemberi kuasa kepada Yudi Yusnandi, S.H., M.H. dankawankawan, Para Advokat pada Lembaga BantuanHukum Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa (LBH DPW PKB) Provinsi Lampung, berkantor diJalan Semangka, Nomor 11, Kelurahan Pahoman,Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019;DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITANBANGSA (DPW PKB) PROVINSI LAMPUNG,berkedudukan di Jalan Way Semangka, Nomor

Chusnunia Chalim, Ph.D., selaku KetuaDPW PKB Provinsi Lampung dan Hi. Okta Rijaya M, M.M.

,selaku Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung, dalam halini memberi kuasa kepada Yudi Yusnandi, S.H., M.H. dankawankawan, Para Advokat pada Lembaga BantuanHukum Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa (LBH DPW PKB) Provinsi Lampung, berkantor diJalan Semangka, Nomor 11, Kelurahan Pahoman,Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Membaca suratsurat yang bersangkutan

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) Kabupaten Lebak, 2. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW PKB) Provinsi Banten

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO DPC PKB LEBAK, tanggal 20 April2011 (bukti P.7);6.5.

,MM dan atas permohonan Tergugat II dimaksud telah disetujuioleh DPP PKB sebagaimana Surat Persetujuan DPP PKB Nomor:11679/DPP03/V/B.1/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012 Perihal: Persetujuan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD Propinsi Banten dari Partai Kebangkitan Bangsa atasnama Sdr. H. Anda, SE.

selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melanggarAD ART PKB, padahal yang dilakukan para Tergugat justru menjalankan ADART PKB, sehingga dengan demikian para pihak semuanya mendalilkan padaketentuan yang ada pada AD ART yang merupakan produk forum musyawarahtertinggi partai yang disebut Muktamar yang mana AD ART PKB dimaksudmerupakan aturan internal PKB dan secara teoritik AD ART suatu organisasiadalah merupakan dasar atau landasan berjalannya suatu organisasi dan AD ARTHal.

/092/DPPGRIB/IV/2012 tertanggal 17April 2012 dan keterangan pers Penggugat sendiri yang dimuat di Harian UmumKabar Banten tanggal 11 Maret 2013 sehingga dengan demikian menurutketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai Politik, keanggotaan Penggugat di PKB secara otomatis telah gugur;16 Bahwa oleh karena keanggotaan Penggugat di PKB telah gugur, maka tidak adahak bagi Penggugat untuk tetap mengakungaku sebagai anggota PKB, memakaiatribut PKB, bertindak untuk dan atas

nama PKB, menjadi anggota DPRDmewakili PKB dan terkecuali mengajukan gugatan dengan mengatasnamakandirinya sebagai anggota PKB;CGUGATAN KABUR17 Dasar Hukum/dalil gugatan Penggugat tidak jelas, campur aduk danmembingungkan dan untuk itu harus ditolak.

DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, DK

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB LAMPUNG BARAT), DKK

Penggugat:
EDI APRIYANTO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Turut Tergugat:
3.GUBERNUR LAMPUNG
4.BUPATI LAMPUNG BARAT
5.Ketua DPRD Lampung Barat

., Koordinator Departemen Agama DPP PKB, dkk. vs KH. M. Adnan Syarif, Lc., dk.

Caretaker Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang bertugasmempersiapkan serta menyelenggarakan Musyawarah Cabang III serta telahmelaksanakan Musayawarah Cabang III DPC PKB Kab.

DPP PKB sebagaicaretaker ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang sebagaimanadigariskan di dalam anggaran Dasar Hasil Muktamar Luar BiasaPKB Ancol, Jakarta 24 Mei 2008, Pasal 24 jo.

Partai KebangkitanBangsa (DPC PKB) Kab.

, namun sebagai lembaga yakni mengatasnamakan DPC PKB Kab.

Lumajang karena memakai kop surat PKB, stempel PKB,nomor surat, sedangkan DPC PKB Kab.

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR (DPW PKB Jatim)melawan DRS. CHOIRUL ANAM Dkk

untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur.". Seharusnyatanah objek sengketa diberikan kepada PKB Jatim. Akan tetapi, kenyataannya tanahobjek sengketa diberikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT ;4.

MUSYAFAK :eBahwa saksi tahu tentang riwayat kantor PKB Jatim, karena saksi juga sering rapat dikantor PKB, saat masih menjabat ketua PKB Surabaya;eBahwa kantor PKB Jatim diresmikan oleh Gus Dur sekitar tahun 2000;Halaman 53 Putusan Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.SbyeBahwa tanah YKP yang diberikan oleh walikota Cak Narto, kronologinya pada waktu itucak Narto menjadi walikota karena didukung oleh PKB, lalu memerintahkan pihakKetua YKP untuk mengurus porses surat tanah untuk diberikan kepada PKB Jatim,dimana

tanah YKP sebelum dibagi untuk kantor PKB luas awal kurang lebh 8.000 M2,yangt berada di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, kemudian sebagiantanah YKP tersebut oleh Cak Narto diberikan kepada PKB Jatim melalui Choirul Anamsebagai Ketua PKB Jawa Timur yang memang peruntukannya untuk kantor PKBJatim, bukan untuk pribadi ketua PKB Jatim saat itu (Choirul Anam);eBahwa batasbatas kantor PKB Jatimastranawa adalah :Utara : JalanTimur : Jalan gayungsariSelatan : Tanah YKPBarat : jalaneBahwa setelah

NASRUN :eBahwa saksi pernah menjadi Satgas PKB antara tahun 1999 dan keluar tahun 2008;ooeBahwa Saksi menerangkan bahwa kantor PKB pada waktu itu di Astranawa;eBahwa saksi menjelaskan Batasbatas kantor PKB jatim, sebagai berikut :Utara : Jl.

sebagaiKetua DPW PKB Jawa Timur ;eBahwa DPW PKB Jawa Timur berkantor pertama kontrak di Jalan Musi Kota Surabaya,kemudian kontrak di Jalan Kapuas Kota Surabaya ;eBahwa pada tahun 2003 Cak. Anam/Drs.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB), 2. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW-PKB) PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 3. DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC-PKB) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, tersebut;

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB), DKK VS IMANUDIN, S.PD., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe

Penggugat:
SUBUR SAPUTRA
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BEKASI

ERMA MUAROFAH VS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN MOJOKERTO

., dan kawan, Para Advokat padaHAD2I & Associates, berkantor di Jalan Jawa, Nomor 78,Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanDEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITANBANGSA (DPC PKB) KABUPATEN MOJOKERTO,berkedudukan di Jalan Raya Bypass Mojokerto, JabonMojoanyar, Mojokerto Jawa Timur, yang diwakili oleh AyniZuhroh, S.E., M.M., selaku Ketua DPC PKB KabupatenMojokerto dan M.

Jafar Shodig, S.H., M.H., dan kawankawan, Advokatpada Lembaga Hukum dan HAM Partai KebangkitanBangsa, Jawa Timur (LKUMHAM PKB JATIM) beralamat diJalan Ketintang Madya Nomor 153155, Kota Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Dan:1. KETUA DPRD KABUPATEN MOJOKERTO,berkedudukan di Jalan Anmad Yani Nomor 16 KotaMojokerto Jawa Timur;Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 549 K/Pdt. SusParpol/20192.

pendapat Judex Facti tersebut Pemohon Kasasitidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa putusanJudex Facti tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yangcukup terhadap dalil serta buktibukti yang diajukan oleh PemohonKasasi yang menunjukkan bahwa sengketa a quo bukan sengketapartai politik tetapi sengketa perobuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sehinggatidak harus diselesaikan terlebin dahulu melalui mekanisme internalPartai Kebangkitan Bangsa (PKB

Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan Judex Facti sudah tepatdan benar karena sengketa a quo berisi keberatan Pemohon Kasasiterhadap keputusan pengurus partai in casu PKB Kabupaten Mojokertosehingga merupakan sengketa partai politik;Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.SusParpol/20195.

Kutai Kartanegara
3.DPC PKB Kukar
Turut Tergugat:
1.DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur
2.Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

Penggugat:
Ahmad Ushtuchri, SE
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat (DPW PKB Jawa Barat)
3.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi

DAUD
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC-PKB) KABUPATEN BIREUEN
4.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW-PKB) PROVINSI ACEH
5.H. IRMAWAN, S.Sos., MM
6.MUNAWAR, S.Sos.I, M.Si
7.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB)

Penggugat:
1.MIFTAHUL HIDAYAH
2.AZIZAH HERMAWATI
3.ZAHROTUN NAHDLIYAH
4.MARIA ULFA
5.NASYIDA FITRIA KUSUMAWARDANI
Tergugat:
Bapak Ketua Umum Pengurus Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) C/q. Bapak Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa ( DPW PKB ) Jawa Timur C/q. Bapak Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa ( DPC PKB ) Kabupaten Malang

Terbanding/Tergugat : DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PKB JAWA TIMUR

., Advokat,Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor LembagaBantuan Hukum ASTRANAWA beralamat di Gedung GrahaAstranawa Jalan Gayungsari Timur 33 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2020,sebagai Pihak Pelawan/Pembanding;Lawan:DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Ketintang Madya No. 153 155 KotaSurabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: OtmanRalibi, SH, M. Jafar Shodigq, SH.MH, Abdi Noorman, SH,Abdul Kadir, SH.MH. dan M.

., ParaAdvokatpada Lembaga Hukum dan HAM PKB Jawa Timur( Lakumham PKB Jatim ) beralamat di jalan GayungsariTimur No.33 ( Menanggal Blok MGR ) Surabaya 60234,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September2020, sebagai PihakTerlawan/ Terbanding;PENGADILAN TINGGI tersebut;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.Setelah membaca :1.

Nomor :743 K/Pdt/2018 yang Diajukan DPW PKB Jatim di Pengadilan NegeriSurabayaHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa Pelawan adalah benar sebagai pihak Tergugat dalam PerkaraPerdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby, sedangkan Yayasan KasPembangunan Kota Surabaya (juga disebut YKP KMS) adalahTergugat Il;2. Bahwa Pelawan hingga saat ini adalah Pelawan yang baik dan selalumenaati peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/2000 disebutkanMelaksanakan penyerahan sebidang tanah milik Yayasan KasPembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di KelurahanMenanggal Kecamatan Rungkut Kota Surabaya seluas 3.815 meterpersegi untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB JawaTimur.

Ketika asetYPK menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya, maka, PemerintahKota Surabaya tidak boleh serta merta menyerahkan aset tersebutkepada pihak swasta (dalam hal ini PKB) tanpa ada persetujuan wakilrakyat;. Bahwa dari ketidakjelasan kepemilikan hak atas tanah yang diklaimoleh Terlawan yang hanya berdasarkan Surat PersetujuanO24/VIII/YKP/SP/2000 akan menjadi Preseden Hukum Pertanahanyang buruk apabila dipaksanakan sebagai salah satu dasar HakKepemilikan Tanah yang dimiliki olen Terlawan.

DAUD
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC-PKB) KABUPATEN BIREUEN
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW-PKB) PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat V : H. IRMAWAN, S.Sos., MM
Terbanding/Tergugat VI : MUNAWAR, S.Sos.I, M.Si
Terbanding/Tergugat VII : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB)