Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa yangberisi penetapan anggota MWA UI menimbulkan polemik dikalangan civitas academica Universitas Indonesia tentangindependensi perguruan tinggI;6.

Penggugat tidakmemiliki satu fakta yang membuktikan 4 orang Anggota MWA UItersebut telah menimbulkan polemik dikalangan sivitas akademika UI,telah mengintervensi, ataupun telah membungkam Penggugat.Kerugian yang dikemukakan Penggugat lebih bersifat hipotesis teoritis,dan tidak didukung fakta empiric;7.

ParaPenggugat tidak memiliki satu fakta yang membuktikan 4 orangAnggota MWA UI tersebut telah menimbulkan polemik dikalanganSivitas akademika UI, telah mengintervensi, ataupun telahmembungkam Para Penggugat.

Menimbulkan polemik di kalangan sivitas akademika UI;b. Merupakan suatu bentuk intervensi politik diranah akademi, sehinggasecara langsung telah mengintervensi institusi Pendidikan dengan caraikut campur suatu pengelolaan perguruan tinggi negeri;c. Pemikiran kritis Para Penggugat akan terkekang apabila UIditunggangi oleh afiliasi politik tertentu.

Sangat terbuka kemungkinanupaya untuk membungkam kritik Para Penggugat melalui sistem danmekanisme lain yang mahasiswa tidak ketahuli;Menimbang, bahwa kerugian Para Penggugat sebagaimanadijelaskan di atas, jelas hanya didasarkan pada asumsi yang tidakberdasar dan Para Penggugat tidak memiliki satu fakta yang membuktikan4 orang Anggota MWA UI tersebut telah menimbulkan polemik dikalangancivitas akademika UI, telah mengintervensi, ataupun telah membungkamPara Penggugat serta Kerugian yang dikemukakan

rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugatuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon pada akhirnya sudahsudah pasrah dengan keputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikanbahwa polemik

agar bendera dan lambang daerah Aceh disesuaikan dengan berbagai entitas budaya, keberagaman daerah dankeislaman, dan telah terjadi berbagai gerakan penolakan terhadap Qanuntersebut di Aceh karena tidak sesuai dengan kehendak mayoritasmasyarakat Aceh yang Para Pemohon juga termasuk di dalam orang yangdi rugikan atas pemberlakuan Qanun tersebut dengan di abaikannyaaspirasi dari Para Pemohon, yang materinya serupa dengan yang di mohonkan dalam Permohonan ini;Bahwa qanun tersebut juga telah menjadi polemik

Bahwa dali dan argumentasi pemohon yang menyebutkan bahwaQanun Aceh No.3 Tahun 2013 a quo telah menjadi polemik politikantara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat terkait materi Qanuna quo supaya disesuaikan dengan entitas budaya sejarah dan nilai nilaiIslam yang dianut di Aceh, alasan tersebut menurut hemat Termohon IIadalah persepsi dan penafsiran dan sudut pandang yang berbeda dalammelihat realitas budaya dan keinginan masyarakat Aceh, dimana secararesmi dan representatatif keinginan a quo

Sebagai intelektual peradilan,bahwa Hakim Tinggi dan atas Hakim Agung seharusnya bertanggung jawabatas kinerjanya guna untuk dapat menerapkan kebenaran dan keadilan hukumyang seadiladilnya, dalam meluruskan kembali tujuan Revormasi guna dapatmeningkatkan citra supremasi hukum yang semakin terpuruk saat ini.Bahwa latar belakang terjadinya Revormasi sekarang ini, adalah karenaadanya berbagai macam penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan, bahkan hampir setiap putusan menjadi Polemik di tengahtengahmasyarakat

Ut;untuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah sedemikian runcing hingga pihak keluarga punmenyerah dengan keadaan tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli HukumIslam dalam Kitab Fighus Sunnah Juz halaman 291, yang selanjutnya diambilsebagai pendapat Majelis Hakim sendiri

rupiah), dan rumah tempat tinggal tersebut telah menjadi miliknyasesuai Akte Perjanjian yang ditanda tangani dihadapan Notaris (TurutTergugat), yang Penggugat tak pernah tahu isi Perjanjian tersebut, Tergugatpun tidak hadir pada penandatanganan Surat Perjanjian tersebut ;.Bahwa yang menjadi pertanyaan lagi bagi Penggugat, apa bisa Perjanjian ditanda tangani tanpa hadir kedua belah pihak yang membuat Perjanjian danTurut Tergugat harus bertanggung jawab atas kejadian ini, dan setelah hal inimenjadi polemik

Dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanyaperbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukankarena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah

2013/PA.Srl.Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan di samping itu berdasarkanketerangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namuntidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keterangan yangmerupakan saudara kandung Penggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumahtangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelahmemperhatikan secara seksama kualitas polemik

Bahwa selain itu terhadap perhitungan dan penetapanjumlah kewajiban (hutang) yang terkait dengan Hutang Pokok Pelawan :Rp. 5.655.650.862, dan Hutang Pokok Pelawan II : Rp. 3.507.006.727,sebagaimana tertuang dalam Putusan yang dibuat oleh Terlawan Il,adalah perhitungan kewajiban (hutang) yang tidak benar adanya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, dan oleh karena penetapankewajiban (hutang) oleh Terlawan masih menimbulkan polemik danpermasalahan yang berkelanjutan, sehingga belum ada kepastian

Putusan Nomor 300 K/TUN/2017 Bahwa berdasarkan Asas Kepatutan seorang Kepala Desa merupakan orangyang dianggap dituakan atau dihormati dan menjadi panutan seluruh wargadesa yang dipimpinnya, pemerintah daerah dalam menetapkan suratkeputusan pemberhentian sudah berdasarkan atas asas yuridis formal danberdasarkan pertimbangan hukum, dalam Asas Kepatutan seorang KepalaDesa yang tersandung masalah asusila sudah tidak patut untuk jadi KepalaDesa karena akan menjadi polemik berkepanjangan di desa tersebut

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa perkara ini harus betulbetul teliti dan cermat sehingga dapat menemukan suratsurat yang sahataupun suratsurat yang tidak sah, karena setiap pihak yang akanmengajukan banding harus mempunyai surat kuasa yang sah (apabiladikuasakan) yang dapat dibuktikan dengan adanya surat kuasa khusus;Bahwa setiap pihak yang akan mengajukan upaya hukum banding selaludiwajibkan adanya surat kuasa khusus (apabila dikuasakan) untukmengajukan banding, sehingga tidak menjadi polemik

Akan menjadi sebuah polemik dan keraguan bila terdapat sebuahillustrasi sebagai berikut;Apabila rekening giro memang tidak ada dana pada saat bilyet girodiserahkan oleh Terdakwa, namun kemudian Terdakwa melakukanpenyetoran/diisi dana sesaat sebelum jatuh tempo dan dapatdicairkan oleh saksi. Apakah hal tersebut menjadi sebuah tindakpidana?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksikedua Penggugat yang saling bersesuaian dikaitkan dengan pengakuanTergugat di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014 yanglalu, disamping itu berdasarkan kesaksian ibu kandung Penggugat, yangbiasanya sangat menginginkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugattetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelahmemperhatikan secara seksama kualitas polemik

telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatankepada khalayak umum untuk permainan judi, dengan sengaja turut serta dalamperusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakankesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

Poin nomor enam (6) Masalah pimjam BKK Kecamatan pernahdisaat baru punya dua anak dan itupun saya juga turut mencicil sertatidak menimbulkan polemik didalam berumah tangga.7. Poin nomor Tujuh (7) Perselisihan itu terjadi sudah dirancang olehistri Saya, terbukti bahwa semua pakaian istri saya sudah dikemasuntuk dibawa pergi, dan saya berusaha menahan untuk tidak pergi, istrisaya menolak sehingga pada ahirnya saya mengikuti dan membujukuntuk kembali kerumah.

Tentang Polemik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.1.

Bahwa PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan sebagaimana yang terjadi dalam perkaraaquo, telah menuai polemik tersendiri dalam penegakan hukum diIndonesia, termasuk penegakan hukum terhadap diri Penggugat;2.

Bahwa polemik PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan, muncul khususnya sejak diterbitkannyaSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan BadanKepegawaian Nasional Nomor 182/6957/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang PenegakanHukum

Karena pada prinsipnya Tergugat telah tepat dan benarmenerbitkan objek sengketa.Bahwa mengenai polemik angka VII Huruf A Halaman 15 sd 24pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan sebagaimana Penggugat uraikan dalamgugatannya adalah suatu dasar yang tidak dapat diterapkan atau tidak dapatdijadikan alasan dalam gugatan ini karena polemik bukan merupakan faktahukum yang harus

34 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Smnwaktu sosialisasi ditempat saksi, Saksi Samsi Warjono dan Tugjiyo tidak hadir; Bahwa Truk yang keluar masuk lewat Dusun Gondoarum tiap hari ada sekitar+ 20 (dua puluh) truk, dari Jam 07.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib; Bahwa yang pertama menemui saksi waktu akan ada sosialisasi yaitu PakLurah dan sosialisasi perintah nya pak Lurah secara lisan, karena kata pakLurah yang akan melakukan penambangan dari pihak Karton; Bahwa waktu sosialisasi belum muncul polemik

, setelah sosialisasi barumuncul polemik; Bahwa waktu sosialisasi Terdakwa Budi Sadana menyampaikan bahwaapabila nanti terjadi kerusakan jalan akibat dilalui Truk keluar masuk makaTerdakwa Budi Sadana) bersedia memperbaiki; Bahwa sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali di rumah saya 1 (satu) kali diKelurahan 1 (Satu) kali; Bahwa Setyo Prayitno adalah anggota BPD, tetapi di penambangan tersebutsebagai kapasitas pribadi; Bahwa waktu sosialisasi ada kesepakatan : Jalan rusak harus kembali diperbaiki, paska

yangseharusnya menjadi rujukan atas tindakan yang bermartabat, danRektor sebagai Pihak Penanggung Jawab, tentunya harusmenjalankan fungsi dan kewenangan dengan berdasarkan ketentuanyang berlaku dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehinggasetiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa telah terjadi pelanggaran asas Profesionalitas dapat diketahuisejak awal sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No.067/SK/R/MI/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut, yaitu ketika:1 Telah terjadi perdebatan dan polemik

pada tataraninternal Rektorium;2 Telah terjadi perdebatan dalam Rapat Senat untuk itu;3 Telah terjadi polemik dalam internal Senat Universitas;4 Telah diperingatkan oleh Alumni melalui beberapasurat;5 Telah diketahui bahwa Alim Markus hanyaberpendidikan tidak tamat SMP;6 Telah diketahui Alim Markus tidak memenuhipersyaratan Pasal 15 Kepmendiknas Gelar Dan LulusanPerguruan Tinggi;7 Telah diketahui ada petunjuk dari KementerianPendidikan Nasional RI untuk mengacu pada peraturanyang berlaku namun sengaja

tempat tinggal sejak bulanMei 2016 yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidakpernah bersatu kembali dan dikaitkan dengan Tergugat tidak mengajukan alatbukti untuk mendukung dalil bantahannya meskipun telah diberi waktu yangcukup, di samping itu berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat yangmerupakan kakak kandung Penggugat, yang biasanya sangat menginginkanrumah tangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnyasetelah memperhatikan secara seksama kualitas polemik