Andi, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari2014 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di jalan di Jurang Maut / Blok Pall batas 355dalam kawasan Hutan Kujur Desa Genggelang Kecamatan Gangga, KabupatenLombok Utara, yang melakukan perbuatan dan yang turut serta melakukanperbuatan dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutanyang dilakukan mereka para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.30 witadilaksanakan sosialisasi reboisasi

H.Sabnar yang diikuti dengan pemasangan plang.Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.30 witadilaksanakan sosialisasi reboisasi dan pengkayaan hutan produksi dengan pihakkelompok pengarap 25 hektar hutan produksi terbatas yang bertempat di Pondokkerja kawasan Hutan Monggal Dsn. Tempos Kujur Liams, yang dilakukan olehKepala Resort Monggal, Balai Kesatuan Pegelolaan Hutan Rinjani Barat padaDinas Kehutanan Prov. NTB (Sdr. SIRAJUDIN) beserta dari Dinas KehutananProv.

Saksi mustari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari2014 tepatnya di Pondok kerja KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Rinjani Baratdan Pondok Kerja PHTUL (Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan Lokal)Dusun kujur Desa Gnggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utarapal batas 355;Bahwa benar awalnya ada acara sosialisasi reboisasi pengkayaan Hutan Produksidalam acara tersebut diundang beberapa petani, Kepala Desa, Kepala

Saksi DEPAS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar pengerusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtutanggal 11 Januari 2014 dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 di Dusunkujur Desa Gnggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara ;e Awalnya ada acara sosialisasi reboisasi pengkayaan Hutan Produksi dalam acaratersebut diundang beberapa petani, Kepala Desa, Kepala Dusun, Anggota DinasKehutanan Proponsi Nusa Tenggara Barat dan Mandor KPH, namun acaratersebut

Sakst AGUNG WIDANU JAYA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014tepatnya di Pondok kerja KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Rinjani Baratdan Pondok Kerja PHTUL (Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan Lokal)Dusun kujur Desa Gnggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utarapal batas 355;e Awalnya ada acara sosialisasi reboisasi pengkayaan Hutan Produksi dalamacara tersebut diundang beberapa petani, Kepala Desa, Kepala Dusun

Nomor : 82 K/Pid/2013e Pihak Kedua berjanji untuk membantu Pihak Pertama dalam halpelaksanaan administrasi guna mengeluarkan sisa kayu IzinPemanfaatan Kayu (IPK) yang telah di stok opname, akan tetapi semuabiaya operasional dan kewajibankewajiban yang diperlukan untuk itumenjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Pertama;e Kayukayu yang berhasil dikeluarkan tersebut nantinya akan menjadimilik sepenuhnya Pihak Pertama;Kemudian saksi HARRY JUSMAN membayar Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana Reboisasi

PANEI LIKASEJAHTERA yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan(RHH) oleh saksi HARRY JUSMAN kepada Pejabat Penerbit SKSKB(P2SKSKB) Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten TapanuliSelatan karena saksi HARRY JUSMAN belum menyerahkan bukti pelunasantunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayukayu dari Izin PemanfaatanKayu (IPK) yang diterbitkan Bupati Tapanuli Selatan Nomor:522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007

Nomor : 82 K/Pid/2013Kemudian saksi HARRY JUSMAN membayar Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayusebanyak 5114,73. M di IPK PT.

PANEI LIKASEJAHTERA dalam Surat tertanggal 10 Agustus 2010 dan juga saksiHARRY JUSMAN melampirkan foto copy Bukti Setor Pelunasan ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi HasilHutan (RHH) atas kayukayu yang telah di stock opname tersebut sehinggaHal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor : 82 K/Pid/2013saksi IRWAN EFENDI yakin bahwa saksi HARRY JUSMAN adalah pemilikkayu (stock opname) sebanyak 16.295,09 M di IPK PT.

PLS akan tetapi HARRYJUSMAN membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR)dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu sebanyak 5114,73 M? di IPK PT.PANEI LIKA SEJAHTERA .Saksi PRIANTO belum mengajukan SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atas kayu sebanyak 5114,73 M di IPKPT.

.= 37x34 = 1 dengan panjang 4 (empat) meter.Bahwa berdasarkan keterangan ahli Untuk dapat mengangkut, memilki danatau menguasai kayu olahan yang berasal dari hutan alam terlebih dahuluharuSs mempunyai izin Penebangan / Pemungutan / Pemanenan Kayu dariInstansi yang berwenang, jugat harus membayar Dana Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dalam mata uang rupiah dan Dana Reboisasi (DR) yangharus dibayar dengan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai denganperaturan Pemerintah nomor : 12 tahun 2014 tentang

(enam pulun empat ribu rupiah) Per Meter Kubik, sedangkanDana Reboisasi (DR) yang harus dibayar kepada Negara untuk kayuKatagori Komersil dua (Kelompok Rimba Campuran) yaitu sejumlah $12 (duabelas) Dolar Amerika per Meter kubik, dan untuk Katagori Komersil satu(Kelompok Meranti) yaitu sejumlah $14,5 (empat belas koma lima) DolarAmerika Serikat Per Meter Kubik. Kerugian Negara terhadap Kayu Olahan dan kayu bulat Illegal barang buktimilik Terdakwa M.

meter.= 48x45 = 1 dengan panjang 4 (empat) meter.= 26x23 = 1 dengan panjang 4 (empat) meter.= 38x35 = 1 dengan panjang 4 (empat) meter.= 37x34 = 1 dengan panjang 4 (empat) meter.Bahwa berdasarkan keterangan ahli Untuk dapat mengangkut, memilki danatau menguasai kayu olahan yang berasal dari hutan alam terlebih dahuluharuS mempunyai izin Penebangan / Pemungutan / Pemanenan Kayu dariInstansi yang berwenang, jugat harus membayar Dana Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dalam mata uang rupiah dan Dana Reboisasi

(enam puluh empat ribu rupiah) Per Meter Kubik, sedangkanDana Reboisasi (DR) yang harus dibayar kepada Negara untuk kayuKatagori Komersil dua (Kelompok Rimba Campuran) yaitu sejumlah $12 (duaHalaman 7 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.B/LH/2019PN Sgibelas) Dolar Amerika per Meter kubik, dan untuk Katagori Komersil satu(Kelompok Meranti) yaitu sejumlah $14,5 (empat belas koma lima) DolarAmerika Serikat Per Meter Kubik.

(enam pulun empat ribu rupiah) Per Meter Kubik, sedangkanDana Reboisasi (DR) yang harus dibayar kepada Negara untuk kayuKatagori Komersil dua (Kelompok Rimba Campuran) yaitu sejumlah $12 (duabelas) Dolar Amerika per Meter kubik, dan untuk Katagori Komersil satu(Kelompok Meranti) yaitu sejumlah $14,5 (empat belas koma lima) DolarAmerika Serikat Per Meter Kubik.Kerugian Negara terhadap Kayu Olahan dan kayu bulat Illegal barang buktimilik Terdakwa M.

.: 02/ BPDASHL.LM/ POKJA/ RHL/ 08/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lokasi Pendulangan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.

.: BA.267/ BPDASHL.LM/ RHL/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 pada kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan dan Lahan Desa Alu Kec. Alu Kab. Polman tahun 2018.

.: 013/ ST-GENERAL/ XI/ 2020 tanggal 04 November 2020 tentang Surat Penugasan Untuk Pekerjaan Penilaian Tanaman Pada Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Pola Intensif (P-2) Pada RHL Tahun 2020 Seluas 300 Ha.

berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 April 2012NO Reg.Perkara: PDM 21/PYKBH/0312 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :Bahwa terdakwa ia terdakwa Luis Suharno Datuak Paduko Simarajo Nan Caka danEddy Lubis (berkas diajukan tersendiri) yang melakukan, turut serta melakukan pada hari Selasatanggal 16 Januari 2012 pukul 08.30wib s/d hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 pukul 15.00wibatau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat diKawasan Hutan Taman Reboisasi

memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutantanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dengan cara sebagai berikut:Berawal terdakwa dan Eddy Lubis memerlukan kayu untuk membangun kedai dankandang maka terdakwa menyampaikan kepada Eddy Lubis kalau Eddy Lubis mau ikutmenebang pohon pinus yang tumbuh di Tanah Ulayat Persukuan Sumpadang Jorong TanjungAteh Kenegarian Taram (yang sejak tanggal 6 April 1978 telah masuk sebagai peta kawasanhutan Kab.50 Kota menjadi kawasan hutan taman reboisasi

, Musnal yang mengemudikan trucksebagai sopir tetapi masalah kepemilikan mobil saksitidak tahu;e Bahwa pekerjaan Musnal sebagai sopir, pekerjaan Edimembuat kolam ikan dan pekerjaan DT.Caka adalahtani;e Bahwa saksi sebagai Wali Nagari tidak adamemberikan izin atau melarang warga untuk menebangpohon pinus tersebut karena bukan wewenang saksi;e Bahwa status hutan pinus tersebut adalah tanah ulayatyang sudah diserahkan pada pemerintah;e Bahwa di kantor Wali Nagari ada arsipnya dan memangada tanaman reboisasi

di wilayah Taram;e Bahwa masyarakat Taram sudah tahu kalau hutan pinustersebut adalah taman reboisasi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan;5.

dimana untuk penanaman pohon pinus tersebut adalah denganbiaya negara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari kehutanan setiap orang yangakan mengambil tanaman di hutan reboisasi tersebut harus memilik izin dari pihak yangberwenang karena hutan tersebut adalah milik negara;Menimbang, bahwa DT.Caka menebang pohon pinus dengan menggunakan sinsawsecara berangsurangsur setelah sekitar satu minggu kemudian diagkat ke pinggir jalan untukselanjutnya dibawa ke tempat pengolahan di Subarang;Menimbang

Putusan Nomor 1330/B/PK/PJK/2017 Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 0 0) 0)Jumlah PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar (30.139.849.157) 0 (30.139.849.157) ALASAN MATERIL;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding tersebut sebesar Rp. 137.730.625,00 atas Pajak Masukanpenyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berupakompos bahan lainnya yang dipergunakan dalam rangka Reboisasi/Reklamasilahan pasca penambangan yang tidak dapat dikreditkan atas pajak

Anugerah Mustika Ostindo kepada Pemohon Banding;bahwa koreksi Pemeriksa ini terkait dengan penyerahan BKP dan JKPsehubungan dengan pelaksanaan Reboisasi/Reklamasi yang wajib dilakukanoleh Pemohon Banding sebagai perusahaan tambang. Alasan koreksiPemeriksa adalah bahwa perolehan BKP dan JKP dari vendorvendor ini tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi) Pasal 9 ayat(8) huruf b UU No. 11/1994. Pemohon Banding tidak setuju dengan alasankoreksi Pemeriksa tersebut.

Terkait dengan hal tersebut,Pemohon Banding berkomitmen untuk menjalankan kegiatan OperasiPertambangan dengan memperhatikan Lingkungan Hidup dan Masyarakatsekitar;bahwa reboisasi/reklamasi merupakan aktivitas penataan lahan pascapenambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang.

Kegagalan atautidak terpenuhinya persyaratan reboisasi/reklamasi yang dilakukan olehperusahaan tambang bisa mengakibatkan dihentikannya operasi pertambangansecara keseluruhan sehingga mengakibatkan produksi terhenti, bahkan bisamenyebabkan dicabutnya ijin atau kontrak kerjasama pertambangan (Pasal 46dan 47 Peraturan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral No.18 Tahun 2008).Halaman 3 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 1330/B/PK/PJK/2017untuk kegiatan reboisasi dan reklamasi yang dikoreksi oleh Terbandingsejumlah Rp. 137.730.625,00 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat(8) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 adalah merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPemohon Banding karena kegiatan tersebut berhubungan langsung dengankegiatan usaha

pernah diperiksa Penyidik terkait penghitungan ahli terhadapkerugian Negara dari kayu olahan yang disita dari terdakwa karena tidakdilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);Bahwa perhitungan itu dilakukan atas permintaan dari Polres Kapuas serta suratperintah Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan KabupatenKapuas;Bahwa syarat yang diperlukan untuk mengangkut kayu olahan, yaitu sudahdipenuhinya kewajiban untuk membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)serta DR (Dana Reboisasi

Kerugian dari DR (Dana Reboisasi) sebesar US$ 145,49 (seratus empatpuluh lima dolar Amerika koma empat puluh sembilan sen);Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas terdakwa menyatakan tidaktahu;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan,sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta keterangan yangterdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;Bahwa terdakwa diperiksa Penyidik terkait terdakwa yang telah diamankanoleh pihak Kodim 1011 Kapuas karena membawa

Bahwa kayu olahan yang terdakwa bawa, ternyata tidak dilengkapi dengansurat atau dokumen yang sah, sehingga mengakibatkan kerugian Negara,karena tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) bagi Negara yang menurut AhliMustapa Kamal, diperhitungkan, sebagai berikut:a. Kerugian dari PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesarRp.670.108, (enam ratus tujuh puluh ribu seratus delapan rupiah);b.

Kerugian dari DR (Dana Reboisasi) sebesar US$ 145,49 (seratus empatpuluh lima dolar Amerika koma empat puluh sembilan sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbuktiatau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alatalat bukti yang terangkumdalam faktafakta hukum di atas;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, sebagai berikut:Pertama, melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Kerugian dari DR (Dana Reboisasi) sebesar US$ 145,49 (seratus empatpuluh lima dolar Amerika koma empat puluh sembilan sen);Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam penjelasan pasal 15 danketentuan pasal 16 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang PencegahanDan Pemberantasan Perusakan Hutan di atas, ketika mengangkut kayu olahantersebut mestinya terdakwa harus melengkapinya dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) yang secara konkrit dalam prakteknya berupa Faktur AngkutanKayu Olahan

Nomor : P52/MenhutlI/2014, tanggal 18Agustus 2014, tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan dan PenyetoranDana Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pengganti NilaiTegakan dan Ganti Rugi Nilai Tegakan jo Peraturan Menteri KehutananRI Nomor : P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014, tentangIzin Pemanfaatan Kayu, maka eksistensi peraturanperaturan Menter!

Nomor : P52/MenhutIl/2014tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan dan Penyetoran Dana ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan danGanti Rugi Nilai Tegakan; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/ Menhutll/2014 tentangIzin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan RI.

Putusan Nomor 544 K/TUN/201610.Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan dan Ganti RugiNilai Tegakan; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/Menhutll/2014 tentangIzin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan RI.

Sedangkan Dana Reboisasi (DR) adalah danauntuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnyayang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan darihutan alam yang berupa kayu.

Nomor : P52/Menhutll/2014tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan dan Penyetoran Dana ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan danGanti Rugi Nilai Tegakan; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/Menhutll/2014 tentangIzin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan RI.

persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli yang bernamaSIMANG Bin KAMSAN TINGANG dibacakan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan dan KehutananKabupaten Kapuas sebagai Ahli Kerugian Negara di bidang PSDH / DRberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 522/855/II.3/Dishut, tanggal 10September 2018;Bahwa perbuatan Terdakwa Ugoe Winargo Bin Kusni jelas merugikanNegara karena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban untuk membayar ProvisiSumber Dana Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi

Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakanb.kepada pemegang ijin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutanyang dipungut dari hutan negara (hutan yang berada pada tanah yangtidak dibebani hak atas tanah);Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutanserta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usahapemanfaatan hasil hutan dari hutan yang berupa kayu;Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 295/Pid.SusLH/2018/PN KIkBahwa dasar dari

Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutanserta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usahapemanfaatan hasil hutan dari hutan yang berupa kayu;Bahwa benar dasar dari pemungutan PSDH dan DR tersebut adalah:a. PERMENLHK NomorP71/MENLHK/SETJEN/HPL3/8/2016, Pasal 11 point b dan Pasal 14 pointb;b. PERMENLHK NomorP.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tanggal 22 Desember 2017;C.

(DR) adalah dana untukreboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yangdipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutanalam yang berupa kayu (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.52/Menhutll/2014 tentang Petunjuk TataCara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti RugjiTegakan);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh

dan kayu olahan sebanyak 518 keping/potongatau sama dengan 4,4200 m tersebut tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan (SKSHHKO);Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa jelas merugikan Negarakarena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban untuk membayar ProvisiSumber Dana Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);Menimbang, bahwa dalam hal ini seharusnya Terdakwa memenuhikewajibankewajibannya antara lain:Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 295/Pid.SusLH/2018/PN KIk1.

ArtalindoWiratama, diberi tanda (T. 79);80 Foto copy Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (DR) Nomor :100150 Pematang Rebah tanggal 1 Nopember 2010, diberi tanda (T. 80) ;81 Foto copy Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 3 Nopember2010 untuk setoran Dana Reboisasi (DR) PT.

20(11untuk setoran Dana Reboisasi (DR) PT.

Artalindo Wiratama,diberi tanda (T.91) ;92 Foto copy Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (DR) Nomor :111101 Pematang Rebah tanggal 17 Januari 2011, diberi tanda (T.92) ;93 Foto copy Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 18 Januari 2011untuk setoran Dana Reboisasi (DR) PT.

Artalindo Wiratama,diberi tanda (T.95) ;96 Foto copy Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (DR) Nomor :97 Foto copy Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 7 Januari 2011untuk setoran Dana Reboisasi (DR) PT.

Artalindo Wiratama,diberi tanda (T. 103) ;104 Foto copy Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (DR) Nomor :040311 Pematang Rebah tanggal 3 Maret 2011, diberi tanda (T. 104) ;105 Foto copy Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 3 Maret 2011untuk setoran Dana Reboisasi (DR) PT.

Surat Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan No.658/ DJRRL/1989 tanggal 19 Agustus 1989 (bukti P 3) perihal ljinPercobaan Penanaman Pembangunan HTI atas nama PT InhutaniIl Unit Senakin di Kalimantan Selatan, yang pada prinsipnya menyetujuipermohonan Penggugat untuk membangun HTI atas nama Penggugat diSenakin seluas + 10.000 hektar dan dapat dikembangkan menjadi seluas+ 34.000 hektar surat tersebut secara prosedural teknis padaDepartemen Kehutanan adalah sebagai landasan operasionalpelaksanaan

Ditjen Reboisasi dan RehabilitasiLahan merespon permohonan Pembanding semula Penggugatdengan menerbitkan surat Nomor 658/DJRRL/1989, tanggal 19Agustus 1989 perihal izin percobaan penanaman pembangunanhutan tanaman industri, untuk jangka waktu selama 5 (lima)tahun, sampai tanggal 19 Agustus 1994;Bahwa berdasarkan izin tersebut Pembanding semulaPenggugat melakukan kegiatan penanaman untuk membangunhutan tanaman industri di kawasan hutan Senakin KabupatenKotabaru, dengan jenis tanaman: sengon, akasia

dana berasal dariDana Reboisasi yang tidak lain berasal dari Pemerintahcq.

T.2.a, T.11dan 1.12).Tanggapan/keberatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding := Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebuttidak benar, keliru oleh karena mencampur adukkan jjinpercobaan penanaman pembangunan HII dimaksudSurat Direktorat Jenderal Reboisasi dan RehabilitasiHal. 27 dari 33 hal. Put.

Departemen Kehutanan (sekarangKementerian Kehutanan) melalui Penyaluran Dana Reboisasi tahun1990/1991 sampai dengan tahun 1996/1997, artinya dana tersebut berasaldari negara/pemerintah dan harus dipertanggungjawabkan ke publik.

ATONG yaitu memiliki dan mengusaihasil hutan berupa kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sejumlah 1.071(seriou tujuh puluh satu) keping dengan volume 61,5451 m3 (enam puluh satukoma lima empat lima satu meter kubik) tanpa dilengkapi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH(Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan keNegara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga DanaReboisasi (DR) yang harus dibayar oleh

Kelompok Jenis Meranti Volume 35,1429 M3 (konversi menjadi 70,29 M3)maka PSDH nya sebesar Rp. 4.849.720, ; Dana Reboisasi sebesar US$1.019,44, Ganti Rugi Tegakan Rp. 48.497.202.;Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.BLH/2019/PN Rhlb. Kelompok Jenis Meranti Volume 26,4022 M3 (konversi menjadi 52,80 M3)maka PSDH nya sebesar Rp. 2.059.371, ; Dana Reboisasi sebesar US$660.055, Ganti Rugi Tegakan Rp. 20.593.716.;c.

ATONG yaitu memiliki dan mengusaihasil hutan berupa kayu olahan jenis Meranti dan Campuran sejumlah 1.071(Seribu tujuh puluh satu) keping dengan volume 61,5451 m3 (enam puluh satukoma lima empat lima satu meter kubik) tanpa dilengkapi dengan suratHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.BLH/2019/PN Rhlketerangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH(Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan keNegara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan

Kelompok Jenis Meranti Volume 35,1429 M3 (konversi menjadi 70,29 M3)maka PSDH nya sebesar Rp. 4.849.720, ; Dana Reboisasi sebesar US$1.019,44, Ganti Rugi Tegakan Rp. 48.497.202.;b. Kelompok Jenis Meranti Volume 26,4022 M3 (konversi menjadi 52,80 M3)maka PSDH nya sebesar Rp. 2.059.371, ; Dana Reboisasi sebesar US$660.055, Ganti Rugi Tegakan Rp. 20.593.716.;c.

dan rehabilitasi hutan serta kegiatanpendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutandarihutan alam yang berupa kayu (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.52/Menhutll/2014 tentang Petunjuk Tata Cara Pengenaan,Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi PenggantianNilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganmaka terbukti : Bahwa telah terjadi Tindak Pidana

pernah diperiksa Penyidik terkait penghitungan ahli terhadapkerugian Negara dari kayu olahan yang disita dari terdakwa karena tidakdilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);e Bahwa perhitungan itu dilakukan atas permintaan dari Polres Kapuas serta suratperintah Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan KabupatenKapuas;e Bahwa syarat yang diperlukan untuk mengangkut kayu olahan, yaitu sudahdipenuhinya kewajiban untuk membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)serta DR (Dana Reboisasi

Kerugian dari DR (Dana Reboisasi) sebesar US $ 217,98 (dua ratustujuh belas dolar Amerika koma sembilan puluh delapan sen);Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas terdakwa menyatakan tidaktahu;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan,sebagaiberikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta keterangan yangterdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;Bahwa terdakwa diperiksa Penyidik terkait terdakwa yang telah diamankanoleh pihak Kodim 1011 Kapuas karena membawa sejumlah

Kerugian dari DR (Dana Reboisasi) sebesar US $ 217,98 (dua ratustujuh belas dolar Amerika koma sembilan puluh delapan sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbuktiatau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alatalat bukti yang terangkumdalam faktafakta hukum di atas;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, sebagai berikut:Kesatu, melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan faktatersebut diperkuat pula dengan kenyataan bahwa, hingga selesainya pemeriksaanperkara ini, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya suratsurat atau dokumendokumen sah lainnya yang berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH), yang seharusnya menyertai kayukayu yang diangkut terdakwa sehinggaakibatnya menimbulkan kerugian Negara, karena terdakwa tidak memenuhikewajibannya membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta Dana Reboisasi

Kerugian dari DR (Dana Reboisasi) sebesar US $ 217,98 (dua ratustujuh belas dolar Amerika koma sembilan puluh delapan sen);Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam penjelasan pasal 15 danketentuan pasal 16 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang PencegahanDan Pemberantasan Perusakan Hutan di atas, ketika mengangkut kayu olahantersebut mestinya terdakwa harus melengkapinya dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) yang secara konkrit dalam prakteknya berupa Faktur AngkutanKayu Olahan

Bahwa sebagian dari Petuanan (Hak Ulayat) tersebut yaitu kawasan/arealtanah reboisasi seluas 263 ha (dua ratus enam puluh tiga hektar) dan DusunAmahusu telah disengketakan dalam perkara Nomor 153/Pdt.G/1985/PN.

Bahwa tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat Intervensi sebagaipemilik yang sah atas areal tanah reboisasi seluas 263 ha (dua ratus enampuluh tiga hektar) , serta tanpa atas hak yang sah (rechts tittle) dan/atau secarasewenangwenang Tergugat Intervensi II telah mempergunakan sebagian dariareal tanah Reboisasi tersebut yaitu seluas 43.880 m?

J.Wattimena, bidangbidang tanah mana merupakan bagian dan arealtanah reboisasi; Selatan dengan bidang tanah yang ditempati oleh Kel J. Rehata yangjuga merupakan bagian dari areal tanah reboisasi:; Barat dengan kali mati, kKuburan cina, kuburan kristen, bidang tanahtempat bangunan sekolah menengah Kejuruan Negeri IV Ambon, danbidang tanah yang ditempati oleh Kel J.A.C. Sapulele bidangbidangtanah mana juga merupakan bagian dari areal tanah reboisasi;Bahwa bidang tanah seluas 43.880 m?

Haulussy serta fasilitasfasilitaslainnya adalah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari areealtanah reboisasi seluas 263 Ha dan merupakan bagian dari petuanan (hakulayat) Negeri Amahusu;Menetapkan bahwa tanah/objek sengketa seluas 43.880 m?

Il);Bahwa dengan demikian berdasarkan lampiran dan berdasarkanNovum P.PK2 ternyata daerah Kudamati adalah merupakan bagian daridaerah reboisasi dari Negeri Amahusu seluas 263 Ha (dua ratus enampuluh tiga hektar), dan oleh karena RSUD dr.

kayu hutan jenis TEKI atau Bakau dengan jumlah lebih kurangsebanyak 1.000 (Seribu) Batang Kayu TEKI atau 22,45 M3 yang berada pada kapalmotor Adila Putra tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) dan yang mana kayu hutan jenis teki atau bakau tersebutakan dibawa oleh para terdakwa ke Batu PahatMalaysia;e Bahwa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang harus dibayarkan para terdakwakepada negara 22,45 M3 x 2.450 = 55,002 (lima puluh lima ribu duae Sedangkan DR (Dana Reboisasi

Bakau denganjumlah lebih kurang sebanyak 1.000 (Seribu) Batang Kayu TEKI atau 22,45 M3 yangberada pada kapal motor Adila Putra tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH));e Bahwa kayu hutan jenis teki atau bakau tersebut rencanannya akan dibawa oleh paraterdakwa ke Batu Pahat Malaysia; Bahwa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang harus dibayarkan para terdakwakepada negara 22,45 M3 x 2.450 = 55,002 (lima puluh lima ribu dua Bahwa atas perbuatan para terdakwa DR (Dana Reboisasi

22,45 M3 yangberada pada kapal motor Adila Putra tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH); Bahwa kayu hutan jenis teki atau bakau tersebut rencanannya akan dibawa oleh paraterdakwa ke Batu Pahat Malaysia;Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor : 29/Pid.Sus/2014/PN.Bks Bahwa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang harus dibayarkan para terdakwakepada negara 22,45 M3 x 2.450 = 55,002 (lima puluh lima ribu dua Bahwa atas perbuatan para terdakwa DR (Dana Reboisasi

denganjumlah lebih kurang sebanyak 1.000 (Seribu) Batang Kayu TEKI atau 22,45 M3 yangberada pada kapal motor Adila Putra tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH); e Bahwa kayu hutan jenis teki atau bakau tersebut rencanannya akan dibawa oleh paraterdakwa ke Batu Pahat Malaysia; Bahwa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang harus dibayarkan para terdakwakepada negara 22,45 M3 x 2.450 = 55,002 (lima puluh lima ribu dua rupiah);e Bahwa atas perbuatan para terdakwa DR (Dana Reboisasi

denganjumlah lebih kurang sebanyak 1.000 (Seribu) Batang Kayu TEKI atau 22,45 M3 yangberada pada kapal motor Adila Putra tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH); Bahwa kayu hutan jenis teki atau bakau tersebut rencanannya akan dibawa oleh paraterdakwa ke Batu Pahat Malaysia;e Bahwa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang harus dibayarkan para terdakwakepada negara 22,45 M3 x 2.450 = 55,002 (lima puluh lima ribu dua rupiah);e Bahwa atas perbuatan para terdakwa DR (Dana Reboisasi

kayutersebut ke Batu) Pahat (Malaysia) secara sengaja inginmenyelundupkan kayu yang berasal dari wilayah NKRI telahmelanggar Pasal 86 ayat (1) huruf b Jo Pasai 12 huruf j Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanBahwa jika hasil hutan yang ditarik dan dikuasai oleh terdakwatersebut berasal dari Hutan Negara, maka perbuatannya telahmerugikan negara, karena kewajiban terhadap negara berupa PSDH(Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi

Sus/2014/PN.BlsHutan yang diangkut dan dikuasainya belum dilunasi, untuk PSDH(provisi Sumber daya hayati) kayu bakau sebanyak 14,7 M3 adalahsebesar Rp. 455.700, (empat ratus lima puluh lima tujuh ratus rupiah)sedangkan DR (dana reboisasi) sebesar US$. 58.80Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 22.00Wib, tepatnya di Perairan Tanjung Kungkung Kec.

tersebut ke Batu Pahat (Malaysia) secarasengaja ingin menyelundupkan kayu yang berasal dari wilayahNKRI telah melanggar Pasal 86 ayat (1) huruf b Jo Pasai 12 huruf jUndangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutane Bahwa benar jika hasil hutan yang ditarik dan dikuasai olehterdakwa tersebut berasal dari Hutan Negara, maka perbuatannyatelah merugikan negara, karena kewajiban terhadap negara berupaPSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi

) darihasil Hutan yang diangkut dan dikuasainya belum dilunasi, untukPSDH (provisi sumber daya hayati) kayu bakau sebanyak 14,7 M3adalah sebesar Rp. 455.700, (empat ratus lima puluh lima tujuhratus rupiah) sedangkan DR (dana reboisasi) sebesar US$. 58.80Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Sus/2014/PN.BlsSumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) dari hasil Hutan yangdiangkut dan dikuasainya belum dilunasi, untuk PSDH (provisi sumber dayahayati) kayu bakau sebanyak 14,7 M3 adalah sebesar Rp. 455.700, (empatratus lima puluh lima tujuh ratus rupiah) sedangkan DR (dana reboisasi)sebesar US$. 58.80Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1)huruf a jo Pasal 16 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIANHUKUM : BERKAITAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PROVINSISUMBER DAYA HUTAN (PSDH) DAN DANA REBOISASI (DR)2.1.Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, didalam ObjekSengketa halaman 3, TERGUGAT antara lain telah menetapkankeputusan sebagai berikut :PERTAMA : Mengenakan Sanksi Denda Administrasiterhadap IUPHHK PT.

Dana Reboisasi (DR) sebesar USD 10.081,24.2.3.Bahwa mengenai pelanggaran administratif diatur didalamPermenhut Nomor 39/2008.

Indowana ArgaTimber yang menolak melakukan pembayaran terhadap tagihantagihan yang telah ditayangkan Tergugat kepada Penggugat;Bahwa sedangkan Berita Acara Pembatalan Penerbitan SuratPerintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana reboisasi dan Denda Administrasi tertanggal 24 April 2014.Bahwa diterbitkannya Berita Acara Pembatalan ini oleh PejabatPenagin Dinas Kehutanan Kab.

Paser,mengganti/merubah surat pembatalan tersebut dengan SuratPerintah Pembayaran (SPP) Sanksi Atas Denda AdministrasiNomor 020114 tanggal 28 April 2014, Surat Perintah Pembayaran(SPP) Provisi Sumber Daya Hutan Nomor 090414 tanggal 28 April2014 dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dana Reboisasi Nomor090414 tanggal 28 April 2014, ditujukan kepada PT.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan SPP Dana Reboisasi (DR) Nomor 020114 tanggal 24 Januari2014 oleh Pejabat Penagin Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, 3. SuratPerintah Pembayaran (SPP) Sanksi Atas Denda Administrasi Nomor020114 tanggal 24 Januari 2014 oleh Pejabat Penagih Dinas KehutanKabupaten Paser dan 4.

) danPSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sementara SKAU diterbitkanoleh Kepala Desa/lurah atau wali nagari ; Bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara secara materiyaitu tidak membayar Dana Reboisasi (DR) dan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH); Bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 50 ayat (3) hurufh jo pasal 78 ayat (7) jo ayat (15) UU No.41 tahun 1999tentang Kehutanan; Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan dantidak merasa keberatan.Menimbang bahwa selain saksi saksi dan ahli tersebut

tersebut dan terdakwa menyesal iperbuatannya; Bahwa kayu yang menjadi barang bukti dalam prkara iniberasal dari Hutan Asam Pulau merupakan hutan Negara yangtermasuk kedalam Hutan Kawasan Suaka Konservasi (HKSW); Bahwa untuk Hutan Kawasan Suaka Konservasi (HKSW), dilaranguntuk membawa hasil hutan didalamnya, sehingga tidak adadokumen yang mengizinkan untuk mengeluarkan hasil hutantermasuk kayu didalamnya; Bahwa SKASKB dan SKSKB cap KR diterbitkan oleh DinasKehutanan dan diwajibkan membayar DR (Dana Reboisasi

) danPSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sementara SKAUditerbitkan oleh Kepala Desa/lurah atau wali nagarisehingga perbuatan terdakwa merugikan negara secara materiyaitu. tidak membayar Dana Reboisasi (DR) dan ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH);Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaianperbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakpidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadaterdakwa;Menimbang bahwa untuk

keterangan ahli kayuyang menjadi barang bukti dalam perkara ini berasal dariHutan Asam Pulau merupakan hutan Negara yang termasukkedalam Hutan Kawasan Suaka Konservasi (HKSW) dan untukHutan Kawasan Suaka Konservasi (HKSW), dilarang untukmembawa hasil hutan didalamnya, sehingga tidak adadokumen yang mengizinkan untuk mengeluarkan hasil hutantermasuk kayu didalamnya;Menimbang, bahwa dokumen hasil hutan berupa SKASKBdan SKSKB cap KR diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dandiwajibkan membayar DR (Dana Reboisasi

) dan PSDH(Provisi Sumber Daya Hutan) sementara SKAU diterbitkanoleh Kepala Desa/lurah atau wali nagari sehinggaperbuatan terdakwa merugikan negara secara materi yaitutidak membayar Dana Reboisasi (DR) dan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH);Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakimberpendapat unsur menguasai, memiliki dan mengangkuthasil hutan tanpa dilengkapi SKSHH telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari HutanAlam Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungihasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber DayaHutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti

Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboissi danrehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungutdari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal darihutan negara dan atau terhadap hasil hutan kayu hutan alamyang telah dilepas statusnya menjadi bukawan kawasan hutandan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasanhutan dan atau pada hutan negara yang dicadangkan untukpembangunan di luar sektor kehutanan;Hal 7 Sampai 20 PUTUSAN Nomor 444/Pid.Sus.LH/2018/PN Ktpc.

(DR) dan GantiRugi Tegakan (GRT);Bahwa Kerugian Negara yang diakibatkan tidak terpungutnya ProvisiSumber Daya HUtan (PSDH), Dana REboisasi (DR) dan Ganti RugjiTegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi denganSurat Keterangan Sahnya Hssil Hutan Kayu (SKSHHK) berdasarkanperaturan perundangundangan yang ebrilaku pada Peraturanpemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KementerianKehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan

(DR) dan Ganti Rugi Tegakan(GRT);Menimbang, bahwa Kerugian Negara yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya HUtan (PSDH), Dana REboisasi (DR) danGanti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hssil Hutan Kayu (SKSHHkK) berdasarkanperaturan perundangundangan yang ebrlaku pada Peraturan pemerintah No.12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan

DR (dana reboisasi)c.

A.Md Hut.dan Nurwanto dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara, dengan hasil pengukuran kayu ulin berbagai ukuran sebanyak109 (seratus sembilan) batang dengan volume 2,8416 m* (dua koma delapan empatsatu enam meter kubik); e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesarRp.1.810.190,14, (satu juta delapan ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh komaHalaman 3empat belas Rupiah) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan Dana Reboisasi

(dua koma delapan empatsatu enam meter kubik); e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesarRp.1.810.190,14, (satu juta delapan ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh komaPutusan Nomor : 109/Pid.Sus./2014/PN.TG.empat belas Rupiah) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan Dana Reboisasi (DR); Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Jo.

Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor :S.680/V1I/BIK PHH1/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal Harga Patokan PSDH,sedangkan untuk perhitungan Dana Reboisasi (DR) berdasarkan PP No.92 tahun1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Tarif Jenis Penerimaan Bukan Pajak yangberlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;Bahwa prosedur pengajuan dan penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan(SKSHH) adalah pertamatama orang tersebut harus memiliki perizinan dari dinasKehutanan dan perkebunan

(DR) sebagai akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dimana untuk menentukan kerugianNegara dengan menggunakan dasar yaitu : untuk perhitungan Provisi Sumber DayaHutan adalah mengacu Peraturan Menteri Perdagangan RI No.08/Mdag/Per/2/2007tanggal 07 Pebruari 2007 Jo.

Direktorat JendralBina Produksi Kehutanan Nomor : S.680/VI/BIK PHH1/2007 tanggal 14 Pebruari2007 perihal Harga Patokan PSDH, sedangkan untuk perhitungan Dana Reboisasi(DR) berdasarkan PP No.92 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Tarif JenisPenerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan danPerkebunan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan