Ditemukan 270718 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : provinsi
Penelusuran terkait : Nurlaila Hm vs gubernur propinsi dki jakarta; Peraturan gubernur propinsi dki nomor 82 tahun 2006 Komisi pemilihan umum daerah (kpud) propinsi sulawesi tenggara Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen agama propinsi gorontalo Keputusan gubernur propinsi kalimantan selatan no: 903/436/keu Keputusan dprd propinsi banten no.162.4/kep-dprd/10/2001 jo. keputusan dprd propinsi no. 162.4/kep-dprd/13/2001 Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan Korupsi Anggaran dprd Ketua dan wakil ketua dprd propinsi banten 19/pdt/2014/ptk Gubernur propinsi nusa tenggara timur Kilyon muskanan
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 13-02-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 20/PDT/2023/PT JMB
Tanggal 2 Maret 2023 — Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Jambi
Terbanding/Penggugat : pirdaus
52 — 10
  • Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Jambi
    Terbanding/Penggugat : pirdaus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-06-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2852 K/Pdt/2009
Tanggal 8 Juni 2010 — YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI (YPK) Propinsi Bali ; DIREKTUR UTAMA PT.MARGARANA
26 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI (YPK) Propinsi Bali ; DIREKTUR UTAMA PT.MARGARANA
    PUTUSANNo. 2852 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI (YPK) Propinsi Bali,berkedudukan di Jalan Cempaka No.6 Denpasar, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. WARSA T.BHUWANA, SH.MM, 2.NYM.PUTRA SELAMET, SH. 3.
    Penggugat / Pembanding ;melawan:DIREKTUR UTAMA PT.MARGARANA, berkedudukan di JalanCempaka No.6 Denpasar ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Singaraja pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Yayasan Kebaktian Pancasila (YKP) Propinsi
    permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dan serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASANKEBAKTIAN PROKLAMASI (YKP) PROPINSI
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 22-03-2012 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 26-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 7/G/2012/PTUN-PDG
Tanggal 31 Juli 2012 — -PUTU EKA PRISTIWASA,SE -SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
88 — 49
  • -PUTU EKA PRISTIWASA,SE-SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
    Saanin Padang No 76 Ulu Gadut, Padang ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANSEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT ;Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.51 Padang ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyabernama :1 YULITAR,SH, Kepala Biro Hukum Sekretaris DaerahPropinsi Sumatera2 AZMETYEDA MAKMUR,SH, Kabag Bantuan Hukum danHAM pada Biro Hukum Setda Propinsi Sumatera3 DESI ARIATI,SH, Kasubag Sengketa Hukum pada Bagianbantuan Hukum Setda Propinsi Sumatera4 HENDRI OKTAVIA HATTA,SH
    SaaninPadang ke pihak Polsek Pauh dan Sekda Propinsi Sumatera Barat.
    Usahamemahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, buku I, edisi baru,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , 2002, halaman 90 92) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut :1 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :a pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan daripimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
    ;b pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi;c pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dandari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnyasetingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.2 Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis denganMenteri Dalam Negeti.3 Calon Sekretaris Daerah Propinsi yang akan dikonsultasikan
    untuk diangkat dalamjabatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harusmemenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.4 Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi mengajukanpermintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.5 Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) dilakukan secara tertulis dengan
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 132/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — SUPANGAT MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
140 — 9
  • SUPANGATMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 25-09-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 K/TUN/2013
Tanggal 25 September 2013 — ,M.Sc, dkk vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA (dahulu GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA U. B. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SULAWESI TENGGARA ), dkk
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Sc, dkk vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA (dahulu GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA U. B. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SULAWESI TENGGARA ), dkk
    ., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan A YaniLrng Telkom No. 204 A, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11Januari 2012:Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ PenggugatI, Idan Il;melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA = (dahuluGUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESITENGGARA U. B.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Register : 17-02-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Bjm
Tanggal 8 September 2014 —
79 — 56
  • PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
    DINAS PEKERJAAN UMUMPEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN CQ.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM ~ PROPINSIKALIMANTAN SELATAN, selaku Pengguna Anggaran KegiatanPembangunan Gedung Sekretariat Daerah/ Gubernur PropinsiKalimantan Selatan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Mayjend. D.IPandjaitan No. 8 Banjarmasin, Kalimantan Selatan;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Eddy Sofyan, MAP.,SUGIONO YAJIE, S.H., M.H., RITA ARYANI, S.H., M.H., EDYHARPENDI, S.H., M.H. dan Hj.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Jmb
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat:
RUSMIATUN
Tergugat:
Gubernur Propinsi Jambi
74 — 29
  • Penggugat:
    RUSMIATUN
    Tergugat:
    Gubernur Propinsi Jambi
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 07-10-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PN MANADO Nomor 368/Pdt.P/2021/PN Mnd
Tanggal 27 Oktober 2021 — Pemohon:
PUSAT KOPERASI UNIT DESA PROPINSI SULAWESI UTARA
25 — 8
  • Menetapkan Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :
    • Ketua : Drs. Inyo A.
      Jotam Maxi Togas
    • Bendahara : Decky Tangkudung, SE

    Adalah sah sebagai pengurus terpilih masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026

    3. Memberikan izin kepada Pengurus Terpilih sebagai Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 untuk berhak dan sah bertindak atas nama Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi Sulawesi Utara

    Pemohon:
    PUSAT KOPERASI UNIT DESA PROPINSI SULAWESI UTARA
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 16-01-2023 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 31-01-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 3/PDT/2023/PT JMB
Tanggal 31 Januari 2023 — Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Jambi
Terbanding/Penggugat : RUSMIATUN
40 — 6
  • Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Jambi
    Terbanding/Penggugat : RUSMIATUN
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — DITO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
49 — 0
  • DITOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-10-2008 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/Pdt/2008
Tanggal 15 Oktober 2008 — GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR dkk vs H.M. YUSUF HASYIM
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR dkk vs H.M. YUSUF HASYIM
    GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di JalanPahlawan No. 110 Surabaya Cq, KEPALA DINAS SOSIALPROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Gayung kebonsariNo. 56B Surabaya, yang dalam hal ini memberi surat kuasakhusus tanggal 28 Pebruari 2006 kepada INDRA WIRAGANA,SH, SUPRIYANTO, SH, MAKHFUDZ, SH, INDAH WAHYUNI,SH.Msi, KOTOT PUGUH PRABOWO, SH, Semuanyaberkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;INDERA ISTIANTO, SH.MM, berkantor di Jalan GayungKebonsari Nomor 56 B Surabaya, Pemohon Kasasi dahuluTergugat
    No. 103 K/Pdt/2008menampung orang jompo / miskin sejak tahun 1964, yang sekarang bernamaPanti Sosial Tresna Werdha Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur.Bahwa setelah Penggugat telah melakukan transaksi jual beli danmendapatkan surat penyerahan kepemilikan atas tanah untuk menguasaisepenuhnya dari pemilik awal tanggal 24 Desember 1968, maka Penggugatpada tahun 1974 telah menemui pihak Tergugat1 agar tanah dan bangunanObyek Sengketa yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam menampung orangjompo
    Penggugat sebagai pemilik yang baru, tetapipada saat itu Tergugat1 tetap tidak bersedia menyerahkan dengan alasandigunakan untuk kepentingan Dinas Sosial dalam menampung orang jompo danorang miskin.Bahwa setelah keberatankeberatan yang dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat1 pada tahun 1974 tidak berhasil maka keberatankeberatanini dilanjutkan lagi pada tahun 1978 sampai tahun 2006 (gugatan ini dimasukandan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang) dengan cara Penggugatmenemui sendiri Gubernur Propinsi
    Jawa Timur, agar pemerintahmemperhatikan nasib kepemilikan tanah dan bangunan Penggugat, yang sudahdibeli sejak tahun 1968.Bahwa keberatankeberatan yang dilakukan oleh Penggugat agarTergugat1 segera menyerahkan tanah dan bangunan Obyek Sengketa telahmenemul jalan buntu, hal ini terlinat pada saat pertemuan yang dilakukan antarakuasa hukum Penggugat dengan pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal18 Januari 2006 di ruang rapat Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tidak berhasilmenyelesaikan permasalahan
    Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Pakai Nomor0040/Desa Candimulyo, tanggal 22 Oktober 2003, Surat Ukurtanggal 13 Agustus 2003 Nomor 00639/Candimulyo/2003, tercatatatas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur.3.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 23-09-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/G/2013/PTTUN–MDN
Tanggal 17 Oktober 2013 — LUKMAN ASYIEK vs KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BENGKULU
57 — 43
  • LUKMAN ASYIEK vs KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BENGKULU
    partai politik calon peserta pemilu dengan KPU,KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 2 Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI tetang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menyatakan SengketaTata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul antara: KPU,KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dariDaftar Calon Tetap sebagaimana dalam pasal 65 dan pasal 75 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; 3
    Bengkulu Nomor: 660/KPUProv007/V1/2013 tertanggal 25 Juli 2013 dan dikeluarkannyaKeputusan KPU Propinsi Bengkulu Nomo: 76/Kpts/KPUProv07/2013ditetapkan di Bengkulu, tanggal 22 Agustus 2013 tentang PenetapanDaftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam PemilihanUmum Tahun 2014, yang mana dalam surat Keputusan tersebut tidakditetapkan nama Penggugat sebagai Calon Tetap Peserta PemiluAnggota DPRD Propinsi Bengkulu; Bahwa Tergugat tanpa melalui konfirmasi kepada Penggugat telahmenerbitkan
    Hal ini menunjukan adanya sikapdiskriminatif yang dilakukan oleh KPU Propinsi Bengkulu; mengapaKPU Propinsi Bengkulu bersikap diskriminatif pada Penggugat ataukarena ada upaya untuk menjatuhkan Penggugalt; Bahwa terhadap persyaratan yang tidak dipenuhi Penggugat menurutKPU Propinsi Bengkulu berdasarkan ketentuan terhadap tindak pidanayang diancam 5 (lima) tahun atau lebih, tidak bisa dijadikan dasar olehKPU untuk menerapkan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang UndangNomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU
    BawasluPropinsi Bengkulu dengan surat tertanggal 15 Agustus 2013 yangtelah mengajukan permohonan pengaduan/laporan pelanggaran kodeetik oleh Bawaslu Propinsi Bengkulu;35 Bahwa Bawaslu Propinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan SengketaNo. 01/SP22/Set.
    /KPIProv07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan DaftarCalon Tetap Anggata DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan UmumTahun 2014; 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU PropinsiBengkulu No. 76/Kpts/KPUProv07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentangPenetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalamPemilihan Umum Tahun 2014;4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru tentangDaftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam PemilihanUmum Tahun
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 131/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — SUWANDI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
131 — 23
  • SUWANDIMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
    Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMNyang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari Menteri BUMNdengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013 (TK21)dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalamRangka Percepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar 20 Udara untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei
    Termohon Keberatan II mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartadengan Surat Nomor
    Bahwa usaha tambak yang digarap Pemohon Keberatan diganti rugi sebesarRp 0, (nol rupiah) atas penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan yang diumumkan dalam musyawarah di Balai Desa JangkaranKecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Juli 2016, yangdilaksanakan oleh Termohon Keberatan selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh PemohonKeberatan, Masyarakat
    Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 20112030 yaituPERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 yangdalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahan pengembangan Zona PerikananBudidaya dilakukan dengan Mengembangkan perikanan budidaya air payau diKecamatan Temon dan Galur Kab.
    Foto copy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalamRangka Percepatan Proses Pengadaan Tanah bagi Pembangunan BandarUdara untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2015, diberi tanda : TK22 ;3. Foto copy UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012, diberitanda TK23 ;4. Foto copy Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013, diberi tanda : TK24 ;5.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 13-05-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 86/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 2 Juli 2014 — NIKANOR SAGURUK,S.Th,M.Si vs GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
27 — 17
  • NIKANOR SAGURUK,S.Th,M.Si vs GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
    ,M.H; Masingmasing kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl.Bandung No. 7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang,pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor A & aLAW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12November 2013, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING ; wenn nn anne nn nnnnnnnnnnnneennnnneenns MELAW ANHalaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 86/B/2014/PT.TUNMDNGUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, Tempat Kedudukan di Jl.Jendsudirman No. 51 Padang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-01-2011 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 03/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 18 Januari 2011 — Abdullah bin Tolib;Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta
46 — 22
  • Abdullah bin Tolib;Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta
    . & PARTNERS, beralamat di GedungGraha Kogas Mampang, Lantai Dasar, Jalan Kapten Tendean No. 9 B, MampangPrapatan, Jakarta Selatan 12790,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor01/SK/ DBR/PTUN/I/2011 tanggal 4 Januari2011 selanjutnya disebut sebagaieros p enee s nos 2 ae PENGGUGAT,L A W A NHal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor : 03/G/201 1/PTUNJKT...GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA ; tempatkedudukan di Jalan Medan Merdeka SelatanNomor 89, Jakarta Pusat, selanjutnyadisebutSebagal ........ ce eeMenimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-02-2010 — Upload : 05-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 580K/PDTSUS/2009
Tanggal 11 Februari 2010 — DIREKTUR PD AIR BERSIH PROPINSI JAWA TIMUR, ; HERI POERNOMO,
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PD AIR BERSIH PROPINSI JAWA TIMUR, ; HERI POERNOMO,
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SALIMAN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
110 — 11
  • SALIMANMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
    Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMNyang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari Menteri BUMNdengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013 (TK21)dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalamRangka Percepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan BandarUdara untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015
    (TK22) ;Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta16dengan
    Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 20112030 yaituPERDA Propinsi Daerah lIstimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 yangdalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahan pengembangan Zona PerikananBudidaya dilakukan dengan Mengembangkan perikanan budidaya air payau diKecamatan Temon dan Galur Kab.
    Foto Copy Surat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KP.280 Tahun2015 tertanggal 29 Mei 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PT AngkasaPura (Persero) dalam rangka percepatan proses pengadaan tanah bagipembangunan Bandar Udara untuk kepentingan umum di Kabupaten KulonProgo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan (TK22);3. Foto copyUndang Undang Nomor:13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DaerahIstimewa Yogyakara, selanjutnya disebut dengan (TK23);4.
    Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannyamendalilkan bahwa alasan diajukan Permohonan Keberatan antara lainberdasarkan Pasal 56 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulau Pulau Kecil Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030,serta Pasal 46 Ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun2012 2032
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — R FAROJI MELAWAN KEPALA KANWIL PN PROPINSI DIY DKK
59 — 24
  • R FAROJIMELAWANKEPALA KANWIL PN PROPINSI DIY DKK
    Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan Pemohon Keberatanyang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil 28 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20112030 yaitu PERDA PropinsiDaerah lIstimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat(1) a menjelaskan arahan pengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukandengan Mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.
    Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor :144/KEP/24.300/XV2015, tertanggal 2 Nopember 2015 tentang SusunanKeanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di DIY dan Sekretariat, diberi tanda : TK I3 ;.
    Foto copy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalam RangkaPercepatan Proses Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta, tanggal 29 Mei 2015, diberi tanda : TK22 ;Foto copy UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012, diberitanda TK23 ;Foto copy Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013, diberi tanda : TK24 ;Foto copy Surat Pemberitahuan dari Sekretaris Daerah
    Demikian pula dengan Peraturan Bupati Kulon Progo 58 Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan diundangkanpada Lembaran Daerah Kulon Progo pada tanggal 25 Nopember 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tentang asas Non Retro Aktifdihubungkan dengan fakta hukum keberadaan tambak milik Pemohon Keberatan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Keberatan Pemohon Keberatandengan mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang
    Selain itupenggarapan tanah dalam bentuk pengelolaan tambak oleh Pemohon Keberatan 63 tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku yakni berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau PulauKecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 22-08-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 72/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 14 Januari 2015 — CARMEN ROBEMA TAMBUNAN VS SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
69 — 46
  • CARMEN ROBEMA TAMBUNAN VS SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
    Naripan Nomor: 89 KotaBandung, sekarang beralamat di Metro Trade Center, MIM Lt. 1Blok A6/18 Jalan Soekarno Hatta Nomor: 560 Bandung.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANDAERAH PROPINSI JAWA BARAT. Berkedudukan di JalanDiponegoro Nomor: 22 Bandung. Dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Nomor: 180/60/Hukham, Tertanggal 2 Oktober 2014memberi kuasa kepada : 1. Yessy Esmiralda, SH.,MH.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 107/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SURYONO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
48 — 16
  • SURYONOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
    Angkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untuk Kepentingan Umum diKabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015(TK22);Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhak danobyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara Internasional KulonProgo
    Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor :Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN WatAP.1.5442/HK.08/2015/PDB, tanggal 28 Oktober 2015 Perihal Pengajuan TahapPelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta;.
    ) menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan kegiatantidak sesuai dengan ketentuan pengendalian, pemanfaatan ruang diancamHalaman 27 dari 50 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN Watpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknyaRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa sebelum dibuat tambak di Desa Jangkaran adalah kawasan pertanianlahan kering.Bahwa saksi mengetahui dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (ZWP3K) Propinsi
    dalildalil sangkalannya, TermohonKeberatan II telah mengajukan bukti tulisan / surat sebagai berikut :1.Fotocopy Surat Penugasan pengembangan Bandar Udara dari Menteri BUMNNomor :S729/MBU/2013 tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda (TK.21).Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalam rangkapercepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan Bandar udara untukkepentingan umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi
    intinyamenggunakan tambak tersebut hanya sekali dan jika tanah tersebut akandipergunakan oleh pemerintah mereka tidak keberatan dan tidak akan menuntutganti rugi.Bahwa sebelum digunakan untuk tambak, di lokasi tersebut ditanami cemaraudang yang tujuannya untuk konservasi namun tanaman tersebut oleh penambakdirusak pada saat membuka lahan untuk tambak udang.Bahwa persayaratan yang harus dipenuhi tentang perizinan usaha tambak adalahdiantaranya adalah bukti kepemilikan lahan.Bahwa terkait dengan Peraturan Daerah Propinsi